Desa Sirnarasa Salurkan 400 BST Tahap 2, Situasi Aman dan Kondusif

Sukabumi, CN – Pemerintahan Desa (Pemdes) Surnarasa bersama Dinas Sosial salurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) Kabupaten Sukabumi tahap 2 kepada masyarakat di Aula Desa Sirnarasa Jecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, Senin (31/8/2020).

Acara tersebut disaksikan langsung oleh Camat Cikakak, Dinas Sosial, Danpos, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan unsur Pemdes.

Camat Cikakak, Drs.H.Asep Mahmud,Msi. memonitoring penyaluran BST Kabupaten Sukabumi dan mengatakan bahwa hari ini Desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Cikakak dengan serentak menyalurkan BST Kabupaten Sukabumi tahap 2.

“Hari ini ada 9 desa yang berada diwilayah kecamatan cikakak menyalurkan BST kabupaten sukabumi tahap ke 2, dimana total semuanya sebanyak 2000 KPM,” ungkapnya.

Hal senada pun disampaikan oleh Kades Sirnarasa, Okih suryadi mengatakan bahwa Desa Sirnarasa mendapatkan BST Kabupaten Sukabumi tahap 2 sebanyak 400 KPM. Dimana, setiap KPM mendapatkan BST sebesar Rp 600 dan tidak ada potongan apa pun dari Pemdes Sirnarasa.

Okih suryadi pun berpesan kepada masyarakat sirnarasa yang belum mendapatkan bantuan harap bersabar karena masih ada bantuan yang lain yang belum disalurkan dan Pemdes pun menunggu bantuan Pemerintah selanjutnya.

Sementara itu, Ida jumaida warga Kampung Cisarua RT 01 RW 05 mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya.

“Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat meringankan beban kebutuhan keluarga kami,” jelasnya.

Danpos koramil Cikakak, Eka Wijaya menghimbau kepada masyarakat agar selalu mentaati protokol kesehatan dengan 3 M, yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.

Acara kegiatan penyaluran BST Kabupaten Sukabumi tahap 2 di Desa Sirnarasa berlangsung Aman dan kondusif.

Diakhir acara, Pemdes Sirnarasa memberikan sumbangan ke Mesjid Kampung Ciganas, Mesjid Gunung Puntang, Mts Pangguyangan dan pertanian masyarakat.

Bantuan sumbangan tersebut adalah hasil partisipasi masyarakat Desa Sirnarasa. (Irwan CN)

Tim Puslitbang Polri di Polres Ternate Laksanakan Penelitian Secara Langsung

TERNATE, CN – Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri, melaksanakan penelitian tentang Penguatan Kinerja Pelayanan Kepolisian Bidang Penyidikan Tindak Pidana di wilayah Polda Maluku Utara dan jajaran pada Tanggal 31 Agustus s/d 3 September 2020.

Maksud dan tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah untuk menganalisis, memperoleh data, fakta dan informasi, serta masukan dari anggota Polri terkait dengan kinerja layanan Kepolisian bidang penyidikan tindak pidana.

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner kepada anggota Reskrim dan wawancara mendalam kepada penyidik dan penyidik pembantu.

Kegiatan penelitian ini dipimpin langsung oleh Kombes Pol Saefudin Mohamad, SIK selaku Ketua Tim Peneliti, beserta anggota tim, yaitu Drs. Ary Wahyono,, M.Si (Konsultan dari LIPI), AKBP Hanafiah Nembo dan Penata Budi Prayitno sebagai anggota.

Sasaran dari kegiatan penelitian ini adalah anggota Reskrim, penyidik dan penyidik pembantu di wilayah hukum Polda Maluku Utara dengan sampel penelitian yaitu Polresta Ternate dan Polres Tidore. (Ridal CN)

Setelah 21 Tahun Memilih Lepas dari Indonesia, Bagaimana Kondisi Timor Leste?

Berita, CN – Hari ini, 21 Tahun lalu, tepatnya 30 Agustus 1999, Timor Leste (dulu dikenal Timor Timur) mengadakan jajak pendapat atau referendum untuk memilih melepaskan diri atau tetap bersama Indonesia.

Timor Timur sebelumnya bagian dari Indonesia sebagai provinsi ke-27. 

Pada 30 Agustus 1999 dilakukan pemungutan suara bagi warga Timor Timur untuk memilih apakah akan tetap bersama Indonesia atau menjadi negara sendiri. 

Referendum yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu mengakhiri konflik yang terjadi sebelumnya, serta memberi jalan bagi mereka meraih lepas dari Indonesia.

Timor Leste baru resmi diakui sebagai negara secara internasional 3 Tahun setelah pemungutan suara, yaitu pada 2002.

Bagaimana kisah lepasnya Timor Timur (Timtim) dari Indonesia?

Referendum

Dilansir AFP via Kompas.com, (30/8/2019), selama 24 Tahun, rakyat Timor Timur hidup dalam konflik, kelaparan, hingga penyakit. Lebih dari 250.000 korban meninggal dampak dari kondisi tersebut.

Penyelesaian masalah di Timor Timur mendekati akhir saat diadakannya jajak pendapat pada 30 Agustus 1999.

Dilansir Harian Kompas, Selasa, 31 Agustus 1999, penentuan pendapat untuk menentukan masa depan Timor Timur hari Senin (30/8) berlangsung lancar dan sukses.

Pada saat itu pemilih yang berpartisipasi mencapai 90 persen, sehingga penentuan pendapat tidak perlu diperpanjang.

Pemungutan suara kala itu diwarnai insiden di beberapa tempat. Salah satunya adanya seorang guru SD yang dianiaya sekelompok orang.

Dia berteriak mengatakan jajak pendapat itu tidak jujur karena yang dipekerjakan di Unamet adalah orang-orang CNRT. Setelah itu punggungnya ditikam hingga tewas.

Meski begitu hasil jajak pendapat tetap dilangsungkan dan akhirnya hasilnya dibawa ke PBB.

Hasil jajak pendapat

Dilansir Harian Kompas, Minggu (5/9/1999), akhirnya PBB mengumumkan hasil penentuan pendapat (jajak pendapat). Sekjen PBB Kofi Annan di New York mengumumkannya pada Sabtu (4/9) pukul 08.00 WIB.

Hasilnya dari sekitar 450.000 pemilih, 78,5 persen (344.580) warga Timor Timur memilih untuk menolak otonomi, dan sekitar 21 persen (94.388) memilih otonomi, sedangkan 7.985 suara (1,8 persen) dinyatakan tidak sah.

Menurut Kofi Annan, hasil itu menunjukkan bahwa penduduk Timtim menginginkan kemerdekaan.

Pada saat bersamaan, pengumuman itu juga dibacakan Ketua Unamet Ian Martin, di Dili, yang dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia, Portugal, dan Tetum.

Dalam pidatonya Annan meminta semua pihak menghentikan segala tindakan kekerasan yang selama 24 Tahun mengakibatkan penderitaan di Timtim.

Meski secara keseluruhan suasana di Timtim mencekam, di beberapa tempat, sebagian kecil penduduk sempat melontarkan kegembiraannya dengan berlarian ke jalan dan bersorak sorai. Mereka saling berpelukan dan bertangisan.

Selain itu, meski saat itu artinya Timor Timur lepas dari Indonesia, namun mereka masih melalui proses yang panjang hingga diakui dunia dan mengubah namanya menjadi Timor Leste.

Lalu bagaimana keadaan Timor Leste (Timor Timur) sekarang?

Perekonomian Timor Leste

Dilansir laman Heritage, skor kebebasan ekonomi Timor-Leste adalah 45,9. Hal itu menjadikan Timor Leste menduduki peringkat ke-171 negara di dunia dalam indeks 2020.

Di kawasan Asia-Pasifik, Timor Leste berada di peringkat ke-40 diantara 42 negara dan skor keseluruhannya jauh di bawah rata-rata kawasan maupun dunia.

Perekonomian Timor Leste mencatat sedikit tanda-tanda kebebasan ekonomi sejak dimasukkan dalam Indeks pada tahun 2009. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)-nya lemah.

Perekonomian negara itu bergantung pada pengeluaran pemerintah yang didanai oleh penarikan dari Dana Perminyakan.

Seperti diberitakan Kompas.com, Minggu (5/7/2020), laporan resmi Bank Dunia tahun 2020, menyebutkan pertumbuhan ekonomi Timor Leste masih lambat dibandingkan negara-negara Asia Tenggara.

Negara dengan nama resmi Republica Democratica de Timor Leste ini masih jadi salah satu negara paling miskin di dunia.

Pendapatan per kapita

Mengutip laporan United Nations Development Programme (UNDP), Timor Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 162 negara.

Angka PDB per kapita Timor Leste diperkirakan akan mencapai 2.356 dollar AS atau sekitar Rp 34,23 juta (kurs Rp 14.532) pada Desember 2020.

Capaian itu masih di bawah pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2019 lalu sebesar 4.174,9 dollar AS atau sekitar Rp 60 juta.

Sejumlah sektor ekonomi Timor Leste sebenarnya masih sangat bergantung pada Australia dan Indonesia, terutama barang-barang impor.

Timor Leste sendiri masih mengandalkan pemasukan dari hasil minyak. Pada tahun 2019 lalu, produksi minyak Timor Leste mencapai 38 juta barel setara minyak (BOE) yang banyak dikerjasamakan dengan Australia.

Sementara itu, mengutip data Timor Leste Economic Report yang dirilis Bank Dunia pada April 2020, ekonomi Timor Leste bakal semakin terpuruk di 2020 karena pandemi virus corona (Covid-19) dan kondisi politik yang belum stabil.

Pemerintah Timor Leste sudah mencairkan dana sebesar 250 juta dari Petroleum Fund di mana 60 persennya digunakan untuk penanganan Covid-19.

Hambatan lain untuk kebebasan ekonominya adalah korupsi yang merajalela dan tidak efektifnya peradilan, sehingga melemahkan integritas pemerintah.

Di sisi lain, Komisi Antikorupsi independen tidak memiliki kewenangan untuk menangkap atau menuntut. Sebagian besar proses pengadaan publik masih buram. (Red/CN)

Pemdes Ridogalih Salurkan 305 BST Kabupaten Sukabumi

Sukabumi, CN – Bantuan Sosial Tunai (BST) Pemkab Sukabumi telah disalurkan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa Ridogalih, Kecamatan Cikakak, Kabupaten sukabumi, Senin (31/8/2020).

Kepala Desa (Kades) Ridogalih, Desi Safari,S.Pdi mengatakan bahwa Pemdes Ridogalih bersama Dinas Sosial hari ini menyalurkan BST Kabupaten untuk 305 KPM.

“Ini penyaluran BST Kabupaten tahap ke 2, dan tidak ada penambahan KPM dari tahap Pertama, jadi jumlahnya sama dengan penyaluran tahap pertama dan ini sesuai dengan data, yaitu 305 KPM,” pungkasnya.

Desi safari pun berpesan kepada masyarakat yang belum lunas membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) agar dapat segera membayar kewajibannya.

Sementara itu, Badru warga Kampung Cikiwul, RT 01 RW 03 mengucapkan Terima kasih kepada Pemerintah Pusat dan Daerah terutama Pemdes Ridogalih atas BST yang telah di terima.

“Alhamdulilah saya menerima BST Kabupaten sebesar Rp 600 dan tidak ada pemotongan uang apa pun dari Pemdes Ridogalih. Terima kasih kepada ibu Kades, semoga bantuan ini bisa bermanfaat dan bisa meringankan kebutuhan saya,” ungkapnya.

Acara kegiatan penyaluran BST Kabupaten ini disaksikan oleh Dinas Sosial, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. (Irwan CN)

Lestarikan Budaya, Bupati Sukabumi Apresiasi Askar Pasundan

Sukabumi, CN – Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami menghadiri milangkala Paguyuban Ajakan Silaturahmi Kaum Remaja (Askar) Pasundan ke 2, yang digelar di Desa Selawangi Kec. Sukaraja. Sabtu (29/8/2020).

Acara dimeriahkan dengan prosesi penyambutan dengan menampilkan tarian tradisional dan lengser.

Paguyuban Askar Pasundan telah memiliki 832 anggota yang tersebar di 15 Kecamatan. Hingga saat ini, paguyuban tersebut terus berkiprah dan menargetkan tersebar di 47 Kecamatan di Kabupaten Sukabumi

Pembina Paguyuban Askar Pasundan Irjen Pol (Purn) H. Anton Charliyan menyebutkan banyak prestasi yang diraih kelompok sosial yang dibinanya itu. Bahkan dalam kurun waktu dua tahun sudah berhasil membangun belasan rutilahu.

“Ke depan, Askar harus lebih eksis dan bermanfaat bagi masyarakat. bergerak dalam budaya dan sosial sebagai nilai nilai universal yang harus dilestarikan,” terangnya.

Dalam sambutannya, H. Marwan Hamami mengapresiasi milad Paguyuban Askar Pasundan. Apalagi di usia ke dua tahun, paguyuban tersebut sudah berkembang pesat.

“Bisa tersebar di 15 kecamatan dalam dua tahun sungguh luar biasa. Apalagi dengan mengedepankan unsur budayanya,” ujarnya.

Budaya, Tambah Bupati, menjadi daya tarik sektor pariwisata, karena itu bukan saja menjadi ciri satu daerah, budaya perlu dilestarikan untuk mendukung pengembangan pariwisata kedepan,” ucapnya.

Hal itu terbukti di Geopark Ciletuh Palabuhanratu yang menggabungkan potensi pariwisata dan budaya. Bahkan, di sana ada kampung adat yang sangat menonjolkan kebudayaan.

“Ada Ciptamulya, Sinaresmi, dan Ciptagelar,” ungkapnya.

Tak hanya itu, H. Marwan pun mengapresiasi warga Kecamatan Sukaraja yang antusias melestarikan kebudayaan. Seperti halnya pencaksilat dan karawitan.

“Perlu kebersamaan dalam memelihara kebudayaan di tengah perkembangan zaman. Bersyukur di Sukaraja anaknya antusias belajar kebudayaan,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, H. Marwan mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran covid 19.

“mari bersama sama mencegah penyebaran virus covid 19. salah satu ikhtiarnya dengan menerapkan protokol kesehatan, semoga covid bisa cepat berlalu,” pungkasnya.

Disaksikan hadirin, H. Marwan menerima cinderamata dari Paguyuban Askar Pasundan.

Selanjutnya, H. Marwan penyerahkan piagam penghargaan kepada pelatih pencaksilat. serta memberikan bantuan sembako sebanyak 50 paket untuk yatim piatu dan jompo. (Novita CN)

Sebut 13 Milyar Serahkan ke SBY, Partai Demokrat Halsel Resmi Polisikan Akun Adi Ngelo

HALSEL, CN – Percakapan orang dekat Bupati Bahrain Kasuba melalui akun Facebook Adi Ngelo bersama Akun Yuyun di Media Sosial (Medsos) Facebook hingga beredar ke publik itu, akhirnya secara resmi, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Halmahera Selatan (Halsel) melaporkan akun Adi Ngelo (Adi Hi Adam) yang diduga kuat sengaja meyebarkan mahar Partai Demokrat di Media sosial (Medsos) melalui percakapan akun Facebook atau messenger di akun pribadinya, laporan tebusan itu ke SPKT Kantor Polres Halsel, jalan Kebun Karet Kampung Makeang Kecamatan Bacan Selatan, Senin (31/8/2020).

Akibat dari percakapan tersebut. Pengurus Partai Demokrat Halsel bergerak cepat dan melaporkan oknum akun Facebook milik Adi Ngelo alias Adi Hi Adam yang juga Sekertaris PKPI Halsel itu.

Diketahui, Percakapan akun Facebook atas nama Adi Ngelo lewat messenger itu mengatakan, “tenang saja tanggal 5 tetap tong mendaftar. Tapi badiam jang sampe bocor, karena BK dan AGK sudah bayar SBY 13 Milyar jadi sudah aman tinggal hari Selasa Penyerahan SK B1 KWK ke Bahrain-Muhlis”.

Percakapan orang dekat Bahrain Kasuba di Media Sosial Facebook

Hal tersebut disikapi Pengurus DPC Demokrat Halsel. Oleh karena itu, Wakil Ketua DPC Demokrat Halsel, M Kudri saat ditemui Wartawan cerminnusantara.co.id, Senin (31/8), menuturkan, demi menjaga marwah Partai dan membela nama baik Pimpinan Majelis DPP Demokrat, secara tegas ia meminta oknum akun atas nama Adi Ngelo harus dipolisikan.

“Memang benar SK B1 KWK Partai Demokrat belum diserahkan untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, namun tidak se mena-mena ada klaim, bahkan umbar mahar Partai ke Publik seperti itu. Maka kami berharap kepada Polres Halsel mohon laporan ini diproses,” harapnya.

Selain itu, M Kudri, pengurus DPC Demokrat yakin DPP akan mempertimbangkan SK B1 KWK Partai Demokrat untuk Paslon ke siapa di Pemilukada Halmahera Selatan.

“Kami berharap DPP Demokrat akan mempertimbangkan itu, DPC Demokrat yakin SK B1 KWK Partai Demokrat untuk Paslon Usman-Bassam. Jika SK Demokrat diserahkan DPP ke Paslon lain, secara pribadi dan rekan-rekan lainya siap keluar dari DPC Demokrat,” tegasnya.

Laporan DPC Demokrat di ruang SPKT diterimah M. Said. Dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan. Nomor : STPLP/22/VIII/2020/SPKT. (Red/CN)