Cemarkan Nama Siswa Terbaik, Muhamadiyah Bakal Polisikan Kadikbud Malut

TERNATE,CN – Diduga Dalang dari penyebaran berita Bohong Ijazah Palsu yang di alamatkan ke Salah satu Calon Bupati Halmahera Selatan (Halsel). Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayan Provinsi, Imam Mahkdy Bakal Di laporkan ke Polda Maluku Utara.

Imam Makhdy Hasan dilaporkan oleh Tim Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan wilayah Muhammadiyah Maluku utara (Malut) lantaran diduga otak penyebaran berita bohong yang seolah-olah menuduh salah satu alumni terbaik SMA Muhammadiyah Ternate Usman Sidik menggunakan Ijazah Palsu.

“Sesuai rencana, senin 14 september kami akan melaporkan Imam Mahkdy (Kadis Pendidikan) ke Polda Maluku Utara,”Ujar Tim Hukum Pimpinan wilayah Muhammadiyah Maluku Utara, Rahim Yanis SH. MH, Jum’at (11/09).

Menurutnya, Dampak dari persoalan ini, kami secara institusi lembaga Muhammadiyah merasa di rugikan secara moril, Maka Kami Secara Kelembagaan akan melaporkan Kadis pendidikan provinsi ke Polda Malut

“apa yang dilakukan oleh Imam Mahkdy tentunya sangat merugikan kami dari Muhammadiyah. Olehnya itu, kami dari alumni Muhammadiyah, menanggapi secara serius, dan akan melaporkan kadis Pendidkan dan kebudayaan provinsi Maluku utara ke polda malut. Tegas Rahim (Red/CN)

Tindak Lanjuti Laporan Warga, Kejari Halsel Panggil Kades Tawa

HALSEL, CN – Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan (Halsel) akhirnya memanggil Kepala Desa Tawa Kecamatan Kasiruta, Bahtiar Hakim atas dugaan pengelapan Dana Desa.

Diketahui, Kepala Desa Tawa Bahtiar Hakim dipanggil penyidik intel Kejari Halsel untuk mempertanggung jawabkan Laporan warga atas dugaan penggelapan Dana Desa selama 3 Tahun menjabat.

Maka, sesuai surat permintaan keterangan yang diterima Kepala Desa Tawa Bahtiar Hakim dengan Nomor: B-1/Q.2.13.2/Dek.3/09.2020. yang ditandatangani Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan.

Sementra dalam lampiran surat tersebut, Kejari Halsel lewat Kasi Intelijen Ridwan dan Kasubdit Intelijen Kejari Halsel Reza Ferdian mengundang Bahtiar Hakim untuk dimintai keterangan pada Senin (14/20/2020) pekan depan.

Dalam surat tersebut, Bahtiar Hakim bakal diperiksa terkait pengelolaan Dana Desa selama Tiga Tahun yakni dari Tahun 2o17, 2018 dan 2019, sedangkan waktu pemeriksaan di mulai dari Jam 13:00 WIT- sampai dengan selesai.

Sementara dalam surat Klarifikasi tersebut, Bahtiar Hakim juga diminta untuk membawa dokumen alias berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) selama tiga tahun anggaran sejak 2017-2018 dan 2019.

Selain tiga tahun Dana Desa yang di duga di selewengkan Bhtiar Hakim, pihak Penyidik juga bakal memeriksa terkait pengelolaan anggaran Covid-19, berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Sedangkan untuk melengkapi berkas pemeriksaan, Penyidik Intelijen Kejari juga meminta agar Bahtiar Hakim membawa Dokumen berupa Daftar penerima BLT dan Realisasi anggaran BLT 2020. (Red/CN)

Masa Orientasi Pengenalan Kampus STP Labuha, Dandim Berikan Materi Radikalisme

HALSEL, CN – Sekolah Tinggi Pertanian (STP) Labuha tepat di Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) walaupun dengan suasana hujan gerimis, namun tak menyulutkan semangat untuk datang Ke acara masa Orientasi Pengenalan Kampus di STP Labuha.

Sesampainya di kampus, disambut langsung oleh Ketua STP Labuha Yudhi Eka Prasetia, S.Si, M.Si yang telah tiba lebih dulu, Kapolres Halsel AKBP Muhammad Irvan. S.IK yang juga akan memberikan Materi Pemberantasan Korupsi.

“Saat ini kita dihadapkan dengan tantangan dan Penurunan semangat Nasionalisme para pemuda pemudi. Dilihatnya banyak yang tidak tidak menghargai dan menghormati Lambang-lambang negara seperti Pancasila.
Kita juga berkewajiban untuk membela Negara kita baik ancaman dari luar maupun dari dalam Sesuai amanat UUD 1945. Karena sistem petahanan semesta mewajibkan seluruh warganya untuk bela Negara serta isu Radikalisme yang berkembang dengan cepat semua lapisan masyarakat, jadi kita tidak bisa memberikan Cap Radikal kepada orang-orang yang memakai Cadar, Janggut dan celana cingkrang, karena menyangkut Ideologi, Intoleransi dan Radikalisme sudah menyentuh semua lapisan, ujar Letkol Inf Untung Prayitno.S.IP.,M.Han, Kamis (9/10/2020).

Diakhir acara Dandim 1509/Labuha berpesan untuk turut serta membangun dan memajukan Indonesia dimulai dari lingkungan masing-masing dan dilanjutkan Photo bersama para pengurus STP Labuha. (Red/CN)

Sejumlah Kasus Besar Diknas, Menyeret Istri Kedua Bupati Halsel

HALSEL, CN – Miris, Nasib Guru Honorer di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Di bawah Kepemimpinan Istri Kedua Bupati Nurlela Muhammad sebagai Kepala dinas pendidikan Halsel, Sangat memprihatinkan

Memanfaatkan Tampuk kekuasaan Suaminya, Kadis Pendidikan Halsel, Nurlela Muhammad melakukan kebijakan selalu tabrak aturan dan tampa pedulikan Nasip Sekolah dan Guru Honorer

Mengapa tidak, Setelah Tak Kunjung Bayar Tunjangan PTT Guru Halsel Cerdas dan PTT Guru Mading selama 4 Bulan, Tersiar Kabar bahwa Dinas Pendidikan Halse, dibawah Kepemimpinan Nurlela Muhammad juga Melakukan pemangkasan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS).

Sementara dugaan pemotongan dana BOS dibenarkan oleh beberapa kepala sekolah yang namanya enggan dipublis. Menurut mereka, pemotongan kerap dilakukan setelah proses pencairan, dengan dalih untuk kepentingan ini dan itu. Mau tidak mau mereka harus menyetor.

Para Kepala Sekolah itu kerap menyesalkan Langkah Kepala dinas Pendidikan yang sering melakukan pemotongan dana BOS, Kekesalan Para Kepala Sekolah itu bukan tampa alasan, Pasalnya Banyak kebutuhan siswa yang harus di penuhi, belum lagi Gaji Guru honorer

Bahkan pengakuan salah satu kepala sekolah yang yang enggan namanya di publis, Membongkar kebijakan dinas pendidikan Halsle, Bahwa pemotongan Dana BOS oleh Dinas pendidikan kabupaten Halamhera Selatan tersebut, masing-masing sekolah untuk tingkat SMP sebesar Rp. 25.200.000 sedangkan untuk Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp. 22.500.000,

Tidak sampai di situ, Bahkan saat pengurusan berkas dan pengambilan rekomendasi pencairan, ada pegawai dinas pendidikan yang namanya Ina dan Hera Memberitahukan kepada para kepala sekolah bahwa ini perintah dari ibu Kadis Nurlela Muhammad maka masing-masing sekolah harus memberikan uang pertisipasi sebesar Rp. 1.000.000,”Ungkapnya

Melihat kejanggalan ini, pihaknya telah mengadukan ke manajemen bos kemendikbud, maka dari itu ia mengajak kepada para kepala sekolah untuk melaporan hal yang sama ke Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemdikbud ( 021-57903020, 021-57950225, 021-57903017).

Selan itu, Keluhan juga di sampaikan oleh Salah satu Guru PPT GHC yang takut namanya di publis ” dengan Nada Kesal ia menyampaikan bahwa Program Pemda Halsel hanya Bualan Semata, Mengapa tidak, 4 bulan Tunjangan GHC dan Mading tak kunjung di bayar

ia juga menuturkan bahwa Guru GHC dan Mading tidak lagi mendapatkan Gaji yang bersumber dari Dana (BOS). Alasanya Karena para Guru Honorer di Halsel sudah lolos GHC dan Mading,

Dengan wajah memelas, ia kemudia menyesalkan kebijakan Dinas pendidikan Halsel, Pasalnya Jika Tenaga Para Honorer tidak lagi di bayar menggunakan dana BOS, Mengapa Tunjangan GHC dan Mading selama 4 Bulan Tak Kunjung di bayar.

Tepisah, Kadis Pendidikan Nurlela Muhammad Saat diKonfirmasi Wartawan melalui Pesan Washap Kamis (10/09/20) Mengelak dan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui

Sementara itu, Saat wartawan menghubungi Sekretaris Dinas pendidikan Halsel, Umar Iskandar Alam yang diduga menjadi aktor dalam pengaturan semua transaksi keuangan di dinas pendidikan Halsel, lewat pesan Wasthap Namun Tak di Bala. (Red/CN)

Usman-Bassam Ajak Berpolitik Santun di Pilkada Serentak

TERNATE, CN – Politik di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dikenal sebagai politik yang sangat keras dan panas saat momentum pemelihan. Baik itu pemilihan Legislatif maupun Pemelihan Kepala Daerah (Pilkada) dan saat ini, Halsel di hadakapkan dengan proses Pilkada yang akan berlangsung 9 Desember 2020 mendatang dan bahkan saat ini juga sudah mulai ditabuh.

Untuk itu, Bakal Calon Bupati Halsel, H. Usman Sidik berharap Pilkada Halsel berjalan dengan beradab. Dirinya meminta, para Paslon bersaing secara sehat dan jujur serta bersama-sama menyuguhkan materi kampanye yang sehat dari pada saling menyerang.

“Halmahera Selatan dikenal dengan politik yang sangat keras dan panas. Saya mengimbau marilah kita berkompetsi dengan sehat, untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat dan tidak saling menghujat demi Halmahera Selatan kedepan yang lebih baik,” kata Balon Bupati Halsel, Usman Sidik kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan Tes Urine di BNN Provinsi Maluku Utara (Malut), Rabu (9/9/2020).

Dalam Demokrasi. Kata Usman, setiap warga negara berhak memilih pemimpin sesuai dengan keinginan sendiri. Sehingga, marilah berkompetisi secara baik dengan menjual program-program untuk membangun Halsel yang lebih baik.

“’Kampanye hitam harus dihentikan, harus fair. Agar dapat mungkin jangan dilakukan, khususnya di media sosial yang semakin panas,” ajak wartawan senior itu.

Untuk itu, Usman Sidik bersama Bassam Kasuba akan menggempur habis-habisan di setiap Desa yang ada di Halsel karena setiap pertarungan tidak ada lawan yang ringan dalam setiap pertarungan politik.

“Tim sudah dari awal dan sudah siap dan matang persiapannya yang sangat luar biasa. Kita akan gempur habis di Halsel, kita punya strategi khusus dalam pertarungan dengan optimis meraih kemenangan,” tegasnya. Seraya berharap politik di Halsel selalu dibudayakan sikap santun dan saling menghormati. Kata mantan wartawan senior ini, ditujukan agar perbedaan pilihan politik di dalam masyarakat tidak membangun permusuhan.

“Penyebaran hoaks akan membuat kompetisi tidak kondusif, sehingga mengakibatkan panasnya suhu politik. Ini agar Pilkada Halsel menjadi metode pemilihan dengan kompetisi yang sehat,” tukasnya. (Red/CN)

Ancam Boikot Pilkada di 10 Desa, APMG Sebut Pernyataan Koordinator FPKG Keliru dan Tidak Berdasar

HALSEL, CN – Pernyataan Koordinator FPKG dalam memainkan isu untuk mendorong pemekaran Kepulauan Guraici, menuai kecaman keras dari sejumlah Pemuda dan Ketua-Ketua Umum Pelajar Mahasiswa di Kepulauan Guraici. Mulai dari Pemuda dan Mahasiswa Buli, Siko, Gafi, Laigoma, Lelei, Talimau dan Gunange.

Bagaimana tidak, Oknum mahasiswa yang membawa atas nama FPKG (Forum Pemekaran Kepulauan Guraici) ini kembali berulah dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar dan berpotensi melawan hukum sebagaimana yang telah dimuat di media online kemarin.

Dalam media itu, dirinya menyatakan Bahwa Dia akan mengkonsolidasikan warga di 10 Desa untuk memboikot aktifitas Pemilukada di 10 Desa Kepulauan Gura’ici apabila pihak Legislatif dan Eksekutif tidak meng-anulir tuntutan FPKG terkait pemekaran Kecamatan Kepulauan Gura’ici.

Kecewa dan marah atas pernyataan Koordinator FPKG itu, sejumlah keterwakilan Pemuda dan Mahasiswa di Kepulauan Gura’ici yang tergabung dalam Aliansi Pemuda-Mahasiswa Gura’ici (APMG) ini, berkumpul dan membicarakan hal-hal terkait pemekaran Kecamatan Kepulauan Gura’ici, serta merespon apa yang menjadi pernyataan koordinator FPKG itu.

Bertempat di Hotel Bukit Pelangi, Ternate, Selasa (8/9/2020) malam, pihak APMG berhasil melahirkan kesepakatan yang terdiri dari beberapa point.

Petama, mengatakan mosi tidak percaya atas gerakan FPKG yang di tunggangi Saudara Aldy Always cs dan tetap merekomendasikan Gerakan Pemekaran Guraici dibawah APMG.

Point kedua, akibat koordinasi yang tidak utuh, APMG akan membangun konsolidasi secara besar-besaran di 10 pulau dari grass root secara bottom up, yang akan melibatkan semua unsur masyarkat.

Ketiga, APMG telah membentuk tim 10 yang diisi keterwakilan pemuda dan Mahasiswa di Desa-Desa Kepulauan Guraici untuk menyiapkan naskah atau asumsi akademis pemekaran.

Keempat, untuk merespon penyataan Rifaldy Always, APMG dengan lantang dan tegas mengatakan ahwa pihak Penyelenggara mulai dari Kabupaten sampai ke tingkat Desa tidak perlu takut dan merasa khawatir dengan kecaman dari Oknum mahasiswa yang mengatasnamakan FPKG ini. APMG siap mendukung aktifitas penyelenggara demi lancarnya proses demokrasi yang akan berlangsung di 10 Kepulauan Guraici.

Dalam kesempatan itu, perwakilan APMG di Desa Gafi yang juga selaku Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Gafi (IPMG), Sahrudin Ismail menyebut, koordinator FPKG tidak membedah secara baik apa yang disampaikan Koordinator APMG dalam isi berita.

“Saudara Aldy (koordinator FPKG) tidak dapat membedah secara baik dan objektif terkait isi berita yang di sampaikan koordinator APMG beberapa hari yang lalu,” jelas Sahrudin.

Padahal, kata Sahrudin, pada prinsipnya APMG tetap medukung dan mendorong Pemekaran di Kepulauan Guraici.

“Selain itu, saya juga sangat menyesalkan pernyataan dia (Aldy Ways) yang menyinggung tugas dan profesi koordinator APMG hingga pemboikotan proses pemilihan di 10 Desa. Hati-hati pernyataan ini bernada provokatif,” tegas Sahrudin.

“Oknum Aldy Ways telah gagal membedakan mana kritikan, sorotan dan himbauan dari koordinator APMG yang ditujukan ke kepala-kepala Desa dan forum yang ditungganginya,” ucap Sahrudin.

Hal senada juga disampaikan Koordinator APMG, Sarjan Hud yang menyebut pihaknya sudah memgantongi berbagai macam bukti jika koordinator FPKG tidak percaya dengan pernyataan mereka.

“Walaupun dia (Aldy Ways) tidak percaya dan puas dengan apa yang kami sampaikan, tapi kami telah mengantongi sejumlah bukti rekaman sesuai dengan investigasi kami dilapangan,” tegas Koordinator APMG.

Dalam kesempatan itu juga, Ketua Umum Pelajar Mahasiswa Lelei (IPML) yang mewakili APMG di Desa Lelei, Warasul Ansar S. Hut mengatakan, tanggapan balik koordinator FPKG atas sorotan APMG tidak sesuai dan terukur.

“Padahal, sebagai mahasiswa dia (aldy) mestinya memahami bagaimana memberi tanggapan balik yang sesuai dan terukur.
Karena, yang di soroti oleh APMG kemarin adalah bagian dari fungsi kontrol masyarakat dan pemuda. Apalagi pembicaraan koordinator APMG tidak dalam kapasitas dia sebagai penyelengara, kenapa Oknum Aldy Ways ini bawa bawa nama penyelenggara, dan mengecam pemboikotan aktifitas pemilu. Ironisnya lagi, dia membawa nama masyarkat Guraici bahwa akan Golput dalam pilkada kali ini. Apa lagi setingkat mengeluarkan pernyataan akan 10 Desa akan masuk ke wilayah ternate. Ini sangatlah miris!!! Kalaupun memainkan isu jangan asal bicara,” semprot Warasul.

“Rifaldi Always mestinya dewasa dalam perbedaan pendapat, berfikir sebelum mengeluarkan pernyataan, harusnya dia bisa memisahkan antara pejuangan memdorong pemekaran dengan fungsi kita sebagai mahasiswa, demikian juga dengan fungsi masyarakat dalam menghadapi proses pesta demokrasi,” Kata Wakil Ketua Pemuda Dusun II Desa Lelei, Budi Arsad, menambahkan apa yang disampaikan Ketua IPML.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Laigoma, Sadam Marsaoly mengatakan, memang perlu di evaluasi kembali akselerasi pergerakan FPKG ini. Sebab, kata dia, dari awal sebagian besar Mahasiswa, Pemuda, Pelajar dan unsur Masyarakat lainnya baru mendegar pergerakan FPKG ini.

“Pergerakan FPKG ini, tanpa melalui komunikasi dan konsolidasi yang utuh dengan pemuda-mahasiswa 10 Pulau. Tekesan mereka (FPKG) mengabaikan suara dan dukungan kuat dari kami semuanya,” ucapnya.

Keterwakilan APMG dari Pemuda-Mahasiswa Buli, Talimau, Lelei, Laigoma, Gafi, Siko dan Gunange, yang berkesempatan hadir dalam pertemuan itu, Selain tidak tahu menahu soal pemekaran, mereka juga merasa kecewa atas pergerakan FPKG yang mereka anggap sepihak. (Ridal CN)