Calon Bupati-Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020 Kurang Perduli Terhadap Lingkungan

Oleh: Andreansyah Al Gandori
(Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia & Pegiat Lingkungan)

Dua kali telah dilaksanakan debat kandidat, namun dalam pemaparan visi dan misi kedua pasang calon dan wakil calon bupati Halmahera Selatan tahun 2020 tidak ada satupun yang menyinggung terkait lingkungan, terutama perihal sampah yang setiap hari mengotori daratan, pantai, dan laut Halmahera Selatan.

Bila melihat potensi alam Halmahera Selatan, sangat memungkinkan untuk menjadi destinasi wisata dunia setelah Bali dan Lombok yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Mengingat sektor pariwisata adalah penyumbang devisa terbesar negara setelah migas.

Tapi sangat disayangkan melihat kurang pedulinya pemerintah dan dinas terkait untuk membuat gerakan masyarakat sadar bahaya sampah. Dan kedua pasang calon bupati dan wakil bupati Halmahera Selatan tahun 2020 tidak ada yang sedikitpun menawarkan konsepsi bagaimana mengelola sampah di Halmahera Selatan.

Sampah merupakan hal yang sangat urgent, dan butuh peran stakeholder serta masyarakat untuk menanganinya. Halmahera Selatan sebagai kabupaten yang terdiri dari beberapa pulau, sampah laut menjadi salah satu bahaya terbesar yang bisa merusak ekosistem laut. Setiap hari masih bisa di temukan masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke pantai maupun laut tanpa peduli dampak terhadap lingkungan. Salah satu contohnya di sekitar swering tidak tersedianya tempat sampah, sehingga masyarakat membuang sampah sesuka hati ke laut.

Data Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton di antaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Sumber yang sama menyebutkan, kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik.

Peneliti Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) M Reza Cordova juga membeberkan fakta tentang sampah plastik, khususnya mikroplastik. Menurut dia, mikroplastik memang sudah mengancam kerusakan ekosistem laut di Indonesia dan itu terus berlangsung sepanjang tahun tanpa henti.

Disinilah sebenarnya peran pemerintah untuk bisa mengedukasi masyarakat dengan sebuah konsepsi dan gerakan masyarakat sadar bahaya sampah. Oleh karena itu visi dan misi kedua pasang calon dan wakil calon bupati Halmahera Selatan perlu dipertanyakan kembali dalam hal penanganan sampah.

Bila pemerintah daerah bisa mengatasi masalah sampah, maka dipastikan beberapa tahun kedepan Halmahera Selatan akan menjadi “World Tourist Deatination” yang tiada duanya dibandingkan Bali dan Lombok.

FKPT Malut Libatkan Perempuan Cegah Radikalisme

TERNATE, CN – Pelibatan Perempuan sebagai Agen Perdamaian dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku Utara Bulan November Tahun Anggaran 2020. Senin, 02 November 2020 bertempat di Ballroom Muara Hotel, Ternate.

Ketua Bidang Perempuan Dan Anak FKPT Maluku Utara, Hasma Nento, S.IKom mengatakan saat ini terorisme bukan hanya dilakukan oleh laki-laki, namun juga kaum perempuan mulai ingin mengikrarkan ideologinya.

“Masih segar dalam ingatan kita serangan di 3 gereja (GPPS Arjuno, GKI Diponegoro, dan Gereja Santa Maria Tak Bercela) di Surabaya yang faktanya pelaku bom bunuh diri dilancarkan oleh satu keluarga. Hal yang mengejutkan lainnya adalah pelaku ledakan bom bunuh diri di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela adalah perempuan dewasa yang tidak lain adalah seorang ibu yang membawa Dua orang anaknya untuk meledakkan dirinya di depan halaman Gereja, sehingga menewaskan setidaknya 6 orang dan 35 orang luka-luka (BBC News Indonesia 2018)” jelasnya.

Hamsa bilang, pemerhati isu Gender dan Radikalisme, Lies Marcoes, memandang fenomena bom Surabaya yang melibatkan Satu keluarga : suami, istri dan anak-anaknya membuktikan peran perempuan dalam gerakan radikal tak lagi bersifat individual, melainkan sebagai pelaku utama yang memiliki kekuatan yang bahkan melibatkan anaknya sendiri sebagai pelaku teror dan kekerasan.

“Penelitian yang dilakukan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) tahun 2017 menunjukkan bahwa perempuan Indonesia mulai mengambil peran dalam tindak ekstrimisme dan radikalisme, bahkan beberapa dari mereka ingin menjadi pelaku bom bunuh diri. Fenomena itu muncul setelah dua perempuan ditangkap pada Desember 2016 karena diduga berafiliasi dengan Islamic State Islam of Irak and Suriah (ISIS) dan bersedia menjadi pelaku bom bunuh diri, mereka adalah Dian Yulia Novi dan Ika Puspitasari, keduanya mantan buruh migran dari Hongkong,” sebutnya.

Lebih lanjut Ia mengatakan mayoritas perempuan terpapar radikal melalui kajian-kajian, pengaruh dari suaminya, juga bahan bacaan dari berita-berita yang disebarkan melalui media-media komunikasi dan informasi.

“Ada media online, cetak, dan media-media lainnya yang dibuat oleh kelompok-kelompok radikal untuk memperluas penyebaran paham-paham kelompoknya, sementara peran perempuan sangat vital dalam keluarga yaitu sebagai “Sekolah Pertama” dalam keluarga,” terangnya

“Keluarga sendiri memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi sosialisasi yaitu keluarga berperan dalam membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat juga sebagai fungsi pengawasan sosial yang berarti setiap anggota keluarga, pada dasarnya saling melakukan kontrol pengawasan karena memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga nama baik,” sambung Hamsa.

Selanjutnya ia mengatakan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang di rilis pada 27 November 2018 menyatakan bahwa kearifan lokal efektif menangkal penyebaran paham radikal. Sebanyak 63,60 persen responden survei percaya bahwa kearifan lokal bisa menangkal radikalisme dan diyakini sebagai kekuatan kontrol sosial. Kearifan lokal seharusnya dapat ditanamkan dan diterapkan sejak dini dalam keluarga, dari segi tutur lisan maupun tata krama dalam lingkungan.

“Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang diamanatkan menangani terorisme, memandang penting aspek pencegahan yang bersifat lunak dalam upaya mewaspadai berkembangnya radikalisme dan terorisme yang membajak kepercayaan tertentu di masyarakat,” terang Hamsa.

Bukan hanya itu Hamsa mengatakan tentang radikal terorisme di masa pandemi Covid-19 ini Presiden Joko Widodo juga ke Maluku Utara menegaskan bahwa masyarakat harus tetap melawan penyebaran Covid-19 sambil beraktivitas seperti sediakala dengan menggunakan protokol kesehatan yang sudah disosialisasikan pemerintah. Pola kehidupan baru ini kemudian banyak disebut sebagai New Normal.

“Perempuan Agen Perdamaian dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 32 Provinsi dibentuk sebagai sinergitas di daerah untuk melaksanakan program pencegahan terorisme, sehingga program-program ini diharapkan dapat menjadi stimulan untuk diteruskan kepada masyarakat dan pemangku kebijakan di daerah sehingga kita bisa memiliki pemahaman yang sama tentang pencegahan terhadap aksi-aksi terorisme,” paparnya.

Hamsa mengatakan ini sebagai acuan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Pelibatan Perempuan sebagai Agen Perdamaian dalam pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Masyarakat melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku Utara Bulan November Tahun Anggaran 2020.

“Memberikan gambaran secara jelas kepada masyarakat khususnya perempuan mengenai terorisme di Indonesia, meliputi ancaman, kerawanan, hingga pertumbuhannya, sebagai bagian dari kewaspadaan bersama dalam upaya pencegahan terorisme,” ungkapnya.

Hamsa mengatakan untuk meningkatkan sinergi antara FKPT Malut dan BNPT sebagai bagian terdepan di masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme dengan tokoh perempuan, organisasi masyarakat perempuan, dan perkumpulan perempuan di lingkungan TNI/POLRI;

“Ini mendorong masyarakat khususnya para perempuan untuk lebih bijaksana dalam memahami kondisi terkini dan fakta di lingkungan sekitar, sehingga dapat mengaplikasikan pemahamannya kepada keluarga dan lingkungan terdekat sebagai daya cegah dan tangkal terhadap penyebarluasan paham radikalisme dan terorisme,” pungkasnya. (Ridal CN)

Ada Dalam Gerakan 5 G, GAAS Imbau Bersama Berantas Kasus Narkoba

Tangsel, CN – sebagai langkah serius mencegah narkoba di Indonesia, Pemerintah memutuskan menggelar Rencana Aksi Nasional Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Sejalan hal tersebut. Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) pada Minggu (1/11/2020) pagi tadi di Cirendeu, Ciputat Timur, Tanggerang Selatan, Banten menghadiri pertemuan bersama dengan 4 elemen penggiat anti NARKOBA lainnya, yaitu Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN), Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT), Garuda Gandrung Satria (GAGAS), dan Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANNAS) sehingga terbentuk menjadi 5 G.

Ketua GRANAT Suhalimi Ismedi menyayangkan kurangnya keterbukaan Polisi dalam penanganan kasus – kasus narkoba kepada elemen atau Aktivis yang bergiat dalam penanganan kasus narkoba.

Sebagai tuan rumah, Dokter Bambang Eka yang menjadi Ketua GAGAS menjelaskan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan dan berperang melawan bahaya narkoba.

“Tujuan semua kita ini adalah dapat dikelompokkan kedalam tiga hal, yaitu pertama Supply reduction. Bagaimana terjadi pengurangan penawaran dari produsen dan Bandar narkoba. Bertujuan memutus mata rantai pemasok Narkotika mulai dari produsen sampai pada jaringan pengedarnya. Kedua, Demand Reduction, mengurangi tingkat permintaan dari konsumen atau memutus mata rantai para pengguna. Dan yang ketiga, Harm Reduction. Yaitu pengurangan dampak buruk pada pengguna Napza. Merupakan pendekatan pengurangan dampak buruk terkait  narkoba,” jelas Dokter Bambang Eka selaku Ketua GAGAS.

Menanggapi penjelasan dari para penggiat anti narkoba, Sekjen Gerakan Advokat dan Aktivis Suta Widhya SH berharap bersatunya di dalam wadah 5 G agar mampu menekan tingkat pengguna narkoba dan menekan serta mempersempit jaringan bandar dan produsen narkoba jenis apapun.

“Narkoba cenderung dipakai untuk hal yang bersifat fantasi, ilusi dan seks selain motivasi ingin mendapatkan uang easy money dengan menjadi kurir hingga bandar dan produsen narkoba. Faktor-faktor semua ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana menyelamatkan bangsa kita dari kehancuran yang diakibatkan oleh bahaya pemakaian dan perdagangan narkoba. Mayoritas penghuni Lapas saat ini dipenuhi oleh kasus Narkoba. Marilah kita bahu-membahu selamatkan bangsa ini dari bahaya Narkoba,” tegas Suta.

“Kami dari DPP GAAS bersedia membantu setiap permasalahan hukum yang terjadi terkait masalah narkoba. Baik pendamping di tingkat kepolisian maupun di ruang Pengadilan,” tambah Ketua Umum GAAS Rudy Silfa SH.

Dengan bersepakatnya kelima elemen masyarakat 5 G diharapkan ke depan ada dinamika kepedulian untuk mencegah, mendampingi, dan menindaklanjuti program 3 Reduction yang dijelaskan oleh Dokter Bambang Eka. (Dody CN)

Visi-Misi Disampaikan ke Menteri Desa, Usman Sidik: Sejumlah Program Kemendes Akan Fokus Bangun Halsel

JAKARTA, CN – Calon Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), H. Usman Sidik didundang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dikantornya, Senin (02/11/2020), usai Debat Publik kedua yang dirasakan langsung Kompas TV pada Minggu malam tadi.

Dikesempatan tersebut, Calon Bupati Halsel yang juga Wakil Bendahara Umum DPP PKB Pusat, Usman Sidik terlihat sangat akrab berbincang dengan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, Abdul Halim Iskandar didampingi Sekretaris Jenderal, Taufik Madjid dan sejumlah Direktur Jenderal (Dirjen).

Usman Sidik usai pertemuan dengan Menteri Desa kepada Wartawan mengatakan, dirinya diundang Menteri Desa membicarakan terkait Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

“Pak Menteri Desa sampaikan ke saya, beliau akan membantu ful bangun Halsel, jika Usman terpilih jadi Bupati. Sejumlah program Kemendes akan fokus bangun Halsel,” ujar Usman Sidik.

Wakil Bendahara Umum DPP PKB ini mengatakan, sejumlah program yang dirumuskan dalam visi-misi Usman-Bassam telah disampaikan secara lisan kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jika warga Halsel memberikan amanah, maka kedepan Menteri akan turun ke Halsel.

“Di Kemendes itu banyak program untuk Desa, Bidang Perikanan Pertanian, Jalan Tani dan masih banyak program lainnya untuk Pembangunan Desa Tertinggal, maka saya akan konsen lakukan lobi demi kesejahteraan rakyat Halmahera Selatan,” tambah Hi Usman.

Usman Bilang, Menteri Desa akan mengagendakan berkunjung ke Halsel.

“Dalam waktu dekat, Pak Menteri akan berkunjung ke Halmahera Selatan,” tutupnya. (Red/CN)

Tak Cukup Bukti, Polda Malut Bakal Keluarkan SP3 Kasus Dugaan Ijazah Palsu Usman Sidik

TERNATE, CN – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Daerah Maluku Utara, melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum, akan menghentikan proses penyidikan dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan Ijazah atau menggunakan Ijazah palsu yang diduga dilakukan H. Usman Sidik untuk mendaftar sebagai Calon Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Kuasa Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Rahim Yasin, SH. MH saat ditemui wartawan, Ahad, Minggu (1/11/2020) mengatakan, Polda Malut dalam waktu dekat akan SP3 atau menghentikan kasus Ijazah palsu.

Kata dia, hal ini terkait dengan laporan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara melalui kuasa hukumnya Muhammad Konoras, SH, bahwa laporan Alumni terbaik Muhammadiyah, Usman Sidik ke Polda ada dugaan tindak pemalsuan, itu tidak benar.

Ia menuturkan, setelah Polda melakukan penyidikan soal kasus tersebut. Ternyata kasusnya tidak ditemukan tindak pidana atau tidak cukup bukti yang selama ini dituduhkan kepada Usman Sidik yang merupakan alumni terbaik SMA Muhammadiyah Kota Ternate.

“Artinya tidak ada yang namanya pemalsuan, Izajah Usman Sidik itu asli dan yang bersangkutan pernah mengikuti ujian di SMA Muhammadiyah Kota Ternate,” ungkapnya.

Menurutnya, terkait SP3 kasusnya akan ditutup, namun kelanjutannya secara normatif akan dikeluarkan dalam gelar nanti bahwa kasusnya tidak cukup bukti dan akan ditutup.

Dirinya meminta masyarakat Maluku Utara, kususnya masyarakat Halsel bahwa kasus ini akan selesai, karena Polda Maluku Utara sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, bahwa kasus yang dilaporkan itu bohong dan hanya dimainkan oleh lawan-lawan politik.

“Kami minta kepada masyarakat Halmahera Selatan bahwa kasus Ijazah palsu itu tidak benar dan bohong, dimana Polda Malut akan menghentikan kasusnya. Kasus ini hanya dimainkan oleh lawan politik yang sengaja ingin menggagalkan Usman Sidik untuk bertarung dalam Pilkada Halsel,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Malut, Kombes (Pol) Dwi Hindarwana saat dihubungi via handphone malam tadi tidak memberikan jawaban, apakah kasusnya dihentikan atau tidak.

“Nanti saja ya setelah saya balik dari Jakarta akan saya sampaikan,” singkatnya. (Ridal CN)

Kekerasan Terhadap Wartawan di Bogem Saat Minta Konfirmasi Soal Proyek Galian

Bekasi, CN – Nasib naas menimpa seorang Jurnalis (wartawan) Bekasi, bernama Kosasih alias Romo yang sehari-hari meliput di wilayah Bekasi Jawa Barat.

Pasalnya, pada Minggu Tanggal 1 November sekitar pukul 11.00 WIB, saat dirinya melakukan konfirmasi atas keberadaan proyek galian kabel yang berada di depan Hotel Greend Bekasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, malah mendapat kekerasan dari oknum yang tidak dikenal dan diduga Aparat.

Mengetahui tindakan yang semena-mena itu, rekan korban, Putra, wartawan Photografer dan juga wartawan Bekasi lainnya menyampaikan informasi mengenaskan ini, melalui Group Wartshapp Jurnalis Jakarta-Bekasi.

Mengabarkan, bahwa pada saat ini wartawan Kosasih alias Romo, sudah dibawah ke RSUD Kota Bekasi untuk mendapatkan pertolongan pengobatan pertama dan visum.

Selanjutnya rencana kasus kekerasan terhadap wartawan Bekasi itu, akan segera dilaporkan kepada pihak penegak hukum.(Dody CN)