Diduga Hamili Kekasih hingga Lima Bulan, Oknum Pekerja Perusahaan Tambang di Kawasi Disebut Tolak Bertanggung Jawab

HALSEL, CN – Seorang oknum tenaga kerja pada divisi General Contractor (GC) di salah satu perusahaan tambang di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), berinisial MF alias Faqih, diduga menghamili kekasihnya hingga usia kandungan lima bulan. Korban mengaku terduga pelaku menolak bertanggung jawab dan diduga memintanya menggugurkan kandungan.

Informasi tersebut disampaikan korban, yang identitasnya disamarkan dengan inisial T (35), kepada wartawan pada Senin (6/7/2026) sekitar pukul 17.00 WIT.

Menurut pengakuan korban, dirinya telah menjalin hubungan asmara dengan Faqih sejak tahun 2024. Pada 2026, korban diketahui hamil dan mengaku telah meminta pertanggungjawaban kepada terduga pelaku dengan mengajaknya menikah.

“Kami pacaran sejak tahun 2024. Tahun 2026 ini saya hamil lima bulan. Sejak awal mengetahui kehamilan, saya meminta pertanggungjawaban untuk menikah, tetapi ditolak,” ujar korban.

Korban mengatakan, setelah permintaan untuk menikah ditolak, ia kembali mengajukan permintaan agar terduga pelaku memberikan biaya sebagai bentuk tanggung jawab untuk persalinan dan perawatan bayi yang akan dilahirkan.

Namun, menurut korban, meskipun Faqih mengakui telah melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan, terduga pelaku tetap menolak bertanggung jawab. Korban juga mengaku mendapat caci maki serta tekanan agar menggugurkan kandungannya.

“Dia mengakui perbuatannya dan mengatakan hubungan itu dilakukan sama-sama suka, bukan paksaan. Tetapi saat saya meminta pertanggungjawaban, dia tetap menolak. Bahkan saya mendapat caci maki dan didesak untuk menggugurkan kandungan,” ungkap korban.

Korban menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan didampingi kuasa hukum. Ia juga berharap pihak perusahaan tempat terduga pelaku bekerja mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku agar persoalan tersebut tidak berdampak pada nama baik perusahaan.

“Saya akan didampingi kuasa hukum untuk membuat laporan resmi ke kepolisian. Saya juga berharap perusahaan dapat mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku agar persoalan ini tidak mencoreng nama baik perusahaan,” katanya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Muhammad Faqih mengakui pernah menjalin hubungan dengan korban. Namun, ia juga mempertanyakan proses peliputan yang dilakukan wartawan.

“Iya, dia (korban) namanya Tika. Kalian wartawan sudah koordinasi dengan keluarga korban sampai mau diberitakan. Kalian bagian di situ?” ujar Faqih singkat sebelum mengakhiri percakapan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan tempat terduga pelaku bekerja maupun aparat kepolisian terkait dugaan tersebut. (Hardin CN)

Panitia Matangkan Persiapan Konfercab II PCNU Halsel, Perebutkan 30 Hak Suara

HALSEL, CN – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) II yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2026 di Aula Kantor Bupati Halsel.

Sebagai bagian dari persiapan, panitia menggelar rapat koordinasi perdana secara daring melalui Zoom pada Kamis (2/7/2026).

Rapat dipimpin oleh Penanggung Jawab Konfercab, Dr. Jisman Majid, S.Ag., M.Pd.I, bersama Ketua Panitia sekaligus Organizing Committee, Saleh Alhadad, S.Pd., M.H, Sekretaris Panitia Abdurahim Hamzah, S.Pd, serta Bendahara Panitia Kamil Muis, S.Ag., M.Si.

Dalam rapat tersebut, panitia membahas berbagai agenda penting, mulai dari kesiapan teknis pelaksanaan Konfercab, penyusunan jadwal kegiatan, hingga kelengkapan administrasi peserta yang disiapkan oleh Steering Committee (SC).

Ketua Panitia, Saleh Alhadad, menegaskan bahwa seluruh unsur kepanitiaan memiliki peran yang sama penting demi menyukseskan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat PCNU Halsel tersebut.

“Konfercab merupakan agenda organisasi yang sangat penting bagi Nahdlatul Ulama di Halmahera Selatan. Karena itu, seluruh panitia harus menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi, dan menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing. Tidak ada bagian yang lebih penting dari yang lain, sebab keberhasilan kegiatan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh panitia yang telah diberikan amanah,” ujar Saleh.

Terkait mekanisme pemilihan, Saleh menjelaskan bahwa hak suara dalam Konfercab II berasal dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) di setiap kecamatan.

“Jumlah hak suara dalam Konfercab II sebanyak 30 suara yang berasal dari 30 MWC NU se-Kabupaten Halmahera Selatan sesuai jumlah kecamatan yang telah memiliki kepengurusan MWC. Sementara badan otonom (Banom) NU hadir sebagai peninjau dan tidak memiliki hak suara dalam proses pemilihan,” jelasnya.

Saleh, yang juga merupakan mantan Ketua Ikatan Alumni (IKA) PMII Halsel itu, mengajak seluruh kader NU yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam proses pencalonan Ketua PCNU Halsel.

“Panitia memberikan ruang yang sama kepada seluruh kader Nahdlatul Ulama yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketua PCNU Halmahera Selatan. Kami mengimbau para bakal calon agar segera melengkapi seluruh persyaratan sesuai ketentuan organisasi, sehingga seluruh tahapan Konfercab dapat berjalan tertib, demokratis, dan sesuai mekanisme yang berlaku,” tutupnya. (Hardin CN)

Salurkan Bantuan Beras dan Minyak Kelapa dari Pemerintah Pusat, Kades Suma Tinggi: Kami Bersyukur

HALSEL, CN – Pemerintah Desa (Pemdes) Suma Tinggi, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menyalurkan bantuan sembako berupa beras dan minyak kelapa kepada masyarakat, Senin (29/6/2026).

Bantuan yang berasal dari pemerintah pusat tersebut dibagikan kepada warga yang telah terdata sebagai penerima manfaat. Proses penyaluran berlangsung di Kantor Desa Suma Tinggi dengan tertib, aman, dan lancar.

Kepala Desa (Kades) Suma Tinggi, Irwan Sandia, mengatakan penyaluran bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

“Kami bersyukur bantuan beras dan minyak kelapa dari pemerintah pusat dapat disalurkan dengan baik kepada masyarakat Desa Suma Tinggi. Seluruh proses pembagian berjalan lancar berkat kerja sama perangkat desa dan dukungan seluruh warga,” ujar Irwan.

Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat Desa Suma Tinggi. Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat membantu kebutuhan keluarga penerima,” tambahnya.

Orang nomor satu di Desa Suma Tinggi itu juga memastikan seluruh proses penyaluran dilakukan secara transparan sesuai data penerima yang telah ditetapkan, sehingga bantuan dapat diterima oleh warga yang berhak.

“Selain itu, saya mengimbau untuk terus mendukung setiap program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga,” tutupnya. (Hardin CN)

BARAH Desak Kajati Malut Copot Kajari Halsel, Nilai Penanganan Kasus Dana Hibah Kesbangpol Mandek

HALSEL, CN – Ketua Barisan Rakyat Saruma (BARAH), Ady Hi. Adam, mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Maluku Utara (Malut), untuk mengevaluasi sekaligus mencopot Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Selatan (Halsel). Desakan itu disampaikan karena Kejari Halsel dinilai tidak serius menangani dugaan penyimpangan dana hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Halsel.

Kepada wartawan cerminnusantara.co.id,  pada Jumat (26/6), Ady mengatakan, BARAH sebelumnya telah resmi melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan belanja hibah Kesbangpol Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5.257.563.110 kepada Kejari Halsel pada Jumat, 23 Januari 2026.

Laporan tersebut mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara Nomor: 19.B/LHP/XIX.TER/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025 yang mengungkap sejumlah dugaan pelanggaran dalam pengelolaan belanja hibah.

Dalam LHP BPK disebutkan, daftar penerima hibah tidak dimuat dalam penjabaran APBD maupun APBD Perubahan. Selain itu, pemberian hibah tidak didasarkan pada Surat Keputusan (SK) kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah, tidak didukung Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), permohonan hibah tidak dilengkapi proposal, serta masih terdapat penerima hibah yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Menurut Ady, laporan tersebut disampaikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam pengelolaan belanja hibah di Kesbangpol Halsel.

Ia menegaskan, berbagai temuan BPK tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai pelanggaran administratif, melainkan berpotensi mengarah pada perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian keuangan daerah.

“Penyaluran hibah tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa pertanggungjawaban yang jelas berpotensi merugikan keuangan daerah. Karena itu, kami mendesak Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan segera melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan,” tegas Ady.

Namun, hingga kini BARAH menilai belum ada perkembangan berarti atas laporan yang telah disampaikan. Kondisi tersebut membuat pihaknya mendesak Kajati Maluku Utara untuk mengambil langkah tegas terhadap pimpinan Kejari Halsel.

“Kami mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan apabila tidak mampu menuntaskan penanganan kasus dugaan penyimpangan dana hibah Kesbangpol,” tegasnya.

Ia menambahkan, masyarakat membutuhkan kepastian hukum terhadap laporan dugaan korupsi yang telah disampaikan, sehingga Kejaksaan diharapkan bekerja secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi dalam mengusut dugaan penyimpangan anggaran miliaran rupiah tersebut.

“Jangan biarkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan terus menurun akibat lambannya penegakan hukum,” tutup Ady. (Hardin CN)

Tiga Genset Rusak, Pemdes Kawasi dan Harita Nickel Siagakan Pasokan Listrik untuk Warga

HALSEL, CN – Pasokan listrik di Permukiman Lama Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), gangguan dalam dua hari terakhir setelah tiga unit genset yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik warga mengalami kerusakan.

Sekretaris Desa (Sekdes) Kawasi, Frans Datang, mengatakan gangguan tersebut mulai terjadi sejak 23 Juni 2026. Awalnya, salah satu genset mengeluarkan asap saat beroperasi. Akibat tingginya beban penggunaan listrik, dua genset lainnya kemudian turut terdampak dan hingga kini belum dapat beroperasi secara normal.

Menurut Frans, tingginya konsumsi listrik masyarakat membuat beban kerja mesin meningkat secara signifikan. Selain itu, masih terdapat sejumlah sambungan listrik yang dilakukan tanpa koordinasi resmi dengan Pemerintah Desa (Pemdes), sehingga semakin menambah beban operasional genset.

“Pemakaian listrik di sini sudah melebihi kapasitas genset. Ditambah ada beberapa sambungan yang belum terkoordinasi dengan pemerintah desa, sehingga beban mesin semakin berat,” ujar Frans, Kamis (25/6/2026).

Sebelumnya, terdapat empat unit genset yang digunakan untuk membantu kebutuhan listrik masyarakat, masing-masing berkapasitas 350 KVA. Dari jumlah tersebut, hanya satu unit yang masih beroperasi, sementara tiga unit lainnya dengan kapasitas 300 KVA, 250 KVA, dan 135 KVA mengalami kerusakan.

Untuk menjaga pasokan listrik tetap tersedia bagi masyarakat, satu unit genset tambahan berkapasitas 250 KVA mulai didatangkan pada Rabu (25/6). Selain itu, satu unit genset lainnya berkapasitas 200 KVA juga sedang dipersiapkan oleh Harita Nickel sebagai langkah antisipatif guna memastikan kebutuhan listrik warga tetap terpenuhi.

Frans menambahkan, Pemerintah Desa Kawasi bersama pihak perusahaan terus berkoordinasi dan melakukan pemantauan terhadap kondisi kelistrikan di wilayah tersebut agar kebutuhan dasar masyarakat tidak terganggu.

“Yang terpenting kebutuhan listrik masyarakat tetap berjalan, sehingga aktivitas warga sehari-hari dapat berlangsung dengan lancar,” tutupnya. (Hardin CN)

Bupati Bassam Kasuba Dinilai Abaikan Instruksi Efisiensi Presiden Prabowo, BARAH Tuntut Anggaran HUT ke-23 Halsel Dibuka ke Publik

HALSEL, CN – Ketua Barisan Rakyat Sarumah (BARAH), Ady Hi. Adam, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), yang menggelar rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23.

Menurut Ady, perayaan yang berlangsung selama beberapa hari itu dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang terus didorong Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia menilai Pemda seharusnya lebih fokus pada kebutuhan mendesak masyarakat dibanding menghabiskan anggaran untuk kegiatan seremonial.

“Di tengah kondisi ekonomi yang masih membutuhkan perhatian serius dan adanya arahan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran, Pemkab Halsel justru menggelar perayaan yang cukup besar. Ini tentu menimbulkan pertanyaan publik terkait prioritas penggunaan anggaran daerah,” kata Ady, kepada wartawan cerminnusantara.co.id, Selasa (23/6/2026).

Ady menegaskan bahwa peringatan hari jadi daerah memang penting sebagai momentum refleksi pembangunan. Namun, menurutnya, pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan kebijakan nasional yang mengutamakan penghematan belanja pemerintah.

Ia juga menyoroti masih banyak persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa-desa yang dinilai lebih membutuhkan perhatian pemerintah.

Rakyat ingin melihat hasil pembangunan yang nyata. Jangan sampai perayaan besar-besaran justru memberi kesan bahwa pemerintah lebih mengutamakan seremoni daripada menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujarnya.

Selain mengkritik pelaksanaan perayaan, Ady juga mendesak Pemkab Halsel untuk segera membuka secara transparan total anggaran yang digunakan dalam seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-23 Halsel.

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penggunaan uang daerah, terlebih di tengah situasi efisiensi anggaran yang sedang menjadi fokus pemerintah pusat. Keterbukaan anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

“Kami meminta Pemkab Halsel segera mengumumkan secara terbuka berapa total anggaran yang digunakan untuk seluruh rangkaian HUT ke-23 Halsel. Jangan ada yang ditutupi. Masyarakat berhak tahu uang daerah dipakai untuk apa saja dan berapa besar nilainya,” tegasnya.

Ady menilai transparansi anggaran sangat penting untuk menghindari spekulasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pemda. Jika penggunaan anggaran memang sesuai prinsip efisiensi, maka pemerintah tidak perlu ragu untuk menyampaikannya kepada publik.

Ia menambahkan bahwa BARAH akan terus mengawal kebijakan Pemda, termasuk penggunaan anggaran, agar setiap program yang dijalankan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat dan dilaksanakan secara akuntabel.

Ady juga meminta Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, untuk lebih mengedepankan prinsip keterbukaan dan memastikan setiap kebijakan daerah selaras dengan semangat efisiensi yang ditekankan pemerintah pusat.

Lebih jauh, BARAH menyarankan agar pada perayaan HUT di tahun-tahun mendatang, Pemda Halsel lebih mengedepankan sosialisasi program Agromaritim dalam bentuk pameran. Menurut Ady, langkah tersebut akan membuat masyarakat memahami secara utuh apa itu Agromaritim serta dampak positif program tersebut bagi daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

“Daripada mendatangkan artis yang membutuhkan anggaran fantastis namun hasilnya hanya kekecewaan dan seremoni tanpa edukasi, lebih baik anggaran diarahkan untuk pameran dan sosialisasi Agromaritim. Dengan begitu, masyarakat bisa benar-benar paham manfaat program itu bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Diketahui, Pemkab Halsel menggelar berbagai kegiatan dalam rangka HUT ke-23 Halsel yang dipusatkan di kawasan UMKM Milenial Labuha. Perayaan tersebut diisi dengan pameran UMKM, kegiatan budaya, pelayanan publik, hingga hiburan masyarakat.

Sebagai bentuk kontrol sosial, BARAH menegaskan agar kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan rakyat, dilaksanakan secara transparan, dan sejalan dengan arah kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran.

Kritik ini bukan untuk menghambat pembangunan atau perayaan daerah, tetapi sebagai bentuk kontrol sosial agar setiap kebijakan pemerintah tetap mengutamakan kepentingan masyarakat serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab,” pungkas Ady. (Hardin CN)