FP2G Minta Bupati Halsel Perhatikan Transmigrasi Gane Timur

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Front Pemuda Peduli Gane (FP2G) berharap Pemerintah Daerah Halmahera Selatan dibawah kepemimpinan baru, Usman Sidik dan Basam Kasuba, yang baru saja dilantik agar memberikan perhatian khusus di Wilayah Transmigrasi Gane Timur.

Sejak tahun 2009 Pemerintah pusat telah melimpahkan kewenangan sepenuhnya ke Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan kebijakan dalam Pengelolaan Wilayah Transmigrasi.

Sejauh ini kondisi dan kehidupan Masyarakat Transmigrasi hidup dibawah penderitaan baik secara infrastruktur maupun kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat.

Sekretaris Front Pemuda Peduli Gane (FP2G), Asrul Lamunu, S.Ant, kepada media ini, Selasa (1/6/2021) menuturkan, sudah lebih dari 20 tahun masyarakat Transmigrasi Gane Timur dalam segi pembangun infrastruktur kalah jauh dengan Daerah lain, sehingga berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi.

“Transmigrasi sehaurusnya diperhatikan oleh Pemerintah karena dapat menopang perekonomian daerah di sektor pertanian, sehingga Pemda harus menyiapkan sarana pendukung seperti pembangunan jalan jembatan, pembuatan saluran irigasi yang baik, dan lain sebagainya,” kata Pemuda Gane jebolan Antropologi Unkhair itu.

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu warga Transmigrasi Gane Timur, SP 1A Bukit Raya, yang tidak ingin namanya ditulis. “so tiga atau empat kali ganti bupati, puluhan kali ganti camat, tapi dorang tara kalesang torang, mungkin torang ini bukan warga negara Indonesia, so cukup sudah tong sabar deng hidup kaya bagini, dari saya masih kacil sampe so tua ini tong tara pernah nikmati itu dana desa,” keluhnya.

Sekedar diketahui, Wilayah Transmigrasi terdiri dari enam satuan pemukiman (SP) atau Desa. Enam Desa ini baru satu Desa yang difinitif (Desa Sumber Makmur), sementara Desa-Desa lain statusnya tidak jelas dan tidak menikmati anggaran Desa. (Ridal CN)

APBD Habis Sebelum Pelantikan Bupati dan Wabup Halsel, Usman Sidik: Ini Mafia

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut), Hi. Usman Sidik geram anggaran di Daerah habis terpakai sebelum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Halsel.

“Bayangkan saja, triwulan I menuju triwulan II sudah 8 miliar lebih terpakai, jadi anggaran makan dan minum saja yang tersisa sekarang hanya tinggal Rp 250 ribu,” terang Bupati Halsel, Hi. Usman Sidik saat ditemui wartawan cerminnusantara.co.id di ruang kerjanya, Selasa 1 Juni 2021.

Padahal seharusnya, ungkap Bupati bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Induk, jika sudah dianggarkan 1 Tahun. Maka, harus segera dikunci.

“Sistem penganggarannya, APBD Induk itu, sudah menganggarkan 1 Tahun, blok sekian, langsung dikunci. Kalau dia habis terpakai, silahkan Pak Bupati dan Wakil Bupati cari. Maka dari itu, hal semacam ini yang menimbulkan hutang dan lain-lain. Tapi ini sebenarnya bukan hutang tapi saya bilang mafia,” tegas Usman.

Oleh karena itu, Bupati Usman dengan tegas mengatakan bahwa untuk keuangan Daerah saat ini di kunci hingga selesai pengauditan.

“Karena masalah seperti inilah, Baju Dinas Bupati saja saya menggunakan uang pribadi. Padahal sejak KPU menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Halsel itu anggarannya sudah cair dan itu saya sendiri yang periksa, sangat aneh,” aku Bupati.

Selain itu, untuk anggaran Kantor Bupati, orang nomor satu di Halsel itu membeberkan bahwa anggarannya pertahun Rp 500 juta.

“Tapi anehnya, Sekretariat Daerah tidak bisa diaudit oleh Inspektorat. Dan Alhamdulillah untuk sekarang ini, saya perintahkan semuanya harus diaudit, tidak memandang itu siapa. Kalau benar ya benar, kalau salah tetap salah,” tegas lagi.

Meski begitu begitu, ia menyampaikan pengelolaan APBD perlu untuk segera diperbaiki agar penyerapannya berjalan secara maksimal, termasuk dibelanjakan untuk melindungi masyarakat dan membantu pemulihan ekonomi. (Red/CN)

Proyek Fiktif di Dinas Pendidikan, Kejari Halsel Diduga ‘Masuk Angin’

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) diduga kuat ‘masuk angin’ dalam menangani kasus dugaan permufakatan jahat terkait proyek fiktif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halsel.

Sehingga sampai saat ini, kasus yang menyeret nama Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kandikbud) Halsel, Nurlela Muhammad itu tidak mengalami kemajuan.

Padahal sebelumnya, Mantan Kandikbud Halsel, Nurlela Muhammad telah diperiksa Kasi Intel Kejari Halsel atas dugaan proyek fiktif pengadaan Peralatan Jaringan Kantor Dikbud yang ditender CV. IRA PRATAMA mencapai Miliaran rupiah.

Diketahui, disebutkan dalam tayang proyek Pengadaan Peralatan Jaringan Kantor Dikbud Halsel yang bersumber pada anggaran APBD Tahun 2019 itu senilai Rp 2.500.000.000. dengan pemenang tender CV IRA PRATAMA yang beralamat di Desa Mandoang Kecamatan Bacan Selatan.

Proyek Pengadaan peralatan jaringan tersebut dalam keterangan tayang ULP Halsel sudah selesai tender, namun di lapangan tidak ada progres pekerjaan apapun bahkan diduga kuat proyek fiktif. Sementara Tahun 2021, data ULP atas tayang proyek pengadaan peralatan jaringan tersebut sudah di hapus kembali oleh ULP di bagian LPSE Kabupaten Halsel.

Hingga berita ini dikorankan, wartawan cerminnusantara.co.id, belum konfirmasi Kasi Intel Kejari Halsel. (Red/CN)

PDI-Perjuangan Apresiasi Bupati Halsel Copot Kadis PMPTSP

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) turut mengapresiasi Bupati, Hi. Usman Sidik yang secara tegas mencopot Nasir Koda dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu, (DPM-PTSP) dan Ishar selaku Sekretaris DPM-PTSP. Hal itu disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Halsel Bunyamin Daud.

Bunyamin mengatakan bahwa langkah tegas Bupati Halsel sudah sesuai. Sebab itu merupakan langkah positif yang diambil seorang Bupati.

“Itu langkah positif Pak Bupati Halsel Usman Sidik mencopot Kadis dan sekretaris PM-PTS,” ujar Bunyamin kepada cerminnusantara.co.id, Senin (31/5/2021).

Menurut anggota DPRD Halsel Dua periode itu, lengkah tegas Usman Sidik itu dapat membuat seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih independen bekerja, lebih profesional dalam bekerja dan lebih semangat dalam bekerja bahkan juga lebih disiplin menjalankan tugasnya sebagai ASN.

“Langkah tegas itulah membuat seorang ASN semangat, independen, profesional dan disiplin dalam menjalankan tugasnya,”jelas politisi PDI-Perjuangan itu.

Ia menegaskan secara kelembagaan, PDI-Perjuangan mendukung penuh langka tegas selanjutnya demi menata reformasi birokrasi di Bumi Saruma ini.

“Butuh kelanjutan langkah tegas Bupati dan Wakil Bupati Halsel untuk menata birokrasi yang dipimpinnya,” tandasnya.

Sekedar diketahui, Kadis dan Sekertaris DPM-PTSP dicopot lantaran diduga terlibat politik Pemilkada tahun 2020 lalu. (Red/CN)

Obi Sumbang Kasus Positif Covid-19 Terbanyak di Halsel

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

Halsel,CN – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Usman Sidik dan Wakil Bupati, Bassam Kasuba pimpin rapat Penanganan Covid-19 di ruang rapat kantor Bupati bersama Forkopimda, Senin (31/05/2021)

Rapat tersebut dihadiri Dandim 1509 Labuha, Letkol Inf. Untung Prayitno S.I.P.,M, Han, KBO Intel, Ipda Sardi Yusup S,sos, Kajari Halsel diwakili Kasi Pidum, Risky Septa Kurniadi, SH, Sekda Halsel, Helmi Surya Botutihe, Kadinkes dan Kalak BPBD Halsel, Abdul Karim Latara serta beberapa Kepala SKPD.

Pada kesempatan tersebut, Dandim 1509 Labuha, Letkol Inf. Untung Prayitno S.I.P.,M, Han, paparkan bahwa Pulau Obi termasuk penyumbang kasus positif Covid-19 terbanyak di Halsel.

Dijelaskan, angka positif Covid-19 di Halsel muncul dari calon pekerja PT. Harita Group yakni pekerja lokal dari luar Halsel. Itu diketahui setelah diswab, karena masuk ke Harita harus diswab dulu,” ungkap Dandim.

Dandim mengusulkan agar dilakukan pengetatan titik masuk seperti bandara dan pelabuhan, karena menurut Dandim, selama ini tidak dilakukan pemeriksaan di pintu-pintu masuk tersebut.

Sementara, Kadis kesehatan Halsel, Hj. Hasna Muhammad dan Kalak BPBD Halsel, Abukarim Latara mengusulkan kepada bupati untuk menerbitkan Surat Edaran atau intruksi bupati agar seluruh unsur terkait bersinergi dalam penanganan Covid-19 di Halsel.

“Kami butuh Surat edaran atau instruksi dari Bupati, agar kita bersinergi dalam melaksanakan penanganan Covid-19 ini. Surat Edaran atau instruksi Bupati itu juga akan dijadikan dasar untuk melaksanakan tugas di lapangan,” ujar mereka.

Baik Kepala Dinas Kesehatan maupun Kalak BPBD mengungkapkan, masih banyak pegawai maupun pimpinan instansi yang belum divaksin, sehingga butuh ketegasan bupati dalam bentuk Surat Edaran atau instruksi yang tegas.

“Di lingkup SKPD, baru 19 persen melakukan vaksin dibandingkan di TNI-Polri yang sudah 90 persen divaksin,” sebut Kadis Kesehatan yang juga dibenarkan Kalak BPBD.

Setelah mendengar laporan dan masukan dari beberapa pihak tersebut, Bupati Halsel Usman Sidik mengatakan akan mempelajari dahulu seluruh data terkait dengan penanganan covid-19, kemudian melaksanakan rapat evaluasi ulang untuk  mengambil langkah strategis dalam upaya memutuskan mata rantai Covid-19 di wilayah Halsel.

Bupati Halsel Usman Sidik, kembali menegaskan penanganan Covid-19 masuk dalam program 100 hari kerja, sehingga ia meminta Satgas Covid-19 agar lebih intens melakukan sosialisasi terkait penerapan protokol kesehatan

Bupati meminta seluruh instansi terkait, terutama Dinas Kesehatan melaporkan data vaksin, anggaran dan fasilitas penanganan Covid-19 lainnya, agar dapat diambil langkah-langkah penanganan Covid. ”Ini sangat penting untuk pemulihan ekonomi,” kata Bupati.

Menurut bupati, masih banyak kekurangan dalam penanganan Covid-19 oleh satgas. “Saya menemukan masih banyak kekurangan penanganan tim satgas Covid-19 di lapangan, seperti di jalan, di rumah sakit, bandara untuk pengawasan TKA, dan juga di tempat-tempat hiburan malam (Cafe). Masih banyak terlihat masyarakat  tidak patuh terhadap Protokol kesehatan,” ungkapnya.

Bapati menegaskan akan menutup tempat hiburan malam (Caffe), dan mengembalikan para wanita penghibur ke daerah asalnya, karena ditemukan salah satu wanita penghibur terpapar virus Corona pada saat sidak beberapa malam lalu di sebua Caffe.

“Ada satu orang wanita penghibur di salah satu caffe  terkonfirmasi positif setelah diswab. Makanya kami akan tutup tempat hiburan malam dan kembalikan para wanita pengibur ke daerah asalanya. Ini dilakukan dalam upaya memaksimalkan pencegahan penyebaran Covid-19,” tandasnya. (Red-01)

Gelar Aksi Demo, PMII Desak Bupati Copot Kepala Kesbangpol dan Kadis P3A Halsel

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar aksi demo di depan Kantor Bupati Halsel, Senin (31/5/2021).

Kordinator Lapangan (Korlap), Muhlis Usman dalam orasinya menyampaikan, seiring bergantinya pemimpin, terkhususnya di Daerah Kabupaten Halsel merupakan semangat baru untuk masyarakat.

Untuk itu, PMII Halsel mendesak kepada Pemerintah Daerah (Pemda) mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di seluruh 249 Desa.

“Mendesak Pemda Halsel untuk menata pasar dengan baik,” teriak Muhlis saat menyampaikan aspirasinya.

Menurut Muhlis, jika semangat baru membawa perubahan, maka berbagai problem di jazirah Kabupaten Halsel dapat di selesaikan sesuai kewenangan institusi terkait, agar institusi tersebut menjalankan tanggungjawab sesuai yang diamankan konstitusi.

Sebab, jelas Korlap yang juga Ketua Umum PMII Halsel itu bahwa di masa Kepemimpinan Bahrian Kasuba masih banyak masalah yang terjadi.

“Maka olehnya itu, kami dari institusi besar PMII Kabupaten Halmahera Selatan melihat masalah yang terjadi di Halmahera Selatan begitu banyak, semenjak di masa kepemimpinan yang sebelumnya,” terang Muhlis.

Selain itu kata dia, PMII meminta kepada Bupati Halsel, Hi. Usman Sidik segera mencopot Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Halsel.

“Copot jabatan Kepala dan Kabid Kesbangpol karena soal Pelayanan dan ada juga OKP yang tidak ada di Halsel tapi dianggarkan dan Copot Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Selatan lantaran pemberdayaan keperempuanan dan masalah-masalah asusila, makin bertambah,” tegasnya lagi.

Menanggapi hal itu, Bupati Hi. Usman Sidik menegaskan secepatnya bakal menindaklanjuti sesuai dengan tuntutan PMII.

“Untuk mengembangkan SDM di Halmahera Selatan akan kita kaji, sementara untuk menata pasar kita akan lakukan secepat mungkin,” aku Bupati saat Herring bersama massa aksi.

“Untuk Kesbangpol Halmahera Selatan, sudah, insya Allah,” tutup orang nomor satu di Halsel itu. (Red/CN)