Fraksi PKS DPRD Halsel Salurkan Bahan Bangunan untuk Korban Kebakaran

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Rumah kontrakan salah seorang wartawan media online di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan yang terkena musibah kebakaran pada Selasa (4/5/2021) baru-baru ini, mendapat kunjungan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halsel pada Jumat (7/5) untuk memberikan bantuan bahan bangunan berupa Batu Tela dan Seng untuk membangun kembali rumah yang ludes dilahap si jago merah.

Kedatangan Fraksi PKS yang dipimpin langsung HJ. Salma Samad, selaku Ketua Fraksi bersama Humein Kiat selaku wakil Ketua Fraksi dan Baihaki Ahmad selaku anggota Fraksi, meninjau melihat secara langsung kondisi rumah yang terbakar akibat kosleting listrik tersebut untuk menghitung jumlah material batu Tela dan Seng yang akan digunakan. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun kerugian yang ditaksir mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Setibanya dilokasi, ketiga anggota Fraksi dari PKS ini langsung menyerahkan bantuan barang bangunan dalam bentuk kwitansi belanja dari Toko maupun kwitansi belanja Batu Tela yang telah dibayar untuk diserahkan langsung kepada Sahril Samad, salah satu Wartawan media Online di wilayah Halsel yang menjadi korban kebakaran. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Halsel, Hj. Salma Samad, kepada wartawan usai serah terima bantuan.

“Apa yang kami berikan ini belum mampu mengobati duka yang dialami oleh saudara Sahri Samat, akan tetapi dapat mengurangi sedikit beban atas musibah yang dialaminya,” kata Hj. Salma

Hj. Salma menjelaskan, musibah yang dialami salah satu rekan wartawan tersebut merupakan bagian terkecil yang datang dari Allah SWT, sehingga korban sebagai manusia harus kuat dan mampu menghadapinya dengan sabar.

Menurutnya, apa yang dialami Sahril Samad saat ini, dapat mengetuk hatinya bersama beberapa kerabatnya yang tergabung dalam Fraksi PKS di DPRD Halsel untuk melihat secara langsung sekaligus memberikan perhatiannya dengan cara mengurangi sedikit beban atas musibah yang dialaminya.

“Kami berinsiatif dengan cepat, agar bulan yang suci ini kita dapat meringankan beban kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan akibat dari musibah dialaminya,” kata Hi. Salma

Sementara bahan bangunan yang diterima korban dari Fraksi PKS berupa, 4000 buah batu Tela dan 80 lembar Seng. Jika masih terdapat kekurangan dalam proses pembangunan, maka diminta untuk menghubungi Fraksi PKS, karena Dua jenis bahan bangunan tersebut menjadi tanggungjawab Fraksi PKS hingga selesai. Hal ini diutarakan Humein Kiat.

“Kami membantu full untuk bahan batu tela dan seng, jadi kalau masih kurang langsung menghubungi kami,” kata Humein.

Tidak hanya korban kebakaran yang mendapat uluran tangan dari Fraksi PKS, tetapi dalam satu pekan terakhir, Fraksi PKS juga menyalurkan ribuan paket idul Fitri berupa sembako, sarung dan mukena kepada yang membutuhkan di sejumlah Desa di wilayah Bacan, bahkan pada Jumat (7/5), Fraksi PKS juga membagikan paket lebaran kepada 27 security di DPRD Halsel, beserta Staf PTT di Sekertariat DPRD Halsel berupa jilbab. Hal ini diakui Hj. Salma Samad di Kantor DPRD Halsel.

“Setiap kami ke kantor atau jalan-jalan, didalam mobil itu ada paket sembako kami siapkan, siapa saja yang kami temui dan dijalan langsung kami bagikan, apalagi orang tua yang renta, atau penyapu jalan,” kata Hj. Salma

Pembagian paket lebaran berupa sembako tersebut akan dilanjutkan pada Sabtu (8/5) di sejumlah Desa di wilayah Gane dan Kepulauan Joronga yang akan di bagikan Wakil Ketua Fraksi PKS Humein Kiat.

Sementara Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Halsel, Samsir Hamajen, menyampaikan terima kasih kepada Fraksi PKS DPRD Halsel yang telah meringankan langkahnya untuk membantu beban korban kebakaran yang tidak lain adalah salah satu wartawan media online di Kabupaten Halsel.

“Semoga apa yang dilakukan fraksi PKS dengan membantu sesama kepada yang lagi mendapat musibah, mendapat balasan dari Allah SWT,” ucap Samsir. (Red/CN)

PMPKO Meminta GM Pusat, Segera Pecat Manajer CSR PT. Wanatiara Persada Pulau Obi

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Persekutuan Mahasiswa Pemuda Kepulauan Obi (PMPKO), Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Jabodetabek di Jakarta. Melakukan aksi turun jalan di depan Kantor Pusat PT. Wanatiara Persada, meminta kepada General Manager (GM) atau Direktur Utama Pusat PT. Wanatiara Persada, Segera Pecat Manajer CSR PT. Wanatiara Persada Di Pulau Obi. (06/05/2021)

Aksi yang berlangsung di depan kantor Pusat PT.Wanatiara Persada itu dibubuhi dengan tarian cakalele serta diiringi salinan agitasi propaganda dari orator-orator Mahasiswa Obi di berbagai universitas di Jakarta.

Dalam orasinya Bilyklinten Totononu menyampaikan “Kami kecewa dengan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau CSR PT.Wanatiara Persada yang menurut hemat kami salah sasaran dan terkesan pilih kasih, sejatinya program pemberdayaan masyarakat harus menyentuh seluruh masyarakat Lingkar tambang” Teriak Billy

Senadah yang sama juga Adriel Ketua PMPKO mengungkapkan unik-uniknya “kami rasa kekecewaannya terhadap pihak PT. Wanatiara Persada, karena selama ini lebih memprioritaskan tenaga kerja dari luar pulau Obi ketimbang orang Obi itu sendiri, sehingga kami harus menjadi Penganggur di daerah kami sendiri” cetus Adriel saat berorasi didepan kantor Pusat PT. Wanatiara Persada Pusat.

Obi yang kaya akan SDA, tetapi TKA semakin banyak di prioritas untuk menduduki jabatan mulai dari kuli bangunan hingga perkantoran dan kami sayangkan sudara-sudara kami yang ada di Obi yang sukar mengambil bagian dalam hal ini bekerja di perusahan sehingga kami menilai bahwa tenaga kerja Lokal lingkar tambang semakin termajinalkan, untuk itu lewat Aksi ini agar perusahan ber perikeadilan terhadap masyarakat lingkar tambang supaya mendapatkan pekerjaan di negeri sendiri dengan mudah tanpa ada alasan apapun.

Dan Menurut pengkajian kami bahwa program CSR yang terjadi di lapangan belum seluruhnya tersentuh dan berjalan dengan baik di sebabkan terpusat di satu wilayah ibu kota kecamatan padahal Obi memiliki 34 desa dan 5 Kecamatan yang itu harus di sentuh pelayanan program CSR namun itu tidak sama sekali.

Kenapa menurut kami bahwa program CSR itu hanya tersentuh di satu wilayah ibu kota Kecamatan saja karena sasaran bantuan terfokus di ibu kota kecamatan mulai dari Program Kesehatan Memberikan Bantuan Mobil Kesehatan, Honor Tenaga Kerja Medis di Puskesmas, dan Honor Tenaga Kerja Pendidikan Guru PAUD dan bantuan pembangunan tempat ibadah, itu hanya terfokus di ibu kota kecamatan saja.

Begitu juga program pertanian dan nelayan programnya belum merata sama sekali hanya terfokus di ibu kota kecamatan dan begitu Dana CSR yang sampai sekarang ini sudah tidak lagi di berikan sehingga menimbulkan pertanyaan kami bahwa dana CSR itu di kemanakan sehingga hilang begitu saja di telan bumi tanpa ada informasi yang jelas.

Dalam aksi ini PMPKO Se-jabodetabek Jakarta menuntut kepada PT. Wanatiara Persada :

“Meminta dengan Tegas agar General Menejer atau Pengurus Pusat PT Wanatiara Persada, agar segera memecat Menejer CSR PT. Wanatiara Persada di Pulau Obi. Karena penilaian kami beliau tidak Transparan terkait anggaran CSR serta realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat”

“Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal (Masyarakat Lingkar Tambang) di semua Job kerja yang di butuhkan oleh Pihak PT.Wanatiara Persada

“PPM Bidang Pendidikan harus di Prioritas untuk Mahasiswa S1, S2, dan S3, karena menurut pengetahuan kami, Beasiswa terhadap TK, SD, SMP dan SMA sudah tercover dalam program Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini”

Jika pihak General Manager atau Pengurus Pusat PT.Wanatiara Persada, tidak merealisasikan tuntutan kami atau mengabulkan tuntutan aksi kami ini, kami pastikan akan kembali mengepung kantor pusat PT.Wanatira Persada dengan jumlah masa yang lebih banyak. (Red/CN)

Kapus Jiko Bantah Potong Anggaran Bantuan Pasien Penderita Kusta

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Kepala Puskesmas (Kapus) Jiko Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) Rismanidar Sidi Umar bantah atas dugaan kuat pemotongan anggaran bantuan puluhan pasien penderita penyakit Kusta yang mencapai jutaan rupiah.

Kepada wartawan cerminnusantara.co.id, Rabu (4/5/2021), Rismanidar mengaku memberanikan diri melakukan pemotongan anggaran bantuan pasien senilai Rp 200 ribu dari Rp 1 juta per pasien lantaran hasil kesepakatan dari pihak keluarga masing-masing.

“Sebelum itu sudah ada hasil kesepakatan dari keluarga pasien masing-masing untuk bantu belikan Bahan Bakar Minyak (BBM) mengingat Speed Puskesmas Jiko yang mau digunakan tidak memiliki Bahan Bakar Minyak,” jelas Kapus.

Lanjut Rismanidar sebelum berangkat, ia bersama Pengola Program Kusta, Ningsi Sangaji mendatangi setiap rumah para pasien memberi tahukan bahwa besoknya harus berangkat ke Dinas Kesehatan untuk mengambil bantuan pasien penderita penyakit Kusta.

“Sebenarnya jumlah pasien 20 orang dan yang 3 orang itu dari saya dan Dokter dan Pengelola Program Kusta Dinas Kesehatan pak Safrudin, jadi totalnya ada 23 pasien. Terus yang 5 pasien dari pemegang Program yang berikan. Sementara 5 pasiennya lagi ambil di Labuha berarti yang ada hanya tinggal 10 pasien. Malam itu kami datang dulu ke rumah-rumah pasien beri tahu bahwa besok mereka ambil bantuan di Dinas, tapi gunakan Speed Puskesmas karena takutnya kedepatan dengan cuaca buruk, maka saling bantu beli minyak,” cetusnya.

Sementara Speed Puskesmas, terang Rismanidar, satu kali jalan minimal 100 Liter BBM Bersubsidi.

“Pertama info dari Dinas Kesehatan nanti mereka yang antar bantuan anggaran tersebut. Tapi ternyata besoknya dari Dinas Kesehatan perintahkan kami ke Labuha bersama dengan pasien karena cuaca buruk pada saat itu. Jadi kami ke Labuha hanya bersama 2 pasien dan sebelum itu kami sudah sampaikan kepada keluarga pasien dan mereka iyakan,” jelasnya.

(Kapus Jiko serahkan anggaran bantuan pasien)

Ia juga mengatakan, karena 5 pasiennya sudah ada di Labuha, maka bantuan anggaran ke 5 pasien tersebut tanpa ada pemotongan sama sekali.

“Terus anggaran Minyak dari 5 pasien yang ada di Desa itu sudah diserahkan langsung ke Staf Pengelola Program Kusta Puskesmas Jiko, tapi nyatanya mereka tidak berikan ke saya, maka hanya 10 pasien saja yang dipotong untuk anggaran minyak,” katanya.

Oleh karena itu Rismanidar bilang, total pemotongan untuk anggaran transportasi hanya Rp 2 juta dari 10 pasien.

“Hanya 10 orang pasien saja yang bantu berikan anggaran minyak Speed Puskesmas untuk perjalanan Pergi Pulang (PP) dari Desa Jiko menuju Labuha dan dari Labuha balik ke Jiko,” tukasnya.

Namun katanya, ia siap mengembalikan anggaran bantuan pasien Penderita penyakit Kusta tersebut.

“Tapi karena sudah terjadi seperti ini, maka saya akan ganti semuanya,” akunya mengakhiri.

Diberitakan sebelumnya, Kapus Jiko Rismanidar Sidi Umar diduga kuat sunat anggaran pasien penderita penyakit Kusta per pasien Rp 200 ribu. Sementara bantuan dari Al Habib per pasien Rp 1 juta dari 23 pasien, namun yang diterima pasien hanya Rp 800 ribu perorang (Red/CN)

Diduga Sunat Anggaran Bantuan Pasien Penderita Kusta Jutaan Rupiah, Polres Halsel Didesak Periksa Kapus Jiko

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Kepala Puskesmas (Kapus) Jiko Kecamatan Mandioli Selatan, Rismanidar Sidi Umar diduga kuat dengan sengaja sunat anggaran bantuan puluhan pasien penderita penyakit Kusta mencapai jutaan rupiah. Hal itu dibenarkan Pengelolaan Program Kusta Puskesmas Jiko, Ningsi Sangaji.

Jelas Ningsi, Kapus Rismanidar Sidi Umar memotong anggaran bantuan dari Al Habib untuk 23 pasien penderita penyakit Kusta per pasien Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

“Kami masing-masing yaitu saya sendiri pengelola, Ibu Kapus dan ibu Dokter mempunyai jatah dari bantuan tersebut sebesar Rp 1 000.000 ( Satu Juta Rupiah ) per orang,” aku Ningsi.

Lanjut Ningsih, 23 pasien tersebut seharusnya menerima anggaran per orang sebesar Rp 1 juta bukan Rp 800.000 (Delapan Ratusan Ribu Rupiah).

“Tapi kini mereka menerima uang per orang sebesar Rp 800.000 mengingat Kapus Jiko sudah pangkas Rp 200.000 per pasien,” jelas Ningsi.

Akibat ulah Kapus Jiko yang tegah melakukan pemotongan anggaran bantuan pasien, ungkap Ningsih, kini menjadi bahan perbincangan masyarakat. Baik itu masyarakat Desa Jiko maupun Desa Bahu Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut).

“Dengan adanya persoalan potong-memotong itu, sehingga sekarang menjadi bahan cerita masyarakat Desa Jiko dan Desa Bahu yang khususnya pasien penderita penyakit Kusta,” tuturnya.

Padahal yang bersangkutan, Rismanidar Sidi Umar belum 1 Tahun lamanya, baru di angkat Bupati Halsel, Bahrian Kasuba sebagai Kapus Jiko.

Mendengar dugaan sunat anggaran bantuan pasien tersebut, Devisi Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Front Delik Anti Korupsi (LSM FDAK) Halsel, Safrudin menyesalkan ulah Rismanidar Sidi Umar.

Safrudin menilai, Rismanidar gagal menjalankan tugasnya sebagai Kepala Puskesmas. Dimana, Kepala Puskesmas mempunyai tugas pokok yaitu mengusahakan agar fungsi Puskesmas dapat diselenggarakan dengan baik.

“Salah satu tugas pokok Kepala Puskesmas yaitu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan selalu melibatkan masyarakat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Itu artinya beliau (Rismanidar Sidi Umar-red) gagal menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin yang disebut Kepala Puskesmas,” tegas Safrudin.

Oleh karena itu, Safrudin secara kelembagaan mendesak kepada Polres Halsel segera manggil dan memeriksa Kapus Jiko. Sebab patut dicurigai juga anggaran untuk Pasien saja disunat, apalagi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

“Untuk menghilangkan kegelisahan masyarakat di Desa Jiko dan Bahu yang kini menjadikan bahan cerita. Maka kami mendesak kepada pihak kepolisian agar segara memanggil dan memeriksa yang bersangkutan atas dugaan pemotongan anggaran pasien senilai jutaan rupiah,” tegas Safrudin. (Red/CN)

Sikap Tegas DPD GMNI, Bubarkan KNPI di Maluku Utara

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD-GMNI) Provinsi Maluku Utara (Malut) lewat Ketua Bidang Politik, Asrul Lamunu menyampaikan beberapa hal sesuai dengan hasil rapat pengurus, pada Selasa (4/5/2021).

Kepada media ini, Asrul menyampaikan hasil rapat DPD GMNI Malut diantaranya sebagai berikut:

  1. DPD GMNI, memberikan warning kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Malut, terkait dengan dualisme kepengurusan agar melakukan rekonsiliasi atau penyatuan.
  2. DPD GMNI Malut mengecam keras bila langkah rekonsiliasi tidak ditempuh oleh KNPI, dan meminta kepada seluruh kaders terutama para alumni GMNI yang bergabug di wadah KNPI agar tarik diri (mundur) dari kepengurusan KNPI.
  3. DPD GMNI mendesak kepada Pemerintah untuk tidak melayani segala bentuk usulan kegiatan yang menggunakan anggaran daerah (APBD), baik KNPI versi A, B, atau C.

“Untuk diketahui, GMNI juga merupakan lokomotif terbentuknya atau berdirinya KNPI di Indonesia. Olehnya itu, GMNI berhak bersikap bila ego sektoral ini melekat di tubuh KNPI dan sejauh ini, KNPI sendiri tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan sumbangsi terhadap pemuda-pemudi di Maluku Utara,” ucap Asrul menyikapi.

Kata dia, bila langkah penyatuan dilakukan, maka DPD GMNI secara institusi akan mendukung penuh segala bentuk kepentingan KNPI dalam berkontribusi terhadap pembangunan Daerah.

“Apabila KNPI pada posisi ego sektoral (Saling klaim), maka sudah saatnya GMNI sebagai Organisasi Cipayung bersikap untuk pembubaran KNPI di Provinsi Maluku Utara,” tegas Asrul. (Ridal CN)

Jelang Pelantikan, Bupati Halsel Terpilih Gelar Pertemuan Bersama Dirjen OTDA

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Bupati terpilih Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Hi. Usman Sidik bertemu dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (OTDA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) membahas pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Halsel, Selasa (4/5/2021).

Hal itu sampaikan Bupati Halsel terpilih, Hi. Usman Sidik kepada wartawan cerminnusantara.co.id. Pelantikan Bupati Halsel final pada Tanggal 24 Mei mendatang.

“Iya, itu dengan Dirjen OTDA, kami baru habis pertemuan. Jadi final, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Halsel itu tepat pada Tanggal 24 Mei 2021,” aku Usman.

Informasi yang dihimpun, pasca berakhir massa kepemimpinam Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim. Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba (AGK) akan melantik Hi. Usman Sidik dan Hassan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halsel.

Rencananya, acara pelantikan tersebut berlangsung di Aula Kantor Gubernur Malut, Kota Sofifi. (Red/CN)