Cermin Nusantara

PWI Malut Kutuk Oknum Wartawan Diduga Peras Guru SDN di Halsel

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Dunia pers di Provinsi Maluku Utara (Malut), kembali tercoreng akibat ulah seorang oknum wartawan bernama Haris, yang diduga kuat melakukan pemerasan terhadap seorang guru SDN di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Tindakan ini memicu kecaman keras dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malut.

Ketua PWI Malut, Asri Fabanyo, menegaskan bahwa dugaan pemerasan tersebut bukan saja merendahkan martabat profesi jurnalis, tetapi juga mencabik kehormatan pers di mata publik.

“Saya mengutuk keras aksi itu. Jika benar, tindakan ini jelas merusak citra dan marwah profesi jurnalis secara keseluruhan,” tegas Asri, Sabtu (27/9/2025).

Menurut Asri, wartawan seharusnya menjadi pengemban informasi dan pendidik publik. Profesi ini diikat oleh Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas.

“Oknum yang menjual profesinya untuk kepentingan pribadi dengan cara memeras, sama saja menginjak-injak etika dan meruntuhkan standar moral jurnalisme. Itu bukan lagi kerja pers, melainkan kriminal,” tegasnya lagi.

Lebih jauh, tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran etik, tetapi juga melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Negara memang menjamin kemerdekaan pers, namun kebebasan itu tidak bisa dipakai untuk menindas atau memeras pihak lain. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan ini bisa dijerat sebagai tindak kriminal sesuai KUHP.

Asri menegaskan, aparat penegak hukum tidak boleh membiarkan kasus ini berlalu begitu saja. Pemerasan berkedok jurnalistik adalah kejahatan ganda, merusak nama baik orang lain sekaligus mempermalukan profesi wartawan.

“Kami sangat menyesalkan tindakan tidak bertanggung jawab ini. Proses hukum harus ditegakkan agar ada efek jera. Kalau tidak ditindak tegas, dunia pers akan semakin rusak oleh ulah oknum yang memalukan ini,” tegas Asri yang juga Pemimpin Redaksi HalmaheraRaya.id.

Karena itu, PWI Malut kini mendorong kepolisian segera mengusut tuntas dugaan pemerasan tersebut. Hanya dengan langkah hukum yang tegas, kepercayaan publik terhadap pers bisa dipulihkan, dan oknum yang mengkhianati profesinya dapat mendapat hukuman setimpal. (Hardin CN)

Praktik Kotor, Oknum Wartawan Diduga Peras Guru SDN 246 Halsel

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Dunia pers di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), tercoreng akibat ulah seorang oknum wartawan media online bernama Haris. Ia diduga kuat melakukan praktik kotor berupa pemberitaan sepihak terhadap seorang guru, lalu meminta uang agar berita tersebut bisa dihapus.

Kasus ini mencuat setelah Haris menulis berita berjudul “Skandal di SDN 246 Gilalang: Guru Jarang Masuk Kelas, Kuasai Rumah Dinas, Kepala Sekolah Terlantar”. Artikel tersebut dianggap tidak berimbang, tidak menguji kebenaran informasi, serta menutup hak jawab pihak yang diberitakan, yakni guru Ati Din.

Ironisnya, alih-alih memberi ruang klarifikasi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, Haris justru diduga meminta Rp1,5 juta kepada pihak guru agar persoalan pemberitaan itu dianggap selesai.

“Kalau hak jawab tetap diabaikan, kami akan laporkan ke Dewan Pers dan pihak kepolisian. Selain melanggar etika, ada dugaan kuat praktik pemerasan,” tegas keluarga korban, Sabtu (27/9/2025).

Padahal, hak jawab adalah kewajiban mutlak pers. Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik jelas menegaskan bahwa media harus melayani hak jawab. Mengabaikannya berarti pelanggaran etik, apalagi jika disertai dugaan pemerasan. Tindakan ini bukan hanya mencederai martabat profesi jurnalis, tetapi juga bisa menyeret pelaku ke ranah hukum pidana.

Praktik menjual berita atau meminta imbalan uang atas nama pemberitaan adalah bentuk penyalahgunaan profesi. Ulah segelintir oknum seperti Haris memperburuk citra wartawan di mata publik dan meruntuhkan kepercayaan terhadap pers di Halsel.

Meski membantah, alasan Haris dinilai tidak logis. Ia berkilah hanya mengirim nomor rekening perusahaan setelah diminta pihak guru untuk menghapus berita. Namun faktanya, hingga kini hak jawab tidak pernah dipenuhi. Bantahan tersebut justru semakin memperkuat dugaan adanya transaksi terselubung dalam kasus ini.

Sehingga itu, masyarakat, terutama kalangan pendidik, mengecam keras praktik kotor tersebut. Mereka menilai jurnalis seharusnya menyampaikan informasi yang benar, bukan menjadikan berita sebagai alat tawar-menawar.

Kini, Dewan Pers dan aparat penegak hukum menjadi sorotan publik. Jika dugaan pemerasan ini terbukti, Haris harus diseret ke meja hukum. Sebab, tanpa penindakan tegas, dunia pers di Halsel terancam makin kehilangan wibawa akibat ulah oknum yang menjadikan profesi mulia ini sebagai kedok pemerasan. (Hardin CN)

Bupati Halsel Dituding “Injak” Hukum, DPRD Didesak Makzulkan Bassam Kasuba

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL – CN – Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) bersama Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Kamis (25/9/2025) pukul 10.30 WIT. Massa aksi menuntut DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan merekomendasikan pemakzulan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tuntutan itu muncul lantaran Bupati Bassam Kasuba nekat melantik empat Kepala Desa (Kades) meski Surat Keputusan (SK)-nya telah dibatalkan oleh PTUN Ambon. Dalam orasinya, Ketua GPM Halsel, Harmain Rusli menegaskan bahwa tindakan Bupati tersebut sebagai pelanggaran hukum serius yang tidak bisa ditoleransi.

“Bupati telah menabrak putusan PTUN yang bersifat final dan mengikat. Lebih parah lagi, ia melanggar berbagai aturan perundang-undangan,” tegas Harmain.

Adapun aturan yang dimaksud antara lain:

UU No. 6 Tahun 2014 jo. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Desa,

Permendagri No. 82 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 66 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa,

Perda No. 7 Tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa,

Perbup No. 10 Tahun 2022 tentang teknis pemilihan kepala desa di Halsel.

Harmain menegaskan, putusan pengadilan TUN wajib dijalankan. Pasal 115 UU No. 5 Tahun 1986 yang diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 jelas menyebut setiap putusan inkracht wajib dilaksanakan pejabat TUN.

“Bupati tidak boleh menerbitkan SK baru dengan substansi yang sama, apalagi melantik kembali orang yang sama. Itu pelecehan hukum,” ujar Harmain.

Ia menilai, langkah Bupati menggunakan diskresi untuk melantik empat Kades sebagai blunder fatal yang mencederai supremasi hukum. Lebih jauh, hal itu juga dianggap sebagai pelanggaran sumpah jabatan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga layak diusulkan untuk diberhentikan.

Selain menekan Bupati, massa aksi juga menuding Komisi I DPRD Halsel “masuk angin” di bawah pimpinan Nawir (PKS), karena menghambat rapat lintas komisi. BARAH dan GPM mendesak DPRD secara kelembagaan segera mengeluarkan rekomendasi pemakzulan terhadap Bupati Bassam Kasuba.

“Jika DPRD mengabaikan tuntutan ini, kami akan terus mengawal kasus ini hingga ke tingkat tertinggi di Kemendagri,” tutup Harmain dalam orasinya. (Hardin CN)

Pasien Cilik Diduga Ditolak RSUD Chasan Bosoerie Ternate, Akhirnya dapat Pertolongan di RS Prima

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Peristiwa memilukan dialami seorang ayah di Kota Ternate, ketika membawa putrinya yang sedang sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sang anak yang mengalami muntaber dan sakit perut diduga sempat ditolak oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Bosoerie Ternate dengan alasan ruang perawatan penuh.

Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya, M Bahtiar Hi Habib menceritakan kesedihan sekaligus kekecewaannya. Ia berharap anaknya segera pulih meski harus menelan pahitnya penolakan dari Rumah Sakit Daerah terbesar di Provinsi Maluku Utara (Malut) tersebut.

“Anakku semoga cepat sembuh nak, tadi pagi ditolak oleh RSUD Chasan Bosoerie karena alasan penuh,” tulis ayah pasien cilik itu dengan nada sedih, Rabu (24/9/2024).

Namun, di tengah keputusasaan, ia merasa bersyukur karena akhirnya mendapatkan pertolongan di Rumah Sakit (RS) Prima. Meski semua kelas perawatan penuh, pihak RS Prima tetap memberikan pertolongan pertama di ruang IGD.

“Alhamdulillah, walau masih di ruang UGD, paling tidak sudah ada pertolongan, tidak seperti pelayanan buruk yang ditunjukkan oleh RSUD Chasan Bosoerie,” lanjutnya.

Dalam foto yang dibagikan, terlihat sang anak terbaring lemah di atas ranjang Rumah Sakit dengan selang infus terpasang di tangannya. Wajahnya pucat dan tampak masih menahan sakit.

Kejadian ini menjadi sorotan publik karena menyangkut pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara, terlebih dalam kondisi darurat. Banyak warganet yang turut mendoakan agar sang anak segera diberikan kesembuhan serta mengapresiasi sikap RS Prima yang tetap memberikan penanganan darurat. (Hardin CN)

Rumah Warga Orimakurunga Halsel Terbakar, Kerugian Capai Ratusan Juta Rupiah

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Sebuah rumah milik Yasim Hi Ismail, warga Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), ludes terbakar pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 03.00 WIT.

Diduga kebakaran dipicu ledakan kompor saat penghuni rumah tertidur pulas. Api cepat menjalar dan menghanguskan dapur serta seluruh peralatan rumah tangga. Beruntung, kobaran api berhasil dipadamkan warga sekitar sehingga tidak merembet ke rumah tetangga.

Menurut keterangan warga setempat, Nurdewi, api baru bisa dipadamkan setelah tiga jam menggunakan peralatan seadanya.

Kebakaran Rumah Warga Orimakurunga Halsel
Rumah milik Yasim Hi Ismail di Desa Orimakurunga, Halsel, terbakar hebat

“Untung saja ada tetangga yang melihat kobaran api lalu membangunkan warga lainnya. Bersama-sama kami berhasil memadamkan api sebelum meluas,” ujarnya.

Saat kejadian, pemilik rumah Yasim Hi Ismail tidak berada di tempat karena sedang mendampingi cucunya yang dirawat di RSUD Ternate. Ia mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah dan berharap Pemerintah Daerah Halsel dapat membantu meringankan beban untuk membangun kembali rumahnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halsel, Aswin Adam, menyatakan pemerintah daerah melalui BPBD siap memberikan bantuan untuk pembangunan kembali rumah korban. Hal ini juga menjadi perhatian Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muksin. (Hardin CN)

World Cleanup Day 2025, Harita Nickel dan Warga Kawasi Bersatu Bersihkan Lingkungan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Dalam rangka memperingati World Cleanup Day 2025, puluhan karyawan Harita Nickel berkolaborasi dengan masyarakat Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan, melaksanakan aksi bersih sampah dan peduli lingkungan pada Sabtu (20/9/2025). Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar.

Aksi dimulai dengan para karyawan dari berbagai unit bisnis Harita Nickel, bersama mitra dari TNI-Polri serta masyarakat, menyusuri jalan utama yang menghubungkan area perusahaan dengan permukiman Desa Kawasi. Mereka bersama-sama memunguti sampah, khususnya plastik, untuk dikumpulkan ke dalam kantong sampah.

Kepala Urusan Umum Pemerintah Desa Kawasi, Ledrik Langkodi, menilai kolaborasi perusahaan dan masyarakat dalam menjaga kebersihan sangat penting untuk dilakukan secara rutin.

“Dengan mengagendakan kegiatan seperti ini secara berkelanjutan, kesadaran masyarakat akan tumbuh, dan partisipasi dalam menjaga lingkungan pun semakin meluas,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Nurja (50), warga Desa Kawasi. Ia menilai aksi bersih sampah yang dilakukan bersama karyawan perusahaan merupakan langkah nyata dalam mendorong kesadaran masyarakat.

“Kami juga berterima kasih karena perusahaan sudah memberikan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan untuk ibu dan anak-anak. Kesehatan itu anugerah yang paling berharga karena perlu dijaga,” ungkapnya.

Secara terpisah, Dindin Makinudin, Community Affairs General Manager Harita Nickel, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari rangkaian World Cleanup Day dengan tema “Menuju Indonesia Bersih 2029” yang digelar sejak 10 September 2025.

Rangkaian kegiatan meliputi lomba kebersihan lingkungan di permukiman lama dan baru Desa Kawasi, pembagian sembako, penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan ibu-anak, serta ditutup dengan aksi bersih sampah.

“Melalui momentum World Cleanup Day ini, kami mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersihan lingkungan, tidak hanya hari ini saja, tetapi juga secara berkelanjutan,” jelasnya. (Hardin CN)