Cermin Nusantara

GMNI dan SEMMI Kepung Depag Halsel, Desak Pencopotan Kepala KUA Botang Lomang

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), bersama Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (DPW SEMMI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Departemen Agama (Depag) Halsel, Selasa (3/3/2026).

Aksi tersebut dipicu dugaan surat kesepakatan pisah cerai yang dibuat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Botang Lomang, Ongky Nyong, bersama istrinya, Salinda D. Komdan.

Dalam dokumen yang dipersoalkan, Ongky Nyong tercantum dan bertanda tangan sebagai pihak pertama, sedangkan Salinda D. Komdan sebagai pihak kedua. Surat kesepakatan tersebut diketahui tertanggal 24 November 2025 dan turut ditandatangani sejumlah saksi.

Massa aksi menilai Ongky Nyong telah mencederai prinsip-prinsip ajaran Islam. Pasalnya, sebagai Kepala KUA, ia dianggap memahami hukum agama. Namun, berdasarkan dugaan yang disampaikan mahasiswa, surat kesepakatan pisah cerai tersebut tidak ditindaklanjuti ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam hukum positif di Indonesia.

Adapun saksi yang tercantum dalam surat kesepakatan tersebut di antaranya ADV. Safri Nyong, SH; ADV. Ikmal, SH; ADV. Fadli Tolongara, SH; Aman ISK Alam; Nurbairi D. Komdan; dan Masiti Renngur.

Koordinator aksi, Sumitro, yang juga demisioner GMNI Halsel, dalam orasinya menegaskan bahwa tindakan tersebut mencederai integritas lembaga keagamaan.

“Terkait pokok permasalahan ini, kami menilai tindakan Kepala KUA Botang Lomang telah mencederai prinsip-prinsip agama Islam itu sendiri,” tegas Sumitro.

GMNI dan SEMMI mendesak Kepala Kantor Depag Halsel, H. Saiful Djafar Arfa, M.Pd.I, agar segera memberhentikan Ongky Nyong dari tugasnya sebagai Kepala KUA Botang Lomang.

“Kami meminta Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Selatan segera memberhentikan Ongky Nyong dari tugasnya, baik dalam menikahkan maupun memberikan khotbah pernikahan, karena yang bersangkutan dinilai telah melanggar hukum Islam,” ujar Sumitro.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Kantor Depag Halsel, H. Saiful Djafar Arfa, menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan kedua organisasi mahasiswa tersebut.

“Kami akan menindaklanjuti aspirasi ini. Setelah dari tingkat kabupaten, selanjutnya akan kami koordinasikan ke Kanwil Provinsi,” tegas Saiful Djafar saat melakukan hearing bersama GMNI dan SEMMI di ruang kerjanya.

Meski demikian, Sumitro menegaskan pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas dan memastikan adanya langkah tegas dari pihak berwenang. (Hardin CN)

Nasabah Pertanyakan Transparansi Bank Maluku Malut Labuha, Transfer Antarbank Tanpa Nomor Referensi

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Transparansi layanan perbankan di Bank Maluku Malut Cabang Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), dipertanyakan. Pasalnya, dua nasabah mengaku tidak memperoleh nomor referensi atau nomor resi usai melakukan transfer antarbank pada malam sebelumnya.

Salah satu nasabah kemudian mendatangi kantor cabang Bank Maluku Malut yang berlokasi di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, untuk meminta nomor referensi resmi sebagai bukti transaksi. Namun, menurut pengakuannya, pihak bank menyampaikan bahwa meskipun telah dilakukan pencetakan rekening koran, nomor referensi transaksi tetap tidak tersedia.

Nasabah tersebut menyebut, pihak bank mengakui tidak adanya nomor resi tersebut dengan alasan Bank Maluku Malut merupakan bank daerah.

“Pihak bank bilang memang tidak ada nomor resi, walaupun sudah dicetak rekening koran, karena ini bank daerah,” ujar salah seorang nasabah yang enggan disebutkan namanya, Selasa (3/3/2026).

Alasan tersebut dinilai janggal. Dalam sistem perbankan nasional, setiap transaksi antarbank pada umumnya memiliki kode identitas unik atau nomor referensi yang digunakan untuk melacak transaksi, memastikan ketepatan pengiriman dana, serta menjadi dasar penyelesaian apabila terjadi kendala.

Sementara itu, satu nasabah lainnya juga mengaku mengalami hal serupa dan tidak mendapatkan nomor referensi yang dibutuhkan untuk kepentingan administrasi.

Dalam praktik transfer antarbank, baik melalui BI-FAST maupun mekanisme lainnya, lazimnya terdapat nomor referensi pengirim dan penerima yang tercatat dalam sistem perbankan. Tidak dicantumkannya nomor tersebut dalam bukti transaksi maupun rekening koran memunculkan pertanyaan mengenai standar pelayanan serta transparansi informasi kepada nasabah.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi tertulis dari manajemen Bank Maluku Malut Cabang Labuha terkait alasan tidak dicantumkannya nomor referensi dalam dokumen transaksi nasabah. (Hardin CN)

Jembatan Sungai Akelamo Resmi Beroperasi, Akses Kawasi–Soligi Kini Lebih Mudah

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Selama puluhan tahun, menyeberangi Sungai Akelamo menjadi tantangan bagi warga Desa Kawasi dan Desa Soligi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut). Terutama saat arus deras atau cuaca buruk, mobilitas warga kerap terhambat. Kini, isolasi darat tersebut resmi teratasi dengan beroperasinya Jembatan Sungai Akelamo sejak awal 2025.

Sebagai sungai terbesar dan terpanjang di Pulau Obi sekaligus satu-satunya jalur keluar (outlet) air dari Danau Karo, Sungai Akelamo memiliki peran vital. Namun, akses distribusi hasil perkebunan antara Desa Kawasi dan Desa Soligi sebelumnya hanya mengandalkan jembatan ponton (dermaga apung sederhana) yang dioperasikan secara manual dengan daya angkut terbatas.

Hadirnya jembatan permanen sepanjang 105 meter dan lebar 20 meter ini dibangun berkat dukungan Harita Nickel. Infrastruktur tersebut tidak hanya memangkas waktu tempuh, tetapi juga diharapkan menjadi urat nadi baru perekonomian warga di pesisir barat dan selatan Pulau Obi.

Kepala Desa (Kades) Soligi, Madaisi La Siriali, mengungkapkan bahwa sebelum adanya jembatan, mobilitas warga khususnya petani dan pedagang cukup sulit.

“Dulu warga harus menyesuaikan arus dan cuaca saat menyeberang. Sekarang akses lebih aman, cepat, dan efisien. Ini juga sangat memudahkan warga menjangkau layanan kesehatan dan pendidikan,” tuturnya, Sabtu (28/2/2026).

Hal senada disampaikan Kades Kawasi, Arifin Saroa. Ia menilai jembatan ini memperkuat kolaborasi ekonomi antardesa.

“Mari kitorang atur baik-baik supaya bisa berjualan bersama. Waina dari Soligi dan Kawasi sekarang bisa bekerja sama karena akses darat sudah terbuka,” ujarnya.

Perubahan infrastruktur yang signifikan ini juga mendapat apresiasi dari Perkumpulan Telapak. Aesor sosial Perkumpulan Telapak, Mohammad Dju fryhard, menyebut manfaat jembatan sangat dirasakan masyarakat.

Ia menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Obi pada 2023, ketika warga masih harus menggunakan jembatan ponton. Saat kembali pada 2025, ia melihat langsung dampak positif jembatan baru terhadap akses antardesa serta distribusi hasil pertanian dan perikanan.

“Bagi kami, ini merupakan nilai tambah yang diberikan perusahaan, terutama dalam aspek infrastruktur yang setiap tahun semakin meningkat,” ungkapnya.

Jembatan Akelamo merupakan fasilitas kedua yang dibangun Harita Nickel. Sebelumnya, pada 2024, perusahaan tersebut juga telah meresmikan jembatan di kawasan Desa Soligi senilai Rp 1,25 miliar.

Head of External Relations Harita Nickel, Latif Supriadi, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah lingkar tambang.

“Tanpa kolaborasi yang baik dengan masyarakat, pembangunan ini tidak akan terwujud. Kami berkomitmen untuk terus berperan aktif meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar area operasional,” pungkasnya. (Hardin CN)

Pelantikan Pengurus PWI Halsel Siap Digelar, Usung Tema “Pers Mengawal Visi Agromaritim”

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Persiapan pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Halmahera Selatan, (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), terus dimatangkan.

Agenda yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 6 Februari 2026 itu dipastikan berjalan khidmat dan penuh makna, terlebih digelar dalam suasana Ramadan 1447 Hijriah.

Ketua Panitia Pelantikan, Dahbudin Basri, menegaskan seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan secara maksimal, mulai dari tahap penganggaran hingga kesiapan teknis di lapangan.

“Segala macam persiapan sudah kami lakukan sematang mungkin. Dari tahap penganggaran, koordinasi, hingga kesiapan teknis lainnya, semuanya berjalan sesuai rencana,” ujar Dahbudin, Jumat (27/2/2026).

Ia menjelaskan, panitia bersama Ketua PWI Halmahera Selatan, Samsudin Chalil, telah melakukan audiensi dengan Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, terkait kesiapan pelantikan dan Rapat Kerja (Raker).

Dalam pertemuan tersebut, panitia tidak hanya membahas teknis pelaksanaan, tetapi juga secara resmi meminta waktu dan kesediaan Bupati untuk hadir langsung pada hari pelantikan. Dahbudin menyebut respons kepala daerah sangat positif dan mendukung penuh agenda tersebut.

Pelantikan nantinya juga akan dihadiri jajaran Pengurus PWI Malut. Karena itu, seluruh rangkaian kegiatan dipastikan disiapkan secara maksimal agar pelaksanaan berjalan tertib dan berkesan.

“Kehadiran pengurus provinsi tentu menjadi kehormatan bagi kami. Maka dari itu, hari pelaksanaan harus benar-benar kami siapkan dengan baik agar semua berjalan lancar,” ujarnya.

Dalam rangkaiannya, panitia merencanakan tausiah sebagai bagian dari penguatan nilai spiritual di bulan suci Ramadan. Tausiah tersebut diharapkan menjadi pengingat bahwa kerja jurnalistik tidak hanya berpijak pada fakta dan data, tetapi juga pada etika serta tanggung jawab moral.

Panitia berencana menghadirkan mantan Bupati Halmahera Selatan dua periode, Muhammad Kasuba, sebagai pengisi tausiah. Namun, rencana tersebut masih dalam tahap koordinasi lebih lanjut.

“Kami merencanakan menghadirkan Dr. Muhammad Kasuba untuk mengisi tausiah, tetapi hal ini masih kami komunikasikan. Harapan kami, tausiah nanti dapat memberi penguatan nilai dan kebijaksanaan bagi insan pers,” tutur Dahbudin.

Setelah tausiah, kegiatan akan dilanjutkan dengan buka puasa bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halsel di Aula Kantor Bupati. Momentum Ramadan ini diharapkan menjadi ruang silaturahmi yang hangat antara insan pers, Pemerintah Daerah (Pemda), dan para pemangku kepentingan.

Pelantikan kali ini mengusung tema “Pers Mengawal Visi Agromaritim.” Tema tersebut diharapkan menjadi pijakan lahirnya karya jurnalistik yang tidak hanya informatif, tetapi juga visioner, terutama dalam mendukung arah pembangunan daerah berbasis potensi pertanian dan kelautan.

“Ramadan adalah bulan yang mengajarkan ketulusan dan kebersamaan. Kami berharap pelantikan ini bukan hanya menjadi awal kepengurusan baru, tetapi juga menjadi penguatan komitmen pers dalam mengawal pembangunan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi masyarakat Halmahera Selatan,” ungkap Dahbudin.

Ia juga menegaskan bahwa pelantikan PWI Halmahera Selatan layak mendapat dukungan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, pers memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan publik, menyampaikan informasi yang akurat, sekaligus mengedukasi masyarakat.

“Pers adalah mitra strategis pemerintah daerah. Karena itu, kami berharap dukungan dari seluruh OPD agar pelantikan dan raker ini benar-benar melahirkan gagasan yang konstruktif bagi kemajuan Halmahera Selatan,” tutup Dahbudin. (Hardin CN)

Panen Jagung di Orimakurunga, Kades Rusdi Sidik Tegaskan Komitmen Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Pemerintah Desa (Pemdes) Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menggelar panen jagung pada Rabu (25/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong swasembada pangan di tingkat desa.

Panen tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Desa (Kades) Orimakurunga, Rusdi Sidik, bersama aparat desa dan masyarakat setempat. Hasil panen jagung yang tumbuh subur di lahan pertanian desa menjadi bukti keseriusan Pemdes dalam mengembangkan sektor pertanian sebagai penopang ekonomi warga.

Di sela-sela kegiatan panen, Rusdi Sidik menyampaikan bahwa program swasembada jagung merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berkomitmen menjadikan Desa Orimakurunga sebagai desa penyangga pangan di Kecamatan Kayoa Selatan. Jagung dipilih karena memiliki nilai ekonomis dan mudah dibudidayakan oleh masyarakat,” ujar Rusdi.

Ia menambahkan, keberhasilan panen ini tidak lepas dari kerja sama dan partisipasi aktif para petani serta dukungan semua pihak. Pemdes, kata dia, akan terus mendorong perluasan lahan tanam serta memberikan pendampingan agar hasil produksi semakin meningkat.

“Harapan kami, program ini tidak hanya mencukupi kebutuhan pangan lokal, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan petani. Ke depan, kami akan terus mengembangkan komoditas unggulan yang sesuai dengan potensi wilayah desa,” tambahnya.

Dengan panen yang berlangsung akhir Februari ini, Pemdes Orimakurunga optimistis sektor pertanian akan menjadi salah satu pilar utama pembangunan desa yang berkelanjutan di tahun 2026. (Hardin CN)

Ketua BARAH Puji Transparansi Kades Dolik, Penyerahan Laporan Anggaran Desa Dinilai Jadi Contoh di Halsel

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Ketua Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH), Ady Hi. Adam, memberikan apresiasi kepada Kepala Desa (Kades) Dolik, Iswadi Ishak, atas langkah transparan dalam menyerahkan laporan realisasi anggaran desa setiap tahun kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat.

Menurut Ady, penyerahan laporan realisasi anggaran secara rutin kepada BPD merupakan langkah yang masih jarang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut). Ia menilai, apa yang dilakukan Pemerintah Desa (Pemdes) Dolik patut menjadi contoh bagi desa-desa lain.

“Kami dari BARAH memberikan apresiasi kepada Kepala Desa Dolik karena secara terbuka menyerahkan laporan realisasi anggaran tiap tahun kepada BPD. Ini adalah bentuk transparansi yang nyata dan masih jarang kita temui di Halsel,” ujar Ady, Rabu (25/2/2026).

Ia berharap keterbukaan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah desa lainnya agar lebih terbuka kepada publik, khususnya kepada masyarakat setempat, terkait realisasi penggunaan anggaran desa setiap tahun.

Ady menegaskan bahwa Dana Desa (DD) merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi masyarakat dan dititipkan kepada Kades untuk dikelola melalui program-program yang telah dimusyawarahkan bersama. Karena itu, realisasi penggunaannya wajib diketahui masyarakat melalui BPD sebagai representasi warga di tingkat desa.

“Dana desa adalah dana publik. Pengelolaannya harus transparan dan realisasinya harus diketahui masyarakat setiap tahun. Ini sudah jelas diamanatkan dalam Undang-Undang Desa dan berbagai peraturan yang mengatur tentang keuangan negara,” tegasnya.

Ia juga menyinggung bahwa masih ada BPD di sejumlah desa yang harus datang ke Kabupaten untuk meminta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) realisasi anggaran, namun seringkali tidak mendapatkannya dengan berbagai alasan.

“Kami berharap ke depan tidak ada lagi BPD yang harus ke Kabupaten hanya untuk meminta LPJ yang seharusnya disampaikan secara terbuka di desa. Desa Dolik telah memberi contoh yang baik. Semoga ini diikuti oleh desa-desa lain di Halsel,” tutup Ady.

Lebih lanjut, Ady menilai sejauh ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halsel belum menunjukkan ketegasan dalam memberikan instruksi kepada seluruh Kades terkait kewajiban transparansi realisasi anggaran setiap tahun.

Menurutnya, transparansi sangat penting agar masyarakat mengetahui apakah penggunaan anggaran telah sesuai dengan hasil Musyawarah Desa (Musdes), serta dapat menjadi bahan evaluasi apabila di kemudian hari ditemukan persoalan berdasarkan hasil audit Inspektorat.

Ia berharap langkah yang dilakukan Desa Dolik dapat dijadikan contoh oleh 248 desa lainnya di Halsel. Apalagi, kata dia, hampir seluruh Kades bersama DPMD Halsel diketahui telah mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar untuk kegiatan penunjang mental dan disiplin seperti retreat.

“Kalau kegiatan penunjang bisa dilaksanakan dengan anggaran miliaran rupiah, maka transparansi laporan realisasi anggaran juga harus menjadi prioritas utama. Ini demi kepercayaan masyarakat dan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik,” pungkas Ady. (Hardin CN)