2020 Malut Dapat Alokasi APBN Sebesar Rp 15,4 Triliun,Gubernur Manfaatkan Anggaran Untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

SOFIFI-CN, Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba Lc, Kamis (21/11), secara simbolis telah menyerahkan sebanyak 338 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020, kepada 42 Kementerian/Lembaga (K/L) dengan total pagu alokasi anggaran sebesar Rp 15,4 Triliun.

Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Gubernur kepada 15 (lima belas) Kuasa Pengguna Anggaran  K/L Satker yang memiliki pagu besar dan kinerja pelaksanaan terbaik di Malut yaitu; Unkhair Ternate, Kanwil Kemenag Malut, Dinkes Malut, BLK, Dinsos Malut, Bandar Udara Babullah, Polda Malut, Korem 152/Babullah, Kejati Malut, Dinas Pertanian Malut, Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah  II Malut, Kanwil Kemenkum HAM Malut, Kanwil BPN Malut, Madrasah Tsanawiyah Negeri 3  Tidore,
BPS Halbar, dan BNN Malut.

Gubernur dalam sambutan pada acara penyerahan DIPA itu mengatakan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 disusun dengan lebih realistis, kredibel, dan efisien agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengentaskan kemiskinan.

“Tahun 2020, tingkat kemiskinan diupayakan turun menjadi kisaran 8.5% sampai dengan  9,0%, tingkat ketimpangan turun menjadi 0,375 sampai dengan 0,380, serta tingkat pengangguran turun menuju 4,8% sampai 5%. Stabilitas ekonomi dan iklim investasi juga harus terus bersama-sama kita jaga dengan baik, agar dunia usaha dapat berperan dalam mendorong perekonomian. Oleh sebab itu,  sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah harus terus menerus dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang menarik investor untuk berinvestasi di Wilayah Maluku Utara ini,” ungkap Gubernur.

Gubernur juga mengatakan, dalam APBN tahun 2020 ini belanja negara ditetapkan sebesar Rp2.540,4 triliun, dan alokasi untuk Maluku Utara sebesar Rp15,4 triliun. Alokasi tersebut disalurkan melalui belanja Satuan Kerja  Kementerian/Lembaga (Satker K/L) sebesar Rp4,64 triliun, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp10,75 triliun. 

‘APBN tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat Maluku Utara,” katanya.

Gubernur juga menyampaikan, alokasi belanja pada K/L digunakan untuk mendanai program prioritas pembangunan Pemerintah seperti peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan perlindungan sosial kepada masyarakat antara lain, melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah), bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin, kartu sembako, subsidi, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Prakerja.  

“Alokasi anggaran Pendidikan sebesar 20 persen dan anggaran Kesehatan sebesar 5,2 persen dari APBN. Untuk anggaran pendidikan fokus pada KIP-Kuliah, beasiswa S2 dan S3, BOS, Riset, Sarpras PAUD dan rehabilitasi ruang kelas. Untuk anggaran Kesehatan agar difokuskan untuk percepatan pengurangan stunting, penguatan promotif preventif, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengupayakan: bantuan iuran jaminan kesehatan dan perbaikan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama,” jelanya.

Melalui forum resmi ini Gubernur berpesan kepada Kepala Daerah dan pimpinan Satker K/L, agar bersama menghilangkan kendala administratif, prosedural, birokrasi dan sebagainya, sehingga program-program Pemerintah dapat berjalan dengan segera dan rakyat dapat merasakan manfaat program-program tersebut tanpa menunggu lebih lama.

Gubernur juga mengutip penegasan Presiden Jokowi sebagai berikut:
1). Belanja Negara diharapkan dapat digunakan dengan efektif dan akuntabel untuk peningkatan serta pemerataan pembangunan di seluruh pelosok nusantara;
2). Perlu dilakukan perubahan cara kita bergerak dan perubahan mindset, pola lama harus ditinggalkan serta memulai secepatnya belanja terutama belanja modal;
3). Ketidakpastian ekonomi global, perlambatan pertumbuhan ekonomi global masih menghantui hampir semua negara, sehingga diharapkan fiskal (APBN) dapat memacu pertumbuhan ekonomi seawal mungkin. Oleh sebab itu, agar segera dilakukan lelang, pelaksanaan kegiatan sudah dimulai pada Januari dan jangan ditunda-tunda;
4). Kementerian/Lembaga dan juga Pemerintah Daerah perlu terus meningkatkan kualitas belanja, spending better bukan spending more;
5). Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah harus memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan, dengan didukung oleh birokrasi yang efisien, melayani, dan mampu bekerja secara tim.
6). Tugas pemerintah adalah menjamin bahwa program pemerintah telah diterima, bukan hanya menjamin telah dikirim;

Sementara itu Plt. Kepala Kantor Wilayah DJPb Maluku Utara Sudarmanto, dalam laporannya mengatakan untuk mendukung kualitas SDM dan beberapa kegiatan strategis, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk 87 K/L sebesar Rp909,6 triliun dan DTKDD sebesar Rp856,9 triliun untuk 34 Provinsi, 508 Kabupaten/Kota, 74.954 Desa, dan 8.221 Kelurahan.

“Sebagai pewujudan dari strategi APBN tahun anggaran 2020, khususnya di Malut tentu saja memerlukan dukungan dari seluruh  pemangku kepentingan, yang menjadi penanggungjawab program-program pembangunan yang telah direncanakan dalam tahun anggaran 2020, untuk pencapaian target pembangunan dalam memacu pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, serta pemerataan pembangunan,” ungkapnya

Dirinya juga mengatakan bahwa, untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional di tahun 2020, pemerintah akan mengarahkan pada 5 program prioritas kerja: Pembangunan SDM, Pembangunan infrastuktur, Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, Transformasi ekonomi, serta Penyederhanaan birokrasi.

“Program-program peningkatan SDM dan perlindungan sosial kepada masyarakat juga terus diperkuat dan dipertajam, antara lain melalui BOS,  KIP-Kuliah, JKN, kartu sembako, subsidi, PKH, dan kartu pra kerja. Pemerataan pembangunan ke Daerah juga ditingkatkan, antara lain melalui DAK, DID, dana insfrastruktur, dan Dana Desa,” jelasnya.

Pada tahun 2020 pemerintah mengalokasikan Belanja Negara di Maluku Utara sebesar Rp15,4 triliun, turun sebesar Rp138,24 miliar atau (0,9%) dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp15,5 triliun. Rincian Belanja Negara tersebut, yang akan disalurkan melalui 2 KPPN di wilayah Malut terdiri dari belanja Pemerintah pusat yang dikelola 338 Satker K/L sebesar Rp4,64 triliun, lebih rendah sekitar Rp95,6 miliyar (2%) dibandingkan tahun berjalan sebesar Rp4,73 triliun, DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp10,75  triliun, turun sekitar Rp42 miliar atau (0,39%) dibandingkan dengan tahun berjalan sebesar Rp10,79 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik, aklselerasi dan daya saing, serta mendorong belanja produktif. 

Terkait dengan Alokasi dana transfer di Malut yang mengalami penurunan pada tahun 2020 ini, adalah
1). Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp324,0 milyar turun sebesar Rp158,7 milyar.
2). Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK)  fisik sebesar Rp1,6 trilyun turun sebesar Rp151,7 milyar.
3). Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK)  non fisik sebesar Rp933,0 mliyar turun sebesar Rp5,6 milyar.

Sementara alokasi dana transfer di Malut yang mengalami kenaikan pada tahun 2020 ini, yaitu: 
1). Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp6,7  triliun naik sebesar Rp142,7 milyar.
2). Alokasi Dana Intensif Daerah (DID) sebesar Rp240,1 milyar naik sebesar Rp100,4 milyar.
3). Alokasi Dana Desa sebesar Rp921,9 milyar naik sebesar Rp30,3 milyar.

Dirinya juga menyampaikan bahwa sampai dengan Triwulan III Tahun 2019, melalui 2 KPPN di Malut telah melayani penyerapan anggaran belanja sebanyak 365 Satker K/L yang nilainya mencapai Rp3,25 triliun atau 62,5 persen dari alokasi belanja K/L sebesar Rp5,21 triliun. Data terakhir per 15 November 2019, anggaran belanja K/L di Malut telah terserap sebesar Rp3,91 triliun atau 75 persen dari alokasi sebesar Rp5,23 triliun. Diharapkan sampai dengan akhir tahun 2019 penyerapan anggaran belanja K/L mencapai 90,91 persen. Sementara itu untuk DAK Fisik dan Dana Desa di Malut tahun anggaran 2019 per 19 November 2019 telah terserap sebesar Rp1,77 triliun atau sebesar 66,09 persen dari pagu sebesar Rp2,68 triliun.

Pemerintah juga memberikan penghargaan berupa alokasi Dana Insentif Daerah (DID) kepada Pemerintah Daerah. Terdapat 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang menerima DID di wilayah Malut yaitu: Kota Ternate, Pemkab Halteng, Halbar, Haltim, Halut, Kota Tidore Kepulauan dan Pemkab Pulau Morotai. (Hms)

Komunitas Xtrim dan serdadu Gatrex Subulusalam mempersiapkan jalur yang aman utntuk dlalui

Subulussalam aceh-CN, 20 November 2019 menjelang pelaksanaan event Xtrim Subulussalam 1 tanggal 30 November 2019 komunitas Xtrim Subulussalam dan komunitas Serdadu Gatrex Subulussalam mempersiapkan jalur yang akan dilalui oleh para Raider yang ikut meramaikan acara tersebut.

Dalam penyelenggaraan tersebut panitia menyediakan 3 jalur pilihan yaitu jalur Hobi untuk para Raider yang yang ingin menikmati sensasi jalur dengan tantangan yang rendah selanjutnya jalur Pro 1 jalur ini dipersiapkan untuk profesional dengan tingkat kesulitan yang sedang dan jalur Pro 2 jalur ini dipersiapkan untuk profesional dengan tingkat kesulitan tinggi dari ke-3 jalur tersebut panitia Xtrim 

Subulussalam telah mempertimbangkan aspek keamanan dan juga keselamatan bagi para rider jalur yang akan dilalui oleh para rider adalah jalur yang biasa dilalui oleh para rider Subulussalam sehingga dipastikan jalur tersebut aman dan juga tidak membahayakan bagi para Raider 

Mas Boor selaku wakil ketua Serdadu Gatrex Subulussalam saat dijumpai awak media membenarkan bahwa jalur yang dilewati sangat asik dan cocok bagi Rider Sumatera Utara maupun Aceh untuk bersilaturahmi mengingat Subulussalam adalah tempat yang strategis untuk pertemuan silaturahmi antara Rider Sumatera Utara dengan Rider Aceh Untuk itu saya mengharapkan kepada rekan-rekan sahabat saya yang ada di Sumatera Utara dan juga yang ada di Aceh untuk dapat mengikuti acara tersebut menjalin silaturahmi melalui hobi yang kita miliki

Sementara itu di tempat terpisah wakil walikota Subulussalam Drs Salmaza Map mengajak kepada seluruh Rider yang ada di Indonesia untuk dapat menikmati sensasi jalur trabas di bumi Syekh Hamzah Fansuri. (mh)

Jelang H-1, Pilkades Kawasi, Jajaran Polsek Obi Gelar Operasi Cipta Kondisi Dengan Melaksanakan Razia

HALSEL-CN, Jelang pelaksanaan Pilkades Kawasi 2019, Selasa (19/11/2019), jajaran Polsek Obi Polres Halsel berhasil amankan ratusan botol miras berbagai jenis.

Kegiatan yang di Pimpin Langsung Kapolsek Obi IPDA Kris Tofel, S.Tr.K bertujuan untuk mengintensifkan operasi cipta kondisi, guna memastikan keamanan ketertiban di masyarakat di Desa Kawasi Kecamatan Obi menjelang hari pemungutan penghitungan suara.

Kapolres Halsel AKBP M. Faishal Aris, S.I.K., melalui Kapolsek Obi IPDA Kris Tofel, S.Tr.K menuturkan operasi cipta kondisi ini dilakukan dalam upaya antisipasi pemicu kericuhan, sebab tidak jarang dalam pesta demokrasi, apalagi ditingkat desa kericuhan kerap dipicu oleh aktivitas minum minuman keras.

“Operasi ini rutin dilaksanakan untuk menciptakan kondisi aman jelang Pilkades, yang akan digelar H-1 Rabu besok, Razia kemudian menyasar warung, kos-kosan dan rumah beberapa warga yang di duga menjual Miras” ucap IPDA Kris Tofel, S.Tr.K.

Kapolsek Obi IPDA Kris Tofel, S.Tr.K, menuturkan dari operasi cipta kondisi jajaran Polsek Obi berhasil menemukan miras di lima rumah warga dan dua kos – kosan warga sebanyak 19 botol bir putih kaleng jumbo, 4 gelon cap tikus ukuran 25 liter, 10 botol bir hitam, 4 botol kasanova, 15 karton bir putih kaleng jumbo, 4 botol Valentine, 100 cap tikus yang dikemas dalam kantong plastik.

“Miras berbagai jenis yang di sita petugas langsung diamankan ke Polsek Obi dan akan dimusnahkan sedangkan pemilik barang haram tersebut di berikan pembinaan untuk tidak mengulangi perbuatannya ,” jelas IPDA Kris Tofel, S.Tr.K.

Kapolsek Obi IPDA Kris Tofel, S.Tr.K mengatakan akan meningkatkan secara intensif operasi cipta kondisi hingga pelaksanaan pencoblosan Pilkades demi terlaksananya pelaksanaan Pilkades yang aman, lancar dan demi tetap terciptanya suasana kondusif di wilayah hukum Polsek Obi” pungkasnya.(Red)

Penderita TBC Kronis Warga Desa Belukur Makmur, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam. Jajaran Polres Aceh Singkil sempatkan Waktu untuk Menjenguk

Subulussalam, Rundeng Aceh-CN,
Jajaran polres Aceh Singkil kunjungi  warga yang sudah lama menderita sakit, kegiatan tadi sekaligus aksi bakti sosial berupa penyaluran bantuan sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga Desa Belukur Makmur  

Kegiatan tadi dipimpin langsung  Waka Polres Aceh Singkil, Kompol Sutan Siregar, Setibanya di Desa Belukur Makmur Kompol Sutan Siregar langsung masuk kerumah- warga yang menderita  sakit Strukdan TBC Kronis.

Dalam kunjungannya Waka Polres Aceh Singkil membawa salah seorang Dokter Spesialis yaitu Dr.Freddy, tiga orang sempat diperiksa kesehatannya, atas nama Kan Lingga penderita penyakit Stroke yang sudah sembilan tahun mengidap penyakit Stroke dan Ralisah Ramin juga menderita Stroke, kemudian Masuddin seorang remaja yang menderita Lumpuh total dengan kondisi badan yang kurus Dan tidak mampu beraktifitas normal layaknya remaja yang lain.

Dr. Freddy, yang menjadi bagian dari tim mengatakan bahwa ketiga warga yang sempat diperiksa, kondisi terparah dialami Masuddin, yang badannya mengalami lumpuh total dan diduga mengidap TBC serta penyakit kulit, “Ada dugaan penyakit TBC dan penyakit kulit”, kata Freddy

Selain ketiga orang warga ini,pihak Mapolsek Runding juga masih akan menyalurkan bantuan ke beberapa warga lainnya yang membutuhkan,”Hari ini karena keterbatasan waktu baru tiga warga yang sempat kita kunjungi, setelah ini nanti pihak polsek Runding akan melanjutkkan”, Tutur Ipda Mulyadi, SH, MH, Kapolsek Runding menjelaskan.Adapun bantuan yang diberikan adalah, Beras, Minyak goreng, Gula pasir, Mie instan, dan pemeriksaan dan pengobatan gratis.

Kompol Sutan Siregar Waka polres Aceh Singkil, menyampaikan dalam temu Persnya kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, “Menindak lanjuti arahan bapak kapolri, terkait dengan program promoter”

Tambah Waka Polres ” Polri akan terus berusaha untuk berbuat yang lebih baik kedepannya, kegiatan ini direncanakan tidak hanya di Kecamatan  Rundeng tapi juga di kecamatan-kecamatan lainnya, sesuai dengan laporan  Kapolsek dan personil Bhabinkamtibmas” ujranya,

Basirin salah seorang perwakili  Warga Desa Belukur Makmur mengucapkan bayak terimakasih kepada Polres Aceh singkil dan beserta Rombongan bakti sosial tadi yang sudah memberikan bantuan obat obatan termasuk  sembako semoga dengan adanya pengobatan tadi allah memberi mukjijat kesembuhan amin.ujarnya Basirin bako.(Mh)

“Cerita Buruk” Pasien di Antar Menggunakan Viar, DPC KPPPI Halsel Harap Perhatian Pemerintah Daerah

Halsel, CN – Warga Desa Koititi Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan terpaksa menggunakan kendaraan yang tidak layak untuk mengangkut pasien ke Puskesmas Saketa,

Hal ini di alami Pasien atas nama Alwan M. Sangaji (46) warga Desa Kaititi, Selasa, 19/11/19 sekitar pukul 17.30 wit. dari keterangan keluarga (tering sangaji adik alwan), Alwan mengalami panas tinggi dua hari lalu dan lemas sehingga membutuhkan penangan medis dan untuk membawa ke puskesmas terpaksan menggunakan kendaraan roda tiga merek VIAR milik warga yang sering di gunakan untuk mengangkut hasil tani dan sembako sebagai langkah alternatif.

Terpisah Kepala Puskesmas Saketa, Darmo Umar ketika di konfirmasi terkait fasilitas Mobil Ambulance, dirinya mengaku saat ini Mobil Ambulance milik Puskesmas Saketa mengalami kerusakan dan belum bisa di perbaiki.

“kami punya mobil ambulans ada, itu kesepakatan antara puskesmas dolik dan saketa kami gunakan mobil yang lama hanya saja lagi rusak dan bilum bisa di perbaiki karena alatnya cukup mahal dan tidak ada anggaran operasional untuk di perbaiki” ungkap Darmo

Atas peristiwa ini Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Korps Pejuang Pemuda Pemudi Indonesia (KPPPI) Halmahera Selatan mengharapkan ada perhatian dari Pemerintah Daerah
“atas peristiwa ini kami harap ada perhatian Pemerintah Daera Halmahera Selatan” ungkap Ketua Bidang Intelijen dan Investigasi DPC KPPPI Halsel Ruslan Abdul (Hafik CN)

Boongkar! Indikasi Korupsi Dana BOK Oleh Kapus Saketa, DPC KPPPI Halsel Angkat Bicara

Halsel, CN – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Korps Pejuang Pemuda Pemudi Indonesia (KPPPI) Halmahera Selatan menduka adanya penyalagunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Saketa

Ketua Bidang Intelijen dan Investigasi DPC KPPPI Halmahera Selatan, Ruslan Abdul menjelaskan adanya dugaan penyalagunaan Dana BOK Puskesmas Saketa, pasalnya Dana BOK Senilai Rp. 1.075.000.0000 yang di peruntukkan untuk operasional, ATK dan kebutuhan Puskesmas lainya harus di setor 40 persen ke puskesmas melalui Bendahara dan kepala puskesmas darii setiap program yang di rencanakan.

” Ada dugaan penyalagunaan yang tidak sesuai juknis terkait pengelolaan Dana BOK Puskesmas Saketa, dimana anggaran BOK Senilai satu miliar lebih untuk operasional kesehatan harus di buka 40 persen di setor ke bendahara yang tidak di ketahui penggunaanya” ungkap Ruslan

Atas dugaan ini Ruslan mendesak pihak kejari Labuha untuk melakukan penyelidikan terkait penggunaan Dana BOK Puskesmas Saketa.

“terkait dugaan ini kami mendesak pihak kejati agar segera melakukan penyelidikan Dana BOK Puskesmas Saketa, pasalnya banyak keluhan pegawai puskesmas, dan atas penyotoran 40 persen tersebut kegiatan puskesmas saketa menjadi tidak efektif. Tutup Ruslan

Terpisah Kepala puskesmas, Darmo Umar ketika di konfirmasi via telepin genggam membenarkan penyetoran 40 persen untuk Puskesmas dan dari dana tersebut di gunakan untuk kegiatan-kegiatan puskesmas, Perjalanan Dinas dan Admin,

“iya ada kesepakatan dengan staf untuk 40 persen ke puskesmas dan 60 persen untuk progran karena jika mengikuti juknis maka apa yang di laksanakan petugas, itu yang di bayar sesuai arahan Kepala Dinas Kesehatan, terkait 40 persen yang di setor ke bendahara di gunakan untuk kegiatan-kegiatan puskesmas, Perjalanan Dinas dan Admin” ungkap Darmo

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan Ahmad Radjak ketika di konfirmasi enggan menjawab. (Hafik CN)