Salurkan Bantuan Pertanian Di HUT Halsel Ke 19 : KTTM Kampung Sabobe Ucapkan Terimah Kasih, Kepada Bupati Usman Sidik

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Komunitas Tani Terpadu Milenial (KTTM) Kampung Sabobe Desa Waigitang Kecamatan pulau makian kabupaten Halmahera selatan, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Halmahera Selatan (Hi Usman Sidik) yang telah memberikan bantuan berupa alsintan dan bibit tomat, Cabai, (BARITO).

Penyerahan beberapa bantuan secara simbolis pada acara HUT 19 Kabupaten Halmahera selatan tahun 2022 di serahkan langsung Bupati Halsel kepada Komunitas petani terpadu milenial kampung Sobobe pulau makian.

Dalam wawancaranya dengan awak media, Ketua Komonitas Petani terpadu Milenial menyebutkan, saat ini bertepatan dengan program kerja komunitas Tani terpadu Milenial untuk kegiatan tanam serentak yang insya Allah direncanakan pada bulan ini, Maka dari itu menurutnya, bantuan yang diserahkan Bupati Halsel itu sudah bagus dan tepat sasaran. Sebab pihaknya berencana menanam serentak untuk persiapan panen raya di bulan september-oktober 2022 dengan melibatkan unsur Pemda Halmahera selatan.

Lebih lanjut, Budi S Boko S.Pi menuturkan, Semula lahan pertanian yang dimanfaatkannya adalah lahan tidak produktif. Namun, sejak pandemi katanya lagi, untuk mendongkrak bangkitnya perekeonomian, maka pihaknya mencoba membuka lahan menjadi lahan produktif.

“Sebagai rasa syukur kami, atas Nama komunitas petani terpadu Milenial kampung Sobobe pulau makian) kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Halmahera Selatan beserta jajarannya dalam hal ini, Dinas Pertanian yang telah memberikan perhatian kepada petani, kususnya pada KOMUNITAS Tani Terpadu Milenial berupa alsintan (sprayer ) 2 unit, bibit cabe keriting 15 Bks, dan kertas mulsa 4 rol/ball ” Cetus Budi S Boko S.Pi Jumaat,(10/6/2022)

Di samping itu, Budi juga menghimbau kepada pemerintah setempat agar lebih meningkatkan pembinaan di bidang pertanian.

” Kami dari komunitas Tani Terpadu milenial kampung Sobobe memohon kepada Pemda Halmahera selatan untuk lebih mengoptimalkan lagi pembinaan di bidang pertanian Khusuanya BARITO,” tutupnya.(Red/CN)

Terpilih Sebagai Ketua Timsel Bawaslu Malut : Ini Yang Akan Dilakukan Arwan MHD Said, Untuk Tahap Awal Kerja

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Pleno Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Malut) akhirnya menetapkan, Arwan Mhd Said, M.Si selaku ketua dan menempatkan Dr Mohtar Kamisi sebagai sekretaris.

Ketua Timsel Arwan MHD Said dihubungi, Kamis, membenarkan telah dilakukan pleno penetapan ketua dan sekretaris timsel yang telah dituangkan dalam berita acara pleno tertanggal 8 Juni 2022.

“Memang, kita telah melakukan pleno pemilihan ketua dan sekretaris timsel, dan teman-teman mempercayai saya selaku ketua timsel,” kata Arwan di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Kamis.

Dirinya menyatakan, pleno yang berlangsung di Jakarta usai mengikuti Rapat Pembekalan Timsel bertempat di Grand Mercure Kemayoran, dihadiri empat anggota timsel dan salah satu timsel atas nama Syamsul Bacrun T, ST, M.Si melalui zoom metting pada Rabu (8/6) malam.

Seperti diketahui timsel Bawaslu Maluku Utara diantaranya, Arwan MHD Said, M.Si, Dr Mohtar Kamisi, SP, M.Si, Dr. Nam Rumkel, S.Ag, MH., Dr. Selfianus Laritmas, SH., MH, dan Syamsul Bacrun T, SH., M.Si.
Terkait dengan jadwal pelaksanaan rekrutmen calon anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara periode 2022-2027, Arwan mengatakan, dilakukan sesuai dengan pedoman yang nantinya dikeluarkan oleh Bawaslu RI.

“Untuk tahapan rekrutmen nantinya akan diumumkan, selanjutnya nanti kita adakan rapat untuk menentukan tahapan-tahapan sambil menunggu pedoman dari Bawaslu RI,” kata Arwan MHD Said.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI, Puadi S.Pd mengingatkan kepada seluruh komisioner dan sekretariat di Malut, karena lembaga atau organisasi memiliki sinergitas antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan.

“Bangun komunikasi antara komisioner dengan sekretariat dalam hal transparansi agar terbangun soliditas dalam lembaga karena lembaga akan menghadapi Pemilu 2024 nanti,” kata Puadi.

Puadi mengatakan, pentingnya sinergitas dan kesamaan persepsi antara Komisioner dan Sekretariat sehingga nantinya dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 bisa berjalan dengan lancar. (Red/CN)

Oknum PJS Kades Kelo : Diduga Gelapkan Dana BLT, Tahap Awal Tahun 2022

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSSL, CN – Oknum PJS Kepala Desa Kelo Kecamatan Obi Timur Kabupaten Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) diduga kuat gelapkan BLT DD tahap awal Tahun 2022.

Dugaan penggelapan BLT DD tahap awal oleh PJS kades Kelo Insial SY itu disampaikan salah seorang masyarakat yang namanya tidak mau di korankan. Menurutnya, BLT DD tahap awal yang seharusnya telah diterima 78 penerima sebanyak 3 Bulan tidak kunjung diberikan oleh PJS Kepala Desa.

“Total masyarakat penerima BLT di Desa Kelo sebanyak 78 orang, masing-masing menerima Rp 900 ribu, namun BLT untuk tiga bulan itu sampai saat ini belum di berikan,” ujar warga Desa Kelo yang namanya tidak mau di publikasikan Kamis,(9/6/2022).

Sementara itu, dugaan ditilepnya BLT tahap awal Desa Kelo itu dibenarkan wakil ketua BPD Desa Kelo Arfan Rakib. Menurut Arfan,
seyogianya BLT itu telah diberikan kepada 78 Kepala Keluarga (KK) penerima. Dimana setiap KK menerima Rp 300 Ribu Perbulannya.

“Adapun alasan belum di salurkan BLT itu kami juga belum tau pasti, meskipun Dana BLT itu sudah dicairkan dari tanggal 18 mei Tahun 2022,” ujar Arfan.

Sementara itu, Pjs Kades Kelo SY saat dikonfirmasi dengan nomor 082316xxxx89
tidak menanggapi meskipun di hubungi berulang kali. (Sain/CN)

Monitor Perkembangan Kasus : TSS Prov Malut Gelar Rakor, Bersama TPPS Kab Halsel

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Memonitor perkembangan kasus Stunting, Tim Satgas Stunting (TSS) Provinsi Maluku Utara (Malut) bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting ( TPPS ) Kabupaten menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di ruang rapat Bappelitbangda Halsel Jum’at, (27/5/2022).

Rakor yang digelar ini, bertujuan memonitor perkembangan pelaksanaan intervensi terhadap kasus stunting berbasis program pada Pokja yang melekat pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing inovasi serta kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dalam upaya mensukseskan RANPASTI di Kabupaten Halmahera Selatan.

Dalam upaya mencegah stunting dari hulu, maka DPA3KB melaksanakan intervensi 1000 HPK, bina keluarga balita, Bina keluarga Remaja dan Genre (Generasi Berencana) serta Forum Anak melalui program PIK- R atau pusat informasi konseling Remaja dan intervensi CANTIN ( calon pengantin ) bersama Dinas kesehatan dan Kementrian Agama melalui Aplikasi Elsimil atau sistem elektronik siap nikah dan siap hamil dengan memanfaatkan peran Tim Pendamping Keluarga ( TPK ) yang telah dibentuk di 249 desa.

Demikian pula dengan instansi terkait yg tergabung dalam TPPS masing2 mempunyai program-program intervensi berbasis inovasi dalam upaya bersama menurunkan angka stunting.

” Dengan adanya rapat koordinasi ini diharapkan progres intervensi kegiatan yang meningkat signifikan dapat terpantau dengan adanya komunikasi, singkronisasi serta korelasi antara satgas stunting provinsi Maluku Utara dan TPPS Kabupaten untuk mendudukkan permasalahan yang dapat di temukan solusinya dalam upaya bersama menurunkan angka stunting di Maluku Utara,” Harap Kadis DPA3KB halsel. (Red/CN)

Peringati Hari Lahir Pancasila, LMND Kota Ternate Gelar Aksi Soroti Sejumlah Isu

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

Ternate, CN – Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Kota Ternate bersama Eksekutif Wilayah LMND Maluku Utara, gelar aksi peringati hari lahirnya Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni 2022. Sementara aksi yang di gelar pada Kamis (02/06), dengan isu sentral, “Ganti Haluan Ekonomi dan Laksanakan Pasal 33 UUD 1945” dengan rute aksi, RRI Cabang Kota Ternate, Pasar Barito Kota Ternate dan Kantor Walikota Ternate.

Diketahui, aksi yang di gelar pada pukul 11.00 wit, itu dengan masa aksi berkisar 30 orang lebih, yang di peralati, 3 buah corong (suara pengeras), bendera kebangsaan Indonesia, bendera Organisasi LMND, umbul-umbul, spanduk, serta selebaran propaganda.

Kordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Sahrul M. Naim, dalam rilisan propagandanya, menyatakan bahwa sesuai dalam pasal 33 UUD 1945 yang telah menegaskan secara demokratis tentang perekonomian nasional sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan.

Namun kata Sahrul, yang juga selaku ketua Kota LMND Ternate, secara praktis hari ini pemerintah kita lagi-lagi terperangkap dalam konsep liberalisme yang mendorong secara radikal terhadap negara untuk merombak tatanan ekonomi dan politik yang itu berefek buruk terhadap Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di provinsi Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate itu sendiri.

Sementara Ketua Wilayah LMND Malut, Evelyn Pinoke, saat di konfirmasi awak media, menyampaikan peringati hari lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni 1982 – 1 Juni 2022, yang kini disusul dengan beberapa masalah yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya sendiri.

Ia mengatakan, LMND secara kewilayaan memperingati hari lahir Pancasila dengan tindakan protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang konon katanya mensejahterakan rakyat namun realita saat ini rakyat makin menjerit.

“Tidak ada solusi dari pemerintah bahkan tidak pernah menertibkan mafia-mafia BBM dan penjual eceran minyak kelapa itu sendiri. Maka dengan ini kami menyatakan Pemerintah dari pusat sampai tingkat daerah tidak ada kemajuan bahkan gagal dalam mnyelesaikan persoalan ekonomi rakyat saat ini,” tegasnya.

Evelyn menyebut, dengan tindakan ini dapat di simpulkan bahwa Pancasila belum selesai, Pancasila belum dimenangkan seutuhnya.

Sekedar di ketahui, ini sikap massa aksi LMND Kota Ternate, di antaranya :
1. Tertibkan sampah di kota Ternate
2. Tertibkan harga minyak eceran di kota Ternate
3. Tangkap dan adili pelaku pelecehan dan kekerasan seksual
4. Turunkan harga sembako
5. Tertibkan parkiran liar di kota Ternate
6. Naikkan harga komoditi petani
7. Pemkot segera sediakan tempat PKL yang layak
8. Hentikan reklamasi pantai di kota Ternate
9. Stop perampasan tanah rakyat di kota Ternate. (Ridal CN)

Dianggap Gagal, GPM Malut Desak Bupati Halsel Copot Camat Kayoa Utara

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Malasnya berkantor serta  dugaan pemotongan gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kantor Camat Kayoa Utara disorot Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Provinsi Maluku Utara (Malut).

Kepada wartawan cerminnusantara.co.id,  Selasa (31/5/2022), Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi, DPD GMP Malut, Sudarso Manan menganggap Hasyim Alhaddad gagal bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai Camat Kayoa Utara.

“Seorang Pimpinan tertinggi di Kecamatan telah diberikan separuh dari kewenangan Kepala Daerah. Sehingga, seharusnya Camat menetap untuk aktif berkantor agar melayani dan mengawasi setiap Desa di Kecamatan masing-masing,” jelasnya.

Sudarso bilang, jika Camat tidak berkantor, sudah pasti ada urusan Dinas yang harus diselesaikan di Kabupaten, tapi itu, tidak mungkin dengan begitu lama seperti yang dilakukan Camat Kayoa Utara dan Bendaharanya.

“Jadi kalau Camat Kayoa Utara tidak berkantor dengan begitu lama sesuai informasi yang beredar di Media, maka patut diduga Camat Kayoa Utara dan Bendahara  malas berkantor,” cetus Wakil Ketua Bidang Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPD GPM Malut.

Selain malas berkantor, Sudarso juga geram Camat Kayoa Utara, Hasyim Alhaddad dan Bendahara Aisya yang diduga kompak memotong gaji PTT.

“Informasi yang disampaikan Sekertaris Camat Kayoa Utara, Fadli Salim sesuai yang diberitakan di Media terkait Camat, Hasyim Alhaddad dan Bendahara Aisya malas berkantor itu seharusnya ditindak tegas Bupati Halsel Usman Sidik. Apalagi ada juga dugaan Pemotongan gaji PTT,” tegasnya.

Oleh karena itu, Sudarso mendesak Bupati Halsel, Usman Sidik mencopot Camat Kayoa Utara, Hasyim Alhaddad.

“Karena persoalan ini sudah dikeluhkan Sekcam, Staf dan masyarakat. Maka kami mendesak kepada Bupati Halsel untuk segera mencopot Camat Kayoa Utara yang diduga bersekongkol dengan Bendaharanya melakukan pemotongan gaji PTT dan malas berkantor hingga saat ini,” pinta Sidarso kepada Bupati Halsel, Usman Sidik. (Red/CN)