Langkah Tepat Sektor Pangan, Inflasi Mei 2020 Rendah

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menjamin ketersediaan pangan khususnya 11 komoditas pangan dasar harganya stabil dan stoknya pun aman.

“Makanya saya masih harus turun untuk memberikan dukungan agar petani makin kuat menjaga alur-alur ketersediaan pangan,” ujarnya.

Menghadapi puasa dan menjelang lebaran selama pandemi, Kementan melakukan upaya untuk menjamin ketersediaan bahan pangan dengan hadirnya Toko Mitra Tani di setiap provinsi. menggandeng layanan transportasi berbasis online serta marketplace dan sejumlah startup bidang pertanian, melakukan operasi pasar dan distribusi bahan pangan dari daerah yang surplus ke daerah yang mengalami keterbatasan.

Inflasi rendah, menurut Kecuk juga terjadi karna dampak dari pandemi virus corona (Covid 19) yang menyebabkan adanya penurunan permintaan.

Selain itu, adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga turut mempengaruhi aktifitas ekonomi termasuk permintaan akan barang. PSBB mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Sehingga aktivitas belanja masyarakat ikut menurun.

“Ini yang menyebabkan banyak terjadi penurunan permintaan pada bulan Mei di satu sisi dari sisi supply banyak terjadi perlambatan produksi karena PSBB ahan baku dan memlemahnya permintaan,” ucapnya.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Muhammad Firdaus juga menegaskan bahwa kondisi ketersediaan pangan pokok nasional secara kumulatif mencukupi meskipun sebarannya belum merata.

Ia juga menegaskan bahwa masing-masing wilayah punya keunggulan dan kapasitas produksi. Yang terpenting, katanya, ketersediaan secara agregat nasional harus mencukupi. Menurutnya, sistem distribusi perlu ditata. Tujuannya adalah mengurangi disparitas harga antar-wilayah.

Harga Gabah di Tingkat Petani Naik 6,12 Persen

Badan Pusat Statik (BPS) mencatatkan Nilai Tukar Pertani (NTP) pada subsektor peternakan mengalami kenaikan sebesar 0,27 persen atau 96,66 pada bulan Mei 2020. Padahal sebelumnya, NTP subsektor peternakan tercatat hanya 96,40.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, selain subsektor peternakan, kenaikan juga terjadi pada subsektor perikanan yang naik sebesar 0,41 atau dari 98,70 menjadi 99,11.

“Dua subsektor tersebut menjadi pembeda dimana beberapa subsektor lainnya mengalami penurunan,” kata Suhariyanto dalam siaran pers yang disiarakan melalui website BPS, Selasa, 2 Juni 2020.

Meski demikian, kata Suhariyanto, ada tiga subsektor pertanian yang mengalami penurunan. Ketiga subsektor itu adalah subsektor tanama pangan sebesar 0,54 persen, subsektor hortikultura sebesar 0,58 persen, dan subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 2,30 persen.

Namun, Suhariyanto menjelaskan penyebab penurunan NTP pada tiga subsektor tersebut dikarenakan terjadi penurunan harga di beberapa komoditas.

“Misalnya pada subsektor tanaman perkebunan rakyat, disebabkan karena harga karet dan minyak sawit merah atau Crude Palm Oil (CPO) juga mengalami penurunan,” terangnya.

Oleh karena itu, dengan adanya penurunan harga komoditas, membuat NTP Nasional pada bulan Mei 2020 turun 0,85 dibanding NTP bulan lalu. Secara keseluruhan, NTP di bulan ini berada dibawah 100.

“Karena adanya penurunan harga komoditas, NTP bulan ini dibawah 100,” tandasnya.

Sebagai informasi, NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya priduksi. (Dody CN)

Refleksi Tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dampak Covid-19

Opini|oleh

Oleh: Edi Udin
(Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif Kab. Halmahera Selatan)

Dengan ditetapkannya berbagai kebijakan Nasional dan Daerah terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanangan Pandemi Covid 19 termasuk kebijakan penganggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang mengharusutamakan pemerintah desa untuk mengimplementasikan dan menselaraskan dengan kebijakan –kebijakan yang ada di desa, maka:

  1. Terlepas dari kekurangan, ketidaksempurnaan, sesungguhnya semangat menjalankan ketentuan dan mekanisme terkait dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dampak covid 19 telah diwujudkan mulai dari proses pembentukan relawan covid 19 di desa, sosialisasi syarat dan ketentuan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), pendataan calon penerima, verifikasi dan validasi data penerima, musyawarah desa khusus (Musdessus) penetapan calon penerima BLT DD (MS atau TMS), penyusunan Perkades, persetujuan Bupati melalui camat, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (ini dilakukan Pemerintah desa dan unsure terkait di desa yang mungkin saja diasumsikan karena takut tersandung masalah hukum atau bentuk kekhawatiran akan dampak social di lingkup desa).
  2. Apapun semangatnya yang pasti ruang musyawarah desa yang dihadiri oleh banyak atau sedikitnya perwakilan element-element terkait di desa, transparansi, partisipasi waktu, pikiran tenaga dan sebagainya perlulah juga mendapatkan apresiasi, sebab tidak semua program kegiatan dan anggaran pemerintah “yang ada pendampingnya” bisa diketahui atau tersosialisasikan langsung kepada jajaran pemerintahan desa dan masyarakat.
  3. Menyimak fakta social yang muncul, bahwa saat pasca penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ataupun belum melakukan penyaluran akhirnya menjadi focus perhatian bagi kebanyakkan warga masyarakat dan element-element pemerhati desa lainnya. Bahwa selain dipandang baik dan mulia, BLT DD seolah berwujud sebagai “dua sisi mata silet”. (*banyak diantara masyarakat merasa gembira dan berterima kasih dengan adanya BLT DD, namun tetap saja ada yang merasa tidak puas, kecewa bahkan ada yang protes secara ekstrim dan tidak mau ambil tahu apapun alas an dan dasarnya yang penting mereka tetap ingin juga mendapatkan BLT DD.
  4. Atas perkembangan situasi dan kondisi social kemasyarakatan akhir-akhir ini tidaklah berlebihan jika saya berasumsi bahwa telah terjadi goncangan social di masyarakat dan desa dampak bantuan social covid 19.
  5. Jika bercermin dari bantuan social regular sebelum adanya pandemic covid 19 tentu adalah catatan-catatan ketidaksempurnaannya, namun tidak begitu popular dan tidak terlampau dipersoalkan d mata public.

Maka sebagai pihak yang berhubungan langsung untuk mengawal kebijakan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/desa, sebagai pihak yang mendampingi dan juga turut merasakan beban berat secara social, budaya, hukum, keamanan dan ketertiban yang dihadapi pemerintahan desa, dikesempatan ini mengajak kita semua pihak yeng terkait dan pihak pemerhati desa lainnya untuk berdiskusi tentang “bagaimana sebaiknya” terhadap hal-hal ini.

Penyaluran bantuan social bagi masyarakat miskin terdampak covid 19 seakan menjadi virus baru di tengah-tengah masyarakat, karenanya perlu dilakukannya langkah-langkah strategis berbasis kebijakan dan kesadaran social.

Berbasis kebijakan bisa ditempuh dengan percepatan bantuan social dampak covid 19 yang bersumber dari anggaran APBN/APBD lainnya secara terpadu dan dalam waktu yang bersamaan, rapat-rapat koordinasi/konsolidasi/komunikasi pihak terkait untuk merumuskan sebuah kebijakan nasional/daerah/desa untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan di mata public.

Berbasis kesadaran social adalah sikap masyarakat untuk menerima dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun ketetapan hasil musyawarah bersama, upaya penyadaran ini di tempuh melalui sosialisasi secara terus menerus di ruang public, terlebih penyaluran BLT DD yang masih menyisakan 2 kali (Mei-Juni) bahkan kebijakan pemerintah akan menambah BLT DD dalam 3 bulan (Juli – September) tentu sangat memungkinkan tetap menjadi focus perhatian public yang akan menimbulkan rasa”senang atau tidak senang, puas atau tidak puas”.

Silahkan public memberikan saran pendapat terhadap pokok pemikiran ini, sebab jejaring Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPP P3MD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah bagian dari segalanya bagi public bahkan tempat untuk berkeluh kesah.

Pembagian Tahap I Rp 300 Ribu Per KK, Kades Prapakanda Bilang Rp 190 Juta Dialihkan Ke Kegiatan Fisik

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Warga Desa Prapakanda, Kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) mengaku bahwa merasa resah dengan kinerja Kepala Desa, Ayub M. Nur yang tidak peduli dengan kepentingan masyarakatnya apalagi saat ini menghadapi situasi pandemi Covid-19.

“Kami merasa tidak nyaman lagi dengan Kinerja Kepala Desa Ayub M. Nur yang tidak peduli dengan kepentingan masyarakat terutama di situasi pendemi virus Corona atau Covid-19 ini,” akui salah seorang warga yang enggan di Publish namanya, Rabu (3/6/2020).

Ia menjelaskan, bantuan yang ditunggu warga hingga sekarang tak kunjung diberikan, terutama Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 600 Ribu per Kepala Keluarga (KK) yang bersumber dari Dana Desa (DD).

Sementara Pencairan Tahap pertama 40% hanya dibagikan senilai Rp 300.000 per KK dengan alasan Rp 190 Juta sudah di peruntungkan ke kegiatan fisik padahal tidak ada kegiatan fisik yang ia lakukan.

Selain itu, ia menjelaskan lagi, Anggaran penanganan Covid-19 dari Rp 50 Juta sudah dipakai Rp 27 Juta dengan alasan pembelian APD, obat-obatan dan lain-lain.

“Sementara masker itu dialokasikan pada Tanggal 27 Mei 2020, ada apa dengan ini..?
Hingga kini memasuki pencairan Tahap kedua juga belum ada satupun warga yang menerima bantuan tersebut,” jelasnya.

Lankut dia, bahkan Pemerintah Desa khususnya Kades Ayub tidak pernah menyampaikan ke warga terkait perkembangan BLT. Menurutnya, bantuan ini bersifat wajib sebagaimana instruksi Peraturan Menteri Desa (Permendes) PDTT nomor 6 Tahun 2020 atas perubahan Permendes no 11 Tahun 2019 terkait prioritas penggunaan Dana Desa untuk BLT.

“Yang pasti sampai hari ini kami belum menerima bantuan dari Desa terutama BLT,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Forum Pemuda Peduli Desa Prapakanda (FPPDP) menilai Kades Ayub M. Nur terkesan tidak peduli dengan nasib warga, buktinya Pemerintah Desa tidak menindaklanjuti Permendes nomor 6 Tahun 2020 tentang BLT.

“Mestinya bantuan ini sudah di berikan Tahap pertama dan Tahap kedua. Namun Sampai saat ini tidak terlihat tanda-tanda kalau Dana itu akan di cairkan dan di bagikan ke warga yang membutuhkan akibat dari dampak wabah Covid-19,” tutupnya. (Red/CN)

Karena Jasa dan Pengabdiannya, Kasal Dianugrahi Tanda Kehormatan Bintang Dharma

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., dianugeragi tanda kehormatan Bintang Dharma dari Pemerintah Republik Indonesia atas jasa dan pengabdiannya terhadap bangsa dan negara. Penganugerahan Bintang Dharma langsung disematkan oleh Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P., di Ruang Hening Gedung Soedirman, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (2/6/2020).

Selain Kasal, Perwira Tinggi TNI AL lainnya yang menerima penganugerahan tanda kehormatan Bintang Dharma adalah Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantanas) Laksamana Madya TNI Ir. Achmad Djamaludin, M.A.P., dan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Mintoro Yulianto, S.Sos., M.Si.

Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Dharma diberikan sebagai penghargaan kepada anggota TNI atau Warga Negara Indonesia bukan anggota TNI yang telah menyumbangkan jasa bakti dengan melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas militer sehingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan TNI.

Turut menghadiri acara tersebut Wakasad Letnan Jenderal TNI Moch. Fachruddin, S.Sos., Irjen TNI Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra, M.A., M.Sc., Aspers Panglima TNI Marsekal Muda TNI Diyah Yudanardi dan para Asisten Personel Angkatan. (Rz CN)

Sebelum Diberangkatkan, 200 Personil Sat Brimob Polda Sumut Ikuti Rangkaian Rikkesla

Sumatera Utara|oleh

MEDAN, CN – Sebanyak 200 orang personil Sat Brimob Polda Sumut yang akan di berangkatkan dalam Satgas Amole TA 2020 BKO Papua, mengikuti rangkaian kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Berkala (Rikkesla). bertempat di Gedung Serbaguna Sat Brimob Polda Sumut, Di Jalan KH. Wahid Hasyim Medan, Sumatera Utara, Selasa (2/6/2020).

Pengecekan kesehatan meliputi, Test Urine, pengecekan sample darah terkait Covid-19, EKG (pemeriksaan jantung), serta pemerikasaan paru-paru (Torax), di ikuti oleh seluruh personil yang tergabung di dalam Satgas Amole tersebut.

Kasi Kesjas Sat Brimob Polda Sumut AKP Ahmad Wahyudi, mewakili Dansat Brimob Polda Sumut Kombes Pol. Abu Bakar Tertusi, S.I.K., S.H. menjelaskan, hal ini kerab di lakukan pihaknya untuk mendeteksi serta memastikan kesiapan mental maupun fisik dari setiap personil, sebelum di berangkatkan ke Medan tugas.

“Kegiatan ini merupakan rangkaian dari semua proses kesiapan personil, sebelum pemberangkatan personil ke Medan tugas,” jelasnya.

Sampai berita ini di terbitkan, kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Berkala (Rikkesla) masih berlangsung. Tampak terlihat jelas, semua personil mengikuti semua rangkaian pemeriksaan hingga selesai. (Hendra CN)

2 UMKM Ternama Dikunjungi Plt Walikota Medan

Sumatera Utara|oleh

MEDAN, CN – Plt Walikota Medan Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si meninjau dua lokasi usaha mikro ternama di Medan. Hal ini bertujuan, untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dijalankan secara disiplin di semua sektor usaha.

Peninjauan tersebut juga untuk memastikan, bahwa pelayanan kepada konsumen berjalan dengan baik. Adapun kedua UMKM tersebut yakni Toko Bolu Meranti yang berada di Jalan Kruing dan Toko Bika Ambon Zulaikha di Jalan Mojopahit, Kota Medan, Selasa (2/6/2020).

Selanjutnya, kunjungan kali ini dilakukan Akhyar untuk melihat, serta memastikan langsung tempat usaha yang menjadi lokasi belanja oleh-oleh khas Kota Medan, apakah telah menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Saat mengunjungi Toko Bolu Meranti yang berada di Jalan Kruing Medan, Akhyar menyampaikan beberapa instruksi serta mengingatkan pemilik usaha dan seluruh karyawan, agar menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Hal yang sama juga di sampaikan Akhyar kepada pemilik Toko Bika Ambon Zulaikha yang berada di Jalan Mojopahit Medan.

Di dampingi Camat Medan Petisah Agha Novrian beserta jajaran kecamatan dan kelurahan serta kepling setempat, Akhyar mengaku senang, dan mengucapkan terima kasih kepada pelaku usaha yang telah menerapkan protokol kesehatan, guna mencegah terjadinya kemungkinan penularan Covid-19.

“Alhamdulillah, dari hasil tinjauan kita melihat semua telah menerapkan protokol kesehatan. Ini tentu menjadi wujud komitmen dan keseriusan, serta upaya kita bersama untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Medan. Kita berharap, semua lini dan sektor usaha dapat melalukan hal yang sama,” kata Akhyar.

Akhyar juga mengungkapkan, bahwa menjaga jarak, mengenakan masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer serta pemeriksaan suhu tubuh harus menjadi standart yang harus diikuti dan dijalankan. Apalagi di sektor UMKM, yang memang berdampak pada perekonomian Kota Medan.

“Bagi pelaku usaha, silahkan menjalankan usahanya. Namun yang perlu diingat, penjual dan pembeli harus menerapkan protokol kesehatan, terutama harus mengenakan masker. Jika kita disiplin, maka insha Allah, pandemi Covid-19 dapat segera berakhir,” tegas Akhyar.

Selain itu berharap, semoga kondisi perekonomian kita kembali berjalan normal, tumbuh dan terus berkembang. Ayo silahkan datang dan berbelanja. (Hendra CN)