PT. HWI Pulau Obi : Dinilai Kurang Observasi dan Tidak Miliki Data, Serta Diduga IUP Masuk Rencana Jalan Nasional

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

KOTA TERNATE, CN – Pembahasan penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkunga (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) oleh PT. HWI beserta tim penilai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Halmahera selatan dan DLH provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan di garasi rumah makan bubur manado Kelurahan Stadion Kota Ternate dinilai tak memiliki Data yang lengkap dan kurang melakukan obsetvasi dilapangan (Rabu, 2/3/22).

Pantauan dilapangan oleh media ini, penilaian tersebut datang dari Kadis DLH Kab. Halmahera Selatan samsudin abas yang diundang sebagi tim penilai bahwa masih banyak kekurangan data dan dinilai tidak melakukan observasi dilapangan

” kita lihat dari penyusunan dokumennya masih banyak kekurangan data dan juga kurang melakukan observasi lapangan ” ungkap pak samsudin.

perusahan tambang nikel ini sebenarnya ijin tambangnya dari tahun 2009 dan mau diaktifkan kembali melalui komisi Amdal provinsi maluku utara yang akan beroperasi berdekatan dengan PT Harita Grup yang IUP nya juga memotong jalan lingkar nasional pulau obi sehingga perlu di bahas secara khusus jika mau diaktifkan kembali.

” selain data yang tidak lengkap kami juga mendapat pesan dari Bupati Halsel pak Usman sidik bahwa IUP perusahan tidak boleh masuk wilayah pembangunan jalan Nasional lingkar pulau obi” tegas Pak Samsudin selaku tim penilai

Sorotan keras juga datang dari Camat Obi vadin bahrudin selaku perwakilan dari masyarakat menyampaikan secara tegas di forum bahwa jika perusahan HWI ini akan peroperasi di Obi maka pembangunan jalan lingkar pulau obi harus di utamakan lebih dulu.

” jika perusahan ini mau beroperasi di obi maka pembangunan jalan lebih dulu diutamakan karena jalan itu akses masyarakat antar desa yang ada dipulau obi” tegas pak vadin

Selain itu, melalui zoom salah satu direktur PT. HWI, Petrus yang berada di jakarta menyampaikan isi dokumen pasti kita akan diperbaiki karena tidak sesui format dan luas area itu tergantung kebijakan daerah.

“Secara teknis krosing area tidak masalah untuk jalan tingggal membuat jalan layang atau jalan bawah” tutur pak petrus melalui zoom

Tersambung zoom juga kadis DLH provinsi maluku utara, Yusuf Tukuboya menyampaikan bahwa obi yang sudah banyak perusahan itu jangan sampai memberikan dampak lingkungan bagi generasi kedepan karena apa yang kita lakukan hari ini tidak hanya 10 sampai 20 tahun tapi juga bisa 40 sampai 50 tahun kedepan sehingga generasi yang melanjutkan kehidupan tidak mendapatkan apa apa

“Sehingga aspek – aspek masalah ligkungan dan penangannya seperti apa harus betul-betul diperhatikan” jelas pak Yusuf selaku ketua tim komisi AMDAL Maluku Utara

Rapat sidang tersebut diselengrakan oleh komisi Amdal provinsi yang dipimpin oleh Wajihudin fabanyo kepala bidang penyehatan dan penataan lingkungan hidup (PPLH) maluku utara sebagai sekretaris komisi AMDAL yang menghadirkan konsultan PT HWI, camat Obi, DLH kabupaten Halsel sebagai tim penilai, jajaran DLH Provinsi dengan mengunakan zoom yang terhubung dengan direktur komisarid PT HWI di jakarta dan Kadis DLH provinsi maluku utata. (Red/CN)

SPKKL Bakamla RI Tual Kerahkan Catamaran 5-07, Dampingi Wawali Tual Saat Kunker

Berita Daerah Biro Ambon|oleh

AMBON, CN – Kamis, 3 Maret 2022, Kepala SPKKL Bakamla Tual, Letkol Bakamla Rizal Ufer Suat, S.Pi. Bersama Personel Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Bakamla Tual, mendampingi Wakil Walikota (Wawali) Tual. Usman Tamnge, SE bersama Rombongan saat Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kecamatan Kur Selatan, Kota Tual.

Berdasarkan Persrilis Humas Bakamla RI, Kazona Maritim Timur yang di terima media ini, (3/3). SPKKL Bakamla RI Tual mengerahkan catamaran 5-07, mendampingi Wawali dan Rombongan dalam hal Kunker.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Walikota Tual Usman Tamnge, SE, Kepala Kantor SPKKL Bakamla Tual Letkol Bakamla Rizal Ufer Suat, S.Pi, Sekda Kota Tual, A. Yani .Renuat, Asiten Dua, Agung Renwarin, Staf Ahli. Arobi Bugis, Staf Ahli. Abdullah Renwuryaan, PLT Kadis Pu Kota Tual, Jhon Renwarin, Kepala Dinas Perpustakaan Kota Tual, Zaki Kabalmay, Personel SPKKL Bakamla Tual, Staf Bencana Daerah Kota Tual. hafis, Abd Kabir Bugis, ST. MT.

Wawali Tual dan Sekda bersama rombongannya menuju ke Kecamatan Kur Selatan, pada Pukul 06:50 WIT, dengan menunpangi Catamaran 5-07 milik SPKKL Bakanla RI Tual.

Sesuai Persrilis, Kepala Kantor SPKKL Bakamla Tual Letkol Bakamla Rizal Ufer Suat, S.Pi, menyampaikan bahwa, untuk mendukung program atau kegiatan Pemerintah Kota (Pemkot) Tual, SPKKL Bakamla RI Tual siap mendampinginya

“Hari ini kami SPKKL Bakamla RI tual mengerahkan Catamaran 5-07 untuk mendampingi Wawali, Sekda, dan Rombongannya” Kata Rizal

Lanjut dia pergerakan Kapal Catamaran 5-07 ini, berdasarkan permohonan dari Pemerintah Kota Tual ke Badan Keamanan Laut Kantor Stasiun Pemantauan Keamanan Laut Zona Maritim Timur, Sehingga Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Timur dan Direkut Operasi Laut dan Latihan dapat mengerakkan Catamaran 5-07, untuk menjawab permohonan dari pemkot.

“pergerakan Catamaran 5-07 berdasarkan permohonan Pemkot ke Bakamla RI Kazona Timur, sehingga kami dapat megerahkan kapal tersebut untuk mendampingi Wawali dan Rombongan” Pungkasnya.

Rizal juga bilang, dengan adanya pergerakan Catamaran 5-07, Ini merupakan bentuk sinergi Bakamla dengan Pemerintah Kota Tual dalam mendukung Program Pemerintah Daerah Kota Tual.

“dengan adanya pergerakan Catamaran, ini bentuk sinergis antara Bakamla RI dan Pemkot, untuk mendukung program pemerintah Daerah” jelas Kepala SPKKL Bakmla RI Kota Tual.

Menurut Rizal Terkait dengan hal tersebut bahwa, langkah yang diambil Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia melalui Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Timur Laksma Bakamla Arif Sumartono, S.Sos.,M.Si.(Han) untuk mensukseskan program pemerintah daerah setempat.

“terkait hal ini, Kepala Bakamla RI lewat Kepala Bakamla Zona Maritim Timur bahwa hal tersebut untuk mensukseskan program pemerintah Daerah setempat” tutur Rizal.

Kapal Bakamla RI Catamaran 5-07, bertolak dari pelabuhan perikanan Tual, dan tiba di Kecamatan Kur Selatan, Wawali dan rombongan langsung menuju lokasi Rumah Warga dan Talud yang rusak. (Red/CN)

Kuker ke HARITA, Gubernur Malut: Saya Meminta Agar Lingkungan Tetap Diperhatikan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut), KH Abdul Gani Kasuba (AGK) mengunjungi wilayah operasional HARITA Nickel di Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Kamis (3/3/2022).

Kunjungan kerja ini dilakukan guna memastikan pengelolaan lingkungan yang dijalankan HARITA sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

AGK yang didampingi Kepala Dinas ESDM Malut, Hasyim Daeng Barang dan penyidik lingkungan DLH Malut, Yusra Hi Noho beserta rombongan tiba di Kawasi, Obi pada pukul 13.00 WIT. Sebelum memasuki area operasional, para rombongan melihat langsung kondisi laut Kawasi yang biru dan indah.

Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan (PTL) Halmahera Persada Lygend (HPL), Rico W. Albert kepada Gubernur Malut dan jajarannya memaparkan kondisi aktual operasional HARITA Nickel.

Dimana, Rico memastikan, keseluruhan operasional sesuai dan taat terhadap seluruh perizinan yang berlaku. Komitmen ini juga ditunjukkan dengan operasional yang baik, seperti tidak adanya fatality (kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian).

“Semua capaian ini tak lepas dari dukungan Pemerintah Daerah, baik Kabupaten maupun Provinsi yang terus mengawasi dan membimbing perusahaan. Koordinasi yang baik ini akan terus ditingkatkan. Kami berterimakasih akan hal itu, ujar Rico di hadapan Gubernur dan rombongan.

Rico juga menjelaskan, ke depan, HARITA akan menjadi salah satu perusahaan pengelola Nikel terbesar di Indonesia yang akan memberikan kontribusi optimal kepada Daerah dan Bangsa.

Tentu dengan tetap menjaga lingkungan. Ia juga memastikan, perusahaan telah melaksanakan program tanggung jawab sosial dengan baik dan akan terus berupaya menjadi lebih baik.

Sementara itu, Gubernur AGK di depan manajemen dan Karyawan HARITA mengatakan, ia berkenan mengecek langsung operasional HARITA dan memastikan lingkungan aman dan terjaga. Ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah Daerah terhadap investasi.

“Saya bangga terhadap HARITA yang telah berinvestasi besar di tanah kelahiran saya, Maluku Utara. Namun sebagai putera Daerah, saya meminta agar lingkungan tetap diperhatikan dengan mengikuti aturan yang ada. Operasional HARITA harus dapat memberi manfaat kepada Daerah dan masyarakat,” ujar AGK saat memberi arahan kepada Manajemen HARITA.

Setelah itu, Gubernur beserta rombongan berkeliling wilayah operasional dan didampingi langsung oleh Komisaris Utama HPL Stevi Thomas.

Kepada Gubernur, Stevi Thomas bilang bahwa komitmen HARITA Nickel terhadap lingkungan dan memastikan bahwa isu pencemaran lingkungan  HARITA tidaklah benar, seperti yang disaksikan sendiri Gubernur secara langsung.

Di sela-sela kunjungan, Yusra Hi Noho yang juga Kabid Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mengungkapkan, dari 109 izin usaha pertambangan di Malut, HARITA merupakan perusahaan yang paling baik dalam pengelolaan lingkungan. Tidak hanya itu, segala rekomendasi yang bersifat memperbaiki, selalu ditanggapi secara positif. Semoga hal ini terus ditingkatkan.

Usai berkeliling dan meninjau pabrik pemurnian nikel pertama di Indonesia yang menghasilkan bahan baku baterai kendaraan mobil listrik tersebut, rombongan kembali meninggalkan lokasi pada sore hari. (Red/CN)

Kunker Ke SPKKL, Danlanal Tual Di Sambut Baik Bakamla Kota Tual

Berita Daerah Biro Ambon|oleh

AMBON, CN – Kamis, 24 Februari 2022, Pukul 09:00 WIT, bertempat di Kantor Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Bakamla RI, Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara (Malteng), Provinsi Maluku. Kepala SPKKL Bakamla Tual, Letkol Bakamla Rizal Ufer Suat, S.Pi. menerima Kunjungan Kerja (Kunker), Komandan Lanal Tual, Kolonel Laut (P) Indra Dharma S.E., M.Tr.Hanla, Kedatangan Komandan Lanal (Danlanal) Tual disambut baik dan penuh keakraban.

Berdasarkan Persrilis Humas Bakamla RI Zona Maritim Timur (24/2), bahwa kunker Danlanal ke Kantor SPKKL, guna membicarakan kesiapan Alat Utama (Alut) dan Personil gungan mengantisipasi keadaan darurat di perairan wilayah Maluku.

Yang hadir dalam Kunker itu. Komandan Lanal Tual Kolonel Laut (P) Indra Dharma S.E., M.Tr.Hanla, Kepala Kantor SPKKL Bakamla Tual Letkol Bakamla Rizal Ufer Suat, S.Pi, Kapten Bakamla Helwan Andriansyah, S.Psi, Letnan Dua Bakamla Dika Maranti, S.Kom, Serda Bakamla Jelfan Souhaly, Serda Bakamla Krisyan Wakolle, dan PHL Bakamla Daud Jamlaay, A.Md

Dalam Persrilis Kepala SPKKL Bakamla Tual, Letkol Bakamla Rizal Ufer Suat, S.Pi. menyampaikan bahwa dalam rapat Kunker ini kami membahas kesiapsiagaan Alut dan personil dalam antisipasi keadaan darurat di perairan dan sinergitas antara Lanal bersama SPKKL Bakamla Tual dapat memaksimalkan kenerja di lapangan ketika pelaksanaan operasi bersama ataupun kegiatan lainnya.

“Alut yang siap dikerahkan Bakamla dalam menunjang keamanan di perairan yakni KN Kuda Laut 403 besama Ular Laut 405 yang sedang besandar di Dermaga Bakamla Zona Maritim Timur, Halong Baru, Kota Ambon sedangkan untuk Alut yang di siapkan SPKKL Bakamla Tual yakni KN Catamaran 507 yang sedang bersandar di Pelabuhan PPN TUAL” Kata Rizal

Rizal juga menjelaskan bahwa tugas kedua instansi ini saling berkaitan, dimana Lanal Tual menjadi terdepan dalam Pertahanan di Laut, sementara Bakamla menjamin keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, termasuk dalam menjalankan fungsinya memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

“tugas dua instansi ini saling berkaitan untuk menunjang dan menjamin keselamatan di laut dan wilayah perairan dan dimana Lanal Tual menjadi terdepan untuk keamanan di laut” Centus Kepala SPKKL Bakamla Tual

Untuk Menanggapi pembicaraan Kepala SPKKL Bakamla Tual saat rapat Kunker, Kolonel Kolonel Laut (P) Indra, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Kepala SPKKL Bakamla Tual, Letkol Bakamla Rizal Ufer Suat, S.Pi. yang telah menerima Kunker kami, bahwa Kegiatan ini bertujuan untuk bersilahturahmi juga meningkatkan sinergitas dan solidaritas agar bisa saling bertukar informasi antara SPKKL Bakamla Tual dan Lanal Tual.

“Kami menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi karena telah menerima kami untuk berkunjung ke kantor SPKKL Bakamla Tual, tujuan kami di sini sebagaimana biasanya untuk bersilahturahmi serta meningkatkan sinergitas dan solidaritas agar saling bertukar informasi” Ungkap Indra.

Lanjut Indra, bahwa dalam rangka peningkatan sinergitas Lanal Tual dan SPKKL Bakamla Tual dalam mengamankan perairan Indonesia. Kunjungan tersebut sekaligus melihat dan meninjau (supervisi) Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut SPKKL Bakamla Tual.

“untuk meningkatkan sinergitas Lanal dan SPKKL Bakamla Tual serta demi mengamankan perairan, kunjungan kami ini sekaligus melihat dan meninjau langsung stasiun pemantau keamanan dan keselamatan laut” terang Danlanal Tual

Disamping itu juga Kepala SPKKL Bakamla Tual, Letkol Bakamla Rizal Ufer Suat, S.Pi. juga menyampiakn bahwa Harapan kami agar sinergitas antara kedua instansi ini tetap terjalin dengan baik demi kepentingan masyarakat.

“Kedua instansi ini dapat bersinergis tetap terjalin dengan baik untuk kepentingan masyarakat” Harap Rizal. (Red/CN)

Terima Hibah, Pemda Halsel Akan Bangun Lenmarc di Desa Labuha

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) menerima hibah tanah di Desa Labuha. Tanah tersebut dihibahkan dari Keluarga Ahmad Bian warga Desa Labuha Kecamatan Bacan.

Rencananya, Pemda Halsel membangun Lenmarc di atas Tanah hibah tersebut. Hal itu dijelaskan Ketua Panitia Pelaksana Smart City Halsel, Samsudin Abas saat ditemui wartawan cerminnusantara.co.id diruang kerjanya pada Selasa (8/2/2022) lalu.

“Satu informasi yang sangat gembira, ada masyarakat di Desa Labuha yang ingin hibahkan lahan untuk Lenmarc. Itu sementara kami masih dalam proses,” cetus Samsudin.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Halsel itu mengaku bahwa Bupati Halsel, Hi. Usman Sidik sangat mengapresiasi atas niat baik dari keluarga Ahmad Bian yang telah menghibahkan tanah untuk pembangunan Lenmarc.

“Kami atas Pemerintah sangat mengapresiasi terutama pak Bupati dengan apa yang kita lakukan hari ini. Tidak banyak keluarga seperti ini yang bisa kita dapatkan, yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk dijadikan aset Pemerintah, ini adalah amal jariah yang tak ternilai harganya di sisi Allah SWT,” ujarnya.

Meski begitu, ia belum bisa memastikan berapa luas tanah yang dihibahkan tersebut.

“Kita belum lihat berapa perluasannya, tapi dokumennya ada. Menurut informasi, kalau lokasinya itu cukup luas. Karena mulai dari batas lokasi Pertamina itu sampai ke Terminal,” cetusnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pihak keluarga Ahmad Bian melalui ahli warisnya bernama Wilda Bian yang  ketemu langsung dengan Bupati Halsel Hi. Usman Sidik.

“Sudah ketemu orangnya, tinggal kita tunggu dokumen untuk proses serah terima. Ahli warisnya ketemu langsung dengan pak Bupati. Ahli waris itu bernama Wilda Bian, pernyataan mereka itu bahwa orang tuanya sendiri yang ingin hibahkan lahan tersebut untuk pembangunan. Tapi minimal yang di bangun itu ada Musholla atau tempat pengajian,” tutupnya. (Red/CN)

Bobroknya Sistem Pemerintah di Halsel, Perangkat Desa Baru 10 Hari Lebih Diangkat Minta Gaji 2 Bulan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Bobroknya sistem Pemerintahan Desa di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) dibawah kendali Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halsel, Maslan Hi. Hasan dan Sekertaris, Faris Hi Madan dikeluhkan para Kepala Desa (Kades) yang dinonaktifkan Bupati Halsel, Hi. Usman Sidik.

Dimana, Maslan Hi. Hasan dan Faris Hi. Madan sebelumnya memanggil sejumlah Karateker Kades dan Bendahara Desa untuk menarik Buku Rekening Desa agar merubah spesimen pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tunjangan Aparat Desa Tahun 2021 pada November dan Desember.

Padahal sejumlah Kades yang dinonaktifkan itu pada pertengahan Februari Tahun 2022. Sehingga sebelum dinonaktifkan dari Kades, mereka telah mengurus administrasi pencairan ADD, bahkan pada proses penandatanganan kuitansi pencairan. Hanya saja saat itu, ketika mau dilakukan pencairan, pihak Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Halsel belum menyetujui anggaran tersebut untuk dicairkan dengan alasan Kas Daerah sedang kosong.

Meski begitu, mantan Kades ini bilang, mereka dengan terpaksa melakukan pinjaman ke pihak ketiga guna membayar gaji dan Tunjangan para Kaur dan pemerintah Desa karena selalu didesak dari Kaur Desa dan BPD. Maka tidak mungkin Pemerintah Desa (Pemdes) tinggal diam.

“Kami selalu didesak oleh Kaur Desa dan BPD, jadi tidak mungkin Pemdes tidak membayar gaji para kaur Desa di Bulan November dan Desember dengan alasan Kas Daerah kosong. Itu sama halnya membuka aib Pemda Halsel. Apalagi di Desa ini terjadi pro-kontra antara pihak tertentu dengan Pemerintah,” aku salah seorang Kades yang enggan disebutkan namanya, Selasa (22/2/2022).

Olehnya itu, pihaknya meminta kepada Bupati Halsel, Hi Usman Sidik untuk memfasilitasi para Kades dan Bendahara yang dinonaktifkan melalui Inspektorat Halsel agar ADD tersebut diserahkan kepada para Kades yang dinonaktifkan untuk dapat mengembalikan anggaran tersebut ke pihak ketiga.

Sebab, untuk sekarang ini, sejumlah Pjs  Kades yang baru ditunjuk sudah mengangkat Kaur Desa yang baru. Takutnya, anggaran tersebut dibayarkan kepada Perangkat Desa yang baru diangkat belum memasuki 10 hari lalu diberikan tunjangan selama 2 Bulan. Sebab, para Perangkat Desa yang baru diangkat tersebut telah menuntut untuk di gaji. Maka kesimpulannya, hal tersebut dinilai ini lebih fatal.

“Maka dari itu, kami dari para Kades yang dinonaktifkan meminta kepada Kepala Inspektorat Halsel, pak Asbur Somadayo agar bisa memfasilitasi persoalan ini secara serius,” pintanya.

Sementara itu, Sekertaris DPMD Halsel, Faris Hi. Madan ketika dikonfirmasi melalui via WhatsApp membenarkan bahwa pihaknya telah memanggil para Karateker Kades dan Bendahara Desa untuk menarik Buku Rekening dan merubah spesimen ADD Tunjangan gaji para aparat Desa November dan Desember Tahun 2021.

“Betul. Kalau sudah diganti, otomatis menyangkut dengan administrasi Desa, pejabat lama sudah tidak punya kewenangan lagi. Jadi aset Desa harus  dikembalikan termasuk dengan Buku Rekening,” cetus Faris.

Kemudian untuk merubah spesimen ADD, Faris menjelaskan bahwa untuk kepentingan kepengurusan para Karateker Kades.

“Kemudahan spesimen dirubah untuk kepentingan pengurusan di Bank karena Kades lama tidak memiliki legalitas lagi  secara hukum. Surat keputusan pemberhentian itu keluar, maka otomatis, segala bentuk kewenangan Kades lama sudah tidak ada,” tutupnya. (Red/CN)