Bupati Halsel Hadiri Rakor RBD di Hotel Muara Ternate

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Hasan Ali Bassam Kasuba menjadi tamu istimewa pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) di Provinsi Maluku Utara (Malut), Rabu (28/2/2024).

Ini disampaikan langsung Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara, Dr. Arie Andrasyah Isa saat kegiatan berlangsung di Hotel Muara Ternate dengan Tema: “Rapat Koordinasi dan Revitalisasi Bahasa Daerah Di Maluku Utara”.

“Program Revitalisasi Bahasa Daerah yang dicanangkan Pemerintah Pusat sampai ke Daerah pada khususnya di Maluku Utara hampir 4 Tahun berjalan, baru pertama kali dihadiri oleh seorang Bupati dari Halsel,” kata Arie Andrasyah dalam sambutannya.

Dikesempatan itu, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Malut, Dr. Arie Andrasyah mengajak Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba melakukan penandatanganan naskah pelaksanaan dokumen persetujuan bersama, dengan tujuan sebagai respon dan komitmen revitalisasi bahasa Daerah telah diprogramkan.

“Melalui kolaborasi yang erat antara Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan dan masyarakat dapat mengharapkan program revitalisasi bahasa Daerah di Maluku Utara dan wilayah lainnya dapat terus berjalan dengan sukses,” harap Arie Andrasyah Isa.

Sebagai rasa hormat yang tinggi, Arie Andrasyah Isa juga memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba untuk menutup kegiatan setelah berakhirnya seluruh rangkaian dan penandatanganan naskah rapat koordinasi.

Sebelum menutup kegiatan, Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba mengajak kepada keterwakilan Kepala-kepala Dinas se-Kabupaten/kota di Malut, untuk berbagi pengalaman program RBD melalui jalur pendidikan.

“Keberhasilan dalam melestarikan bahasa Daerah tidak hanya bergantung pada upaya Pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Terutama para pemimpin Daerah yang ada di Kabupaten masing-masing,” terang Bupati Halsel.

Ia juga berharap, dalam pencapaian harapan melalui program RBD dapat menuntaskan tantangan kepunahan beberapa bahasa Daerah. Olehnya itu, Malut melalui Koordinasi Pelaksanaan RBD dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dapat ditumbuh kembangkan.

“Melalui rapat koordinasi dan Revitalisasi Bahasa ini, semoga Bahasa Daerah dapat ditumbuh kembangkan lagi serta dapat ditingkatkan melalui peran pemerintah bersama masyarakat melalui program jalur pendidikan,” tutupnya. (Hardin CN)

Calon Anggota DPD RI Sarka Eladjouw Akan Gelar Kampanye Terbuka di Morotai

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Maluku Utara (Malut) Nomor Urut 15 Sarka Eladjouw dalam waktu dekat, akan menggelar kampanye terbuka di Kabupaten Kepulauan Morotai.

Kepada wartawan cerminnusantara.co.id, Sarka Eladjouw mengatakan, pihaknya dimintai simpatisan dan relawan serta Tokoh di wilayah tersebut untuk menggelar kampanye terbuka.

“Kampanye terbuka ini akan digelar dalam waktu dekat, berdasarkan permintaan langsung dari relawan yang tersebar di sana (Kabupaten Kepulauan Morotai),” tuturnya, Selasa (23/1/2024).

Meski Demikian, Senator Malut itu dalam keterangannya belum memastikan secara langsung hari dan Tanggal kapan dilaksanakannya kampanye terbuka.

“Terkait lokasi, tanggal dan hari, kita bicarakan dulu dengan Ketua Tim Morotai. Kita juga perlu menerima masukan tentang lokasi yang akan dijadikan zona kampanye, ” cetusnya.

Dalam paparannya, Ketua Barisan Muda Togale (BMT) Malut itu menambahkan, meskipun kegiatan kampanye terbuka baru diagendakan. Namun sejumlah atribut berupa Spanduk dan Kalender miliknya telah tersebar di sejumlah Desa dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Morotai.

“Semangat kemenangan ini sudah ditunjukan oleh Tim di Morotai. Sehingga meskipun agenda kampanye terbuka ini belum dijadwalkan secara langsung, namun kurang lebih puluhan Spanduk dan Kalender saya sudah tersebar di beberapa Desa dan Kecamatan,” terangnya.

Sarka dalam kesempatan itu juga tak luput menghimbau seluruh masyarakat Malut untuk sama-sama menjaga kerukunan dan ketentraman menjelang Pemilu pada 14 Februari nanti.

“Kerukunan dan ketentraman harus kita jaga secara bersama-sama sebagai warga negara yang baik menjelang pemilu. Ini dilakukan untuk menghindari perpecahan. Jangan hanya karena perbedaan pendapat, pilihan dan pandangan politik, masyarakat menjadi terkotak-kotak,” imbuhnya mengakhiri. (Shain/CN)

Korem 152/Baabullah dan Pemda Halsel Lakukan Penandatanganan NPHD Pilkada 2024

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

NPHD ini ditandatangani Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Elkines Villando Dewangga K., S.AP dan Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba, Jumat (12/01/2024), berlangsung di Aula Korem 152/Baabullah Kota Ternate.

Danrem Brigjen TNI Elkines Villando Dewangga dalam sambutanya menyampaikan ucapkan selamat datang kepada Bupati Halsel dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Makorem 152/Baabullah, karena di sela-sela kesibukan tetap menyempatkan diri hadir pada acara penandatanganan NPHD.

“Saya sampaikan bahwa perjanjian kerjasama yang akan di tanda tangani ini merupakan naskah perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dengan Korem 152/Baabullah pada Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024,” ujar Danrem.

Berkaitan dengan isi NPHD ini, lanjut Danrem, Korem 152/Baabullah telah siap untuk melaksanakan point-point yang tertuang dalam kerjasama tersebut.

Selain itu, Korem 152/Baabullah beserta jajarannya Kodim 1509/Labuha akan menggelar kekuatan pengamanan di wilayah Halsel dalam mendukung pelaksanaan tugas Pengamanan dan ketertiban guna tercapainya Pilkada yang tertib dan aman.

Ia juga menghimbau agar semua pihak menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap langkah kerjasama yang dilakukan. Pemahaman yang mendalam terhadap setiap pasal dan ketentuan perjanjian merupakan komitmen bersama untuk menjaga integritas serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Sementara itu, Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba menyampaikan ucapan terimakasih kepada Danrem dan jajaran yang sudah menerima kehadiran Bupati dan rombongan di Makorem.

“kami sampaikan bahwa kami ucapan terimakasih atas terselenggaranya pelaksanaan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sudah kami buat dalam rangka mendukung dan mensukseskan terselenggaranya Pilkada di Kab. Halmahera Selatan,” ucap Bupati.

“Kami menyadari Kabupaten Halmahera Selatan yang begitu luas dan membutuhkan dukungan pengamanan dari TNI yang akan berkolaborasi bersama dengan unsur yang lain agar wilayah Halsel tetap kondusif dan pemilu berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta menghasilkan pemilu yang jujur,” tambahnya. (Hardin CN)

Sarka Eladjouw: Jika Ditakdirkan jadi Anggota DPD RI, Saya Siap Mengemban Segala Tanggung Jawab

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Tahapan Pemilu Tahun 2024 sudah kian dekat, sejumlah persiapan kampanye mengarungi pesta Demokrasi pun telah dilakukan. Seperti halnya yang dilakukan Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Maluku Utara (Malut) Nomor Urut 15 Sarka Eladjouw.

Baginya, menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 14 Februari 2024 mendatang, segala persiapan dan progres kemenangan telah disiapkan.

Dalam keterangannya, senator Malut itu menyebutkan, salah satu keinginan kuat maju sebagai calon anggota DPD RI Dapil Malut ini lantaran mendapat banyak dorongan dan dukungan dari masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) serta restu dari keluarga besarnya.

“Dukungan masyarakat dan dorongan keluarga ini, tentu menjadi penyemangat tersendiri bagi saya untuk mengabdikan diri di Maluku Utara,” ungkapnya, Rabu (10/1/2024).

Hal ini, kata dia bahwa bukan tanpa alasan. Sebab, semua yang diniatkannya itu berangkat dari rasa peduli terhadap pembangunan berbagai sektor di Malut, terutama infrastruktur Jalan yang tentunya amat sangat berpengaruh untuk kelancaran roda perekonomian.

“Dan Insya Allah, jika ditakdirkan saya menjadi anggota DPD RI, saya siap mengemban segala tanggung jawab melalui amanah yang telah diberikan masyarakat Maluku Utara untuk saya dan akan bekerja semaksimal mungkin sebagai pelayan masyarakat,” cetusnya mengakhiri. (Shain CN)

Wabup Halsel Hadiri Pengukuhan TPAKD 

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Hasan Ali Bassam Kasuba menghadiri kegiatan Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten/Kota se- Provinsi Malut (Malut).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hote Amara, Kota Ternate, Kamis 02 November 2023.

Turut Hadir dalam kegiatan TPAKD Kabupaten/Kota se- Malut. Diantaranya Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara Bpk Winter Marbun, dan Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, serta Pimpinan OPD Kab/Kota Se- Malut.

Pantauan media ini, Wakil Bupati Halsel dan seluruh Bupati/Walikota se-Malut, Sekda se-Malut, selanjutnya dikukuhkan oleh Gubernur Malut sebagai TPAKD.

Wabup Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba berharap melalui Pengukuhan TPAKD  ini, harapannya ada PLPercepatan Akses Keuangan di Daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

“Harapannya setelah kegiatan ini, semoga Pemerintah Daerah dapat mengembangkan ketersediaan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Mendorong peningkatan peran industri jasa leuangan terhadap literasi keuangan kepada masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi di Daerah,” harapnya.

“Kita mencari terobosan dalam membuka akses Keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat kita di Halmahera Selatan,” tambahan Wabup Halsel. (Hardin CN)

PWM Malut Didesak Pecat Burhan Ismail dari Bendahara Majelis Hukum dan Ham

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Salah satu pimpinan 13 Muhammadiyah juga ikut menduga Burhan Ismail alias BI adalah penyusup gelap karena masuknya Burhan Ismail sebagai anggota Majelis Hukum bukan membuat program-program yang dapat memajukan Muhammadiyah termasuk memajukan Daerah, Cabang, Ranting dan AUM. Sebab, Muhamadiyah itu mengembangkan kearifan irfani, amanah, tabligh, fathanah dalam membawa misi dakwah, bukan malah menggiring Muhammadiyah dengan kepentingan dendam pribadi.

Menurut sumber salah satu pimpinan 13  (PWM) Malut yang enggan namanya dipublikasikan pada Sabtu (28/10/2023), mengungkapkan, awal pembentukan Tim investigasi adalah ide Burhan Ismail sendiri. Kemudian menggiring beberapa pimpinan 13 untuk mengikuti apa yang ia mau seperti membentuk Tim Investigasi.

Bahkan menurut sumber, selama Tim Investigasi itu dibentuk, hanya Burhan Ismail sendiri yang melaksanakan tugas. Sementara Tim investigasi lainnya sama sekali tidak terlibat. Sehingga ini ada keanehan karena hanya Burhan Ismail sendiri yang melakukan investigasi. Bahkan Burhan Ismail sendiri yang menyimpulkan hasil investigasinya sendiri yang ngotot agar hasil investigasi dan kesimpulannya itu mendapat persetujuan dari pimpinan 13 PWM.

“Saya mulai curiga masuknya Burhan Ismail sebagai Bendahara Majelis Hukum dan Ham ini ada maksud dan tujuan tertentu yakni demi kepentingan pribadi karena dilihat tujuannya sudah menyimpang. Burhan Ismail ini Bendahara Majelis Hukum dan Ham, struktur paling bawah bukan pimpinan 13,” ujar sumber.

Sementara itu, mantan Sekretaris PDM Muhammadiyah Kota ternate, Saiful Hasan mendesak Ketua Wilayah PWM dan pimpinan 13 agar segera memecat Burhan Ismail dari Bendahara Majelis Hukum dan Ham.

“Jika ini tidak dilakukan, maka akan menggunakan perserikatan untuk memuaskan syahwat dendam demi kepentingan pribadi,” tegas Saiful.

Menurut Saiful, dirinya menemui beberapa pimpinan 13 PWM, mereka juga mengatakan bahwa pembentukan Tim investigasi itu desakan dari Burhan Ismail. Bahkan hanya Burhan Ismail sendiri yang melakukan investigasi dan menyimpulkan sendiri. Kemudian memaksa pimpinan 13 PWM untuk menyetujui hasil yang Burhan Ismail sampaikan.

“Rekomendasi yang dibuat sendiri Burhan itu ada 2 poin penting :

1. Pencopotan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah.

2. Muhammadiyah harus membuat rekomendasi bahwa Ijazah Usman Sidik bukanlah prodak SMA Muhammadiyah. Ini sudah terlihat jelas ada dendam pribadi dan memanfaatkan perserikatan,” beber Saiful.

Untuk itu, Saiful mendesak Majelis Hukum dan Ham PWM segera memecat Burhan Ismail dari Bendahara Majelis Hukum dan Ham.

“Burhan Ismail ini juga diduga terlibat Skandal penipuan dan penggelapan yang saat ini sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan di Polda Maluku Utara,” tutup Saiful. (Hardin CN)