JAKARTA, CN – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Dukungan ini diberikan KSPI, karena perumahan merupakan hak setiap warga negara. Sehingga menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memastikan agar setiap warga negara, termasuk kaum buruh, bisa mempunyai rumah.
Namun demikian, meskipun memberikan dukungan, KSPI meminta agar program ini dilakukan perbaikan. Salah satunya adalah, program ini berbentuk rumah dan hanya berlaku bagi WNI.
“Karena perumahan itu adalah hak dasar rakyat, maka dalam program ini pemerintah harus menyedikan rumah. Bukan hanya mengumpulkan tabungan kemudian meminta peserta untuk membeli rumah sendiri,” kata Presiden KSPI Said Iqbal, Senin (8/6/2020). Jika hanya berbentuk tabungan, lanjutnya, maka buruh tetap saja akan kesulitan untuk membeli rumah.
Menurut Said Iqbak, dengan membangun perumahan sendiri, misalnya seperti konsep Perumnas, pemerintah bisa menetapkan harga rumah yang murah. Jadi tidak melalui pengembang yang seringkali hanya berorientasi pada keuntungan.
Karena rumahnya dibangun oleh pemerintah, maka peserta bisa mendapatkan rumah dengan DP 0 rupiah. Hal yang lain, jangka waktu cicilan bisa dibuat lama agar lebih kecil dengan bunga 0%.
“Oleh karena ini adalah program kepemilikan rumah, maka pesertanya adalah buruh yang belum memiliki rumah,” tegas Said Iqbal. Jika ini dijakankan, maka akan menjadi solusi bagi kaum buruh agar bisa memiliki rumah.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni. Menurutnya, dengan harga rumah yang semakin mahal, banyak buruh yang tidak bisa memiliki rumah.
Obon juga berpendapat, sebaiknya program ini berupa pengadaan rumah untuk buruh.
“Jangan hanya ngumpulin iuran, tetapi rumahnya tidak disediakan. Saya kira ini program baik yang harus kita dukung,” katanya.
Namun demikian, Obon memberikan catatan, bahwa program ini jangan sampai memberatkan buruh.
“Untuk iuran, dari sisi pengusaha harusnya bisa ditingkatkan. Jangan hanya, 0,5%. Selain itu harus ada kontribusi dari pemerintah,” kata Obon Tabroni. (Dody CN)
MEDAN, CN – Pasca pelaksanaan apel pagi di Mako Sat Brimob Polda Sumut, para personil yang di koordinir Kasi Provos Sat Brimob Polda Sumut AKP Nurwakid bergegas mempersiapkan segala sesuatu, dalam rangka kegiatan Bhakti Sosial ke warga kurang mampu.
Pada kegiatan Bhakti sosial kali ini, Sat Brimob Polda Sumut Setap mengambil tema ‘berbagi kasih’ ke warga kurang mampu yang terdapat di Kota Medan. Tepatnya di seputaran Jalan Sei Batu Gingging, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Senin (8/6/2020) pagi.
Dengan melibatkan 12 orang personil, puluhan paket sembako berhasil di bagikan ke warga kurang mampu dan warga miskin serta yang saat ini terkena dampak dari pandemi Covid-19.
Sebelum di laksanakannya kegiatan tersebut, para personil Sat Brimob mengawalinya dengan berkoordinasi dengan salah satu Kepala Lingkungan setempat yang bernama Susi, Terkait warganya yang akan di berikan bantuan sembako.
Melalui Kasi Provos AKP Nurwakid, Dansat Brimob Polda Sumut Kombes Pol. Abu Bakar Tertusi, S.I.K., S.H. mengatakan, bahwa kegiatan sosial yang kerap di lakukan pihaknya semata-mata untuk meringankan beban warga di tengah pandemi Covid-19.
“Kegiatan ini sebagai wujud bhakti kami untuk negeri, dan wujud kepedulian kami kepada masyarakat. Yang bertujuan, untuk meringankan beban yang saat ini tengah di rasakan oleh mereka,” ungkap AKP Nurwakid.
Menanggapi bantuan yang di berikan ke warganya, Kepala Lingkungan setempat Susi juga mengungkapkan, dirinya mewakili pemerintah Kota Medan sangat berterima kasih serta mengapresiasi kegiatan tersebut.
“Saya mewakili Pemerintah Kota Medan sangat berterima kasih kepada Satuan Brimob Polda Sumut, atas bantuan yang di berikan ke warga kami, dan sekaligus mengapresiasi kegiatan ini. Dengan kegiatan seperti ini, Brimob Sumut sudah mau berkontribusi membantu negara dan Pemerintah Kota Medan dalam penanganan Covid-19,” tutur Susi.
Terpantau juga di lokasi, selain membagikan sembako, para personil Sat Brimob Polda Sumut dengan di bantu Kepala Lingkungan, juga sembari memberikan himbauan kepada warga, agar mematuhi semua maklumat serta menerapkan hidup sehat dengan terus mengikuti protokol kesehatan. (Hendra CN)
JAKARTA, CN – Kementerian Pertanian dibawah kepemimpinan Menteri Syahrul Yasin Limpo (SYL) terus melakukan berbagai terobosan guna memantapkan ketersediaan pangan bagi 260 juta lebih rakyat Indonesia, sekaligus mensejahterakan petani. Terlebih dalam situasi perubahan global yang begitu dinamis saat ini. Selama kurun waktu 6 bulan terakhir, berbagai indikator capaian kinerja sektor pertanian dinilai menunjukkan optimisme positif.
Mengutip data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) Pertanian Triwulan I 2020 mencapai 103,29 atau meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang tercatat 102,80. Bahkan NTP Hortikultura pada periode Triwulan I 2020 tercatat rata-rata 104,33 melampaui NTP pertanian secara umum. Hal tersebut mengindikasikan kesejahteraan petani, khususnya hortikultura semakin membaik, karena pendapatan yang meningkat lebih besar dibanding pengeluarannya
Indikator keberhasilan lainnya adalah terkendalinya pasokan dan harga bahan pangan pokok nasional ditengah badai pandemi Covid-19. Bahkan selama bulan puasa dan lebaran tahun ini, nyaris tidak ada gejolak harga yang signifikan untuk berbagai komoditas pertanian seperti beras, daging ayam, telur, daging dan komoditas hortikultura lainnya. Tercatat komoditas hortikultura seperti cabai, bawang putih, hingga bawang bombai harganya stabil dan terjangkau oleh masyarakat.
Adanya penguatan harga bawang merah sejak April 2020 dinilai masih wajar dan terkendali. Nyatanya, kondisi tersebut tidak memicu gejolak di masyarakat, bahkan sebaliknya petani bawang merah bisa menikmati harga bagus, setelah mereka mengalami kerugian yang cukup besar di akhir tahun 2019 lalu yang sempat menyentuh level Rp. 3.000-5.000/kg.
Muhammad Syafrudin, Anggota Komisi IV DPR-RI saat dihubungi di Jakarta, kemarin Minggu (7/6) meminta semua pihak melihat persoalan pangan dan pertanian lebih komprehensif.
“Masalah pertanian ini sangat kompleks, tidak bisa dilihat sesaat atau parsial. Waktu yang baru 6 bulan belum bisa untuk menjustifikasi posisi psikologis kinerja seorang Menteri atau kabinet,” ujarnya.
“Kalaupun ada yang melihat kekurangan, tidak cukup dengan berdebat. Apalagi hanya untuk hal-hal yang dianggap masih kurang saja. Mari lebih fleksibel melihatnya,” lanjut dia.
Syafrudin mengapresiasi kerja keras Kementerian Pertanian menjaga pasokan pangan tetap survive di tengah situasi alam yang semakin tidak bisa diprediksi termasuk pandemi Covid-19. Menurutnya, saat ini situasi seluruh sektor termasuk pertanian sedang menuju arah normal.
“Waktu kemarin Pak Menteri ke Bima, terlihat petani antusias dan senang menyambut karena harga bawang merah dan jagung sangat bagus. Ini perlu terus dipertahankan. Kalau dalam situasi tidak normal saja bisa, apalagi situasinya normal,” katanya.
Syafrudin optimis pemerintahan Jokowi bersama kabinetnya saat ini akan mampu menggiring Indonesia lebih sejahtera bagi semua stakeholder termasuk petani dan nelayan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Prihasto Setyanto menyebut harga komoditas hortikultura secara umum selama pandemi Covid-19, puasa dan lebaran relatif stabil. Harga bawang merah di pasar retail terpantau rata-rata Rp. 50.000- 55.000/kg dan Rp. 30.000-35.000/kg di tingkat petani.
Menurutnya, penguatan harga bawang merah terjadi karena tingginya permintaan saat puasa dan lebaran. Terlebih dengan adanya pembatasan sosial akibat Covid-19, ternyata justru mendorong peningkatan konsumsi dan stok rumah tangga.
“Seiring dengan panen di berbagai sentra, pasokan dan harga bawang merah akan berangsur normal,” ungkap pria yang akrab dipanggil Anton di Jakarta, Senin (8/6/2020).
Anton menegaskan Kementan masih terus mendorong produksi bawang putih di dalam negeri meski untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masih harus mendatangkan impor. Kebutuhan bawang putih nasional sekitar 570.000 ton/tahun, sementara produksi lokal baru 88.000 ton/tahun.
“Suka tidak suka harus diisi oleh impor. Terlebih dalam situasi pandemi Covid-19 semua negara di dunia termasuk Indonesia harus mampu menjamin ketersediaan pangan bagi rakyatnya,“ terang Anton.
Sejak Tahun 2017, Kementan telah menggelontorkan anggaran APBN untuk mendukung pengembangan bawang putih ke berbagai daerah termasuk Temanggung sebagai sentra terbesarnya. Anggaran tersebut meliputi bantuan sarana produksi, alat mesin pertanian hingga pemasaran.
Selain APBN, kementan juga memfasilitasi penanaman melalui skema kemitraan dengan pelaku usaha penerima RIPH bawang putih.
“Kedepan kita akan fokus pada peningkatan daya saing. Kuncinya ada 2 yaitu perbaikan size (ukuran) dan price (harga),” tukas Anton.
Menyinggung pemberitaan tentang tingginya angka impor Sayuran yang mencapai Rp. 11 Trilyun lebih, Anton kembali menjelaskan bahwa istilah impor sayuran adalah semata nomenklatur statistik yang mengacu data BPS.
“Angka tersebut meliputi semua jenis sayuran segar dan olahan. Sebagian besar didominasi sayuran asal negara subtropis seperti bawang putih, bawang bombai dan kentang olahan industri. Kalau produksi sayuran segar untuk konsumsi kita masih sangat aman bahkan bisa ekspor,” terangnya. (Dody CN)
JAKARTA, CN – Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa memberikan arahan untuk membuat laboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 di 68 rumah sakit TNI AD seluruh Indonesia, Minggu (7/6/2020). Pembangunan lab PCR tersebut telah mendapat persetujuan dari gugus tugas penanganan Covid-19 di Indonesia. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ “Sebagian bahan sudah datang, berupa mesin untuk PCR dan ekstraknya. Untuk bahan lainnya akan datang bertahap. Pembangunannya akan dikerjakan oleh vendor yang sudah ditunjuk oleh gugus tugas,” jelas Asisten Logistik Kasad, Mayjen TNI Jani Iswanto. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ Dalam teleconference berkala dengan RSPAD tersebut, Kasad menjelaskan bahwa lab PCR yang akan dibangun menggunakan ekstrasi RNA Robotic, sehingga hasilnya akan lebih cepat dan akurat.
“Kebutuhan analisnya juga menjadi lebih sedikit,” jelas Kasad.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Kasad juga meminta Kepala Pusat Zeni Angkatan Darat untuk berkomunikasi dengan 68 Kepala Rumah Sakit Angkatan Darat di setiap daerah mengenai kondisi banyaknya pasien di wilayah tersebut.
“Pembangunan ini akan dilakukan secara bertahap dan diprioritaskan untuk wilayah zona merah Covid-19,” tegas Kasad. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ Selain itu, Jenderal Andika Perkasa juga menjelaskan bahwa pembangunan lab PCR tidak menggunakan bangunan yang sudah ada, melainkan dibangun dengan bangunan fisik yang baru. (Reza CN)
HALSEL, CN – Pembalakan liar Ilegal Loging serta konflik lahan area hutan kayu semakin marak terjadi di Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) sudah lama terjadi, tapi sengaja di tutupi hingga kembali terjadi sekian kalinya.
Sebagaimana diketahui, pembalakan liar atau di sebut illegal logging sendiri merupakan bentuk kejahatan lingkungan yang terorganisasi, sementara Kejahatan lingkungan diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan hukuman terberat pidana 15 (lima belas) Tahun penjara dan denda paling banyak Rp 15 Milyar.
Selain itu, Kejahatan terhadap hutan diatur diatur dalam Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Pengrusakan Hutan dan Undang-undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan saksi pidana minimum 5 (lima) Tahun dan denda paling sedikit Rp 1,5 Milyar.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Halsel Dapil Obi, yang juga Ketua Fraksi Golkar Rustam Ode Nuru pun angkat bicara bahwa pembalakan liar (ilegal logging) dan konflik batas wilayah lahan hutan sudah lama terjadi di Obi Utara serta bahkan sebagian besar Pulau obi, namun kasus itu tidak pernah di tangani sampai tuntas.
“Pembalakan ini so lama, konflik lahan masyarakat juga solama setidaknya harus ada konsensus/kesepkatan para kades di Obi utara dan mayarakt. Camat, Kapolsek segera fasilitasi tara boleh ada pembiaran. Nanti ada konflik,” kata Utam Ode kepada Wartawan cerminnusantara.co.id melalui via heandphone.
Utam Ode menyapaikan, ada 13 air kali (Sungai) yang mengalir di Pulau Bisa Obi Utara.
“Sekarang yang aktif tinggal 1 (Sungai) yaitu Kali Kokotu yang sisahnya itu tara mengalir lagi, tunggu hujan turun baru air mengalir, ini masalah serius. Jangan lagi ada penebangan baru. Kalau mau bakobong (Berkebun) masyarakat boleh manfaatkan yang sudah di rumbah/jurame jang tebang hutan lagi,” imbuhUtam Ode.
Selain itu, ia menjelaskan, Pulau Bisa itu kecil, tanaman tahunan masyarakat lebih banyak dari pada hutan yang tersisah. Itu artinya kalau hutan ketika masyarakat menetebang, maka sumber air akan hilang.
“Jadi dampaknya bukan cuman tanaman yang mati, tapi masyarakat juga ikut singsara,” katanya.
Meski begitu, Rustan Ode Nuru menambahkan, bahwa ia sebagai wakil Ketua Bamperda Perda RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan zonasi itu sudah di buat.
“Tinggal di undangkan oleh Pemerintah, jadi saran saya seluruh Camat di Obi segera berkoordinasi deng Pemda untuk mengatur zonasi dan tata ruang di masing-masing kecamatan termasuk tapal batas, karna itu rawan konflik,” tegas Utam Ode. (Red/CN)
MEDAN, CN – Terkait meninggalnya (+) Ruslan Simanjuntak (66) akibat penyakit kanker yang di deritanya, ratusan orang anggota Ormas Pemuda Batak Bersatu (PBB) mendatangi Rumah Sakit Murni Teguh, yang berada di Jalan Irian Medan, Sabtu, (6/6/2020) sekira pukul 12.30 siang.
Menurut informasi yang di dapat di lokasi, kehadiran Ormas PBB di Rumah Sakit tersebut karena meninggalnya salah seorang pasien kanker di Rumah Sakit Murni Teguh Jalan Irian Medan. Namun, proses pemakaman di lakukan secara protokoler Covid -19 oleh pihak Rumah Sakit Murni Teguh, tanpa melalui pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak keluarga pasien dan tanpa disaksikan keluarga.
Menurut keterangan salah satu pihak keluarga pasien Herbert Sianturi, awalnya (+) Ruslan Simanjuntak (66) masuk Rumah Sakit Murni Teguh karena sakit kanker otak, dan memang sudah di lakukan perawatan secara intensif oleh Dokter RS.Murni Teguh selama 5 hari.
“Mamak kami itu masuk ke sini karena penyakit kanker bang, bukan penyakit covid-19. Namun, kenapa pihak Rumah Sakit memperlakukannya seperti itu,” ungkap Herbert Sianturi dengan nada kecewa.
Kekecewaan anggota Ormas PBB dan pihak keluarga pasien di luapkan di depan Rumah Sakit Murni Teguh, sembari berdoa bersama. Dengan harapan, keluarga mereka yang saat ini menjadi pasien Rumah Sakit tersebut segera dapat di temukan.
Terkait peristiwa tersebut, pihak Ormas Pemuda Batak Bersatu (PBB) maupun pihak keluarga pasien beranggapan, bahwa pihak rumah sakit murni teguh dan gugus covid 19 melakukan pembohongan publik atas kasus tersebut.
“Masa mamak kami meninggal tidak ditunjukkan kepada kami bang. Mamak kami di bawa kemari untuk menjalani pengobatan atas penyakit kanker otak yang di deritanya, dan memang kankernya sudah masuk stadium 3, bukan Covid. Kami menuntut rumah sakit ini, agar menunjukan jenazah mamak kami tersebut, agar bisa kami bawa ke pemakaman keluarga,” ucap Herberd Sianturi.
Sembari mencari tahu keberadaan jenazah (+) Ruslan Simanjuntak melalui pihak Rumah Sakit, Ormas Pemuda Batak Bersatu (PBB) juga terus lakukan orasi di depan Rumah Sakit, sambil mengucapkan yel yel Satu Rasa, Satu Jiwa dan NKRI harga mati.
“Berarti, obat yang di berikan ke mamak kami itu obat Covid, bukan obat kanker, makanya mamak kami sampai meninggal.Semua sudah jelas, bahwa mamak kami menderita kanker, bukan Covid. Saya juga mohon kepada Menteri Kesehatan, agar melakukan cek ulang terkait obat yang di resepkan terhadap mamak kami tersebut.” lanjut Herbert Sianturi sambil bersedih.
Kehadiran Ormas PBB sendiri ke Rumah Sakit Murni Teguh, berawal dari adanya pihak keluarga yang melaporkan ke Ormas OBB terkait hal itu. Yang mana, pihak keluarga merasa keberatan dengan pemakaman orang tuanya yang di lakukan secara protokoler covid 19.
Kemudian, Pemuda Batak Bersatu di bawah pimpinan D. Martin Siahaan ST bersama Ketua DPC Medan dan Kuasa Hukum nya beserta jajaran organisasinya langsung mendatangi pihak RS. Murni Teguh untuk mempertanyakannya perihal tersebut.
Selanjutnya, setelah pertemuan dengan pihak RS.Murni Teguh tidak membuahkan hasil yang diinginkan keluarga korban dan para pemuda batak bersatu, akhirnya pihak Ormas PBB berembuk kembali dikantornya, dengan memutuskan melanjutkan pelaporan ke pihak Kepolisian.
Sementara itu, pihak RS.Murni Teguh saat di konfirmasi terkait permasalahan tersebut, yang kebetulan diwakili Dr.Herman menjelaskan, bahwa pihaknya saat ini hanya melaksanakan tugas,dan sudah melaporkan ke Gugus Tugas dan Kemenkes.
“Kami hanya menjalankan tugas,dan diperintahkan Gugus Tugas dan Kemenkes, agar dimakamkan secepatnya,” ungkap Dr. Herman.
Sedangkan, agar kasus itu dapat terungkap, para pihak melaporkannya langsung ke Polda Sumut, dengan mengadukan pihak Rumah Sakit Murni Teguh. Dengan pelapor, edward Sianturi anak kandung dari (+) Ruslan Simanjuntak yang di dampingi dari LBH Pemuda batak bersatu.
Berdasarkan bukti laporan dengan Nomor Laporan Polisi : LP/983/VI/2020/SUMUT/SPKT ‘III’ tertanggal 6 Juni 2020, pasal yang akan dikenakan terhadap pihak Rumah Sakit Murni Teguh yakni Undang Undang nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP pasal 181. (Hendra CN)
