Viral! Rombongan MTQ dari Negeri Saruma Diabaikan Pemda Halsel

HALSEL, CN – Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-XVIII tingkat Provinsi, Maluku Utara (Malut) Tahun 2020 yang digelar di Weda Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) ternyata menyisakan cerita pilu yang mendalam.

Ibarat pribahasa “Air Susu di Balas Air Tubah”. Niat mengharumkan nama Daerah malah di campakan. Bukan Halsel namanya, jika segala kebijakan yang lahir dari para pemangku kebijakan (Pemerintah) selalu melahirkan polemik.

Ungkapan ini menggambarkan nasib para rombongan Kafilah dari Kabupaten Halmahera Selatan yang mengikuti Kegiatan MTQ di Weda Kabupaten Halteng, pada Hari Selasa (15/9/2020).

Dikutip dari Akun Facebook “Tasya” yang di unggah pada hari Sabtu (19/9). Tasya menyesalkan sikap Pemda Halsel. Pasalnya, para Rombongan MTQ dari Kabupaten Halsel di abaikan begitu saja.

“Mama-mama yg mumasa untuk rombongan/ kafila yg ikut mtq di halmahera tengah. dorang kase tinggal dorang p laki deng anak… baru tr bayar p dorang..
Trusss dana p banyak itu ngoni ke manakan, kase biar 1 HALSEL TAU. Bila perlu torang mangada Pak bupati langsung. itu yg tong lebih suka. karena dorang Bkng malu torang OranG Maffa Saja. Klw tr anggaran jangan ikut MTQ,” unghannya.

Dalam ungahan tersebut, mendapat beragam komentar dari warga Net, diantaranya Faira ibrahim, Muhammad abhil,” kutip Cerminnusantara.co.id.

Faira ibrahim, “kegiatan bagini anggaran jelas apalgi konsumsi so paling jels sudah, Kong kenapa tra bayar kong,”.

Bahkan ada komentar dari akun FB Muhammad abhil, yang mengatakan bahwa Anggaran Pemda itu, Bupati Halsel sudah bayar para pendemo.

“Uang itu Bupati so Kase ongkos Orang Demo,” komentar Muhammad abhil.

Tidak sampai di situ, tak selang beberapa Jam Kemudian, Pemilik akun Facebook “Tasya” juga menggugah dengan tulisan bahwa Pemda Halsel juga tak membayar upah para Pekerja Dapur Umum.

“Hari ini dapur umum halsel tutup. halsel dong tarada doi.
bkng malu saja. dong tr bisa bayar orang yg mumasa.. halsel paling anchor. ceiii.. Kalau trd doi tu jangan iko MTQ. kabupaten halsel basar itu knk doi trd tc. dari dulu” knk cuman dengar halsel yg paling anchor sudah. Kase malu torang yg dari Maffa saja tc. Orang Halteng Bilang p torang tc.. Rombongan/ Kafila Yg Dari Halsel klw boleh ngoni Pulang jangan lewat Maffa, Ngoni Pulang Lewat Sofifi Sudah, ” ungahannya lagi.

Sementara itu, saat Awak Media Cerminnusantara.co.id menghubungi Sekda Halsel lewat Via WhatsApp, Sabtu (19/9), Helmi Surya Botutihe membantah dan mengatakan bahwa para rombongan MTQ terlayani dengan baik.

“Saya sudah konfirmasi ke pimpinan rombongan, tidak ada masalah semua peserta dapat terlayani dengan baik,” tandasnya. (Red/CN)

Berbakti dan Cerdaskan Generasi, Gaji Guru PTT di Halsel Seperti Dikebiri

HALSEL, CN – Seperti Lirik Lagu Oemar Bakri “Jadi Guru Jujur Berbakti Memang Makan Hati” begitulah nasib para PTT Guru Halsel Cerdas dan PTT Mading di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Niat nan mulia para Guru PTT untuk mencerdaskan bangsa terabaikan oleh janji Pemda Halsel lewat Dinas Pendidikan yang di Nahkodai istri ke Dua Bupati, Hj Nurlela Muhammad. Pasalnya, Gaji para PTT di Halsel seperti dikebiri.

Mengapa tidak? Selama 6 bulan mengabdi sebagai PTT Guru Halsel Cerdas (GHC) dan PTT Guru Mading, Gaji para Guru PTT di Halsel hanya terbayar 2 Bulan.

Keluhan ini disampaikan oleh salah satu Guru PPT GHC yang enggan namanya di publish, Rabu (9/9/2020). Ia menyampaikan bahwa program Pemda Halsel hanya bualan semata, bukan tanpa alasan, 4 bulan tunjangan GHC dan Mading tak kunjung di bayar.

“Progran GHC dan Mading seperti acara Prank di Youtube, awalnya kami terharu dan bersukur dengan kebijakan pemda Halsel, Eh ternyata kami hanya korban bualan,” ucapnya dengan Raut wajah memelas.

Sementara itu, para Guru PTT juga Keluhkan terkait legalitas yang di sandang sebagai Guru PTT GHC dan Mading. Pasalnya, para Guru PTT di Halsel tidak lagi mendapat tunjangan yang berasal dari Dana BOS.

“Sebelum ikut GHC, Kami (Guru Honor) peroleh Gaji dari Dana BOS, tapi saat kami ikut PTT GHC, kami tidak lagi dapat Gaji yang bersumber dari Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS),” keluhnya.

Sementara saat di tanyakan alasanya, ia menuturkan bahwa para PTT Guru Halsel Cerdas dan PTT Guru Mading di bawah tanggung jawab Pemda Halsel.

“Entah aturanya seperti apa? Sebab, dari Dinas menyampaikan bahwa para Guru Honorer yang sudah lolos GHC dan Mading, tidak lagi dapat tunjangan dari anggaran Dana BOS,” terangnya.

Ia kemudia menyesalkan kebijakan Kepala Dinas pendidikan Halsel, Hj Nurlela Muhammad yang terkesan mengabaikan nasib Para Guru PTT.

“Jika tenaga para PTT GHC dan Mading tidak lagi di bayar menggunakan Dana BOS, mengapa tunjangan GHC dan Mading selama 4 Bulan tak kunjung di bayar,” sesalnya.

Terpisah, Lewat Via Whatsap, Sabtu (19/9) kepada Awak Media, Sekertaris Dinas Pendidikan Halsel, Umar Iskandar Alam S.Ip menjelaskan bahwa pembayaran Gaji Guru GHC dan Mading di bulan Mei, Juni dan Juli tertunda karena pademi.

“Pembayaran Gaji Guru GHC dan Mading Sesuai dengan mekanisme, dengan menggunakan sistem zonasi dan penyesuaian waktu, maka para Guru GHC dan Mading di minta lengkapi persyaratan sesuai edaran yang di bagiakn di tiap-tiap Kepala Sekolah,” pungkasnya. (Red/CN)

Komisariat STP dan STAIA Labuha Gelar Mapaba, Ketua NU Halsel Ingatkan Kader PMII Tentang Sejarah Almarhum Ikbal Assagaf

HALSEL, CN – Pengurus Komisariat STP Labuha dan STAIA Labuha Cabang Halmahera Selatan (Halsel) kembali menggelar Massa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba) Akbar angkatan ke-II.

Kegiatan Mapaba yang di gelar di ruang Aula Kementerian Agama Kabupaten Halsel itu berlangsung khidmat, dengan Tema: “Rekonsiliasi Khittah Anggota PMII Sebagai Amanat Rakyat, Satu Barisan dan Satu Cita”, Sabtu (19/9/2020).

Dalam sambutannya, Ketua Umum PC PMII Halsel, Muhlis Usman mengingatkan kepada calon anggota PMII maupun Kader PMII agar tidak terlihat dalam dunia politik.

“Mengingat pada Tahun 2020 ini ada momentum Pemelihan Kepala Daerah (Pilkada). Maka saya selaku Ketua Umum PMII Halsel menegaskan kepada calon anggota PMII atau penerus PMII serta Kaders PMII khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan agar mampu menjalankan roda-roda organisasi dan taat AD/ART untuk bagaimana menjaga Marwah organisasi,” tegas Muhlis.

Sabab, kata Muhlis, PMII adalah organisasi independen, maka harapannya untuk bersama-sama menjaga dan merawat organisasi PMII dengan baik.

“Saya berharap kepada semua calon angggota PMII yang bakal secara resmi dikukuhkan sebagai Kaders serta Pengurus Cabang dan Komisariat-Rayon, agar kiranya tetap menjalankan roda-roda organisasi sesuai yang diamanatkan PMII untuk kita sebagai Sahabat maupun Sahabati PMII,” tegasnya lagi.

Dalam kesempatan itu juga, Ketua NU Halsel, La Sengka La Dadu yang juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halsel itu, menceritakan, hadirnya PMII di Halsel ini harus tampil dan ambil alih. Ia juga menyinggung sejarahnya salah satu Tokoh PB PMII yang asalnya dari Maluku Utara Kabupaten Halsel Desa Bajo Sangkuang yaitu Almarhum Ikbal Assagaf.

“Kenapa saya sangat mendukung kepada Sahabat-sahabati yang di Halsel, karena memang saat itu ada salah satu Tokoh PMII yang berperan aktif dan sukses di PB PMII itu aslinya orang Halsel, Desa Bajo Sangkuang. Maka kami harapkan untuk kita bersama-sama mari menjaga dan meneruskan perjalanan Almarhum Ikbal Assagaf ketika beliau memperjuangkan PMII,” harapnya.

Oleh karena itu, La Sengka berharap kepada Kaders selalu menjalankan Motto PMII yaitu “Tangan Terkepal dan Maju Kemuka. Sebab, Mundur Adalah Sebuah Penghianatan,” tutupnya.

Ikut hadir dalam kegiatan Mapaba Akbar angkatan ke-II, Ketua NU Halsel, La Sengka La Dadu. Perwakilan PKC Malut, Muhlis Latif, Bahmid Hakun dan Numina Sanaki. Serta Perwakilan Polres Halsel dan masing-masing OKP se-Halmahera Selatan serta simpatisan PMII Halsel. (Red/CN)

Jelang Musda KNPI, PMII Halsel Tegaskan Tetap Solid dan Tidak Terkotak

HALSEL, CN – Menjelang pemilihan Kandidat Ketua KNPI pada Musyawarah KNPI Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Halsel sangat mendukung kegiatan Musda yang akan diselenggarakan nanti sampai tiba waktunya ditetapkan Ketua Umum terpilih periode 2020-2023.

Dengan adanya surat tembusan tahapan Pemilihan Ketua DPD KNPI dari kepanitian, Ketua Umum PC PMII Halsel, Muhlis Usman kepada wartawan Cerminnusantara.co.id, Sabtu (19/9/2020) mengatakan, kiranya yang menjadi ukuran syarat pendaftarnnya adalah Rekomendasi dari Cipayung yang ada di Halsel.

Muhlis menjelaskan, hal ini mencerminkan bahwa sejarah terbentuknya KNPI pada Tanggal 23 Juli 1973 merupakan konsensus bersama Cipayung dikala itu.

“Jika dilihat dari sisi prasyarat dari kepanitian tentang Rekomendasi Bakal Calon terdiri dari 2 DPK DPD KNPI, 2 OKP dan 2 Ormas, maka total 6 Rekomendasi yang akan dipakai pada saat mendaftar diri dan ditetapkan sebagai Calon Kandidat DPD KNPI Kabupaten Halmahera Selatan, tentu ini tidak terlepas dari AD/ART atau Produk Hukum DPD KNPI lainnya sebagai syarat perekrutan Kepemimpinan menjelang Musda ke-VI,” tegas Muhlis.

Berdasarkan kontekstual dari berdirinya KNPI maka. Lanjut Muhlis, PC PMII Halsel menegaskan, secepatnya agar kepanitian membagikan kepada seluruh peserta yang sudah ditetapkan sebagai peserta dalam kegiatan tersebut. Kerena, Muhlis bilang, jangan sampai terjadinya pemahaman yang simpang siur dan multi tafsir dari seluruh peserta yang akan ikut nantinya pada saat kompetisi pemilihan Ketua Umum DPD KNPI bersama.

“Disamping itu, kita sama-sama mengsukseskan hajatan Musda DPD KNPI ke-VI bersama-sama dengan baik. Tentu kita juga semua tetap solid dan tidak Terkotak-kotak untuk berupaya memutus mata rantai COVID-19, mengikuti Anjuran Protokol Kesehatan pada saat kegiatan nanti,” pungkasnya. (Red/CN)

Bersama Cawabup Halsel, Tim Pemenang Usman-Bassam Menyapa Warga

HALSEL, CN – Semangat yang diselimuti keyakinan akan posisi Bacalon Usman-Bassam bakal memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Halmahera Selatam (Halsel). Koalisi Partai Politik Usman-Bassam yang terdiri dari PKB, PSI, PKS, PAN, PKPI, Golkar, Demokrat dan Partai Berkarya itu, termasuk salah satu Koalisi terbesar dari 2 Kandidat yang akan bertarung di Pilkada Tahun 2020 ini.

Meski Optimis akan memenangkan Pilkada Halsel kali ini, Koalisi yang memiliki 21 Kursi di DPRD Halsel itu, tidak hentinya melakukan Silaturahmi dengan Masyarakat se-Kabupaten Halmahera Selatan, guna menyapa dan ikut merasakan apa yang menjadi keluhan Masyarakat di Bumi Saruma ini.

Dimana, beberapa pekan lalu, Partai Koalisi telah menggelar Silaturahmi dibeberapa Desa, malam tadi, Partai Silidaritas Indonesia (PSI) sebagai Partai inisiator menggelar Silaturahmi di Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halsel.

Kegiatan yang disebut “Basiloloa” itu di fokuskan di salah satu rumah warga (Salim), dengan tidak mengabaikan instruksi Pemerintah, Physical Distancing (Jaga Jarak) dan selalu menggunakan Masker menjadi perhatian khusus Ketua DPD PSI Adnan Wahid yang selalu mengingatkan Kepada Masyarakat Desa Tembal untuk mematuhi protokol Covid-19.

Acara Basiloloa itu dihadiri oleh Sekretaris DPC Partai PKB, M. Yunus Nazar, Sekretaris DPD PKS Iksan Kalesaran, Perwakilan DPD Demokrat Arifin Basrah serta terlihat juga Sekretaris Partai PSI M. Jamrud Jaid, acara dibuka oleh Ketua DPC PSI Kecamatan Bacan Selatan Wahidin La Hamu.

Adnan Wahid, dalam kesempatannya menyampaikan bahwa Kondisi Negara ini masih dalam massa siaga Covid-19. Maka dari itu, pentingnya mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Selain itu, pria yang juga merupakan Juru Bicara Tim Pemenangan Usman-Bassam itu, juga mengingatkan kepada Masyarakat Desa Tembal untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu yang berkembang apalagi itu menyangkut Ijasah Palsu.

“Terkait masalah isu ijasah, perlu saya sampaikan kepada seluruh Masyarakat Tembal yang sempat hadir malam ini, untuk tidak mudah terprovokasi karena masalah itu sudah dinyatakan selesai berdasarkan hasil verifikasi KPU maupun Bawaslu dan Gakkumdu maka, yang harus kita lakukan sekarang adalah mengikuti apa yang sudah menjadi ketetapan penyelenggara dan pengawasan,” katanya. (Red/CN)

Gakkumdu Pusat Resmi Terima Pemberhentian Kasus Ijazah Palsu

HALSEL, CN – Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) resmi memasukan hasil pemberhentian kasus dugaan ijazah palsu ke Gakkumdu Pusat. Kasus atau isu tersebut dilaporkan Tim Hukum Calon Bupati petahana, Bahrain Kasuba dan Muhlis Sangaji di Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu).

Petahana yang gagal calon alias tidak bisa mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) akibat kekurangan dukungan Partai Politik itu telah memberikan kuasa hukum kepada Adi H. Adam untuk melapor isu ijazah palsu di Bawaslu Repoblik Indonesia. Bawaslu RI kemudian merekomendasikan ke Bawaslu Halsel untuk menilai persoalan itu.

Bawaslu bersama Gakkumdu Halsel menilai dan mencermati persoalan itu, akan tetapi dalam penilaian itu Gakkumdu tidak menemukan adanya pelanggaran pemilihan atau tidak memenuhi unsur pelanggaran seperti yang di atur dalam aturan yang berlaku.

Penyerahan pemberhentian kasus tersebut dibenarkan olah Komisioner Bawaslu Halsel, Asman Jamel. Asman bilang (Hari ini) Jumat (18/9/2020) telah diserahkan ke Gakkumdu Pusat.

“Sudah tadi,” kata Asman Jamel Via tukar pesan WhatsApp, Jumat (18/9).

Dia mengaku bersama Gakkumdu Halsel telah menyerahkan pelanggaran yang diberhentikan ke Gakkumdu Pusat dan diterimah langsung Kasubag Penindakan Bawaslu RI, Lesmana. “Diterimah oleh Kasubag di Penindakan Bawaslu RI pak Lesmana dan pak Miki,” aku Asman.

Menurutnya, saat penyerahan ke Gakkumdu Pusat, pihak Gakkumdu Halsel didampingi langsung oleh Satrio Jaksa Muda dari Kejaksaan Negeri Halsel.

“Kita didampingi Jaksa Muda Satrio dari Kejari Halsel,” aku Asman. Sembari menyebut kasus tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Ketua Bawaslu Halsel, Kahar Yasim ke media untuk diketahui masyarakat Halsel khususnya dan Maluku Utara pada umumnya. (Red/CN)