Kades Dolik Gerak Cepat Bantu Anak Gizi Buruk, Harumkan Nama Desa di Tengah Warga

HALSEL, CN – Pemerintah Desa (Pemdes) Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), kembali menunjukkan kepedulian nyata terhadap warganya. Seorang anak bernama Ramdani Mustafa, yang menderita gizi buruk dengan kondisi memprihatinkan akhirnya mendapat perhatian khusus dari Kepala Desa (Kades) Dolik, Iswadi Ishak.

Rabu (20/8/2025), Iswadi bersama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Puskesmas (Kapus) Gane Barat Utara mendatangi langsung rumah keluarga anak tersebut. Tubuh kecil Ramdani Mustafa yang sudah berusia 2 tahun tampak tidak seperti anak seusianya. Berat badan yang jauh dari normal membuat Iswadi tergerak membantu biaya transportasi agar segera dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha.

“Hari ini saya mendapat laporan dari pihak Puskesmas bahwa ada keluarga di Desa yang anaknya mengalami gizi buruk. Saya langsung mendatangi rumah mereka dan memberikan bantuan biaya transportasi agar bisa segera ditangani di RSUD Labuha,” tutur Iswadi kepada cerminnusantara.co.id, Kamis (21/8).

Menurutnya, meski pasien sempat mendapat penanganan di Puskesmas, keterbatasan biaya membuat orang tua Ramdani Mustafa yakni pasangan Mustafa dan Diana Jamal tidak mampu membawa anak mereka ke Rumah Sakit (RS) rujukan. Melihat kondisi itu, Iswadi pun turun tangan menggunakan anggaran Dana Desa (DD) untuk membantu warganya.

“Ini adalah program Desa yang memang kami siapkan untuk keadaan darurat seperti ini. Semoga dengan berobat di RSUD Labuha, anak kita ini bisa cepat sembuh. Insya Allah, amin,” ucapnya penuh harap.

Tak lupa, orang nomor satu di Desa Dolik itu juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Puskesmas dan BPD yang ikut mendampingi dalam penanganan awal.

“Terima kasih banyak kepada ibu Kapus, ibu Anti, dan Pak Upi dari BPD atas kerjasamanya. Semoga apa yang kita lakukan ini membawa manfaat dan keberkahan bagi warga,” tambah Iswadi.

Langkah cepat Kades Dolik itu menuai apresiasi masyarakat, karena dinilai mengharumkan nama Desa yang menjadi bukti nyata kepedulian Pemdes terhadap warganya yang membutuhkan. (Hardin CN)

Figur Muda Bertarung di KNPI Halsel, ‘Saruma – Satu Rumah’ Jadi Slogan Pemersatu

HALSEL, CN – Di tengah kebutuhan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), akan figur muda yang visioner, lahirlah satu nama yang membangkitkan harapan yakni Muklas Adam, S.Pi.
Tokoh muda asal Makian Kayoa (Makayoa) ini mencalonkan diri sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halsel, periode 2025–2030. Ia datang dengan semangat persatuan yang terangkum dalam satu slogan: “Saruma – Satu Rumah”.

Muklas bukan sekadar nama di kertas pencalonan. Ia adalah penggerak sosial dan kepemudaan, pembangun jembatan antara perbedaan, serta penyala api kolaborasi.

“Saya hadir bukan untuk mendominasi, tetapi menjadi penghubung antara semua unsur perubahan. Bersama pemuda, kita bangun masa depan bangsa,” ujarnya tegas, Sabtu (16/8).

Baginya, kekuatan pemuda terletak pada persatuan gagasan dan aksi nyata. KNPI, dalam pandangannya, harus menjadi rumah besar bagi semua, pusat kreativitas, forum diskusi, dan ladang pengabdian yang berbuah manfaat bagi masyarakat.

Dukungan untuk Muklas mengalir deras, terutama dari generasi muda Halsel yang melihatnya sebagai wajah baru pembawa semangat segar. Kehadirannya diyakini mampu menghapus sekat perbedaan dan menyatukan potensi demi kemajuan Halsel.

Dengan identitas sebagai Penghubung Aspirasi, Pemuda, dan Perubahan, Muklas Adam melangkah mantap. Niatnya murni, tanpa kepentingan pribadi. Hanya keikhlasan untuk bertarung demi masa depan pemuda Halsel yang lebih terbuka, produktif, dan siap menjawab tantangan zaman. (Hardin CN)

TNI Bangun Makian Barat Lewat  TMMD ke-125 di Halsel

HALSELCN — Upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-125 Kodim 1509/Labuha resmi digelar di Lapangan Desa Maketeken, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Rabu (23/7/2025).

Mengangkat tema “Dengan Semangat TMMD, Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Ketahanan Nasional di Wilayah”, kegiatan ini menandai dimulainya program terpadu antara TNI dan masyarakat dalam membangun daerah tertinggal.

Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup), didampingi Kasrem 152/Baabullah Kolonel Inf Budi Kurniawan dan Kasiter Kolonel Arm M. Yusuf. Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda Halsel, Wakil Bupati, serta Kapolres Halsel.

Dalam upacara pembukaan, dilakukan penandatanganan Naskah Serah Terima program dari Pemda Halsel kepada Satgas TMMD oleh Bupati dan Dansatgas, disaksikan langsung oleh para pimpinan daerah.

Dansatgas TMMD ke-125 yang juga Dandim 1509/Labuha, Letkol Inf Syamsul, menegaskan bahwa TMMD bukan hanya pembangunan fisik, melainkan juga bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, percepatan infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

“Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen TNI dalam percepatan pembangunan di daerah terpencil dan mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat,” tegasnya.

Letkol Syamsul juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung terlaksananya TMMD dan mengajak semua elemen masyarakat untuk terus bersinergi.

Sementara itu, Bupati Bassam mengimbau Pemerintah Desa dan Kecamatan Makian Barat untuk mendukung penuh kegiatan ini dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Ia yakin, dengan semangat gotong royong bersama TNI, TMMD dapat berjalan lancar dan berdampak langsung bagi warga.

“TMMD diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah tertinggal. Ini adalah bukti nyata kolaborasi antara TNI dan pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Bassam.

Program TMMD ke-125 di Makian Barat meliputi pembangunan fisik seperti drainase, talud penahan tebing, jalan setapak, jembatan, rumah tidak layak huni, serta jaringan pipanisasi. Selain itu, terdapat pula kegiatan non-fisik berupa penyuluhan bahaya narkoba, pertanian, wawasan kebangsaan, percepatan penurunan stunting, program KB, kesehatan, dan teknologi tepat guna. (Hardin CN)

Wartawan Boikot Kunjungan Gubernur Malut di Halsel, Diduga Pers Diperlakukan Seperti Musuh

HALSEL, CN — Dunia jurnalistik di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menggelegar. Puluhan wartawan dari berbagai media secara kompak memboikot seluruh pemberitaan terkait kunjungan Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos, yang berlangsung Senin, 30 Juni 2025. Aksi ini bukan tanpa alasan, pers merasa dilecehkan dan dihalangi secara kasar saat menjalankan tugasnya.

Dalam video yang kini beredar luas, tampak jelas aparat yang diduga oknum TNI bersama Ajudan Gubernur Malut mengusir dan melarang wartawan mendekat, bahkan mengambil gambar. Perlakuan tersebut dianggap sebagai bentuk intimidasi yang mencederai kemerdekaan pers. Seperti halnya pers diperlakukan seperti musuh.

Sekretaris PWI Halsel, Nandar Jabid, menyuarakan kemarahan.

“Ini bukan sekadar penghalangan, ini penghinaan terhadap profesi kami. Kami hadir resmi untuk meliput, tapi justru diperlakukan seolah-olah kami ancaman. Ini jelas pelecehan dan tidak bisa ditoleransi!,” tegas Nandar, penuh amarah.

Ia menegaskan, boikot ini adalah bentuk perlawanan tegas terhadap segala bentuk represi terhadap pers.

“Jika aparat dan Ajudan Gubernur tak mampu memahami peran pers dalam demokrasi, maka kami tak perlu memberi ruang pemberitaan untuk mereka,” ujarnya.

Akibat insiden itu, seluruh jurnalis langsung menarik diri dari lokasi kunjungan dan menyatakan tak akan memuat satu pun berita terkait agenda Gubernur Sherly. Boikot ini bukan sekadar aksi diam, melainkan peringatan keras. Pers bukan alat kekuasaan, melainkan tiang demokrasi.

Para jurnalis menilai, tindakan pengusiran tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kemerdekaan dan independensi pers dari segala bentuk intervensi.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemerintah Provinsi (Pemrov) Malut maupun institusi TNI belum mengeluarkan klarifikasi resmi atas insiden yang mencoreng wajah demokrasi itu. (Hardin CN)

Pengurus di Halsel Dukung Adnan Mahmud Pimpin IKA PMII Malut

HALSEL, CN – Pengurus Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), mendukung Adnan Mahmud maju bertarung dalam kontestasi pemilihan Ketua Wilayah (Ketwil) IKA PMII Malut.

Dukungan itu disampaikan pengurus IKA PMII Halsel, Ilham Lakoda, kepada wartawan cerminnusantara.co.id, Sabtu 15 Februari 2025.

Mantan anggota PC PMII Ternate periode 2017-2018 ini menyatakan, Adnan Mahmud merupakan figur yang layak untuk membawa visi dan misi PMII Malut kedepan, bertoleransi dan mengedepankan misi-misi kemanusiaan.

“Adnan Mahmud itu dosen saya dan senior saya di PMII dan kami mengenal sosok Adnan Mahmud memiliki karakter kepemimpinan yang ramah,” kata Ilham.

Disisi lain, kata, Ilham, Dr. Adnan ini menjiwai pemikiran-pikiran Gusdur.

“Jadi alasan inilah kami pengurus IKA Halmahera Selatan, mendukung penuh Adnan Mahmud. Dan kami sudah rapat pleno pengurus harian memutuskan rekomendasi ke Dr adnan,” ungkapnya.

“Kami berharap dalam perhelatan Muswil III IKA PMII Maluku Utara ini menjadi ajang konsolidasi, organisasi, dan merumuskan program-program untuk meminimalisir isu-isu sara, yang memunculkan perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara lebih khusunya Provinsi Maluku Utara,” tambahnya.

Menurutnya, terpenting adalah isu Malut kedepan, harus ikut andil dalam sumbangsih gagasan dan pemikiran akan kemajuan daerah, keberagaman dan toleransi serta memastikan sumber daya Alumni PMII bisa berperan optimal menjaga persatuan dan kesatuan serta ikut mengambil bagian dari proses pembangunan Provinsi Maluku Utara. (Hardin CN)

Bawaslu Halsel Gelar Rapat Koordinasi, Pastikan Distribusi Logistik Pemilu Berjalan Lancar

HALSEL, CN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menggelar rapat koordinasi untuk memastikan distribusi logistik pemilu berjalan dengan lancar serta menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelang masa tenang kampanye Pemilu 2024.

Hadir dalam kegiatan, Ketua Bawaslu Halsel dan anggotanya, Sekertaris Daerah Halsel, Polres Halsel maupun TNI.

Ketua Bawaslu Halsel, Rais Kahar, menegaskan pentingnya pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan KPU Nomor 13 Tahun 2024 yang mengatur tentang jadwal kampanye. Ia mengingatkan agar tidak ada aktivitas kampanye setelah batas waktu yang telah ditentukan, yakni pada 23 November 2024 pukul 12:00 WIB.

“Seperti yang sudah kita ketahui bersama, setelah batas waktu yang ditentukan, tidak ada lagi aktivitas kampanye dalam bentuk apapun. Kami ingin mengingatkan semua pihak untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar ketentuan ini,” ujar Rais Kahar saat diwawancarai, Minggu (23/11/2024).

Selain itu, terkait dengan pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK), Rais menegaskan bahwa hal ini juga sudah diatur dalam peraturan KPU yang mengharuskan adanya koordinasi antara KPU, Pemerintah Daerah (Pemda) dan pasangan calon Bupati untuk segera menertibkan APK yang sudah tidak sesuai dengan jadwal.

“Setelah kampanye selesai, kami akan bergerak cepat untuk melakukan pembersihan APK. Ini semua sudah menjadi bagian dari norma yang diatur dalam peraturan KPU. Kami berharap semua pihak dapat segera menertibkan APK sesuai dengan ketentuan,” lanjutnya.

Bawaslu Halsel juga mengundang KPU, pasangan calon, dan pemerintah daerah untuk turut hadir dalam rapat koordinasi ini. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas 2 produk penting yang berkaitan dengan penertiban APK dan kebijakan terbaru dari Kemendagri.

Salah satu poin yang dibahas adalah surat edaran dari Kemendagri yang menginstruksikan penundaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi proses kampanye, seperti bantuan sosial dan program serupa. Surat tersebut meminta agar kegiatan-kegiatan tersebut ditahan sementara untuk menjaga netralitas dan keadilan dalam Pemilu.

“Surat edaran Kemendagri mengharuskan agar program dan kegiatan tertentu, seperti bantuan sosial, tidak dilaksanakan menjelang masa tenang kampanye. Ini adalah langkah penting untuk menjaga agar tidak ada potensi penyalahgunaan kewenangan menjelang pemilu,” pungkas Rais.

Dengan rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses Pemilu 2024 di Halsel dapat bekerja sama dalam menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU dan Kemendagri demi terciptanya pemilu yang jujur, adil dan demokratis. (Hardin CN)