Tim Hello Akui Tak Kunjungi Sejumlah Desa di Kecamatan Mandioli

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Terkait Pemberitaan Dua Desa di Kecamatan mandioli yang tak di kunjungi calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Helmi Umar Muksin dan La Ode Arfan (Hello Humanis) saat melakukan Rod Show, di tanggapi langsung Safri Nyong SH selaku Ketua Tim Hukum Hello.

Kepada media ini, Selasa (6/10/2020) Safri Nyong menyampaikan bahwa terkait dengan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Helmi- La Ode beserta Rombongan yang tak sempat bersua Slsapa di 2 Desa Kecamatan Mandioli itu, disebakan karena cuaca.

“Terkait 2 Desa (Desa Yoyok dan Tabalema) yang tidak di sambangi Hello Humanis saat melakukan Rod Show di Kecamatan Mandioli pada Hari Sabtu Tanggal 3 Oktober kemarin, terkendala karena cuaca,” ungkap Safri.

Bukan tanpa alasan. Pasalnya, Kata Safri yang juga Ketua Tim Hukum Hello Humanis bahwa dirinya pada saat itu bersama-sama dengan Pasalon Hello Humanis, sehingga pada saat melakukan kunjungan tepatnya di Dua Desa itu, Tim memutuskan untuk tak singgah.

“Saya bersama dengan Tim Hello saat itu, memang ada Dua Desa yang tak di kunjungi Tim Hello, yakni Desa Yoyok dan Desa Tabalema dikarenakan Gelombang yang besar, sehingga Tim Hello memutuskan untuk tak menepi,” jelasnya lagi.

Selain itu, kata Safri, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati memahami betul kondisi masyarakat yang ingin bersua sapa dengan Paslon Nomor Urut 1.

“Kami juga memahami terkait dengan kondisi masyarakat yang ingin di sapa Hello Humanis, namun kondisi Cuaca yang mengancam perjalanan kami, sehinga Tim memutuskan untuk tak menyambangi ke Dua Desa itu,” tandasnya.

Safri menilai, pemberitaan tekait Hello pilih kasih dan tak sambangi masyarakat di Dua Desa di Kecamatan Mandioli itu, tak sesua dengan fakta-fakta di lapangan.

“Maka Selaku Tim Hukum Hello berharap, Media-media ciptakan suasana yang dingin agar Pemilukada di Tahun ini berjalan dengan baik,” harapnya. (Red/CN)

Mulai 2021 Pangkat Terendah TNI Bakal Bergaji Minimal 7 Juta Perbulan

Berita Biro Jakarta|oleh

Jakarta, CN – Sepertinya ini bisa disebut kabar gembira buat Prajurit TNI kita . Sebab Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, meminta anggaran sebesar Rp 11,42 triliun khusus untuk kesejahteraan Prajurit TNI. (05/10/2020)

Anggaran itu pula sudah disahkan dalam rapat paripurna UU APBD 2021. Prajurit TNI bakal menerima lonjakan tunjangan kinerja (tukin) hingga 80 persen pada tahun 2021. Tunjangan kinerja merupakan 1 dari 11 tunjangan yang diterima anggota TNI selain Gaji Pokok yang sifatnya tetap.

Namun Tunjangan kinerja merupakan komponen terbesar dalam pendapatan prajurit hingga jenderal TNI.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, besaran tukin prajurit terendah (Kelas Jabatan 1): Rp 1.968.000 dan yang paling tinggi KSAD, KSAL, KSAU sebesar Rp 37.810.500.

Jika besaran tukin naik 80 persen, maka tukin prajurit terendah (Kelas Jabatan 1): Rp 3.542.400 dan paling tinggi KSAD, KSAL, KSAU sebesar Rp 68.058.900.

Ini di luar gaji pokok Kopral Kepala: Rp 1.917.100 hingga Rp 2.960.700 dan Jenderal, Laksamana, Marsekal (Bintang 4): Rp 5.238.200 hingga Rp 5.930.800.

Artinya prajurit terendah TNI bakal mengantongi pendapatan minimal Rp 7 jutaan per bulan. (Lihat dalam daftar tunjangan TNI dan daftar gaji pokok TNI di bawah berita ini)

Sebelumnya Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapatkan pagu anggaran tahun 2021 dari pemerintah sebesar Rp 136,995 triliun. Pagu anggaran Kemenhan tersebut naik dibandingkan tahun 2020 yang ditetapkan sebesar Rp 117,909 triliun.

Dikutip Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Tahun Anggaran 2021 dari Kementerian Keuangan, Sabtu (22/8/2020), pagu anggaran Kemenhan tersebut digunakan salah satunya untuk pengadaan dan peremajaan alat utama sistem persenjataan ( alutsista) TNI.

Di tahun 2021, Kemenhan juga akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) untuk menjamin tegaknya kedaulatan, terjaganya keutuhan wilayah NKRI.

Beberapa output terkait pengadaan, modernisasi, serta perawatan dan pemeliharaan (harwat) persenjataan TNI yang akan dicapai Kemenhan di tahun anggaran 2021 antara lain : 

TNI AD sebesar Rp 2,651 triliun untuk pengadaan material dan alutsita strategis, dan untuk perawatan alutsista Arhanud, overhaul pesawat terbang, dan heli angkut sebesar Rp 1,236 triliun

TNI AL sebesar Rp 3,751 triliun antara lain pengadaan kapal patroli cepat, dan peningkatan pesawat udara matra laut, serta Rp 4,281 triliun untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista dan komponen pendukung alutsista.

TNI AU sebesar Rp 1,193 triliun antara lain pengadaan Penangkal Serangan Udara (PSU) dan material pendukung, serta pemeliharaan dan perawatan pesawat tempur sebesar Rp 7,004 triliun.

Dalam perencanaan anggaran tahun 2021, output lain yang direncanakan kementerian yang dipimpin Menhan Prabowo Subianto ini yakni dukungan pengadaan alutsista sebesar Rp 9,305 triliun. 

Lalu pembangunan Jalan Inspeksi Pengamanan Perbatasan (JIPP) sepanjang 375 km sebesar Rp 321 miliar. 

Dari pagu anggaran yang akan didapatkan Kemenhan pada tahun depan tersebut, belanja akan diprioritaskan untuk mendukung stimulus ekonomi, kontrak multiyears, carry over dari kegiatan tahun 2020, biaya operasional, dan dukungan operasional pertahanan.

Salah satu prioritas yakni menaikkan kesejahteraan prajurit TNI dengan meningkatkan tunjangan kinerja atau tukin sebesar 80 persen di tahun 2021.

“Pagu anggaran tersebut telah memperhitungkan antara lain alokasi untuk belanja pegawai karena ada rencana kenaikan tunjangan kinerja sebesar 80 persen sesuai janji Presiden RI (Joko Widodo) saat pidato di acara HUT TNI ke-74,” bunyi Buku III Himpunan RKA/KL Tahun Anggaran 2021.

Selain untuk kenaikan tukin prajurit TNI, alokasi lain yakni belanja barang karena kenaikan anggaran untuk pemenuhan pemeliharaan dan perawatan alutsista kesiapan sampai dengan 70 persen dan pemenuhan kebutuhan BMP sebesar Rp 6,112 triliun.

Lalu penyelesaian pekerjaan yang ditunda tahun anggaran 2020 dan dialokasikan di tahun anggaran 2021 sebesar Rp 11,132 triliun.

Anggaran Kesehatan sebesar Rp 2,941 triliun yang digunakan untuk pelayanan rumkit militer, yang bersumber dari RM, PNBP dan BLU sebesar Rp 1,870 triliun serta rencana upgrade peralatan kesehatan melalui pinjaman luar negeri sebesar Rp 1,071 triliun.

Kesejahteraan prajurit TNI juga ditingkatkan dengan pembangunan rumah dinas prajurit sebesar Rp 964,5 miliar yang berasal dari sumber dana utang negara prinsip syariah atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan anggaran kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto tersebut merupakan yang terbesar kedua setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Anggaran KemenPUPR pada tahun 2021 mendatang direncanakan sebesar Rp 149,81 triliun.

“Anggaran Kemenhan Rp 137 triliun, kedua terbesar,” ujar Sri Mulyani ketika memberikan keterangan usai rapat paripurna terkait pengesahan UU APBN 2021, Selasa (29/9/2020).

Bendahara Negara itu berharap, dengan jumlah anggaran tersebut, Kemenhan diharapkan tidak hanya menggunakannya untuk belanja alutsista, namun juga untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan prajurit.

“Kita berharap tentu tak hanya untuk alutsista tapi juga untuk kebutuhan dan kesejahteraan prajurit akan semakin diperhatikan dan membaik,” jelas Sri Mulyani.

Dalam RAPBN tahun 2021 juga disebutkan pendapatan BLU Kementerian Pertahanan ditargetkan sebesar Rp 3,09 triliun, turun 2,6 persen dari proyeksi tahun 2020 sebesar Rp 3,17 triliun.

Adapun secara keseluruhan, tahun depan pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2.750,02 triliun.

Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.954,54 triliun, serta belanja trasfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 795,47 trilliun.

11 TUNJANGAN ANGGOTA TNI

Sekadar diketahui anggota TNI menerima 11 tunjangan selain gaji pokok yang bersifat tetap. Daftar lengkap tunjangan TNI beserta potongannya diatur dalam Parturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2017 (Permenhan 33/2017) tentang Penghasilan Prajurit TNI.

Berikut daftar 11 tunjangan yang diterima anggota TNI di luar pendapatan dari gaji pokok:

1. Tunjangan suami/istri

Tunjangan suami/istri diberikan sebesar 10 persen dari gaji pokok.

Tunjangan ini baru bisa diberikan untuk 1 orang suami/istri dari anggota TNI.

Tunjangan ini mulai diberikan terhitung sejak bulan berikutnya setelah pernikahan prajurit TNI yang dibuktikan dengan surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga dan akta perkawinan.

Tunjangan isteri/suami diberhentikan pada bulan berikutnya setelah terjadi perceraian atau isteri/suami meninggal dunia yang dibuktikan dengan akta perceraian dari pengadilan atau surat keterangan kematian.

Jika suami dan isteri berstatus sebagai prajurit TNI/anggota Polri/PNS/CPNS, maka tunjangan isteri/suami hanya diberikan kepada salah satu suami atau isteri.

2. Tunjangan anak

Tunjangan anak diberikan untuk masing-masing anak sebesar 2 persen dari gaji pokok.

Tunjangan anak diberikan kepada Prajurit TNI yang mempunyai anak kandung/anak tiri/anak angkat.

Syarat anak yang mendapatkan tunjangan yakni belum pernah menikah dan berusia maksimal 21 tahun.

Batas usia tanggungan bisa naik menjadi 25 tahun apabila anak anggota TNI masih bersekolah atau berkuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan.

Tunjangan anak diberikan kepada Prajurit TNI paling banyak untuk 2 orang anak.

Tunjangan anak diberikan pada bulan berikutnya sejak kelahiran anak/pengangkatan anak.

3. Tunjangan beras

Tunjangan pangan/beras diberikan dalam bentuk uang atau beras (natura) kepada Prajurit TNI beserta keluarganya yang berhak mendapatkan tunjangan.

Tunjangan pangan/beras dalam bentuk beras (natura) diberikan sebanyak 18 kg/jiwa/bulan untuk Prajurit TNI dan sebanyak 10 kg/jiwa/bulan untuk anggota.

Keluarga yang berhak mendapatkan tunjangan.

Tunjangan ini bisa juga diberikan dalam bentuk uang sesuai dengan harga beras.

Dalam aturan terbaru, seorang anggota TNI setiap bulan mendapatkan 18 kg beras selama sebulan dengan harga Rp 8.047 per kg, dan tambahan 10 kg beras per bulan untuk istri dan dua orang anak.

4. Uang lauk pauk

Uang lauk pauk hanya diberikan kepada Prajurit TNI tidak termasuk anggota keluarganya dan dihitung berdasarkan jumlah hari kalender dalam bulan berkenaan.

Besarannya yakni Rp 60.000 per hari. Uang lauk pauk ini diatur SE Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Kementerian Keuangan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Uang Lauk Pauk Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Mulai Tahun Anggaran 2018.

5. Tunjangan umum

Tunjangan umum diberikan setiap bulan kepada prajurit TNI yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

Tunjangan umum besarannya ditetapkan sebesar Rp 75.000 per bulan yang diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2006.

6. Tunjangan tugas di Papua dan Papua Barat

Prajurit TNI yang bekerja/bertugas pada daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diberikan Tunjangan Khusus Provinsi Papua setiap bulan yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran tunjangan penempatan di Papua dan Papua Barat ini diatur dalam Kepres Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Provinsi Papua.

Besarannya tergantung pangkat TNI.

Paling kecil untuk tamtama pangkat prajurit dua (prada) sebesar Rp 225.000 per bulan, lalu tertinggi yakni Rp 850.000 per bulan untuk pangkat jenderal/laksamana/marsekal.

7. Tunjangan jabatan struktural

Tunjangan jabatan struktural diberikan setiap bulan kepada Prajurit TNI yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan keputusan dari pejabat yang berwenang.

Tunjangan jabatan ini diatur dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2007.

Besarannya berbeda-beda bagi anggota TNI yang menyesuaikan dengan jabatan yang diemban.

Sebut saja jabatan Kepala Staf TNI, tunjangan strukturalnya sebesar Rp 9 juta per bulan.

Untuk jabatan di luar Kepala Staf TNI, tunjangan jabatan struktural berkisar Rp 360.000 sampai Rp 5,5 juta per bulan.

8. Tunjangan jabatan fungsional

Tunjangan jabatan fungsional diberikan kepada prajurit TNI yang menduduki jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan keputusan dari pejabat yang berwenang.

Penjelasan mengenai pembagian jabatan fungsional diatur dalam Pepres Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI.

9. Tunjangan wilayah dan pulau terpencil

Prajurit TNI yang bekerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil diberikan tunjangan pengabdian wilayah terpencil setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran tunjangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2010.
Besarannya yakni :

Sebesar 150 persen dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar tanpa penduduk.

Sebesar 100 persen dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar berpenduduk.

Sebesar 75 persen dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah perbatasan

Sebesar 50 persen dari gaji pokok bagi yang bertugas secara sesaat di wilayah udara dan laut perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar

10. Tunjangan kinerja (tukin)

Tunjangan kinerja atau tukin prajurit TNI besarannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Besaran tunjangan TNI ini berlaku sama di tiga matra.

Untuk formula besaran tunjangan di tubuh TNI diatur sesuai dengan kelas jabatan yang ditentukan dari pangkat prajurit.

Berikut daftar tunjangan kinerja prajurit TNI:

KSAD, KSAL, KSAU: Rp 37.810.500

Kasum, Wakil KSAD, Wakil KSAL, Wakil KSAU: Rp 34.902.000

Kelas Jabatan 17: Rp 29.085.000

Kelas Jabatan 16: Rp 20.695.000

Kelas Jabatan 15: Rp 14.721.000

Kelas Jabatan 14: Rp 11.670.000

Kelas Jabatan 13: Rp 8.562.000

Kelas Jabatan 12: Rp 7.271.000

Kelas Jabatan 11: Rp 5.183.000

Kelas Jabatan 10: Rp 4.551.000

Kelas Jabatan 9: Rp 3.781.000

Kelas Jabatan 8: Rp 3.319.000

Kelas Jabatan 7: Rp 2.928.000

Kelas Jabatan 6: Rp 2.702.000

Kelas Jabatan 5: Rp 2.493.000

Kelas Jabatan 4: Rp 2.350.000

Kelas Jabatan 3: Rp 2.216.000

Kelas Jabatan 2: Rp 2.089.000

Kelas Jabatan 1: Rp 1.968.000

Sebagai simulasi kelas jabatan, jika seorang baru diterima sebagai prajurit TNI dari jalur tamtama dengan pangkat Prajurit Dua masa kerja 0 tahun, maka otomatis masuk golongan kelas jabatan

Kasus lain, seorang perwira dengan pangkat Kapten dan telah mengabdi selama 4 tahun maka masuk golongan kelas jabatan 8.

11. Tunjangan Babinsa

Tunjangan bintara pembina desa (Babinsa) merupakan tunjangan yang diberikan untuk anggota TNI yang bertugas menjadi babinsa di desa-desa.

Tunjangan Babinsa berkisar mulai dari Rp 900.000 per bulan.

GAJI POKOK TNI

Gaji TNI Besaran gaji prajurit TNI telah beberapa kali mengalami kenaikan.

Gaji terbaru TNI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.

Berikut besaran gaji TNI berdasarkan golongan dari pangkat tamtama hingga perwira tinggi ( gaji TNI 2020) :

1. Golongan I (Tamtama)

Kopral Kepala: Rp 1.917.100 hingga Rp 2.960.700.

Kopral Satu: Rp 1.858.900 hingga Rp 2.870.900.

Kopral Dua: Rp 1.802.600 hingga Rp 2.783.900.

Prajurit Kepala dan Kelasi Kepala: Rp 1.747.900 hingga Rp 2.699.400.

Prajurit Satu dan Kelasi Dua: Rp 1.694.900 hingga Rp 2.617.500.

Prajurit Dua dan Kelasi Dua: Rp 1.643.500 hingga Rp 2.538.100.

2. Golongan II (Bintara)

Pembantu Letnan Satu: Rp 2.454.000 hingga Rp 4.032.600.

Pembantu Letnan Dua: Rp 2.379.500 hingga Rp 3.910.300.

Sersan Mayor: Rp 2.307.400 hingga Rp 3.791.700.

Sersan Kepala: Rp 2.237.400 hingga Rp 3.676.700.

Sersan Satu: Rp 2.169.500 hingga Rp 3.565.200.

Sersan Dua: Rp 2.103.700 hingga Rp 3.457.100. 3.

Golongan III (Perwira Pertama atau Pama)

Kapten: Rp 2.909.100 hingga Rp 4.780.600.

Letnan Satu: Rp 2.820.800 hingga Rp 4.635.600.

Letnan Dua: Rp 2.735.300 hingga Rp 4.425.200.

4. Golongan IV (Perwira Menengah dan Perwira Tinggi)

Perwira Menengah atau Pamen Kolonel: Rp 3.190.700 hingga Rp 5.243.400.

Letnan Kolonel: Rp 3.093.900 hingga Rp 5.084.300.

Mayor: Rp 3.000.100 hingga Rp 4.930.100.

Perwira Tinggi atau Pati (jenderal)

Jenderal, Laksamana, Marsekal (Bintang 4): Rp 5.238.200 hingga Rp 5.930.800.

Letnan Jenderal, Laksamana Madya, dan Marsekal Madya (Bintang 3): Rp 5.079.300 hingga Rp 5.930.800.

Mayor Jenderal, Laksamana Muda, dan Marsekal Muda (Bintang 2): Rp 3.290.500 hingga Rp 5.576.500.

Brigadir Jenderal, Laksamana Pertama, dan Marsekal Pertama (Bintang 1): Rp 3.290.500 hingga Rp 5.407.400.

Dan Mehan Bapak Pruna Jenderal Praboyo Subiyanto Mengucapkan Teruslah berjuang, mengabdi dan berbakti di bawah panji Merah Putih. 

Sebagai seorang prajurit, pegang kuat sumpah, tanggung jawab dan kesetiaanmu hanya untuk membela bangsa dan rakyat Indonesia. 

Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, jayalah selalu. (Red/CN)

Paslon Usman-Bassam Disebut Solusi Perubahan Halmahera Selatan

Berita Daerah Biro Halsel, Politik|oleh

HALSEL, CN – Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Hi. Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba Nomor Urut 2 di Zona Dua Makean dan Kayoa (Makayoa) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) sejak Tanggal 28 September hingga berakhir 4 Oktober 2020.

Calon Bupati Halsel, Hi Usman Sidik mengatakan, dari hasil kampanye di 52 Desa dari 6 Kecamatan Makayoa banyak hal yang di temukan dari masyarakat. Bahkan masyarakat Makayoa lebih mengingkan perubahan terutama Infrastruktur pembangunan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang perlu di perhatikan dengan baik khususya di Makayoa.

“Ini sangat luar biasa, dari hasil kampanye Usman – Bassam di 52 Desa 6 Kecamatan Makayoa, masyarakat sangat antusias terkait kedatangan figur muda Makayoa yang mampu membawa perubahan di Halmahera Selatan,” kata Usman Sidik kepada wartawan usai kampaye di Desa Gurapin Kecamatan Kayoa, Selasa (6/10/2020).

Dikatakannya, melihat kondisi sosial yang saat ini di Makayoa, hampir semua Desa yang di kelilinginya rata-rata menginginkan adanya perubahan dan masyarakat hanya keluhkan soal infrastruktur pembangunan.

“Karena selama ini, kita melihat infrastruktur yang ada di Kecamatan Makean dan Kayoa sangat minim, bahkan tertinggal jauh bila di bandingkan dengan daerah-daerah lain,” jelas Usman Sidik.

Menurutnya, seorang pemimpin harus mampu mendatangkan anggaran dari pusat, jangan hanya mengharapkan anggaran Daerah yang begitu kecil. Seharunya berpikir bagaimana caranya untuk melanjutkan infrastruktur pembagunan agar masyarakat bisa menyentuh program Daerah ke depan agar masyarakat di Halsel khususnya di Makayoa dapat menikmati infrastruktur dengan baik.

“Kalau kita cuman mengharapkan apa yang dimiliki Halsel itu sangat tidak cukup untuk melanjutkan pembangunan itu. Jadi kita harus butuh berbagai trobosan-trobosan di pusat untuk mendatangkan anggaran dari pusat karena mengingat persoalan ini sangat kompleks yang butuh penyelesaian yang luat biasa,” ujarnya.

Lebih lanjut Wakil blBendahara Umum DPP PKB itu menuturkan, pihaknya sangat beroptimis kalau pertarungan Pilkada kali ini tetap memenangkan, nanti di lihat pada Tanggal 9 Desember mendatang bahwa ia akan memenangkan diatas dari 80 hingga sampai 90 persen.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat, Rahmi Husen mengemukakan bahwa, mereka dengan berungguh-sungguh optimis khususnya fi dapil Makean dan Kayoa. Untuk itu, kata kalimat optimis itu, bukan bermimpi tetapi, dilihat secara langsung, betapa antusias masyarakat kepada Paslon Bupati, Usman-Bassam bahwa ada tanda- tanda kemenangan yang baik.

“Kami akan tetap berjuang habis-habisan untuk memenangkan pasangan Nomor urut 2, Usman Sidik – Bassam Kasuba hususnya di Kecamatan Kayoa dan Makean Pulau dan pada umumnya di Halmahera Selatan,” tegasnya.

Selain itu, Dr Sofyan Abas menambahkan, dari kondisi yang ada di rakyat Kabupaten Halsel sesungguhnya membutukan semua perubahan. Masyarakat lebih membutuhkan kebutuhan yang mendasar menyangkut dengan simpul-simpul ekonomi dan berbagai macam kebutuhan lainnya.

Selain itu, kata Sofyan, bagaimana mungkin agar simpul-simpul ekonomi itu terakomodir. Oleh karena itu, harus ada pemimpin-pemimpin baru untuk menjalankan roda ekonomi dengan baik.

“Untuk itu, dengan kehadiran Pasangan Calon usman-bassam adalah solusi perubahan Halmahera Selatan yang lebih baik,” imbuh Sofyan Abas. (Red/CN)

Koramil 1509-02/Obi Dapat Tumpeng HUT TNI KE-75 Dari Polsek, Sebaliknya Polsek Dapat Suprise Dari Koramil

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT), Tentara Nasional Indonesia (TNI). Koramil 1509-02/Obi Mendapat hadiah Tumpeng bertulisan HUT TNI KE-75 dari Polsek Obi, Kab. Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) dan Polsek Obi dapat Suprise Dari Danramil dan seluruh jajaran Koramil.(05/10/2020)

Perjalanan panjang TNI sejak perjuangan kemerdekaan hingga kini menunjukkan bahwa TNI adalah penjaga utama kedaulatan Negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Karakter pejuang ini harus melekat dan terlembaga dalam pengabdian prajurit TNI di manapun berada. Karakter pejuang yang selalu siap menjawab panggilan tugas kapanpun dan di manapun. Oleh karena itu, kita perlu TNI yang profesional, yang benar-benar terdidik dan terlatih, terus menerus meningkatkan kemampuannya agar selalu siap memenuhi panggilan tugas.

Peringatan HUT Ke-75 TNI dilaksanakan di depan kantor Koramil 1509-02/Obi, yang juga dihadiri Polsek Obi dan seluruh jajarannya. Sehingga acara berlangsung khidmad, dengan adanya HUT ini. Maka TNI dan POLRI lebih bersinergis lagi dalam menjalankan tugas-tugas negara.

AKP. Cristofel, SIK kepada wartawan cerminnusantara.co.id, saat wawancara beliau berharap “semoga di HUT TNI yang KE-75 ini, hubungan TNI dan POLRI lebih tambah kompak dan bersinergi lagi bahwa TNI/POLRI adalah alat Negara dalam menjalangkan tugas-tugas negara”

“Tanpa ada TNI/POLRI negara bisa bubar, serta yang paling terpenting lagi adalah dengan adanya menghadapi momentum PILKADA di 2020 ini mohon adanya kerja sama TNI/POLRI untuk bersama turut mengamankan yang khusunya di wilayah Pulau Obi, agar bisa ciptakan PILKADA aman, damai dan sejuk” Ungkapnya.

Lanjut Cristofel “saya juga berterima kasih kepada Danramil dan seluruh jajaran Koramil Obi, karena dengan rasa hormat saya kaget ketiga kami berikan hadiah tumpeng ke Koramil, lantas tiba-tiba ada suprise buat saya secara pribadi dari Danramil dan seluruh jajaran Koramil karena bertepatan dengan hari ulang tahun saya yang ke-28, sekali lagi saya sangat berterima kasih atas ucapan yang di berikan oleh Danramil dan seluruh jajarannya Moga TNI Kuat dan jaya selalu” imbuhnya

Hal yang sama Komandan Rayon Militer (Danramil) 1509-02/Obi Kapten Inf. Nursahid, juga menyampaikan bahwa “TNI dan POLRI selalu bersinergis bersama-sama menjaga ke utuhan NKRI, dan kepada Kapolsek selamat ulang tahun yang ke-28 semoga panjang umur dan sehat selalu, agar bisa bekerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab serta amanah yang di berikan bangsa ini ke pundaknya” tuturnya Nursaid. (Red/CN)

Forkopimda Malut Ikuti Upacara HUT TNI Secara Virtual

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Danrem 152/Babullah Brigjen TNI Imam Sampurno Setiawan menghadiri acara Puncak peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) Ke-75 Tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual, bertempat di Aula Makorem 152/Babullah Jl. A.M. Kamarudin No. 1 Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Senin (5/10/2020).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Ghani Kasuba, Lc., Kapolda Malut Irjen Pol Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum., Danrem 152/Babullah Brigjen TNI Imam Sampurno Setiawan, Kabinda Malut Brigjen TNI Dudy Fristiyanto, Danlanal Ternate Letkol Laut (P) Komaruddin, S.E., Perwakilan Danlanud Leo Wattimena Morotai, PJU Korem 152/Babullah dan Lanal Ternate.

Upacara serentak itu dilaksanakan secara virtual dengan inspektur upacara oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dari Istana Kepresidenan dan diikuti oleh seluruh satuan TNI.

Dalam amanatnya, Presiden menyampaikan bahwa Transformasi organisasi dan transformasi teknologi harus didukung oleh transformasi personel yang kokoh, baik dalam menghadapi tugas-tugas Operasi Militer untuk Perang, maupun untuk tugas-tugas Operasi Militer Selain Perang.

“Kita bersyukur bahwa telah tertanam kuat karakter pejuang dalam diri prajurit TNI. Karakter pejuang ini harus melekat dan terlembaga dalam pengabdian prajurit TNI di manapun berada. Karakter pejuang yang selalu siap untuk bersinergi, bekerja sama bahu-membahu dengan berbagai elemen bangsa,” ucap Presiden.

Lanjutnya, Karakter pejuang yang membangun sinergi antar korps, sinergi antar matra, sinergi antar instansi, serta sinergi antara TNI danPOLRI, yang menjadi kunci untuk membangun kekuatan pertahanan yang semakin kokoh dan efektif.

“Karakter pejuang yang selalu siap menjawab panggilan tugas kapanpun dan di manapun. Oleh karena itu, kita perluTNI yang profesional, yang benar-benar terdidik dan terlatih, terus menerus meningkatkan kemampuannya agar selalu siap memenuhi panggilan tugas,” pungkas Jokowi. (Ridal CN)

Hello Humanis Dinilai Pilih Kasih Sambangi Desa di Kecamatan Mandioli

Berita Daerah Biro Halsel, Politik|oleh

HALSEL, CN – Masyarakat di Dua Desa menilai Pasangan Calon (Paslon) Helmi Umar Muksin dan La Ode Arfah (Hello) pilih Kasih ketika sambangi beberapa Desa di Kecamatan Mandioli Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut).

Pasalnya, Rod Show yang dilakukan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halsel, Helmi Umar Muchsin dan La Ode Arfan (Hello) di Kecamatan Mandioli pada Hari Sabtu (3/10/2020) tak mengunjungi di Desa Tabalema dan Desa YoYok.

Kepada Media Cerminnusantara.co.id, Senin (5/10) berinisial AW, Warga Desa Tabalema menyampaikan bahwa Paslon Bupati dan Wakil Bupati Helmi- Ode Pilih kasih saat melakukan kunjungan ke Desa-Desa di Kecamatan Mandioli.

Pernyataan AW bukan Tanpa alasan. Sebab, menurutnya, Kecamatan Mandioli terdiri dari 12 Desa. Namun kedatangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut Satu itu melewati Desa Tabalema dan Desa Yoyok.

Selain itu, AW menjelaskan bahwa masyarakat menilai dan memilih Calon Kepala Daerah menggunakan 2 opsi dalam menentukan pilihan, ada yang memilih secara subjektif dan ada yang memilih secara Objektif.

“Saat masyarakat memilih Calon Kepala Daerah itu, di lihat dari dua sisi, memilih karena kenal dan memilih karena Program yang di tawarkan. Bahkan saya sendiri belum ada pilihan, makanya saya menunggu kedatangan para Cakada untuk mendengarkan Visi-Misi mereka,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan (HD) Warga Desa Yoyok, Kepada Media Ini, HD menyampaikan, dari 12 Desa di Kecamatan Mandioli, Paslon Helmi-Ode juga tak Sambangi Desa Yoyok.

“Desa Yoyok di lewati saat Pasangan Calon, Helmi Umar Muksin dan La ode Arfah kunjungan ke Desa-Desa di Kecamatan Mandioli,” ungkapnya.

Sementara saat ditanyakan tekait dengan sikapnya ketika Rombongan Paslon, Helmi-Ode lewati Desa Yoyok, dengan nada Humor, ia kemudian membalas pertanyaan dengan Pribahasa, “Disangka tiada akan mengaram, ombak yang kecil” bahwa suara kami juga penentu kemenagan di Pilkada Halsel,” tambahnya. (Red/CN)