Jurnalis Dipukul Ajudan Menteri ESDM di Ternate, Panitia Malah Minta Jangan Dibesar-besarkan

TERNATECN – Kebebasan pers kembali tercoreng. Seorang jurnalis diduga menjadi korban kekerasan oleh ajudan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, saat meliput Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Golkar Provinsi  Maluku Utara (Malut) di Bella Hotel, Kota Ternate.

Insiden terjadi pada Sabtu sekitar pukul 15.20 WIT, tepat di pintu keluar Gamalama Ballroom, sesaat setelah pembukaan Musda. Saat itu, sejumlah wartawan tengah berdesakan melakukan wawancara dengan Bahlil Lahadalia yang juga menjabat Ketua DPP Partai Golkar.

Di tengah situasi yang padat, salah satu ajudan menteri diduga bertindak represif. Ia menarik paksa baju wartawan dengan dalih mengamankan posisi menteri. Namun, tindakan itu disebut tidak berhenti di situ, korban bahkan mengaku menerima pukulan.

Korban, Afan, jurnalis Haliyora.id, mengungkapkan dirinya dipukul di bagian rusuk kanan.

“Tong ada rame-rame wawancara, tiba-tiba ajudannya Pak Bahlil langsung tarik baju, tidak lama pukulan masuk di rusuk kanan lagi,” ungkap Afan.

Alih-alih mengecam, pernyataan panitia justru memicu tanda tanya. Ketua Panitia Musda, Arifin Jafar, yang juga Sekretaris DPD Golkar Malut, terkesan meredam peristiwa tersebut.

“Babadiam kabawa, jangan kasih besar,” ujarnya singkat.

Pernyataan itu dinilai bertolak belakang dengan prinsip perlindungan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Menteri ESDM maupun ajudan yang diduga terlibat. Tidak ada pula penjelasan terkait prosedur pengamanan yang berujung pada dugaan kekerasan.

Diketahui, kekerasan terhadap jurnalis bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga berpotensi melanggar hukum dan mengancam kebebasan pers yang dijamin undang-undang. Di tengah tuntutan transparansi publik, tindakan represif terhadap wartawan justru mencederai demokrasi. (Hardin CN)

Jelang Seminar Akbar SnapBoost di Ternate, Target 2.000 Peserta Siap Hadir

HALSEL, CN – Menjelang pelaksanaan Seminar Akbar SnapBoost yang dijadwalkan berlangsung pada 4 April 2026 di Bela Hotel, Kota Ternate, antusiasme masyarakat terus meningkat. Panitia bahkan menargetkan sebanyak 2.000 peserta akan hadir dalam kegiatan tersebut.

Seminar ini diproyeksikan menjadi salah satu kegiatan terbesar di Provinsi Maluku Utara (Malut), dalam bidang edukasi digital dan pengembangan peluang penghasilan berbasis platform.

Konsultan SnapBoost Wilayah Malut, Tiara Altintoph H, menyampaikan bahwa tingginya minat masyarakat menunjukkan besarnya ketertarikan terhadap peluang digital saat ini.

“Target 2.000 peserta ini bukan tanpa alasan. Kami melihat antusiasme masyarakat sangat tinggi, terutama dari kalangan anak muda dan pelaku usaha yang ingin berkembang di era digital. Seminar ini akan menjadi ruang belajar sekaligus peluang untuk bertumbuh bersama,” ujar Tiara, kepada wartawan cerminnusantara.co.id melalui pesan WhatsApp pada Minggu (29/3).

Sementara itu, Koordinator Leader SnapBoost Tim Molucas, Safrudin Bobote, menegaskan bahwa pihaknya telah mempersiapkan segala kebutuhan teknis untuk menyambut ribuan peserta.

“Kami optimis target 2.000 peserta dapat tercapai. Persiapan sudah kami lakukan secara maksimal, baik dari sisi tempat, registrasi, maupun teknis pelaksanaan. Kami ingin memastikan semua peserta mendapatkan pengalaman terbaik,” ungkap Safrudin.

Ia juga menambahkan bahwa seminar ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga membuka kesempatan bagi peserta untuk membangun jaringan dan memperluas relasi di komunitas SnapBoost.

“Acara yang akan digelar di Bela Hotel Kota Ternate ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat Maluku Utara, khususnya dalam meningkatkan literasi digital dan membuka peluang ekonomi baru,” harapnya.

Panitia pun mengimbau kepada masyarakat yang ingin ikut serta agar segera melakukan pendaftaran, mengingat kuota peserta yang terus bertambah dan terbatas. (Hardin CN)

SnapBoost Rencanakan Buka Kantor Resmi di Jakarta, Program Kartu Kredit Segera Diluncurkan

HALSEL, CN – Platform digital SnapBoost Indonesia dikabarkan akan memasuki fase baru pengembangannya dengan rencana mendirikan kantor resmi di Jakarta pada awal Mei 2026. Informasi tersebut disampaikan melalui pembaruan dari kantor pusat SnapBoost kepada para pengguna dan tim di Indonesia.

Selain pembukaan kantor resmi, SnapBoost juga berencana meluncurkan program Kartu Kredit SnapBoost yang ditujukan untuk memberikan kemudahan serta dukungan finansial bagi pengguna aktif platform tersebut.

Dalam informasi yang beredar, pengguna SnapBoost dapat mengajukan kartu kredit apabila saldo akun telah mencapai US$2.000 atau sekitar Rp33,5 juta. Besaran limit kredit nantinya akan disesuaikan dengan jumlah saldo yang dimiliki pengguna.

Program kartu kredit ini juga disebut akan menawarkan skema kredit dengan bunga 0 persen, meskipun ketentuan detailnya masih menunggu pengumuman resmi dari pihak perusahaan. Peluncuran kartu kredit tersebut juga direncanakan bekerja sama dengan beberapa bank lokal di Indonesia.

Adapun kartu kredit SnapBoost nantinya akan memiliki beberapa tingkatan, yakni Kartu Klasik, Kartu Emas, Kartu Emas Hitam, Kartu Elite Dunia, hingga Kartu Dunia Tak Terbatas.

Kartu tersebut dirancang untuk digunakan dalam berbagai transaksi di merchant yang berpartisipasi, seperti pembelian elektronik, furnitur, kendaraan listrik atau mobil, kebutuhan bisnis, hingga kebutuhan sehari-hari.

Konsultan SnapBoost wilayah Provinsi Maluku Utara (Malut), Tiara Altintoph H., menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, pembukaan kantor resmi di Jakarta dan peluncuran program kartu kredit dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap platform SnapBoost.

“Dengan adanya kantor resmi dan program kartu kredit ini, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap SnapBoost semakin meningkat. Ini juga menjadi peluang bagi anggota untuk mengembangkan aset digital mereka secara lebih terarah,” ujarnya kepada wartawan melalui via WhatsApp, Kamis (12/2).

Sementara itu, Koordinator Leader SnapBoost Tim Molucas (Maluku Utara), Safrudin Bobote, mengungkapkan bahwa perkembangan komunitas SnapBoost di Maluku Utara saat ini cukup pesat.

Ia menyebutkan bahwa Tim Molucas SnapBoost kini telah memiliki hampir 2.000 anggota, yang terdiri dari berbagai tingkatan mulai dari VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4, VIP 5 hingga VIP 6.

“Antusiasme masyarakat Maluku Utara terhadap SnapBoost cukup tinggi. Saat ini anggota kami sudah mendekati dua ribu orang dengan berbagai level VIP. Kami berharap dengan adanya rencana program baru dari pusat, perkembangan komunitas ini akan semakin kuat dan memberikan manfaat bagi para anggota,” kata Safrudin.

Dengan rencana pengembangan tersebut, SnapBoost diharapkan dapat membuka peluang baru bagi para penggunanya dalam mengelola aset digital serta memanfaatkan fasilitas keuangan yang akan disediakan oleh platform tersebut. (Hardin CN)

Harita Nickel Bangun Sistem Siaga Bencana untuk Lindungi Masyarakat Maluku Utara

HALSEL, CN – Provinsi Maluku Utara (Malut), berada di kawasan dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Letaknya di jalur cincin api Pasifik menjadikan wilayah ini rentan terhadap gempa bumi, tsunami, serta aktivitas gunung api seperti Gunung Gamalama, Gunung Ibu, Gamkonora, Dukono, dan Gunung Kie Besi. Pada saat yang sama, intensitas hujan ekstrem juga meningkatkan potensi banjir dan tanah longsor.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 76 kejadian bencana hidrometeorologi terjadi di 48 Kecamatan di Malut sepanjang semester I 2025. Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), menjadi wilayah dengan dampak paling banyak. Kondisi ini menegaskan bahwa kesiapsiagaan bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan struktural bagi seluruh pemangku kepentingan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Halsel tercatat paling sering terdampak dengan total 19 kejadian. Kepala BNPB Halsel, Suharyanto, menekankan bahwa di balik keindahan alamnya, Malut memiliki risiko bencana yang tinggi. Ia menegaskan seluruh pemangku kepentingan harus selalu siap siaga tanpa menunggu jatuhnya korban baru untuk bertindak.

Membangun Sistem, Bukan Sekadar Program

Menyadari tantangan tersebut, Harita Nickel mengambil langkah proaktif dengan menjadikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam strategi keberlanjutan perusahaan. Harita Nickel menjalin kemitraan strategis dengan akademisi dari Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia (DRRC UI) untuk memetakan potensi bahaya secara lebih akurat.

Ketua DRRC UI, Prof. Dra. Fatma Lestari, M.Si., Ph.D., menjelaskan bahwa pengelolaan bencana merupakan elemen penting bagi industri yang beroperasi di wilayah rawan.

“Pengelolaan bencana merupakan bagian dari implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Melalui kajian mendalam, Desa Kawasi di Pulau Obi pun teridentifikasi memiliki kerentanan spesifik terhadap ancaman gempa bumi, angin kencang, ombak besar, hingga risiko tsunami,” jelasnya.

Sebagai respons atas kajian tersebut, Harita Nickel meluncurkan program Pelatihan Siaga Bencana. Occupational Health and Safety (OHS) Manager Harita Nickel, Supriyanto Suwarno, mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan melalui penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH).

Ia menuturkan, komitmen tersebut juga mencakup keselamatan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Pada Desember 2025, perusahaan menggelar Pelatihan Tanggap Bencana secara intensif di Desa Kawasi, dengan melibatkan 51 warga dalam simulasi yang dirancang menyerupai kondisi nyata, termasuk teknik pemadaman api dan prosedur evakuasi mandiri.

“Dalam kegiatan ini juga dibentuk Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) sebagai garda terdepan dalam penanganan situasi darurat,” ujar Supriyanto.

Uji Praktik di Lokasi Bencana

Sistem kesiapsiagaan bencana yang dibangun Harita Nickel tersebut langsung diaktifkan saat banjir parah merendam Kecamatan Ibu, Halmahera Barat, pada Januari lalu. Perusahaan segera menurunkan Emergency Response Team (ERT) untuk membantu warga mengevakuasi barang serta membersihkan puing-puing pascabanjir.

Kondisi di lapangan saat itu cukup kritis, termasuk bagi sejumlah warga terdampak di Desa Tongute Ternate. Harita Nickel memberikan prioritas pada layanan kesehatan dengan menurunkan dua paramedis untuk pemeriksaan gratis serta menyalurkan ratusan paket bantuan kesehatan.

Selain itu, bantuan logistik berupa matras, beras, mi instan, dan air mineral disalurkan untuk menjaga stabilitas kebutuhan 1.593 warga di pengungsian.

Camat Ibu, Warjin Hi Soleman, mengapresiasi kehadiran tim medis dan bantuan perlengkapan tidur yang dinilai sangat membantu menjaga stabilitas kondisi warga. Senada dengan itu, Kepala BPBD Halmahera Barat, Gunawan MT Ali, juga memuji koordinasi intensif yang dilakukan Harita Nickel dalam penyaluran bantuan.

Aksi tanggap bencana Harita Nickel juga menjangkau Desa Yaba, Halmahera Selatan, yang turut terdampak banjir. Berbeda dengan fokus bantuan kesehatan di Kecamatan Ibu, di Desa Yaba perusahaan menyalurkan bantuan pemulihan infrastruktur permukiman berupa 400 sak semen dan 150 lembar seng untuk membantu warga memperbaiki rumah yang rusak berat.

Yohan Galela, warga Desa Yaba, menyampaikan rasa syukur atas dukungan tersebut. Ia mengungkapkan bantuan itu sangat membantu warga yang terdampak banjir.

“Kami akan memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik mungkin. Bantuan ini membuat kami bisa memperbaiki fondasi serta dinding rumah yang rusak,” ujarnya singkat. (Hardin CN)

JAS-Merah Serukan Aksi Nasional, Desak Pencabutan Izin Tambang di Maluku Utara

JAKARTACN – Aksi Solidaritas Membela Rakyat (JAS-Merah) menyerukan konsolidasi nasional yang akan dilanjutkan dengan konferensi pers dan aksi gerakan pada Rabu, 11 Februari 2026. Aksi tersebut direncanakan berlangsung di sejumlah titik strategis, yakni Kementerian Kehutanan, Mabes Polri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dalam seruan aksinya, JAS-Merah menyampaikan sejumlah tuntutan tegas terkait dugaan pelanggaran sektor pertambangan di Provinsi Maluku Utara (Malit). Mereka mendesak Kementerian Kehutanan segera merekomendasikan kepada Kementerian ESDM untuk mencabut izin operasi PT Karya Wijaya, perusahaan tambang yang disebut telah dijatuhi denda hingga ratusan miliar rupiah.

Selain itu, JAS-Merah menyatakan dukungan terhadap Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bentukan Presiden Prabowo untuk menindak aktivitas tambang ilegal atau bandel di wilayah Maluku Utara.

Desakan juga diarahkan kepada Mabes Polri untuk mengusut dugaan penjualan ore nikel sebanyak 90 metrik ton milik PT Wana Kencana Mineral (WKM) yang disebut berstatus sebagai aset negara.

Tidak hanya itu, JAS-Merah turut meminta pencabutan izin PT Anugrah Sukses Mining (ASM) yang diduga kuat tidak mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Mereka juga mendorong pengusutan aktor politik daerah yang diduga menjadi pihak yang membekingi perusahaan tersebut.

Koordinator lapangan aksi, M. Reza A. Syadik, menyatakan gerakan ini merupakan bentuk tekanan publik agar aparat penegak hukum dan pemerintah bertindak tegas terhadap dugaan pelanggaran tata kelola Sumber Daya Alam (SDA).

“Pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak boleh dikendalikan oleh praktik yang merugikan negara maupun masyarakat,” tegas Reza, Kamis (5/2). (Hardin CN)

PWI Malut Kutuk Oknum Wartawan Diduga Peras Guru SDN di Halsel

TERNATE, CN – Dunia pers di Provinsi Maluku Utara (Malut), kembali tercoreng akibat ulah seorang oknum wartawan bernama Haris, yang diduga kuat melakukan pemerasan terhadap seorang guru SDN di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Tindakan ini memicu kecaman keras dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malut.

Ketua PWI Malut, Asri Fabanyo, menegaskan bahwa dugaan pemerasan tersebut bukan saja merendahkan martabat profesi jurnalis, tetapi juga mencabik kehormatan pers di mata publik.

“Saya mengutuk keras aksi itu. Jika benar, tindakan ini jelas merusak citra dan marwah profesi jurnalis secara keseluruhan,” tegas Asri, Sabtu (27/9/2025).

Menurut Asri, wartawan seharusnya menjadi pengemban informasi dan pendidik publik. Profesi ini diikat oleh Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas.

“Oknum yang menjual profesinya untuk kepentingan pribadi dengan cara memeras, sama saja menginjak-injak etika dan meruntuhkan standar moral jurnalisme. Itu bukan lagi kerja pers, melainkan kriminal,” tegasnya lagi.

Lebih jauh, tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran etik, tetapi juga melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Negara memang menjamin kemerdekaan pers, namun kebebasan itu tidak bisa dipakai untuk menindas atau memeras pihak lain. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan ini bisa dijerat sebagai tindak kriminal sesuai KUHP.

Asri menegaskan, aparat penegak hukum tidak boleh membiarkan kasus ini berlalu begitu saja. Pemerasan berkedok jurnalistik adalah kejahatan ganda, merusak nama baik orang lain sekaligus mempermalukan profesi wartawan.

“Kami sangat menyesalkan tindakan tidak bertanggung jawab ini. Proses hukum harus ditegakkan agar ada efek jera. Kalau tidak ditindak tegas, dunia pers akan semakin rusak oleh ulah oknum yang memalukan ini,” tegas Asri yang juga Pemimpin Redaksi HalmaheraRaya.id.

Karena itu, PWI Malut kini mendorong kepolisian segera mengusut tuntas dugaan pemerasan tersebut. Hanya dengan langkah hukum yang tegas, kepercayaan publik terhadap pers bisa dipulihkan, dan oknum yang mengkhianati profesinya dapat mendapat hukuman setimpal. (Hardin CN)