Kepengurusan Baru PWI Halsel Segera Terbentuk

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Maluku Utara (Malut), resmi menunjuk tiga jurnalis untuk membentuk kepengurusan baru PWI Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Penunjukan tersebut ditandai dengan penandatanganan serta serah terima surat tugas bernomor 006/PWI-MALUT/VII/2025, yang berlangsung di Hotel Daffam Express, Jakarta Pusat, Jumat (31/8/2025).

Ketua PWI Malut, Asri Fabanyo, menegaskan bahwa dasar lahirnya surat tugas tersebut adalah kesinambungan organisasi. Ia menyebut masa jabatan pengurus sebelumnya telah berakhir pada 2024 dan kondisi kepengurusan PWI Halsel saat ini bahkan dianggap vakum.

“Masa jabatan pengurus PWI Halmahera Selatan sudah selesai sejak tahun lalu, dan secara faktual kepengurusannya pun vakum. Karena itu, kami menunjuk tiga nama untuk segera membentuk kepengurusan baru. Roda organisasi tidak boleh berhenti, apalagi PWI adalah rumah besar pers,” ujar Asri Fabanyo.

Tiga nama yang ditunjuk adalah Samsudin Chalil, Sadam Hadi dan Fahrun Basri. Menurut Asri, penunjukan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan amanat besar untuk menghidupkan kembali denyut organisasi pers di Halsel.

“Asas keluarnya surat tugas ini adalah keberlanjutan. Kami ingin agar PWI Halsel kembali hidup, berjalan dengan baik dan mampu menegaskan dirinya sebagai organisasi inklusif serta bermanfaat bagi insan pers di daerah,” jelasnya.

Asri berharap ketiganya dapat bekerja cepat, solid dan penuh tanggung jawab.

“Kami berharap Samsudin, Sadam, dan Fahrun bisa menggerakkan energi baru untuk PWI Halsel. Ini amanat yang tidak ringan, tapi harus dijalankan demi keberlangsungan organisasi,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris PWI Malut, Samsir Hamajen, menambahkan bahwa penunjukan ini juga merupakan tindak lanjut hasil konsolidasi nasional PWI pasca Kongres Persatuan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat (29–30 Agustus 2025).

Mandat tersebut berlaku selama dua bulan sejak ditetapkan. Diharapkan dalam waktu dekat kepengurusan definitif PWI Halsel dapat segera terbentuk dan dilantik.

“Penunjukan ini adalah tindak lanjut dari Kongres PWI di Bandung. Surat ini berlaku dua bulan sejak dikeluarkan pada 31 Oktober. Harapannya, dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah ada kepengurusan baru untuk dilakukan pelantikan definitif. Kami ingin PWI Halsel tampil lebih elegan, berdaya dan mampu memberi kontribusi nyata bagi pembangunan pers,” tandasnya. (Hardin CN)

Warga Desa Baru Kehilangan Kepercayaan, BPD Rekomendasikan Pemberhentian Kades Munir H. Halek

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baru, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara), secara resmi merekomendasikan pemberhentian Kepala Desa (Kades) Baru, Munir H. Halek, usai rapat bersama masyarakat yang digelar pada 19 Agustus 2025.

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Kades, perangkat Desa, tokoh masyarakat, serta mendapat pengawalan dari aparat Polsek Obi dan Koramil.

Rekomendasi pemberhentian ini muncul atas desakan warga yang mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana potensi desa sebesar Rp 279 juta yang diterima dari PT. Poleko. Dalam rapat, Pemerintah Desa (Pemdes) menyampaikan bahwa dana tersebut telah dibagikan kepada perangkat desa, dengan variasi Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta, termasuk kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Sejumlah tokoh masyarakat juga mengungkapkan kejanggalan lain, antara lain:

Dana Desa (DD) 2023 yang dijanjikan untuk pembangunan masjid sebesar Rp 100 juta dan gereja Rp 50 juta tidak tersalurkan. Bahkan, panitia masjid menyebut Kades sebelumnya berjanji mengalokasikan Rp 250 juta untuk pembangunan masjid, namun hingga kini tak kunjung terealisasi.

Pembangunan gapura batas desa tahun 2023 yang dalam laporan pemerintah desa disebut menelan anggaran Rp 148 juta, ternyata merupakan hibah dari PT. Intim Mining Sentosa, sebagaimana tertulis dalam prasasti peresmian.

Melihat berbagai temuan itu, masyarakat Desa Baru secara bulat menyatakan telah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Kepala Desa. Atas dasar itu, Ketua BPD Desa Baru, Erwin Jaelan, bersama tiga anggota BPD lainnya langsung membuat Berita Acara Pemberhentian Kepala Desa dengan tiga poin utama:

1. Masyarakat menuntut pemberhentian Kepala Desa dari jabatannya.

2. Masyarakat menyatakan sudah tidak percaya lagi terhadap kepemimpinan Kepala Desa Baru.

3. Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara masyarakat dan BPD Desa Baru.

Tokoh masyarakat Desa Baru, Abdon Gogerino, membenarkan langkah yang diambil BPD. Ia menilai keputusan tersebut sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat.

“Selama ini banyak janji pembangunan yang tidak terealisasi. Warga sudah kehilangan kepercayaan. Maka, keputusan BPD ini kami dukung penuh,” tegas Abdon.

BPD Desa Baru menegaskan keputusan tersebut akan segera disampaikan secara resmi kepada pihak berwenang, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halsel, untuk diproses sesuai aturan yang berlaku. (Hardin CN)

Kades Dolik Gerak Cepat Bantu Anak Gizi Buruk, Harumkan Nama Desa di Tengah Warga

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Pemerintah Desa (Pemdes) Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), kembali menunjukkan kepedulian nyata terhadap warganya. Seorang anak bernama Ramdani Mustafa, yang menderita gizi buruk dengan kondisi memprihatinkan akhirnya mendapat perhatian khusus dari Kepala Desa (Kades) Dolik, Iswadi Ishak.

Rabu (20/8/2025), Iswadi bersama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Puskesmas (Kapus) Gane Barat Utara mendatangi langsung rumah keluarga anak tersebut. Tubuh kecil Ramdani Mustafa yang sudah berusia 2 tahun tampak tidak seperti anak seusianya. Berat badan yang jauh dari normal membuat Iswadi tergerak membantu biaya transportasi agar segera dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha.

“Hari ini saya mendapat laporan dari pihak Puskesmas bahwa ada keluarga di Desa yang anaknya mengalami gizi buruk. Saya langsung mendatangi rumah mereka dan memberikan bantuan biaya transportasi agar bisa segera ditangani di RSUD Labuha,” tutur Iswadi kepada cerminnusantara.co.id, Kamis (21/8).

Menurutnya, meski pasien sempat mendapat penanganan di Puskesmas, keterbatasan biaya membuat orang tua Ramdani Mustafa yakni pasangan Mustafa dan Diana Jamal tidak mampu membawa anak mereka ke Rumah Sakit (RS) rujukan. Melihat kondisi itu, Iswadi pun turun tangan menggunakan anggaran Dana Desa (DD) untuk membantu warganya.

“Ini adalah program Desa yang memang kami siapkan untuk keadaan darurat seperti ini. Semoga dengan berobat di RSUD Labuha, anak kita ini bisa cepat sembuh. Insya Allah, amin,” ucapnya penuh harap.

Tak lupa, orang nomor satu di Desa Dolik itu juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Puskesmas dan BPD yang ikut mendampingi dalam penanganan awal.

“Terima kasih banyak kepada ibu Kapus, ibu Anti, dan Pak Upi dari BPD atas kerjasamanya. Semoga apa yang kita lakukan ini membawa manfaat dan keberkahan bagi warga,” tambah Iswadi.

Langkah cepat Kades Dolik itu menuai apresiasi masyarakat, karena dinilai mengharumkan nama Desa yang menjadi bukti nyata kepedulian Pemdes terhadap warganya yang membutuhkan. (Hardin CN)

Figur Muda Bertarung di KNPI Halsel, ‘Saruma – Satu Rumah’ Jadi Slogan Pemersatu

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Di tengah kebutuhan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), akan figur muda yang visioner, lahirlah satu nama yang membangkitkan harapan yakni Muklas Adam, S.Pi.
Tokoh muda asal Makian Kayoa (Makayoa) ini mencalonkan diri sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halsel, periode 2025–2030. Ia datang dengan semangat persatuan yang terangkum dalam satu slogan: “Saruma – Satu Rumah”.

Muklas bukan sekadar nama di kertas pencalonan. Ia adalah penggerak sosial dan kepemudaan, pembangun jembatan antara perbedaan, serta penyala api kolaborasi.

“Saya hadir bukan untuk mendominasi, tetapi menjadi penghubung antara semua unsur perubahan. Bersama pemuda, kita bangun masa depan bangsa,” ujarnya tegas, Sabtu (16/8).

Baginya, kekuatan pemuda terletak pada persatuan gagasan dan aksi nyata. KNPI, dalam pandangannya, harus menjadi rumah besar bagi semua, pusat kreativitas, forum diskusi, dan ladang pengabdian yang berbuah manfaat bagi masyarakat.

Dukungan untuk Muklas mengalir deras, terutama dari generasi muda Halsel yang melihatnya sebagai wajah baru pembawa semangat segar. Kehadirannya diyakini mampu menghapus sekat perbedaan dan menyatukan potensi demi kemajuan Halsel.

Dengan identitas sebagai Penghubung Aspirasi, Pemuda, dan Perubahan, Muklas Adam melangkah mantap. Niatnya murni, tanpa kepentingan pribadi. Hanya keikhlasan untuk bertarung demi masa depan pemuda Halsel yang lebih terbuka, produktif, dan siap menjawab tantangan zaman. (Hardin CN)

TNI Bangun Makian Barat Lewat  TMMD ke-125 di Halsel

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN — Upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-125 Kodim 1509/Labuha resmi digelar di Lapangan Desa Maketeken, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Rabu (23/7/2025).

Mengangkat tema “Dengan Semangat TMMD, Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Ketahanan Nasional di Wilayah”, kegiatan ini menandai dimulainya program terpadu antara TNI dan masyarakat dalam membangun daerah tertinggal.

Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup), didampingi Kasrem 152/Baabullah Kolonel Inf Budi Kurniawan dan Kasiter Kolonel Arm M. Yusuf. Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda Halsel, Wakil Bupati, serta Kapolres Halsel.

Dalam upacara pembukaan, dilakukan penandatanganan Naskah Serah Terima program dari Pemda Halsel kepada Satgas TMMD oleh Bupati dan Dansatgas, disaksikan langsung oleh para pimpinan daerah.

Dansatgas TMMD ke-125 yang juga Dandim 1509/Labuha, Letkol Inf Syamsul, menegaskan bahwa TMMD bukan hanya pembangunan fisik, melainkan juga bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, percepatan infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

“Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen TNI dalam percepatan pembangunan di daerah terpencil dan mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat,” tegasnya.

Letkol Syamsul juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung terlaksananya TMMD dan mengajak semua elemen masyarakat untuk terus bersinergi.

Sementara itu, Bupati Bassam mengimbau Pemerintah Desa dan Kecamatan Makian Barat untuk mendukung penuh kegiatan ini dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Ia yakin, dengan semangat gotong royong bersama TNI, TMMD dapat berjalan lancar dan berdampak langsung bagi warga.

“TMMD diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah tertinggal. Ini adalah bukti nyata kolaborasi antara TNI dan pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Bassam.

Program TMMD ke-125 di Makian Barat meliputi pembangunan fisik seperti drainase, talud penahan tebing, jalan setapak, jembatan, rumah tidak layak huni, serta jaringan pipanisasi. Selain itu, terdapat pula kegiatan non-fisik berupa penyuluhan bahaya narkoba, pertanian, wawasan kebangsaan, percepatan penurunan stunting, program KB, kesehatan, dan teknologi tepat guna. (Hardin CN)

Wartawan Boikot Kunjungan Gubernur Malut di Halsel, Diduga Pers Diperlakukan Seperti Musuh

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN — Dunia jurnalistik di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menggelegar. Puluhan wartawan dari berbagai media secara kompak memboikot seluruh pemberitaan terkait kunjungan Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos, yang berlangsung Senin, 30 Juni 2025. Aksi ini bukan tanpa alasan, pers merasa dilecehkan dan dihalangi secara kasar saat menjalankan tugasnya.

Dalam video yang kini beredar luas, tampak jelas aparat yang diduga oknum TNI bersama Ajudan Gubernur Malut mengusir dan melarang wartawan mendekat, bahkan mengambil gambar. Perlakuan tersebut dianggap sebagai bentuk intimidasi yang mencederai kemerdekaan pers. Seperti halnya pers diperlakukan seperti musuh.

Sekretaris PWI Halsel, Nandar Jabid, menyuarakan kemarahan.

“Ini bukan sekadar penghalangan, ini penghinaan terhadap profesi kami. Kami hadir resmi untuk meliput, tapi justru diperlakukan seolah-olah kami ancaman. Ini jelas pelecehan dan tidak bisa ditoleransi!,” tegas Nandar, penuh amarah.

Ia menegaskan, boikot ini adalah bentuk perlawanan tegas terhadap segala bentuk represi terhadap pers.

“Jika aparat dan Ajudan Gubernur tak mampu memahami peran pers dalam demokrasi, maka kami tak perlu memberi ruang pemberitaan untuk mereka,” ujarnya.

Akibat insiden itu, seluruh jurnalis langsung menarik diri dari lokasi kunjungan dan menyatakan tak akan memuat satu pun berita terkait agenda Gubernur Sherly. Boikot ini bukan sekadar aksi diam, melainkan peringatan keras. Pers bukan alat kekuasaan, melainkan tiang demokrasi.

Para jurnalis menilai, tindakan pengusiran tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kemerdekaan dan independensi pers dari segala bentuk intervensi.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemerintah Provinsi (Pemrov) Malut maupun institusi TNI belum mengeluarkan klarifikasi resmi atas insiden yang mencoreng wajah demokrasi itu. (Hardin CN)