Diduga Dikeroyok Saat Hendak Menolong Teman, Pelajar di Halsel Resmi Lapor Polisi

HALSEL, CN – Niat membantu melerai keributan justru berujung petaka. Seorang pelajar bernama Asrul Jani diduga kuat menjadi korban pengeroyokan setelah berusaha melerai peristiwa penganiayaan terhadap rekannya di Desa Bajo, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut).

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Rabu, 11 November 2026, sekitar pukul 14.00 WIT. Berdasarkan keterangan dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi (STTLP), insiden bermula ketika Asrul Jani baru pulang dari sekolah bersama sejumlah temannya.

Dalam perjalanan, ia melihat rekannya, Risaldi Buhari, tergeletak di tanah setelah diduga ditampar dan dipukul oleh seseorang bernama Bombat.

Melihat kejadian tersebut, Asrul mengaku berinisiatif melerai dan menghentikan tindakan kekerasan yang dialami rekannya. Namun, niat tersebut justru berujung dirinya diduga turut menjadi sasaran pemukulan.

“Awalnya saya bersama teman-teman baru saja pulang dari sekolah. Dalam perjalanan, saya melihat teman saya, Risaldi Buhari, sudah terjatuh di tanah setelah diduga ditampar dan dipukul oleh seseorang bernama Bombat,” demikian kronologi yang disampaikan korban berdasarkan laporan polisi.

Asrul mengaku, ketika berusaha melerai dan membantu rekannya, dirinya justru ikut menjadi sasaran kekerasan.

“Niat saya hanya ingin melerai dan membantu teman, bukan mencari masalah ataupun membuat keributan. Tetapi justru saya yang mengalami tindakan kekerasan. Saya sangat menyayangkan kejadian ini,” ungkapnya sebagaimana dirangkum dari keterangan dalam laporan.

Dalam laporan tersebut, Asrul menyebut dugaan pengeroyokan terhadap dirinya dilakukan oleh Wahyu DPK bersama sejumlah orang lainnya.

Merasa dirugikan atas kejadian tersebut, Asrul kemudian mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Halsel untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Laporan itu secara resmi diterima pada Kamis, 12 November 2026, pukul 09.30 WIT, dengan nomor STTLP/407/XI/2026/SPKT POLRES HALSEL/POLDA MALUKU UTARA.

Sementara itu, salah seorang keluarga korban yang juga merupakan kakak sepupu Asrul Jani, Maryam Azahra, berharap pihak kepolisian Polres Halsel dapat menangani laporan tersebut secara serius, profesional, dan transparan.

“Kasus ini menjadi perhatian serius, karena ini dugaan kekerasan yang melibatkan seorang pelajar yang menjadi korban ketika berusaha menghentikan tindakan kekerasan terhadap temannya,” tegas Maryam, kepada wartawan cerminnusantara.co.id melalui pesan WhatsApp.

Maryam berharap aparat penegak hukum tidak mengabaikan laporan yang telah disampaikan korban. Menurutnya, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, terlebih ketika seseorang diduga menjadi korban kekerasan.

“Kami sebagai keluarga korban, menginginkan agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada pihak yang merasa kebal hukum,” tegasnya lagi.

Sebagai keluarga Korban, dirinya berharap pihak kepolisian dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara serius dan memberikan keadilan atas peristiwa yang dialami korban.

“Aparat kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengumpulkan bukti, memeriksa para saksi, serta memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam peristiwa ini,” tutup Maryam.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi mengenai perkembangan penanganan laporan maupun klarifikasi dari pihak yang dilaporkan. (Hardin CN)

Anggaran PAUD Desa Kokotu Tahun 2025 Capai Rp29,26 Juta, Keterangan Kades Jadi Perhatian

HAlSEL, CN – Penganggaran kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Kokotu, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menjadi perhatian serius setelah data anggaran Tahun 2025 mencatat alokasi sebesar Rp29.260.000 untuk tiga kegiatan terkait pendidikan anak usia dini

Berdasarkan rincian anggaran yang diperoleh, dana tersebut dialokasikan melalui tiga pos kegiatan, yakni Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa sebesar Rp8.260.000.

Selanjutnya, Dukungan Penyelenggaraan PAUD berupa Alat Permainan Edukatif (APE) dan sarana PAUD sebesar Rp5.000.000. Sementara itu, kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa, yang mencakup bantuan honor pengajar, pakaian seragam, dan operasional, dianggarkan sebesar Rp16.000.000.

Total ketiga pos anggaran tersebut mencapai Rp29.260.000.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa (Kades) Kokotu, Sumsi Idris, menjelaskan bahwa pembayaran honor tenaga PAUD dilakukan setiap enam bulan, mengikuti tahapan pencairan Dana Desa (DD), dengan besaran Rp500.000 per bulan.

Ia menyebutkan, terdapat tiga tenaga PAUD. Dua orang menerima honor selama 12 bulan, sedangkan satu orang lainnya menerima honor selama delapan bulan karena baru diangkat oleh pengelola.

“Pembayarn di lakukan per 6 bulan per tahapan pencairan dana desa per bulan 500 ribu,” tulis Sumsi melalui pesan messenger saat dikonfirmasi wartawan pada Minggu (18/10/2026).

Berdasarkan perhitungan dari keterangan tersebut, total honor ketiga tenaga PAUD mencapai Rp16.000.000, dengan rincian Rp12.000.000 untuk dua tenaga yang menerima honor selama setahun dan Rp4.000.000 untuk satu tenaga yang menerima honor selama delapan bulan.

“Dan untuk ape luar dalam di tahun 2025 tidak ada belanja itu karena sudah dibelanjakan oleh pengelola melalui dana bos,” jelasnya.

Terkait anggaran dukungan APE luar dan dalam, Kades menyatakan bahwa pada 2025 tidak ada belanja untuk kebutuhan tersebut karena pengadaan telah dilakukan oleh pengelola melalui Dana BOS. Ia juga menyebut adanya bantuan dari Pemerintah Daerah (Pemda).

“Dukungan penyelenggaran ape luar dan dalam sudah di belanja pakai dana bos dan ada juga bantuan pemda kemarin,” ungkap Susmi.

Sementara mengenai pakaian seragam, Kades mengaku tidak lagi mengingat secara pasti tahun pengadaannya, apakah 2020 atau 2021, termasuk besaran anggarannya. Ia menyatakan pengadaan tersebut telah diaudit pada tahun sebelumnya.

“Seragam itu so tahun lalu so lupa berapa yah 2020 apa 2021 saya so lupa dia pe anggaran dan itupun sudah di audit tahun lalu,” katanya.

Namun, keterangan tersebut masih perlu dicocokkan dengan dokumen anggaran dan realisasi APBDes Tahun 2025. Pasalnya, data yang diperoleh mencatat adanya alokasi Rp5.000.000 untuk dukungan penyelenggaraan PAUD serta Rp8.260.000 untuk pemeliharaan sarana dan prasarana.

Jika kebutuhan APE memang telah dipenuhi melalui Dana BOS dan bantuan Pemda, perlu diperjelas bagaimana status alokasi Rp5.000.000 dalam APBDes 2025, apakah direalisasikan untuk kebutuhan lain yang diperbolehkan, tidak direalisasikan, atau mengalami perubahan anggaran sesuai ketentuan.

Demikian pula alokasi Rp8.260.000 untuk pemeliharaan sarana dan prasarana perlu dijelaskan peruntukan serta realisasinya, termasuk bukti kegiatan dan pengeluaran yang mendukung penggunaan anggaran tersebut.

Selain itu, klarifikasi juga diperlukan terhadap alokasi Rp16.000.000 untuk honor pengajar, seragam, dan operasional agar dapat diketahui apakah seluruh dana tersebut digunakan sesuai peruntukan dan didukung bukti pertanggungjawaban.

Sebab, terdapat dugaan kuat perbedaan antara catatan anggaran Desa Kokotu Tahun 2025 dan penjelasan Kades mengenai sumber pembiayaan melalui APBDes, dokumen realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, serta bukti pengadaan dan pembayaran. (Hardin CN)

Anggaran Mendesak Desa Kokotu 2025 Capai Rp90 Juta, Kades Sebut Untuk BLT

HALSEL, CN – Anggaran mendesak Desa Kokotu, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp90 juta. Kepala Desa (Kades) Kokotu, Susmi Idris, menyebut anggaran tersebut diperuntukkan bagi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Saat dikonfirmasi pada Minggu (18/10/2026), melalui pesan messenger, Susmi menjelaskan bahwa meskipun dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tertulis anggaran mendesak, peruntukan anggaran tersebut adalah untuk BLT.

“90 juta itu anggaran BLT dan karena di baliho itu saya taruh anggaran mendesak jadi mungkin dorang tara mengerti,” jelas Susmi.

Menurutnya, istilah “anggaran mendesak” tetap tercantum dalam LPJ karena merupakan istilah yang digunakan dalam sistem.

Susmi juga mengungkapkan bahwa penerima BLT di Desa Kokotu berjumlah 25 Kepala Keluarga (KK), dengan besaran bantuan Rp300 ribu per KK setiap bulan.

“Yang 90 juta yang dong maskud mungkin karena di baliho atau di apbds kan bukan BLT tapi kegiatan mendesak Bahasa sisitemnya,” tulis Susmi.

Dengan demikian, jumlah anggaran mendesak sebesar Rp90 juta yang disebutkan Kades itu, BLT untuk 25 KK selama satu tahun, dengan asumsi seluruh penerima memperoleh bantuan setiap bulan.

“Kalau di lpj tetap tertulis anggaran mendesak karena itu bahasa sistemnya,” kata Susmi.

Meski demikian, kesesuaian antara anggaran yang tercantum dalam LPJ dan realisasi penyaluran BLT tetap perlu dipastikan melalui dokumen anggaran serta laporan realisasi tahun 2025.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran desa menjadi hal penting agar masyarakat dapat mengetahui peruntukan dan realisasi penggunaan dana desa secara jelas. (Hardin CN)

Layanan Kesehatan di Kawasi dan Soligi Diperkuat, Warga Kini Lebih Mudah Akses Pelayanan Medis

HALSEL, CN – Pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), terus diperkuat. Kehadiran Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Kawasi dan Desa Soligi memberikan akses layanan kesehatan yang semakin dekat bagi masyarakat.

Di Desa Kawasi, keberadaan Pustu menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada warga, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah permukiman baru. Fasilitas tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halsel bersama PT Harita Nickel.

Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Halsel, Asia Jasir, SKM., M.Kes., mengatakan pelayanan kesehatan di Pustu Soligi saat ini didukung tiga bidan. Menurutnya, dukungan tenaga kesehatan tersebut membuat proses pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.

“Secara standar, pelayanan dasar di tingkat desa biasanya hanya diampu oleh satu perawat atau bidan. Namun, di Pustu Soligi saat ini sudah ditunjang oleh tiga bidan,” ujar Asia, Kamis (8/10/2026).

Ia menambahkan, keberadaan fasilitas kesehatan di Soligi juga sejalan dengan penguatan layanan kesehatan di Desa Kawasi. Pustu Kawasi diharapkan dapat menjadi fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Selain pelayanan umum, Pustu Kawasi juga telah dilengkapi layanan Ultrasonografi (USG) bagi pemeriksaan ibu hamil. Kehadiran fasilitas tersebut membuat masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan tertentu.

Edukasi Kesehatan dan Penanganan Gizi

Pelayanan kesehatan di Soligi tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pencegahan dan edukasi kesehatan.

Bidan Pustu Soligi, Rasna La Saria, mengatakan pada awal bertugas pihaknya menghadapi tantangan berupa kebiasaan dan budaya masyarakat setempat. Namun, seiring waktu, kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan mulai tumbuh.

“Seiring berjalannya waktu, termasuk saat warga melihat kami bisa menangani pasien yang bersalin, masyarakat berangsur-angsur menaruh kepercayaan kepada kami dan mulai datang ke fasilitas kesehatan yang tersedia di desa,” jelas Rasna.

Pustu Soligi juga menjadi tempat pemeriksaan ibu hamil secara rutin. Pelayanan tersebut dibuka pada waktu tertentu setiap bulan untuk memudahkan masyarakat memperoleh pemeriksaan kehamilan.

Upaya pencegahan stunting turut dilakukan melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Program tersebut dilaksanakan secara rutin dengan dukungan kader Posyandu.

Kader Posyandu Desa Soligi menyediakan makanan bergizi seperti bubur daun kelor, bubur ayam, bubur wortel, serta bubur kacang hijau sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan gizi anak.

“PMT kaya gizi dan berdampak baik bagi anak-anak. Kami sediakan bubur daun kelor, bubur ayam, bubur wortel, serta bubur kacang hijau untuk memberikan asupan serat dan energi tambahan,” ujar Endang Basir, kader Posyandu Desa Soligi.

Menurut para kader, pemberian makanan bergizi tersebut membantu memulihkan nafsu makan sekaligus meningkatkan berat badan anak secara bertahap.

Warga Rasakan Perubahan

Masyarakat juga merasakan manfaat dari peningkatan layanan kesehatan tersebut.

Umra Muahamat, warga Desa Soligi, mengaku kondisi kesehatan dan pertumbuhan anaknya mengalami perubahan setelah mengikuti PMT serta mendapatkan edukasi mengenai gizi.

“Perubahan yang terjadi pada anak saya sudah jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Sekarang anak saya sudah banyak makan dan berat badannya juga naik. Saya sangat bahagia,” ungkapnya.

Sementara itu, di Desa Kawasi, Pustu yang berada di kawasan Permukiman Baru telah beroperasi secara resmi sejak 2024. Fasilitas tersebut menjadi bagian dari kolaborasi Pemkab Halsel dan Harita Nickel dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pustu Kawasi didukung satu dokter umum, lima perawat dan tiga bidan. Tenaga kesehatan tersebut memberikan pelayanan dasar, pemeriksaan ibu dan anak, pengobatan hingga penyediaan obat-obatan.

Kehadiran Pustu juga dirasakan langsung warga. Dewi Sia, salah seorang warga Permukiman Baru Desa Kawasi, mengatakan keberadaan fasilitas tersebut membuat masyarakat lebih mudah memperoleh pelayanan kesehatan.

“Kami merasa sangat terbantu. Di Pustu Kawasi, kami mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang sama seperti yang kami dapatkan di tempat lain,” katanya.

Dengan semakin dekatnya fasilitas kesehatan, masyarakat Kawasi dan Soligi kini memiliki akses yang lebih mudah terhadap pelayanan medis, pemeriksaan ibu dan anak, edukasi gizi serta berbagai program kesehatan lainnya. (Hardin CN)

Ketua PKB Halsel Minta Pengurus Baru Perkuat Konsolidasi dan Pertahankan Lima Kursi DPRD

HALSEL, CN – Kepengurusan baru Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), periode 2026–2031 resmi dikukuhkan dan dilantik.

Ketua DPC PKB Halsel, Muslim H. Rakib, langsung menekankan pentingnya konsolidasi dan soliditas seluruh jajaran pengurus sebagai langkah awal menjalankan roda organisasi setelah adanya perubahan kepengurusan.

Pesan tersebut disampaikan Muslim dalam momentum pengukuhan dan pelantikan DPC PKB Halsel yang berlangsung di Hotel Palm, Sabtu (26/9/2026).

Pelantikan dilakukan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Malut, Abdul Malik Sillia, mewakili Ketua DPW PKB Malut, Jasri Usman.

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Halsel, Helmi Umar Muchsin, Ketua dan anggota Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halsel, jajaran pengurus DPC dan PAC PKB Halsel, pimpinan partai politik se-Kabupaten Halsel, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Bagi Muslim, pengukuhan kepengurusan baru tidak boleh berhenti pada seremoni. Momentum tersebut harus menjadi pijakan untuk memperkuat organisasi dan membangun kekuatan politik PKB di daerah.

“Momentum malam ini sangat strategis. Terlepas dari acara seremonial, yang paling penting adalah bagaimana sebuah partai membangun kekuatan politik dan konsolidasi setelah dikukuhkan dan dilantik,” kata Muslim.

Ia menegaskan, kekuatan politik yang dibangun PKB tidak hanya ditujukan untuk kepentingan partai, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan harapan masyarakat Halsel.

“Bagaimana membangun kekuatan partai politik untuk membangun daerah ini, agar harapan dan cita-cita seluruh rakyat Halmahera Selatan untuk mewujudkan kemajuan daerah bisa terwujud dengan baik,” ujarnya.

Muslim juga menyoroti posisi PKB Halsel yang saat ini memiliki lima kursi di DPRD Halsel.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal sekaligus tanggung jawab bagi seluruh pengurus untuk menjaga eksistensi PKB di parlemen. Karena itu, konsolidasi internal dinilai menjadi bagian penting dalam menghadapi agenda politik mendatang.

“Dengan modal lima kursi di DPRD Halmahera Selatan, saya kira posisi ini harus kita pertahankan. Kita harus terus belajar, memperkuat soliditas, dan bersama-sama menghadapi hajatan politik ke depan,” katanya.

Muslim berharap, seluruh jajaran DPC hingga PAC dapat membangun kerja kolektif, memperkuat komunikasi, dan menjaga kekompakan organisasi.

Ia juga mengajak seluruh partai politik di Halsel untuk terus menjaga komunikasi dan membangun hubungan sebagai mitra strategis dalam mendorong pembangunan daerah.

“Semua partai tentu memiliki misi dan cita-cita. Karena itu, kami berharap kita semua bisa menjadi mitra strategis dalam membangun Halmahera Selatan,” pungkasnya. (Hardin CN)

Harita Nickel dan Buku Kompas Rilis Buku Dokumentasi Biota Laut Pulau Obi

HALSEL, CN – Perusahaan tambang nikel di Provinsi Maluku Utara (Malut), biasanya identik dengan aktivitas pertambangan dan pengolahan mineral. Namun, Harita Nickel bersama Penerbit Buku Kompas melakukan terobosan berbeda dengan meluncurkan buku berjudul Keindahan Laut Pesisir Barat Pulau Obi – Seri I Ikan Karang: Mosaik Kehidupan Laut yang Memikat.
Peluncuran buku ini berlangsung di Jakarta pada Selasa, 8 September 2026. Lantas, apa kaitannya aktivitas tambang dengan buku tentang ikan karang dan ekosistem pesisir ini?
Buku ini mendokumentasikan keanekaragaman ikan karang hasil pemantauan tim Marine Environment Harita Nickel di pesisir barat Pulau Obi. Ekosistem laut yang didokumentasikan tersebut berada di sekitar wilayah operasi perusahaan dan menjadi ruang hidup bagi masyarakat pesisir. Bagi masyarakat setempat, kondisi ekosistem dan ketersediaan ikan berkaitan langsung dengan penghidupan mereka sehari-hari.
Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Hasan Ali Bassam Kasuba, dalam sambutannya menilai bahwa kekayaan ekosistem laut Pulau Obi memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya para nelayan.
“Sebagai wilayah bahari, Kabupaten Halsel dianugerahi kekayaan ekosistem laut yang menjadi penopang utama masyarakat, khususnya bagi para nelayan Pulau Obi. Perairan di Pulau Obi, terutama di bagian barat, menyimpan kekayaan dan keanekaragaman hayati. Terdapat gugusan terumbu karang alami yang menjadi rumah bagi ratusan spesies ikan dan biota laut lainnya,” ujar Bassam, Kamis (10/9).
Menurut Bassam, pengelolaan ekosistem laut secara berkelanjutan merupakan bagian penting dari masa depan daerah.
“Mengelola dan memelihara ekosistem laut di Pulau Obi secara berkelanjutan merupakan keharusan strategis untuk masa depan. Menjadikan laut tetap produktif merupakan tanggung jawab bersama karena laut menjadi sumber penghidupan,” jelasnya menambahkan.
Pandangan tersebut dirasakan langsung oleh para nelayan setempat. Ketua Kelompok Nelayan Soligi, Ibrahim, mengatakan bahwa kondisi laut dan keberadaan ikan berkaitan langsung dengan pendapatan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas melaut.
“Kalau lautnya bagus, ikan juga ada. Kami bisa melaut dan membawa hasil untuk keluarga. Jadi bagi kami, laut memang harus dijaga karena dari situlah kami mencari makan,” tutur Ibrahim.
Menurut Ibrahim, dokumentasi mengenai ikan karang ini juga dapat membantu masyarakat mengenali kekayaan laut di sekitar mereka.
“Kalau sekarang ada buku yang menunjukkan ikan-ikan yang ada di sekitar Obi, menurut saya bagus. Jadi kita bisa lebih mengenal apa yang ada di laut kita sendiri,” katanya.
Pandangan lain datang dari Saidi Jouronga, warga Kawasi yang tinggal dan beraktivitas di sekitar area operasional perusahaan. Menurutnya, aktivitas melaut di Desa Kawasi bersifat musiman, sementara sebagian besar warga mengandalkan perkebunan dan kegiatan niaga sebagai sumber penghidupan. Karena itu, kondisi laut tetap menjadi perhatian utama ketika musim melaut tiba.
Menurut Saidi, kondisi laut di sekitar desa turut dijaga melalui sejumlah upaya pengelolaan lingkungan oleh perusahaan. Upaya tersebut termasuk pengendalian air limpasan tambang melalui kolam sedimen dan pembangunan tanggul penahan ombak.
“Bagi kami nelayan Kawasi, laut yang terjaga itu penting karena pada musim tertentu kami melaut dan mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” ujar Saidi.
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kekayaan laut di pesisir barat Pulau Obi tidak berhenti pada keanekaragaman spesies yang tercatat dalam buku. Ekosistem yang sama juga menjadi bagian penting dari ruang hidup masyarakat dan sumber penghidupan nelayan.
Lebih lanjut dalam sambutan di buku tersebut, Bassam menilai dokumentasi kekayaan biota laut dapat menjadi rujukan penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat sekaligus mendukung upaya konservasi dan keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
“Buku yang mendokumentasikan kekayaan biota laut kita ini hadir sebagai rujukan penting guna memperkuat pemahaman masyarakat, mendukung upaya konservasi, serta memastikan keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat pesisir. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus terus kita perkuat demi menjaga kelestarian laut sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan,” kata Bassam.
Pada akhirnya, buku ini mencatat lebih dari sekadar jenis-jenis ikan karang di pesisir barat Pulau Obi. Dokumentasi ini juga memperlihatkan keterkaitan erat antara ekosistem laut dengan kehidupan masyarakat yang berada di sekitarnya. Di wilayah yang sama, aktivitas ekonomi dan pembangunan berjalan berdampingan dengan kebutuhan untuk menjaga laut tetap produktif bagi masyarakat pesisir. (Hardin CN)