Sejumlah Kasus Besar Diknas, Menyeret Istri Kedua Bupati Halsel

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Miris, Nasib Guru Honorer di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Di bawah Kepemimpinan Istri Kedua Bupati Nurlela Muhammad sebagai Kepala dinas pendidikan Halsel, Sangat memprihatinkan

Memanfaatkan Tampuk kekuasaan Suaminya, Kadis Pendidikan Halsel, Nurlela Muhammad melakukan kebijakan selalu tabrak aturan dan tampa pedulikan Nasip Sekolah dan Guru Honorer

Mengapa tidak, Setelah Tak Kunjung Bayar Tunjangan PTT Guru Halsel Cerdas dan PTT Guru Mading selama 4 Bulan, Tersiar Kabar bahwa Dinas Pendidikan Halse, dibawah Kepemimpinan Nurlela Muhammad juga Melakukan pemangkasan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS).

Sementara dugaan pemotongan dana BOS dibenarkan oleh beberapa kepala sekolah yang namanya enggan dipublis. Menurut mereka, pemotongan kerap dilakukan setelah proses pencairan, dengan dalih untuk kepentingan ini dan itu. Mau tidak mau mereka harus menyetor.

Para Kepala Sekolah itu kerap menyesalkan Langkah Kepala dinas Pendidikan yang sering melakukan pemotongan dana BOS, Kekesalan Para Kepala Sekolah itu bukan tampa alasan, Pasalnya Banyak kebutuhan siswa yang harus di penuhi, belum lagi Gaji Guru honorer

Bahkan pengakuan salah satu kepala sekolah yang yang enggan namanya di publis, Membongkar kebijakan dinas pendidikan Halsle, Bahwa pemotongan Dana BOS oleh Dinas pendidikan kabupaten Halamhera Selatan tersebut, masing-masing sekolah untuk tingkat SMP sebesar Rp. 25.200.000 sedangkan untuk Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp. 22.500.000,

Tidak sampai di situ, Bahkan saat pengurusan berkas dan pengambilan rekomendasi pencairan, ada pegawai dinas pendidikan yang namanya Ina dan Hera Memberitahukan kepada para kepala sekolah bahwa ini perintah dari ibu Kadis Nurlela Muhammad maka masing-masing sekolah harus memberikan uang pertisipasi sebesar Rp. 1.000.000,”Ungkapnya

Melihat kejanggalan ini, pihaknya telah mengadukan ke manajemen bos kemendikbud, maka dari itu ia mengajak kepada para kepala sekolah untuk melaporan hal yang sama ke Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemdikbud ( 021-57903020, 021-57950225, 021-57903017).

Selan itu, Keluhan juga di sampaikan oleh Salah satu Guru PPT GHC yang takut namanya di publis ” dengan Nada Kesal ia menyampaikan bahwa Program Pemda Halsel hanya Bualan Semata, Mengapa tidak, 4 bulan Tunjangan GHC dan Mading tak kunjung di bayar

ia juga menuturkan bahwa Guru GHC dan Mading tidak lagi mendapatkan Gaji yang bersumber dari Dana (BOS). Alasanya Karena para Guru Honorer di Halsel sudah lolos GHC dan Mading,

Dengan wajah memelas, ia kemudia menyesalkan kebijakan Dinas pendidikan Halsel, Pasalnya Jika Tenaga Para Honorer tidak lagi di bayar menggunakan dana BOS, Mengapa Tunjangan GHC dan Mading selama 4 Bulan Tak Kunjung di bayar.

Tepisah, Kadis Pendidikan Nurlela Muhammad Saat diKonfirmasi Wartawan melalui Pesan Washap Kamis (10/09/20) Mengelak dan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui

Sementara itu, Saat wartawan menghubungi Sekretaris Dinas pendidikan Halsel, Umar Iskandar Alam yang diduga menjadi aktor dalam pengaturan semua transaksi keuangan di dinas pendidikan Halsel, lewat pesan Wasthap Namun Tak di Bala. (Red/CN)

Polda Malut Tangkap 7 Orang Pengedar Narkotika

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Sebanyak 7 terduga tersangka pengguna dan pengedar narkotika golongan satu jenis ganja, sabu, serta tembakau gorilla, berhasil diringkus Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Maluku Utara (Malut) dalam 3 minggu.

Para terduga tersangka itu, masing-masing berinisial JIM alias NAL, RAI alias Rama, YL Alias UL, FA alias Farsil, RU alias Rinaldi, AM alias ARI dan ADN alias Anto tersebut diringkus pada lokasi dan waktu yang berbeda dengan jumlah barang buktui Shabu ± 5,72 gram, ganja ± 5,72 gramdan Tembakau gorilla ± 24,32 gram.

Direktur Reserse Narkoba Polda Malut, Kombes Pol Setiadi Sulaksono didampingi Kaur Mitra Bid Humas AKP Eksan dalam konfrensi pers, Selasa (8/9/2020) mengatakan, penagkapan para terduga tersangka yang dilakukan tersebut merupakan tindaklanjut dari infromasi masyarakat yang diterima.

Setiadi menjelaskan, penangkapan pertamna dilakukan terhadap tersangka JIM alias Nal pada 19 Agustus 2020 bertampat di dalam kantor HMEX samping toko Alfamidi Kelurahan Kayu Merah Ternate.

Dari tangan terduga tersangka Nal, anggota mengamankan barang bukti berupa dua sachet plastic kecil shabu dengan berat 1,2 Gram, 1 dos warna cream, 1 pireks kaca, 1 korek api gas dan penutup bong.

Terduga tersangka Nal, disangkakan dengan pasal pasal 114 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) UU RI NO 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman, paling lama 20 tahun penjara.

Tersangka kedua, RAI alias Rais, diringkus pada 19 agustus 2020 bertampat di depan Hypermart Kelurahan Soasio Ternate dengan barang bukti, 9 sachet kecil diduga berisi shabu dengan berat 2,0 gram dan 1 buah pembungkus rokok sampoerna.

“Terduga tersangka Rais berperan sebagai pengguna dan disangkakan dengan pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun penjara,” terangnya.

Pelaku Ketiga, AND alias Anto yang diringkus pada 25 Agustus 2020 bertempat di dalam pekarangan Kampus STIKIP Kie Raha Ternate Kelurahan Sasa dengan barang bukti 1 paket yang terbungkus lakban warna hitam yang berisi 22 sachet plastic kecil warna bening berisi ganja kering dengan berat 17,58 gram, 1 bongkahan batu sebagai pemberat, 1 bekas pembungkus rokok sampoerna yang diselip di atap seng kendang ayam yang berisi sachet plastic warna bening berisi  ganja kering dengan berat 1,32 gram dan 1 Hp Samsung.

“Yang bersangkutan berperan sebagai pengedar sehingga disangkakan dengan pasal 114 ayat (1) dan pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun penjara,” terangnya.

Lanjut Dirnarkoba, untuk tersangka keempat yang berinisial Ary, diringksus pada 29 Agustus 2020 bertempat di Jln. Universitas Padamara Desa Wari Kec. Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dengan barang bukti berupa, 1 bungkus sachet kecil shabu dengan berat 1,30 gram dan 1 Hp merk Nokia Warnahitam.

“Yang bersangkutan perannya sebagai pengguna sehingga disangkakan dengan pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara,” imbuhnya.

Untuk yang kelima, dengan inisial RU alias Rinaldi, diringkus pada 30 Agustus 2020 bertempat di depan rumah makan Artomoro Kompleks Cina Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo dengan barang bukti 158 paket kecil berisi daun kering ganja dengan berat 141,81 Gram dan 1 Hp merk Nokia Warna Hitam.

“Yang bersangkutan perannya sebagai bandar dan dijerat dengan pasal Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1), UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 12 tahun dan paling lama 20 tahun penjara,” tuturnya.

Tersangka keenam, dengan inisial AM alias Ari, merupakan salah satu mahasiswa semester akhir di salah satu perguruan tinggi yang ada di Malang. Ari diringkus pada 31 Agustus 2020, bertempat di didepan jasa pengiriman barang J&T yang ada di Mangga Dua Ternate dengan barang bukti 3 sachet sedang plastic warna bening berisi tembakau gorilla dengan berat 24,32 gram yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan digulung dengan kardus bekas, 1 lembar resi pengiriman J&T dan 1 hp merk Iphone.

“Yang bersangkutan ini membeli melalui media social instagram oleh sesorang yang ada di Bandung, yang bersangkutan juga disangkakan dengan pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Huruf a, UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 12 tahun dan paling lama 20 tahun penjara,” katanya.

Sementara untuk tersangka yang ketuju, dengan inisial YLA alias UL yang merupakan ibu rumah tangga (IRT). Ia diringkus pada  7 September 2020 bertempat di dalam lingkungan pelabuhan semut Mangga Dua Ternate dengan barang bukti 2 sachet kecil diduga berisi Narkotika jenis Shabu Dengan berat 1,22 gram serta 1 Hp merk Samsung warna putih.

“Yang bersangkutan ini adalah bandar dan barang tersebut rencananya akan di bawa ke Maba untuk diedarkan disana,” pungkas Dirnarkoba.

Tersangka ketuju dijerat dengan pasal 112 Ayat (1), UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 Tahun penjara. (Ridal CN)

Ketum Lepa BOENG Minta Sangaji Boeng Pecat Oknum Bagaro

Berita Daerah Biro Halut|oleh

HALUT, CN – Ketua Umum Lembaga Pemuda Adat Boeng (LEPA BOENG) Mesak Habari, meminta pada Sangaji Boeng untuk memecat oknum yang manfaatkan suku Boeng untuk mendapatkan uang di PT. EFI dan PT. NHM Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut).

Diketahui, Suku Boeng memiliki identitas tersendiri secara kelembagaan adat dan memiliki harta kekayaan diatas tanah adat yang berada di Kecamatan Kao Utara.

Kepamelalui WhatsApp Rabu (09/09/2020), Ketua Umum LEPA BOENG, Mesak Habari menyampaikan,

“Dua hari lalu, masyarakat empat suku disibukan dengan membuat surat berupa undangan ke perusahaan, pasalnya adalah sebagai surat sakti,” kata Ketua Umum LEPA BOENG, Mesak Habari, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Rabu (9/9/2020).

Menurut Mesak, lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan, adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum, adat yang mempunyai wilayah tertentu, harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang dalam mengatur SDA dan mengurus untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat itu sendiri dan mengembangkan serta melestarikan adat.

Ia juga menyebutkan, untuk di wilayah Kao tempat Perusahaan PT. EFI dan PT. NHM terdapat empat suku adat, yakni, Boeng, Pagu, Modole dan Towoliliko.

“PT NHM sendiri adalah perusahaan terlama yang sudah berinvestasi di wilayah adat, sementara PT EFI kehadirannya belum sampai setahun,” ucapnya.

Kata dia, lembaga adat yang seharusnya menjaga, melindungi dan mempertahankan wilayah adat, kini sudah terpolarisasi dengan keinginan-keinginan yang membabi buta.

“Sehingga dapat berdampak pada marwah adat itu sendiri. Lembaga yang sangat di hargai, dijunjung, diagungkan, ditinggikan, dihormati di wilayah adat, kini sudah dapat menjual marwahnya sendiri dan kesan tidak bernilai lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas dia, sembari menuturkan dengan adanya tindakan oknum-oknum ini, membuat semua pihak di wilayah suku boeng resah.

Untuk itu dirinya meminta pada sangaji Boeng untuk secara tegas bijaki sesuai 4 empat tuntutan ini yakni; pertama, Rombak kembali struktur Lembaga Adat Suku Boeng, kedua Pecat oknum di dalam lembaga yang merusak marwah adat. Ketiga Stop jual adat atas kepentingan kelompok, dan yang keempat Stop jadikan adat sebagai pemukul untuk kepentingan. (Ridal CN)

Laksanakan Program Penanggulangan Covid-19 di Desa, DPD I RI dan Kemendes Gelar Rapat Kerja

Berita Biro Sukabumi|oleh

Sukabumi, CN – Rapat kerja antara Komite I DPD RI dan Kemendes PDTT RI akan saling bersinergi dengan Komite I DPD RI dalam pelaksanaan program-program penanggulangan Covid-19 di Desa. Dengan sinergitas ini diharapkan selain program-program penanganan Coovid 19, pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) yang merupakan jaring pengamanan sosial bagi Desa, agar tepat waktu dan tepat sasaran. Sinergitas ini juga diharapkan juga berlaku dalam mengawasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa. Rapat tersebut di lakukan secara Daring, Kamis (8/9/2020).

Rapat Kerja Komite I DPD RI ini dipimpin langsung oleh Ketua Komite I, Fachrul Razi, yang didampingi oleh Wakil Ketua Komite I, Abdul Khalik, Djafar ALqatiri, dan Fernando Sinaga. Hadir juga anggota Komite I, GKR Hemas, Agustin Teras Narang, Habib Ali Alwi, Achmad Sukisman, Lily Salurapa, Leonardy Harmainy, Badikenita Sitepu, Maria Goreti, Filep Wamafma, Otopianus Tebay, Amang Syafrudin, A. Hudarni Rani, Richard Hamonangan Pasaribu, Jialyka Maharani, Almalik Pababari, dan Dewa Putu Ardika Saputra.

Sementara dari Kemendes PDTT dihadiri langsung oleh Menteri Desa PDTT RI yakni A. Halim Iskandar dan Wakil Mendes PDTT Budi Arie Setiadi beserta jajarannya.
Dalam sambutannya Ketua Komite I menyampaikan Desa haruslah menjadi perhatian serius oleh Pemerintah khususnya dalam hal pembangunan. Pembangunan di Desa harus menjadi perhatian Pemerintah dengan berbagai program dan kebijakan yang mampu mempercepat pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa. Hanya saja ada beberapa catatan yang mesti dibenahi oleh Kemendes PDTT khususnya dalam hal bagaimana Desa menghadapi berbagai persoalan dalam penanganan Covid 19.

“Sementara beberapa hal yang menjadi catatan dari anggota Komite I antara lain yang berkaitan Desa Adat yang berada di kawasan hutan, perkembangan program Padat Karya Tunai Desa, banyak regulasi turunan yang harus menjadi acuan bagi Desa, nasib Dana Desa yang bersumber dari APBN ke Depannya dengan adanya UU Nomor 2/2020 yang menghapus Pasal 72 UU Desa, pemekaran Desa, koordinasi dengan Pemda, dan kesejahteraan perangkat Desa,” ungkapnya.

Adapun kesimpulan dari hasil rapat tersebut adalah:

  1. Komite I DPD RI meminta Kemendes PDTT untuk menyederhanakan regulasi yang berkaitan dengan pemanfaatan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 dengan tetap memperhatikan asas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
  2. Komite I DPD RI meminta Kemendes PDTT RI untuk dapat bersinergi dengan Komite I DPD RI dalam pelaksanaan program-program penanggulangan Covid-19 di Desa dan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa agar tepat waktu dan tepat sasaran serta dalam mengawasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa sesuai dengan fungsi dan kewenangan DPD RI; dan
  3. Komite I DPD RI sepakat dengan Kemendes PDTT RI untuk dapat melibatkan Komite I DPD RI dalam Kegiatan Digitalisasi Desa dan Program Percepatan Pembangunan Desa lainnya tahun 2020-2021 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat kerja tersebut berlangsung dari jam 10.00 wib dan berakhir jam 12.00 WIB. (Novita CN)

Usman-Bassam Ajak Berpolitik Santun di Pilkada Serentak

Berita Daerah Biro Halsel, Politik|oleh

TERNATE, CN – Politik di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dikenal sebagai politik yang sangat keras dan panas saat momentum pemelihan. Baik itu pemilihan Legislatif maupun Pemelihan Kepala Daerah (Pilkada) dan saat ini, Halsel di hadakapkan dengan proses Pilkada yang akan berlangsung 9 Desember 2020 mendatang dan bahkan saat ini juga sudah mulai ditabuh.

Untuk itu, Bakal Calon Bupati Halsel, H. Usman Sidik berharap Pilkada Halsel berjalan dengan beradab. Dirinya meminta, para Paslon bersaing secara sehat dan jujur serta bersama-sama menyuguhkan materi kampanye yang sehat dari pada saling menyerang.

“Halmahera Selatan dikenal dengan politik yang sangat keras dan panas. Saya mengimbau marilah kita berkompetsi dengan sehat, untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat dan tidak saling menghujat demi Halmahera Selatan kedepan yang lebih baik,” kata Balon Bupati Halsel, Usman Sidik kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan Tes Urine di BNN Provinsi Maluku Utara (Malut), Rabu (9/9/2020).

Dalam Demokrasi. Kata Usman, setiap warga negara berhak memilih pemimpin sesuai dengan keinginan sendiri. Sehingga, marilah berkompetisi secara baik dengan menjual program-program untuk membangun Halsel yang lebih baik.

“’Kampanye hitam harus dihentikan, harus fair. Agar dapat mungkin jangan dilakukan, khususnya di media sosial yang semakin panas,” ajak wartawan senior itu.

Untuk itu, Usman Sidik bersama Bassam Kasuba akan menggempur habis-habisan di setiap Desa yang ada di Halsel karena setiap pertarungan tidak ada lawan yang ringan dalam setiap pertarungan politik.

“Tim sudah dari awal dan sudah siap dan matang persiapannya yang sangat luar biasa. Kita akan gempur habis di Halsel, kita punya strategi khusus dalam pertarungan dengan optimis meraih kemenangan,” tegasnya. Seraya berharap politik di Halsel selalu dibudayakan sikap santun dan saling menghormati. Kata mantan wartawan senior ini, ditujukan agar perbedaan pilihan politik di dalam masyarakat tidak membangun permusuhan.

“Penyebaran hoaks akan membuat kompetisi tidak kondusif, sehingga mengakibatkan panasnya suhu politik. Ini agar Pilkada Halsel menjadi metode pemilihan dengan kompetisi yang sehat,” tukasnya. (Red/CN)

Ancam Boikot Pilkada di 10 Desa, APMG Sebut Pernyataan Koordinator FPKG Keliru dan Tidak Berdasar

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Pernyataan Koordinator FPKG dalam memainkan isu untuk mendorong pemekaran Kepulauan Guraici, menuai kecaman keras dari sejumlah Pemuda dan Ketua-Ketua Umum Pelajar Mahasiswa di Kepulauan Guraici. Mulai dari Pemuda dan Mahasiswa Buli, Siko, Gafi, Laigoma, Lelei, Talimau dan Gunange.

Bagaimana tidak, Oknum mahasiswa yang membawa atas nama FPKG (Forum Pemekaran Kepulauan Guraici) ini kembali berulah dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar dan berpotensi melawan hukum sebagaimana yang telah dimuat di media online kemarin.

Dalam media itu, dirinya menyatakan Bahwa Dia akan mengkonsolidasikan warga di 10 Desa untuk memboikot aktifitas Pemilukada di 10 Desa Kepulauan Gura’ici apabila pihak Legislatif dan Eksekutif tidak meng-anulir tuntutan FPKG terkait pemekaran Kecamatan Kepulauan Gura’ici.

Kecewa dan marah atas pernyataan Koordinator FPKG itu, sejumlah keterwakilan Pemuda dan Mahasiswa di Kepulauan Gura’ici yang tergabung dalam Aliansi Pemuda-Mahasiswa Gura’ici (APMG) ini, berkumpul dan membicarakan hal-hal terkait pemekaran Kecamatan Kepulauan Gura’ici, serta merespon apa yang menjadi pernyataan koordinator FPKG itu.

Bertempat di Hotel Bukit Pelangi, Ternate, Selasa (8/9/2020) malam, pihak APMG berhasil melahirkan kesepakatan yang terdiri dari beberapa point.

Petama, mengatakan mosi tidak percaya atas gerakan FPKG yang di tunggangi Saudara Aldy Always cs dan tetap merekomendasikan Gerakan Pemekaran Guraici dibawah APMG.

Point kedua, akibat koordinasi yang tidak utuh, APMG akan membangun konsolidasi secara besar-besaran di 10 pulau dari grass root secara bottom up, yang akan melibatkan semua unsur masyarkat.

Ketiga, APMG telah membentuk tim 10 yang diisi keterwakilan pemuda dan Mahasiswa di Desa-Desa Kepulauan Guraici untuk menyiapkan naskah atau asumsi akademis pemekaran.

Keempat, untuk merespon penyataan Rifaldy Always, APMG dengan lantang dan tegas mengatakan ahwa pihak Penyelenggara mulai dari Kabupaten sampai ke tingkat Desa tidak perlu takut dan merasa khawatir dengan kecaman dari Oknum mahasiswa yang mengatasnamakan FPKG ini. APMG siap mendukung aktifitas penyelenggara demi lancarnya proses demokrasi yang akan berlangsung di 10 Kepulauan Guraici.

Dalam kesempatan itu, perwakilan APMG di Desa Gafi yang juga selaku Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Gafi (IPMG), Sahrudin Ismail menyebut, koordinator FPKG tidak membedah secara baik apa yang disampaikan Koordinator APMG dalam isi berita.

“Saudara Aldy (koordinator FPKG) tidak dapat membedah secara baik dan objektif terkait isi berita yang di sampaikan koordinator APMG beberapa hari yang lalu,” jelas Sahrudin.

Padahal, kata Sahrudin, pada prinsipnya APMG tetap medukung dan mendorong Pemekaran di Kepulauan Guraici.

“Selain itu, saya juga sangat menyesalkan pernyataan dia (Aldy Ways) yang menyinggung tugas dan profesi koordinator APMG hingga pemboikotan proses pemilihan di 10 Desa. Hati-hati pernyataan ini bernada provokatif,” tegas Sahrudin.

“Oknum Aldy Ways telah gagal membedakan mana kritikan, sorotan dan himbauan dari koordinator APMG yang ditujukan ke kepala-kepala Desa dan forum yang ditungganginya,” ucap Sahrudin.

Hal senada juga disampaikan Koordinator APMG, Sarjan Hud yang menyebut pihaknya sudah memgantongi berbagai macam bukti jika koordinator FPKG tidak percaya dengan pernyataan mereka.

“Walaupun dia (Aldy Ways) tidak percaya dan puas dengan apa yang kami sampaikan, tapi kami telah mengantongi sejumlah bukti rekaman sesuai dengan investigasi kami dilapangan,” tegas Koordinator APMG.

Dalam kesempatan itu juga, Ketua Umum Pelajar Mahasiswa Lelei (IPML) yang mewakili APMG di Desa Lelei, Warasul Ansar S. Hut mengatakan, tanggapan balik koordinator FPKG atas sorotan APMG tidak sesuai dan terukur.

“Padahal, sebagai mahasiswa dia (aldy) mestinya memahami bagaimana memberi tanggapan balik yang sesuai dan terukur.
Karena, yang di soroti oleh APMG kemarin adalah bagian dari fungsi kontrol masyarakat dan pemuda. Apalagi pembicaraan koordinator APMG tidak dalam kapasitas dia sebagai penyelengara, kenapa Oknum Aldy Ways ini bawa bawa nama penyelenggara, dan mengecam pemboikotan aktifitas pemilu. Ironisnya lagi, dia membawa nama masyarkat Guraici bahwa akan Golput dalam pilkada kali ini. Apa lagi setingkat mengeluarkan pernyataan akan 10 Desa akan masuk ke wilayah ternate. Ini sangatlah miris!!! Kalaupun memainkan isu jangan asal bicara,” semprot Warasul.

“Rifaldi Always mestinya dewasa dalam perbedaan pendapat, berfikir sebelum mengeluarkan pernyataan, harusnya dia bisa memisahkan antara pejuangan memdorong pemekaran dengan fungsi kita sebagai mahasiswa, demikian juga dengan fungsi masyarakat dalam menghadapi proses pesta demokrasi,” Kata Wakil Ketua Pemuda Dusun II Desa Lelei, Budi Arsad, menambahkan apa yang disampaikan Ketua IPML.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Laigoma, Sadam Marsaoly mengatakan, memang perlu di evaluasi kembali akselerasi pergerakan FPKG ini. Sebab, kata dia, dari awal sebagian besar Mahasiswa, Pemuda, Pelajar dan unsur Masyarakat lainnya baru mendegar pergerakan FPKG ini.

“Pergerakan FPKG ini, tanpa melalui komunikasi dan konsolidasi yang utuh dengan pemuda-mahasiswa 10 Pulau. Tekesan mereka (FPKG) mengabaikan suara dan dukungan kuat dari kami semuanya,” ucapnya.

Keterwakilan APMG dari Pemuda-Mahasiswa Buli, Talimau, Lelei, Laigoma, Gafi, Siko dan Gunange, yang berkesempatan hadir dalam pertemuan itu, Selain tidak tahu menahu soal pemekaran, mereka juga merasa kecewa atas pergerakan FPKG yang mereka anggap sepihak. (Ridal CN)