Cermin Nusantara

AJI Kecam Dugaan Kekerasan Terhadap Jurnalis Saat Musda Golkar di Ternate

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN  – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate mengecam keras dugaan tindakan kekerasan terhadap jurnalis saat melaksanakan tugas peliputan kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) VI DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara (Malut), yang digelar di Ternate.

Insiden tersebut dialami oleh jurnalis Halijora.id, Afandi Atim, ketika meliput kegiatan yang turut dihadiri Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Peristiwa yang terjadi di area Bella Hotel Ternate itu dinilai sebagai bentuk nyata penghalangan kerja jurnalistik.

Dalam pernyataan sikapnya, AJI Ternate menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap jurnalis tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga mencederai prinsip kebebasan pers yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Merujuk pada sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut, di antaranya Pasal 2 yang menegaskan kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat, serta Pasal 4 yang menjamin hak pers dalam mencari dan menyebarluaskan informasi tanpa penyensoran. Selain itu, Pasal 8 menyatakan bahwa wartawan mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya, dan Pasal 18 mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menghambat kerja jurnalistik,” jelas Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, Minggu (12/4/2026).

Berdasarkan ketentuan tersebut, AJI Ternate menilai tindakan kekerasan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran hukum dan tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun.

Sehubungan dengan kejadian itu, AJI Ternate menyatakan tiga sikap tegas. Pertama, mengecam segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis. Kedua, mendesak pihak terkait, termasuk institusi tempat oknum tersebut bertugas, untuk melakukan investigasi secara transparan dan memberikan sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku. Ketiga, meminta jaminan keamanan bagi seluruh jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan, terutama dalam kegiatan resmi yang melibatkan pejabat publik.

Sementara itu, Bidang Advokasi AJI Ternate, Nurcholis Lamau juga mengingatkan bahwa kerja jurnalistik dilindungi oleh hukum dan merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.

“Segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis ini sebagai ancaman terhadap kebebasan pers dan hak publik untuk memperoleh informasi,” tegasnya.

Pernyataan sikap ini disampaikan sebagai bentuk solidaritas dan komitmen AJI Ternate dalam menjaga kebebasan pers di Indonesia. (Hardin CN)

Jurnalis Dipukul Ajudan Menteri ESDM di Ternate, Panitia Malah Minta Jangan Dibesar-besarkan

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE,  CN – Kebebasan pers kembali tercoreng. Seorang jurnalis diduga menjadi korban kekerasan oleh ajudan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, saat meliput Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Golkar Provinsi  Maluku Utara (Malut) di Bella Hotel, Kota Ternate.

Insiden terjadi pada Sabtu sekitar pukul 15.20 WIT, tepat di pintu keluar Gamalama Ballroom, sesaat setelah pembukaan Musda. Saat itu, sejumlah wartawan tengah berdesakan melakukan wawancara dengan Bahlil Lahadalia yang juga menjabat Ketua DPP Partai Golkar.

Di tengah situasi yang padat, salah satu ajudan menteri diduga bertindak represif. Ia menarik paksa baju wartawan dengan dalih mengamankan posisi menteri. Namun, tindakan itu disebut tidak berhenti di situ, korban bahkan mengaku menerima pukulan.

Korban, Afan, jurnalis Haliyora.id, mengungkapkan dirinya dipukul di bagian rusuk kanan.

“Tong ada rame-rame wawancara, tiba-tiba ajudannya Pak Bahlil langsung tarik baju, tidak lama pukulan masuk di rusuk kanan lagi,” ungkap Afan.

Alih-alih mengecam, pernyataan panitia justru memicu tanda tanya. Ketua Panitia Musda, Arifin Jafar, yang juga Sekretaris DPD Golkar Malut, terkesan meredam peristiwa tersebut.

“Babadiam kabawa, jangan kasih besar,” ujarnya singkat.

Pernyataan itu dinilai bertolak belakang dengan prinsip perlindungan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Menteri ESDM maupun ajudan yang diduga terlibat. Tidak ada pula penjelasan terkait prosedur pengamanan yang berujung pada dugaan kekerasan.

Diketahui, kekerasan terhadap jurnalis bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga berpotensi melanggar hukum dan mengancam kebebasan pers yang dijamin undang-undang. Di tengah tuntutan transparansi publik, tindakan represif terhadap wartawan justru mencederai demokrasi. (Hardin CN)

Gempa M 7,6 Guncang Malut–Sulut, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Tsunami

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN — Gempa bumi kuat berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang wilayah perairan Provinsi Maluku Utara (Malut) dan Sulawesi Utara (Sulut) pada Kamis, 2 April 2026, pukul 05.48.16 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) langsung mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah terdampak.

Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada di koordinat 1,25 Lintang Utara dan 126,27 Bujur Timur, atau sekitar 129 kilometer tenggara Bitung, Sulawesi Utara. Gempa terjadi pada kedalaman 62 kilometer.

Guncangan dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Malut dan Sulut. BMKG mencatat jarak pusat gempa sekitar 133 kilometer dari Kayu Merah.

Dalam keterangan resminya, BMKG menyebutkan bahwa gempa berpotensi menimbulkan tsunami, sehingga masyarakat di wilayah pesisir diminta untuk tetap waspada dan segera menjauhi pantai hingga ada informasi resmi lanjutan.

“Pemutakhiran peringatan dini tsunami untuk wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara telah dikeluarkan. Masyarakat diimbau tetap tenang namun waspada serta mengikuti arahan dari pihak berwenang,” tulis BMKG.

BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan hanya mengacu pada sumber resmi.

Pihak berwenang terus melakukan pemantauan perkembangan situasi pascagempa. (Hardin CN)

Jelang Seminar Akbar SnapBoost di Ternate, Target 2.000 Peserta Siap Hadir

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Menjelang pelaksanaan Seminar Akbar SnapBoost yang dijadwalkan berlangsung pada 4 April 2026 di Bela Hotel, Kota Ternate, antusiasme masyarakat terus meningkat. Panitia bahkan menargetkan sebanyak 2.000 peserta akan hadir dalam kegiatan tersebut.

Seminar ini diproyeksikan menjadi salah satu kegiatan terbesar di Provinsi Maluku Utara (Malut), dalam bidang edukasi digital dan pengembangan peluang penghasilan berbasis platform.

Konsultan SnapBoost Wilayah Malut, Tiara Altintoph H, menyampaikan bahwa tingginya minat masyarakat menunjukkan besarnya ketertarikan terhadap peluang digital saat ini.

“Target 2.000 peserta ini bukan tanpa alasan. Kami melihat antusiasme masyarakat sangat tinggi, terutama dari kalangan anak muda dan pelaku usaha yang ingin berkembang di era digital. Seminar ini akan menjadi ruang belajar sekaligus peluang untuk bertumbuh bersama,” ujar Tiara, kepada wartawan cerminnusantara.co.id melalui pesan WhatsApp pada Minggu (29/3).

Sementara itu, Koordinator Leader SnapBoost Tim Molucas, Safrudin Bobote, menegaskan bahwa pihaknya telah mempersiapkan segala kebutuhan teknis untuk menyambut ribuan peserta.

“Kami optimis target 2.000 peserta dapat tercapai. Persiapan sudah kami lakukan secara maksimal, baik dari sisi tempat, registrasi, maupun teknis pelaksanaan. Kami ingin memastikan semua peserta mendapatkan pengalaman terbaik,” ungkap Safrudin.

Ia juga menambahkan bahwa seminar ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga membuka kesempatan bagi peserta untuk membangun jaringan dan memperluas relasi di komunitas SnapBoost.

“Acara yang akan digelar di Bela Hotel Kota Ternate ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat Maluku Utara, khususnya dalam meningkatkan literasi digital dan membuka peluang ekonomi baru,” harapnya.

Panitia pun mengimbau kepada masyarakat yang ingin ikut serta agar segera melakukan pendaftaran, mengingat kuota peserta yang terus bertambah dan terbatas. (Hardin CN)

Pengecoran Lantai Pasar Tradisional Desa Dolik, Kades: Menjadi Pusat Aktivitas Ekonomi Masyarakat

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Pembangunan pasar tradisional di Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), terus menunjukkan progres. Terlihat sejumlah pekerja tengah melakukan pengecoran lantai sebagai bagian dari tahapan penyelesaian fasilitas utama pasar tersebut.

Pengecoran ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pasar, sehingga aktivitas jual beli masyarakat dapat berlangsung lebih nyaman, bersih, dan tertata.

Kepala Desa (Kades) Dolik, Iswadi Ishak, mengatakan bahwa pembangunan pasar tradisional ini merupakan salah satu prioritas desa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Pengecoran lantai ini bagian dari upaya kami menghadirkan pasar yang layak dan nyaman bagi masyarakat. Kami ingin para pedagang dan pembeli tidak lagi terganggu dengan kondisi becek atau tidak rata,” ujar Iswadi, kepada wartawan cerminnusantara.co.id, Kamis (26/3/2026).

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran pasar yang lebih representatif diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi warga Desa Dolik dan sekitarnya.

“Pasar ini nantinya akan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Harapan kami, dengan fasilitas yang lebih baik, pendapatan pedagang juga bisa meningkat,” tambahnya.

Pemerintah Desa (Pemdes) memastikan pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan tenaga kerja lokal, sehingga turut memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga setempat.

“Dengan terus berjalannya pembangunan ini, saya berharap pasar tradisional tersebut segera rampung dan dapat dimanfaatkan secara optimal,” harap mantan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Halsel itu. (Hardin CN)

Tiket Gratis Lebaran Digencarkan, Infrastruktur Dasar di Halsel Malah Terabaikan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), yang menghadirkan program tiket gratis Lebaran Idul Fitri 2026 mendapat kritikan tajam dari mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halsel.

Pasalnya, di tengah program tersebut, sejumlah kebutuhan dasar masyarakat justru dinilai masih terabaikan, seperti kondisi jalan berlubang yang belum diperbaiki serta akses air bersih yang belum dinikmati secara merata oleh warga.

Mantan Anggota DPRD Halsel, Ali Jaidun, menilai kebijakan tersebut tidak tepat sasaran dan terkesan mengabaikan prioritas utama pembangunan daerah.

“Ini menjadi pertanyaan besar. Di satu sisi Pemda menggratiskan tiket Lebaran tanpa klasifikasi status sosial, namun di sisi lain kebutuhan mendasar masyarakat seperti jalan rusak dan air bersih belum juga dituntaskan,” ujar Ali, Rabu (25/3).

Ia kemudian mempertanyakan apakah kebijakan tersebut sudah sejalan dengan amanat konstitusi yang mengedepankan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

“Kalau ini sesuai amanat konstitusi, kita tentu mendukung. Tapi kalau tidak, ini hanya gaya pemerintah yang tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, kondisi jalan berlubang yang dibiarkan tanpa perbaikan mencerminkan lemahnya perhatian Pemda terhadap infrastruktur dasar. Bahkan, ia menyindir sikap Pemda yang seolah “tutup mata” terhadap persoalan tersebut.

“Jalan rusak dibiarkan, air bersih belum merata, sementara program seremonial terus digencarkan. Ini menunjukkan prioritas pembangunan yang keliru,” tambahnya.

Diketahui, Pemda Halsel saat ini dipimpin oleh Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin.

Hingga berita ini dikorankan, belum ada keterangan resmi dari Pemda Halsel terkait kritik tersebut. (Hardin CN)