Bela Bahrain Kasuba Jelang Pilkada Halsel 2020, Camat Mandioli Selatan yang Baru Dilantik Sebut Wartawan Lapar

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Ridwan Kamarulla bukan hanya membuat geger masyarakat di Kecamatan Mandioli Selatan, tapi Ridwan juga pernah membuat ulah melalui Media Sosial (Medsos).

Informasi yang dihimpun cerminnusantara.co.id pada Kamis (17/3/2022) ini, Camat Mandioli Selatan yang baru dilantik Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Hi. Usman Sidik itu pernah menyebut wartawan lapar tanpa alasan yang tidak diketahui.

Camat Mandioli Selatan yang selalu disebut warga suka bikin geger di masyarakat ini bilang wartawan lapar pada saat menjelang momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Halsel periode 2022-2024 lalu.

Pernyataan yang lontarkan Ridwan ini demi membela Incumbent, Bahrain Kasuba (BK) yang gagal mencalonkan diri sebagai Bupati Halsel Nomor urut 01 pada Pilkada Halsel waktu itu.

“Lanjutbk wartawan juga lapar__semua makhluk lapar jadi begitu sudah, asal jangan sama dengan Ular lapar yang  Garagaji juga langsung dilingkar,” sebut Akun Facebook Al-Qamar yang diduga Akun tersebut milik Ridwan waktu itu.

Atas kicau Akun Al-Qamar tersebut, kemudian Akun Facebook dengan nama Asbur Waidoba juga langsung memaparkan pertanyaan balik.

“Camat wartawan siapa yang lapar….. Ada minta beras ke kamu ya,” tutur Direktur Media Online Cermin Nusantara, Asbur Waidoba kepada Ridwan Kamarulla melalui kolom komentar Facebook.

Selain Asbur, Azlan Akbar yang diketahui wartawan Biro Halsel juga bertanya kepada Ridwan Kamarulla tentang wartawan siapa yang lapar seperti yang disebutkan.

“Al-Qamar Camat Mandioli Selatan Wartawan siapa yang lapar ??,” tanya Akun Azan Akbar.

Diketahui, saat ini secara tegas, masyarakat menolak Ridwan Kamarulla menjabat sebagai Camat Mandioli Selatan. Bahkan, masyarakat juga melakukan aksi memalang Kantor Camat dan mendesak Bupati Halsel, Usman Sidik untuk secepatnya mencopot Ridwan Kamarulla dari Camat Mandioli Selatan.

Hingga berita ini dikorankan, Camat Mandioli Selatan, Ridwan Kamarulla pemilik Akun Facebook Al-Qamar masih dalam upaya konfirmasi. (Red/CN)

Warga Sebut Bahrain Kasuba Jadi Dalang Masalah Perumahan Habibi

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Warga Habibi Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) mengaku bahwa Mantan Bupati Halsel, Bahrain Kasuba mendatangi Warga Habibi layaknya seperti pahlawan.

“Tadi malam kau datangi warga Habibi layaknya pahlawan. Urus saja malumu  pada hutang yang kau wariskan, derita warga korban gempa Gane yang hidup terkatung-gantung karena Dana Huntap  lenyap di makan rayap dimasa mu. Masalah perumahan Habibi kau sendiri sebagai aktor, dalang yang membuat malapetaka korban masyarakat. Padahal  Perumahan itu dibuat oleh Kementrian. Perumahan Rakyat dan nama-nama yang diduduki sudah ada di Kementerian sebelum diserahkan status Perumahan dari Kementrian ke Pemda. Petakanya kau ganti nama-nama itu, Dzalim dirimu karena syahwat politik yang berlebihan,” tulis Nasir, salah seorang warga Habibi di Akun Facebook Pribadinya atas nama Kaces, Sabtu (12/3/2022).

Nasir juga dengan tegas mempertanyakan kepada mantan Bupati Halsel yang hanya 1 Periode itu, kenapa BK saat masih menjabat sebagai Bupati, dirinya tidak berani memberikan Sertifikat Rumah kepada warga.

“Kenapa kau tak berani berikan sertifikat rumah kepada warga waktu statusmu masih sebagai Bupati? Apakah karena kau takut sertifikat yang kau berikan nanti tak absah karena nama-nama yang diduduki kau ganti? Dzalim dirinya dirimu waktu itu yang tak punya rasa,” kecam Nasir.

Nasir bilang, 5 Tahun lamanya masyarakat Habibi dalam kondisi terintimidasi di masa Bahrain Kasuba saat masih menjabat sebagi Bupati Halsel. Dimana, setiap saat masyarakat ditekan akan dikeluarkan dari rumah.

“Masyarakat di situ saya tahu banyak karena pernah hidup bersama bertahun-tahun waktu masih sama-sama di Habibi. Dan ketika rumah mereka di Habibi yang sudah di bongkar dan bermukim di belakang Marano, mereka tiap hari diteriakkan oleh pasukan ring satu mu atas perintah kau sendiri dengan kata keluar dari rumah sini jika kalian tidak mau ikut maunya Bahrain,” jelas Nasir.

Meski begitu, Nasir juga menceritakan bahwa pernah kejadian seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) menangis sambil menyusui anaknya karena diperintahkan untuk mengangkat kaki dari Rumahnya sendiri.

“Pernahkah kalian lihat ibu menangis saat menyusui anaknya dalam kondisi hati yang terintimidasi karena di suru keluar dari rumahnya. Saya pernah saksikan kejadian itu dan kejadian itu terjadi dimasa kekuasan mu wahai Bahrain. Sekarang kau mau buat sandiwara apalagi wahai mantan penguasa Dzalim?,” tuturnya.

Hingga berita ini publish, unggahan Akun Facebook Kaces telah mendapat puluhan tanggapan dari Netizen. (Red/CN)

3 Unit Komputer dan 2 Printer Dinas PTSP Halsel Hilang Dicuri OTK

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL , CN – 3 Unit Komputer dan 2 Printer di Kantor Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPTSP) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) diduga hilang dicuri Orang Tak Dikenal (OTK).

Pasalnya, Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal DPTSP Halsel, Nurdin Muhammad kepada cerminnusantara.co.id, Jumat (11/8/2022) menjelaskan bahwa Komputer dan Printer yang hilang dicuri di 2 ruangan.

“1 buah Komputer dan 1 Printer dicuri  ruangan Bidang Penanaman Modal dan 2 buang Komputer dan 1 Printer lagi dicuri di ruangan Bidang Pengawasan. Jadi semua ada 3 buah Komputer dan 2 Pinter yang hilang,” jelasnya.

Nurdin menegaskan, kejadian tersebut sudah dilaporkan ke Polres Halsel dengan Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STPL/66/III/2022/SPKT.

Sementara dari keterangan Cleaning Service, Nurdin mengatakan bahwa saat mereka melakukan pembersihan di Kantor, Komputer dan Printer yang hilang itu masih ada.

“Menurut informasi dari 2 Cleaning Service, saat mereka datang menyapu tadi pagi di Kantor, Komputer dan Printer masih ada didalam ruangan. Jadi kami menduga kejadian ini saat kami sedang Senam pagi di Kantor Bupati, ” tutupnya. (Red/CN)

Kasatker BPJN II Malut : Jangan Salahkan Tukang Demo, Jika Anggaran Jalan Lingkar Pulau Obi Nihil

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Anggaran Tahap II Jalan Lingkar Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Tahun 2022 Nihil. BPJN Malut Jangan Salahkan Tukang Demo. (9/3/2022)

Dengan adanya pernyataan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) II BPJN Malut Chandra Syah Parmance, bahwa sering di Demo berakibat di setopnya pembanguan nasional, jalan lingkar pulau obi, hal ini penyebab anggaran tahap II Tahun 2022 tidak dikucurkan, kata Kasatker. Di lansir dari salah satu media online.

Pernyataan Kasatker tersebut terlalu mengada-ngada dan ngaur alias tidak mendasar sesuai realita lapangan. Padahal masyarakat sering Demo itu, sebagaimana mendukung program pemerintah pusat dalam hal memuluskan langkah maju Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membangun infrastruktur di Pulau Obi, akan tetapi Pendemo yang disalahkan, ada apa ini?.

Perlu di ketahui bahwa jalan lingkar pulau Obi, sempat menjadi polimik sehingga menyita perhatian publik di Maluku Utara, yang terkait dengan hal pengurusan persyaratan Administrasi, di minta oleh KLHK ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam hal ini Gubernur Malut, salah satunya pengurusan IPPKH dan AMDAL.

Namun perkembangan dan progres administrasi itu, sudah sejauh mana penyelesaian yang dilakukan Pemerintah Provinsi untuk melakukan kepengurusan persyaratan yang di minta KLHK itu, agar memuluskan program pemerintah pusat? publik pun tidak mengetahuinya.

Munculnya pernyataan yang tidak mendasar yang di lontarkan Kasatker BPJN II Malut, lantas kenapa BPJN tidak pernah bertanya ke Pemprov Malut, sudah sejauh mana pengurusan persyaratan administrasi yang di minta oleh KLHK, justru malah masyarakat atau pendemo yang selalu bertanya sudah sejauh mana kelengkapan data persyaratan administrasi jalan.

Terkait pernyataan itu, Kasatker BPJN II Malut mendapat kecamana dari masyarakat Pulau Obi, salah satu pemuda Obi Budi kepada media ini dia mengatakan bahwa, kami masyarakat Obi ingin bertanya Kasatker BPJN Malut pendemo mana yang selalu Demo sehingga anggaran dari pusat untuk pembangunan jalan di pulau Obi gagal di kucurkan.

“Kami ingin bertanya ke Kasatker BPJN Malut, Pendemo mana yang buat sehingga anggaran pembangunan jalan Obi, untuk lanjutan tahu 2022 tidak di kucurkan” kata Budi

Budi juga bilang kami masyarakat pulau Obi Demo untuk mendukung program BPJN, atas surat yang dilayangkan oleh PT. Harita Group ke BPJN, karena jelas melewati IUP Harita. Jadi kami selaku Pemuda Obi sangat sesalkan Pernyataan itu.

“Yang jelas kami masyarakat Obi Demo itu adalah mendukung program pemerintah pusat” Ucap Budi

Sambung Budi seharusnya BPJN dan Pemprov harus berkordinasi karna status jalan propinsi bukan jalan kabupaten, ini malah BPJN balik mengeluh dan menuduh serta menyalahkan para Pendemo.

“Yang seharusnya kami masyarakat Obi, punya mau BPJN II Malut itu dan Pemprov harus saling koordinasi serta bersinergis agar program pemerintah pusat itu dapat di selesaikan, bukan malah menyalahkan Pendemo” Centusnya

Lanjut dia pesan kami Pemuda Obi, jika Pemprov dan Pihak BPJN tidak dapat membagun infrastruktur di pulau Obi, maka kami atas nama Pemuda dan Masrakat Obi, akan turun ke jalan dengan masa yang begitu banyak untuk boikot Investasi yang ada di pulau obi dan tragedi 2011 silam akan kembali terjadi, serta kami akan mengatakan sikap tidak ada pemilihan Eksekutif dan Legislatif tahun 2024 di Pulau Obi.

“Jikalau BPJN II Malut dan Pemprov, tidak dapat membangun infrastruktur jalan lingkar Pulau Obi, maka kami atasan nama Pemuda dan Masyarakat Pulau Obi akan turun jalan boikot investasi di pulau dan tragedi 2011 silam akan kembali terjadi, serta tidak ada pemilihan Umum tahun 2024 di Pulau Obi” tegas Budi

Bkan hanya Pemuda Obi, yang menanggapi soal pernyataan kepala BPJN Malut, tanggapan juga datang dari Ketua Aliansi Desa Lingkar Tambang, Selaku ketua ABDESI Obi Abd. Kahfi Nusin.

Kahfi bilang soal Demo masyarakat Obi tahun 2021 lalu itu, Tujuannya untuk mendorong percepatan pembangunan Jalan Lingkar Obi, agar supaya dapat dan di laksanakan dan cepat tuntas di tahun 2021.

“Persoalan Masyarakat Demo itu bukan menolak jalan lingkar Obi, tetapi Demo untuk mendukung percepatan pembangunan Jalan Obi” Ucapnya

Kahfi sangat sesalkan atas pernyataan Kepala BPJN Malut, karena cenderung menyalahkan pendemo (masyarakat Obi), sehingga anggaran tahun 2022 tidak di kucurkan oleh pemerintah pusat. Ingin kami tegaskan bahwa jalan lingkar Obi itu harga mati, dan harus di tuntaskan tidak bisa tidak. Karena suda menjadi prioritas program pemerintah pusat, jadi Kapala balai jangan buat gaduh yang tidak masuk akal.

“Kami juga sangat sesalkan pernyataan kepala BPJN Malut, karena terlalu menyudutkan kami masyarakat pulau Obi dan menuduh gara-gara Demo itu sehingga anggaran pembangunan jalan tidak di kucurkan di tahun 2022, jadi kepala balai jangan buat gaduh karena perbuatannnya tidak masuk di akal bagi kamu masyarakat Obi” terang dia

Dia menambahkan bahwa, Jika jalan lingkar Obi di perhambat, maka kami masyarakat Pulau Obi bersikap, secara tegas akan memobilisasi masa untuk melakukan aksi besar-besaran secara serentak dari daerah hingga pusat, mempercepat Pembangunan Jalan Lingkar Obi. Dan bila perlu kami boikot segala aktivitas pertambangan di pulau Obi, biar perintah pusat juga tau, jangan cuman ambil hasil kekayaan alam dari perut bumi pulau Obi saja, tetapi tidak mau membangun.

“Jika jalan lingkar pulau Obi di perhambat, kami akan buat gelombang masa, untuk boikot aktivitas tambang di pulau Obi biar pemerintah pusat juga tau” tegas dia

Kahfi juga menerangkan, Perlu pemerintah pusat, dan Daerah tahu bahwa pada saat pelaksanaan pembangunan jalan nasional di Pulau Obi, kami masyarakat Obi sangat mendukung 100% sampai kami pada sembilan Desa yang ada di Kecamatan Obi relah menyumbangkan dana anggaran untuk membayar ganti rugi tanaman ke pemilik perkebunan yang masuk dalam wilayah pembangunan jalan, jadi apa yang di katakan Kepala Balai BPJN Malut saya anggap tidak berdasar dan tidak masuk dalam pikiran kami masyarakat Pulau Obi, pernyataan itu hanya buat gaduh bagi kami.

“Perlu pemerintah pusat dan Daerah tahu bahwa masyarakat Obi sangat mendukung 100%, pembangunan jalan lingkar itu, sampai sembilan Desa di Kecamatan Obi relah memberikan sumbangsih Dana untuk membayar ganti rugi tanaman yang masuk pada saat pelebaran jalan tersebut, jadi di mana titik masalah yang kepala BPJN maksudkan masyarakat Demo menyebabkan anggaran pembangunan jalan lingkar pulau Obi tahun 2022 nihil, jadi kesalahannya di mana?” Tutup Kahfi. (Zul/CN)

Terpilih Jadi Ketua MKKS, Kepala SMPN 6 Halsel: Kami Juga Akan Bentuk di 30 Kecamatan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kabupaten Halmahera Selatan (SMPN 6 Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut), Ismail Muis terpilih menjadi Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Halsel periode 2022-2026.

Ismail Muis terpilih melalui Musyawarah Mufakat MKKS Halsel pada Selasa (15/2022) yang digelar di Aula SMPN 6 Halsel.

Kepada cerminnusantara.co.id, Sabtu (5/3), Ismail menuturkan, tantangan sebagai Kepsek kedepannya memang sangat berat. Dimana, pengurus lain akan bekerja lebih keras lagi. Maka, mau dan tidak mau, harus lebih meningkatkan kinerja. Kemudian lebih intens lagi untuk berbagai cara agar MKKS Halsel bisa meningkatkan kualitas Kepala Sekolah.

“Dengan terpilihnya saya sebagai Ketua MKKS Halsel ini ada tantangan buat saya dan tentu pengurus yang lainnya untuk terus meningkatkan tugas dan fungsi Kepala Sekolah melalui wadah MKKS Halsel ini,” tutur Ismail.

Rapat koordinasi mengumpulkan semua Kepsek membahas Kepengurusan tentang Ujian Sekolah di Aula SMPN 6 Halsel.

Setelah terpilih sebagai Ketua MKKS Halsel dirinya telah melakukan rapat koordinasi mengumpulkan semua Kepsek membahas Kepengurusan tentang Ujian Sekolah (US) untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor: 420/266/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Penilaian Akhir Sekolah Tahun Pelajaran 2021/2022.

“Makanya, kami dari MKKS Halsel mengambil langkah di bawa koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Halsel untuk menyusun soal Ujian Sekolah di Tahun Pelajaran 2021/2022 yang dilaksanakan di Aula SMPN 6 Halsel. Tujuannya, Dikbud memberikan kewenangan kepada MKKS untuk menyusun soal Ujian Sekolah karena Dikbud tidak lagi menyusun soal Ujian Sekolah seperti di Tahun sebelumnya,” terangnya.

Selain itu, mantan pengawas SMP di Kecamatan Pulau Makian itu bilang, untuk kedepannya, pihaknya juga akan membentuk MKKS tingkat Kecamatan. Sebab, tugas MKKS Kabupaten hanya mengkordinir semua MKKS di 30 Kecamatan.

“Kami juga akan bentuk di 30  Kecamatan dan saya atas nama Ketua MKKS Halsel periode 2022-2026 mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan pemilihan MKKS  ini, sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan lancar,” tutupnya. (Red/CN)

Kuker ke HARITA, Gubernur Malut: Saya Meminta Agar Lingkungan Tetap Diperhatikan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut), KH Abdul Gani Kasuba (AGK) mengunjungi wilayah operasional HARITA Nickel di Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Kamis (3/3/2022).

Kunjungan kerja ini dilakukan guna memastikan pengelolaan lingkungan yang dijalankan HARITA sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

AGK yang didampingi Kepala Dinas ESDM Malut, Hasyim Daeng Barang dan penyidik lingkungan DLH Malut, Yusra Hi Noho beserta rombongan tiba di Kawasi, Obi pada pukul 13.00 WIT. Sebelum memasuki area operasional, para rombongan melihat langsung kondisi laut Kawasi yang biru dan indah.

Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan (PTL) Halmahera Persada Lygend (HPL), Rico W. Albert kepada Gubernur Malut dan jajarannya memaparkan kondisi aktual operasional HARITA Nickel.

Dimana, Rico memastikan, keseluruhan operasional sesuai dan taat terhadap seluruh perizinan yang berlaku. Komitmen ini juga ditunjukkan dengan operasional yang baik, seperti tidak adanya fatality (kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian).

“Semua capaian ini tak lepas dari dukungan Pemerintah Daerah, baik Kabupaten maupun Provinsi yang terus mengawasi dan membimbing perusahaan. Koordinasi yang baik ini akan terus ditingkatkan. Kami berterimakasih akan hal itu, ujar Rico di hadapan Gubernur dan rombongan.

Rico juga menjelaskan, ke depan, HARITA akan menjadi salah satu perusahaan pengelola Nikel terbesar di Indonesia yang akan memberikan kontribusi optimal kepada Daerah dan Bangsa.

Tentu dengan tetap menjaga lingkungan. Ia juga memastikan, perusahaan telah melaksanakan program tanggung jawab sosial dengan baik dan akan terus berupaya menjadi lebih baik.

Sementara itu, Gubernur AGK di depan manajemen dan Karyawan HARITA mengatakan, ia berkenan mengecek langsung operasional HARITA dan memastikan lingkungan aman dan terjaga. Ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah Daerah terhadap investasi.

“Saya bangga terhadap HARITA yang telah berinvestasi besar di tanah kelahiran saya, Maluku Utara. Namun sebagai putera Daerah, saya meminta agar lingkungan tetap diperhatikan dengan mengikuti aturan yang ada. Operasional HARITA harus dapat memberi manfaat kepada Daerah dan masyarakat,” ujar AGK saat memberi arahan kepada Manajemen HARITA.

Setelah itu, Gubernur beserta rombongan berkeliling wilayah operasional dan didampingi langsung oleh Komisaris Utama HPL Stevi Thomas.

Kepada Gubernur, Stevi Thomas bilang bahwa komitmen HARITA Nickel terhadap lingkungan dan memastikan bahwa isu pencemaran lingkungan  HARITA tidaklah benar, seperti yang disaksikan sendiri Gubernur secara langsung.

Di sela-sela kunjungan, Yusra Hi Noho yang juga Kabid Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mengungkapkan, dari 109 izin usaha pertambangan di Malut, HARITA merupakan perusahaan yang paling baik dalam pengelolaan lingkungan. Tidak hanya itu, segala rekomendasi yang bersifat memperbaiki, selalu ditanggapi secara positif. Semoga hal ini terus ditingkatkan.

Usai berkeliling dan meninjau pabrik pemurnian nikel pertama di Indonesia yang menghasilkan bahan baku baterai kendaraan mobil listrik tersebut, rombongan kembali meninggalkan lokasi pada sore hari. (Red/CN)