Respons Pegawai Dukcapil Halsel Soal Dugaan Penyalagunaan Dokumen Negara

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Terkait kabar Oknum Pegawai Honorer Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Halmahera Selatan (Halse) Provinsi Maluku Utara (Malut) yang menggunakanb Dokumen Negara sebagai alat Kampanye Politik, direspon Langsung Isdam Hamid.

“Terkait tuduhan penyalagunaan Dokumen Negara Sebagai alat Kampanye yang di alamatkan ke saya itu tidak benar,” ungkap Isdam Hamid saat ditemui Wartawan Cerminnusantara.co.id, Sabtu (3/10/2020) malam.

Isdam Hamid kemudian menuturkan bahwa letak Geografis Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan yang di kelilingi Lautan, jadi untuk akses Ke ibu kota Kabupaten (Bacan) butuh pengeluaran bajet yang besar.

“Seperti diketahui topografi Halmahera Selatan yang terpisah lautan, maka akses dari Desa Dowora ke Bacan membutuhkan biaya yang besar, ini kemudian jadi Kendala bagi warga yang kurang mampuh untuk buat Akte Kelahiran, KK dan KTP,” tuturnya.

Dengan rasa kepedulian, Idham mengakui bahwa dirinya hanya sekedar membantu masyarkat yang kurang mampu, untuk dibuatkanya KK, KTP dan Akte Kelahiran tanpa harus ke Bacan. Hal ini disebabkan karena akses dari Desa Dowora ke Ibu Kota Kabupaten memerlukan biaya yang besar.

“Jarak Dowora Ke Bacan kan Jauh, Jadi Kalau masyarakat mau buat Akte Kelahiran, KK dan KTP itu butuh biaya yang besar, Sementara ada kehidupan masyarakat yang penuhi makan sehari-hari saja sulit, maka saya membatu atas pangilan moril,” akuinya.

Selain itu, Idham pun membantah terkait dengan tuduhan bahwa dirinya terlibat dengan salah satu kandidat dalam Pemilukada Halsel dengan membuat KK, KTP dan Akte Kelahiran sebagian Warga Desa Dowora lewat perjanjian, warga harus memilih Pasangan Calon (Paslon) Helmi-Ode pada Tanggal 9 mendatang.

“Saya bersumpah, saya tidak pernah menyuruh masyarakat untuk pilih Kadidat yang seperti di tuduhkan ke saya, apalagi ada Barter hak suara, saya hanya sekedar bantu masyarakat untuk buat Akte, KK dan KTP selebihnya tidak ada,” terangnya.

Tuduhan itu, kata idham bahwa ada yang tidak suka dengan keluarganya, sehingga berbagai cara dilakukan untuk menjatuhkan dia dan ayahnya.

“Sebenarnya saya tara bagitu respon deng fitnah ini, tapi kalau so menyangkut orang tua saya harus klarifikasi dan Sekali lagi saya dan ayah saya tidak pernah terlibat politik di Pemilukada ini,” tutupnya. (Red/CN)

GAAS Hadapi Orang Yang Kurang Sopan Santun

Berita Biro Jakarta|oleh

Jakarta, CN – Tim Penasehat Hukum (PH) DR.Elza Syarief SH MH terhadap “perempuan itu” mendatangi Mapolres Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2020) pagi untuk menyampaikan penundaan penyidikan terhadan saksi terlapor Elza.

Sejak Jumat pukul 10.10 WIB. Pagi sekitar 50 orang Penasehat Hukum (PH) dan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) mendatangi Kasat Reskrim di Mapolres Jakarta Selatan dan perwakilannya diterima Penyidik.

Ketum GAAS Rudy Silfa SH mengatakan bahwa Elza Syarief adalah Ketua Dewan Pertimbangan di GAAS yang sebenarnya terzolimi. Sehingga mestinya proses hukum pun tidak terkesan ada perbedaan antara “perempuan itu” dan Elza.

“Kami membawa surat keterangan dokter atas Elza Syarief dan 6 saksi fakta yang selayaknya didengar kesaksiannya. Mereka hadir pada saat Elza diwawancarai di Press Room Mabes Polri,” kata Rudy di depan Mapolres Jakarta Selatan .

Sementara itu, Wakil Dewan Pembina GAAS Advokat Yasen SH mengatakan bahwa di dalam menjalankan tugas, baik di dalam maupun di luar pengadilan mempunyai hak imunitas demi menjalankan profesinya membela klien. Dimana, mantan suami terlapor adalah klien dari advokat Elza Syarief yang mungkin membuat perempuan itu dendam.

“Klien kami ibu Elza tidak bisa dituntut secara hukum. Kebetulan antara pelapor dan terlapor pernah ada urusan hukum, yaitu ibu Elza yang kebetulan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan GAAS. Bila pun ada yang dilanggar oleh Elza, maka akan kami konsultasikan ke Dewan Etik Advokat dimana ibu Elza bernaung,” jelas Yasen.

“Terlalu prematur karena belum ada sidang Dewan etik advokat dan tidak diketahui darimana kata ce.. itu keluar, juga belum dilakukan pemanggilan terhadap saksi fakta yang hadir saat acara di Mabes Polri,” tambahnya.

Sekjen GAAS Suta Widhya SH sebagai salah seorang saksi fakta yang menghadiri wawancara Elza oleh sejumlah media massa elektronik dan cetak yakin benar tidak salah dengar bahwa istilah ce.. bukan berasal dari perkataan Elza tapi kata yang terlontar dari wartawan.

Suta beranggapan pelapor ini kurang mampu mengendalikan emosi dan kosa kata yang berbudaya.

“Anda lihat saja bahasa perempuan itu di medsos seperti Instagram, sangat jauh dari nilai-nilai seorang terpelajar dan sopan santun,” tutup Suta. (Dody CN)

Satbrimob Aceh Kampi 2 Batalyon C Pelopor Gabungan Bersama TNl 0118 Subulussalam dan Polsek Penanggalan Lakukan Bhakti Sosial

Berita Daerah Biro Aceh|oleh

Subulussalam, CN – Kegiatan Bhakti Sosial Satbrimob Aceh Kompi 2 Batalyon C Pelopor yang langsung di pimpin Danki 2 Batalyon C Pelopor Iptu Yusman, SH Gabungan bersama TNI 0118, Polsek Penanggalan, Satpol-PP dan BPBD Kota Subulussalam dengan menyemprotkan cairan Disinfektan di tempat fasilitas Umum di Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam yang di ikuti sebanyak 25 Orang di mulai Pukul 09.30 WIB. Sampai dengan Pukul 10.45 WIB. Sabtu (3/10/2020).

Dalam kegiatan tersebut juga melibatkan Personil TNI 0118 berjumlah 3 orang Personil Satbrimob Aceh Kompi II Batalyon C Pelopor berjumlah Sepuluh orang dan ditambah Personil Polsek Penanggalan Satu orang juga dibantu
Personil Satpol-PP Subulussalam sebanyak Enam orang.

Adapun Sasaran Penyemprotan Cairan Disinfektan di tempat fasilitas umum yaitu SPBU Kasman Lizar Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam.

Dalam pelaksanaan kegiatan Bhakti Sosial tersebut personil gabungan menyampaikan kepada masyarakat agar selalu menggunakan masker di masa pandemi virus Covid-19.

Sementara itu, Komandan Batalyon C Pelopor Kompol Hari Purnomo, SH.MH melalui Danki 2 Batalyon C Pelopor mengatakan, dengan adanya kegiatan Bhakti Sosial Satbrimob Aceh Kompi 2 Batalyon C Pelopor gabungan bersama TNI 0118 dan Satpol-PP Kota Subulussalam di tempat fasilitas umum seperti SPBU Kasman Lizar bertujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus Covid-19 19 khususnya di Kota Subulussalam.

“Semoga kegiatan Bhakti Sosial ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Subulussalam dan selalulah kita patuhi prokes ini demi memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 -19,” ucap Danki 2 Batalyon C Pelopor Iptu Yusman, SH. (Mha CN)

DANPUSPOMAD Klarifikasi Soal Video Fortuner Plat 3688 34 Dikendarai Warga Sipil Yang Jadi Viral di Medsos

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Video Kendaraan Fortuner dengan plat 3688-34, yang di kendarai oleh warga sipil jadi viral di Media Sosial (Medsos) baru-baru ini. Sabtu, 03/10/2020 DANPUSPOMAD melakukan klarifikasi.

Lewat press release DANPUSPOMAD menyampaikan.

ASSALAMUALAIKUM WR. WB.
SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.

SELAMAT SIANG/SORE

PADA KESEMPATAN INI PUSPOMAD AKAN
MENYAMPAIKAN KLARIFIKASI TERKAIT VIDEO VIRAL TENTANG KENDARAAN FORTUNER PLAT DINAS NOMOR REGISTRASI 3688-34 WARNA HIJAU ARMY YANG DIKENDARAI OLEH MASYARAKAT SIPIL ATAS NAMA SDR. SUHERMAN WINATA ALIAS AHON, YANG SEHARUSNYA MEREKA MENGERTI BAHWA KENDARAAN TERSEBUT TIDAK BERHAK MEREKA GUNAKAN.

KLARIFIKASI AKAN SAYA SAMPAIKAN SBB:

  1. BAHWA BENAR KENDARAAN TOYOTA FORTUNER WARNA HIJAU ARMY NOMOR REGISTRASI 3688-34 ADALAH NOMOR REGISTRASI PUSPOMAD, NAMUN KENDARAAN TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN KENDARAAN ORGANIK PUSPOMAD. DARI HASIL PEMERIKSAAN PENDAHULUAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN TERSEBUT DIPINJAM PAKAIKAN KEPADA KOLONEL CPM (PURN) BAGUS HERU SUCAHYO MULAI TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN SAAT INI ATAS PERMOHONAN DARI YANG BERSANGKUTAN. PERLU DIKETAHUI BAGI PARA PURNAWIRAWAN POLISI MILITER MASIH DIBERIKAN IJIN PINJAM PAKAI NOMOR REGISTRASI UNTUK DIGUNAKAN DALAM BATAS WAKTU DAN KAPASITAS TERTENTU TETAPI TIDAK BOLEH DIGUNAKAN OLEH ORANG LAIN YANG TIDAK BERHAK.
  2. PADA KESEMPATAN INI PULA KAMI TIDAK LUPA MENGUCAPKAN TERIMAKASIH DAN APRESIASI KEPADA MASYARAKAT YANG PEDULI TERHADAP TNI AD DALAM MENJAGA CITRA TNI AD SEPERTI SDR. VINSEN DAN SDR. ROHMAN, YANG KESEHARIANNYA BERPROFESI SEBAGAI WARTAWAN SOTAR￾DUGANNEWS.COM.
  3. BAHWA SDR. SUHERMAN WINATA ALIAS AHON SUDAH DIMINTAI KETERANGAN DI MAPUSPOMAD DAN KENDARAAN FORTUNER PLAT DINAS NOMOR REGISTRASI 3688-34 WARNA HIJAU ARMY SERTA PLAT NOMOR REGISTRASI SUDAH DIAMANKAN.TERHADAP KOLONEL CPM (PURN) BAGUS HERU SUCAHYO KARENA BERDOMISILI DI BANDUNG YANG BERSANGKUTAN MENYANGGUPI AKAN HADIR PADA HARI SENIN TANGGAL 5 OKTOBER 2020 UNTUK DIMINTAI KETERANGAN SERTA MEMPERLIHATKAN KELENGKAPAN SURAT KENDARAAN (BPKB DAN STNK).
  4. APABILA NANTI DARI SEMUA HASIL PENYELIDIKAN DIDAPATKAN SUATU BUKTI AWAL PELANGGARAN HUKUM AKAN DIPROSES DENGAN TEGAS SESUAI HUKUM YANG BERLAKU. DEMIKIAN PERS RELEASE YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN.

TERIMAKASIH. WASSALAMUALAIKUM WR. WB, SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA, SELAMAT SIANG/SORE

JAKARTA, 03 OKTOBER 2020

DANPUSPOMAD

Jembatan Singkohor Anggaran 2019 Retak, Kadis PUPR Aceh Singkil: Akibat Kurangnya Pemadatan Langsung di Aspal

Berita Daerah Biro Aceh|oleh

Aceh Singkil, CN – Program kegiatan pembangunan Jembatan Desa Singkohor menuju Desa Sumber Mukti Tahun anggaran 2019 berakhir kegiatan pekerjaan Tanggal 31 Desember 2019, kini sudah mulai retak.

Kegiatan baru saja beberapa bulan yang lalu selesainya pelaksanaan kegiatan pembangunan Jembatan Singkohor menuju Desa Sumber Muktii, kini sudah retak dan aspalnya sudah retak melintang.

Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, Jembatan telah retak dan bahkan aspal retak sampai kiri kanan jalan yang akan diragukan terputus atau amblas.

Erwin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Singkil beberapa hari yang lalu saat dikonfirmasi lewat via WhatsApp mengatakan, pekerjaan tersebut tidak bermasalah kepada jembatannya, tetapi penyebab retak akibat kurangnya pemadatan langsung di aspal.

“Mengenai keretakan pada bahu jembatan karena kurang padat langsung di aspal karena waktu sudah akhirnya Tahun 2019 sehingga inilah penyebabnya retak-retak akibat kurang padat, namun badan jembatan tidak ada masalah dan terjamin,” ungkapnya Erwin. (Muklis CN)

Pilkada, Oknum Pegawai Dukcapil Halsel Gunakan Dokumen Negara Sebagai Alat Kampanye

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Tersiar Kabar, Oknum Pegawai Honorer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Diduga kuat menggunakan Dokumen Negara sebagai alat Kampanye Politik di Pemelihan Kepala Daerah Kabupaten Halsel.

Seperti diketahui, wilayah Halmahera Selatan yang topografinya terpisah lautan, membuat akses untuk ke ibu Kota Kabupaten (Bacan) harus mengeluarkan bajet yang besar. Hal ini, kemudian menyulitkan sebagian warga yang kurang mampu untuk membuat Dokumen identitas diri seperti KK, KTP dan Akte Kelahiran.

Sementara itu, dari Informasi yang Dihimpun Media Cerminnusantara.co.id ini, bahwa salah seorang warga Desa Dowora yang enggan namanya di publis, Jum’at (2/10/2020) mengungkapkan bahwa Isdam Hamid Warga Desa Dowora yang sementara ini bekerja Dukcapil sebagai pegawai honorer melakukan Kampanye dengan menggunakan Dokumen Negara.

Bukan tanpa alasan, niat tulus Isdam Hamid yang di bantu ayahnya yang pernah menjabat Kepsek SDN Dowora yakni Sagaf Marsaoly ternyata menodai Dinas Dukcapil dan mencedrai nilai-nilai Demokrasi.

Isdam memanfaatkan pekerjaanya sebagai pegawai honorer di Dukcapil untuk mebantu warga Dowora dengan membuat KK, KTP dan Akta Kelahiran tanpa harus ke ibu Kota Kabupaten.

Namun niat baik Idham telah menodai Dukcapil, mengapa tidak? Dukumen Negara seperti KK, KTP dan Akte di jadikan alat Kampanye politik di Pemilukada Halsel Tahun 2020.

Idham membuat KK, KTP dan Akte Kelahiran sebagian Wlwarga Desa Dowora dengan perjanjian, warga harus memilih Pasangan Calon (Paslon) Helmi-Ode pada Tanggal 9 Desember mendatang.

Saat mendengar Informasi ini, Media Cerminnusantara.co.id dalam upaya mengkonfirmasi Isdam Hamid. (Red/CN)