HALSEL, CN -Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila (DPAC-PP) Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Budiman S.M, S.Pd, berikan apresiasi dan menyatakan siap mendukung ketua Aliansi Desa Lingkar Tambang (ADLT), selaku Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI), yang sekarang ini menjabat sebagai Kepala Desa Laiwui, Abdul Kahfi Nusin, di salah satu media Online beberapa hari lalu, terkait pernyataan siap turun jalan melakukan aksi pemboikotan aktifitas Pemerintah, Pendidikan, Jalur Perhubungan, dan Perusahan Tambang jika pemerintah provinsi gagal melanjutkan pembangunan Jalan Lingkar Obi. (22/5/2023)
Pasalnya selaku masyarakat dan menjabat sebagai Kepala Desa Laiwui Abdul Kahfi Nusin geram dengan pernyataan Kepala Dinas PUPR Provinsi Malut Saifuddin Djuba, di media online, bahwa tidak ada kelanjutan Pembagunan Jalan Lingkar Obi, disebabkan tidak ada dokumen AMDAL dan Dokumen Study Kelayakan.
Adanya hal tersebut, Kades Laiwui yang juga ketua APDESI sekaligus merangkap Ketua ADLT Obi itu, tentu naik pintam dan marah, jika masyarakat pulau Obi di buat bingung apalagi bicara soal pembangunan infrastruktur jalan lingkar pulau Obi yang selama ini hampir 25 tahun, masyarakat telah menanti itu gagal.
Padahal masyarakat juga tahu bahwa pembuatan dokumen AMDAL itu telah di anggarkan, melalui tender online di tayang lewat portal Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 10 Oktober 2022 lalu, dengan Kode RUP 36683272, Nama paket Penyusunan Dokumen Jalan Keliling Pulau Obi dengan Pagu Senilai Rp. 898.212,000,- Sumber Dana APBD Tahun 2022, dan statusnya tender Sudah Selesai.
Pertanyaannya jika Dokumen AMDAL dan Dokumen Study Kelayakan tidak ada, dimana anggaran yang sudah di ploting untuk pembuatan dokumen tersebut.
Lalu hal yang sama pada tahun 2023 juga telah kembali tender lewat LPSE Provinsi, ini juga telah mengalokasikan anggaran pembuatan Dokumen Sebesar Rp. 900 Juta Lebih yang juga telah melekat pada batang tubuh APBD.
Ini berarti sudah tiga kali Dinas PUPR Malut telah pengalokasian Anggaran untuk pembuatan Dokumen Jalan Lingkar Obi, melalui tender online lewat LPSE provinsi.
Jadi kenapa bisa ada pernyataan Kepala Dinas PUPR Provinsi Malut Saifuddin Djuba, semacam itu, sehingga membuat gaduh di masyarakat Pulau Obi.
Kepada media ini Ketua DPAC PP Kecamatan Obi, sekaligus ketua Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang Obi Mayor (AMANAT-OBI MAYOR) Pulau Obi, Budiman S.M, Spd. Menyampaikan bahwa pernyataan ketua APDESI pulau Obi adalah pernyataan spontanitas dan itu soal biasa jika telah membaca berita, bahwa jalan Obi akan tidak bisa di lanjutkan lantaran Dokumen AMDAL dan Dokumen Studi Kelayakan belum ada, apalagi pernyataan Kadis PUPR Malut telah membuat gaduh dan sudah pasti selaku putra asli Obi Kepala Desa Laiwui Pasti marah, jangankan Kepala Desa Kami Dari PP atau Aliansi yang telah turut berpartisipasi dalam perjuangkan Jalan tersebut pun marah jika pernyataan Kadis PUPR seperti itu.
“Pernyataan Kadis PUPR itu telah membuat gaduh, sehingga Kades Laiwui secara spontan menguapkan kekesalannya, karena telah menerima kabar tak sedap, bahwa jalan lingkar Obi gagal di lanjutkan pembangunan, di sebabkan Dokumen AMDAL dan Dokumen Study Kelayakan Jalan tidak ada. Jangankan Kades Laiwui siapa saja yang namanya Orang Obi pasti marah dan begitupun kami” Pungkas Budi dengan Kesal
Budi juga bilang jika pernyataan Kepala Desa bahwa jalan lingkar Obi gagal di bangun maka akan turun ke jalan melakukan aksi di ibu Kota Kecamatan Obi dan Di Perusahan, Kami dari DPAC PP Obi dan Aliansi Siap mendukung, jika aksi itu menyangkut kemaslahatan orang banyak, agar jalan lingkar pulau Obi cepat di bangun, supaya dapat memberikan dampak positif terhadap perputaran roda ekonomi masyarakat.
“Kami dari DPAC PP dan Aliasi mendukung sepenuhnya jika ada gerakan aksi turun jalan, karena menyangkut dengan hajat hidup orang banyak, agar supaya jalan lingkar cepat di bangun, dan ini dapat berikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat Obi, maka kami siap mendukung aksi itu” cetusnya
Sambung Budi peryataan Kepala Dinas PUPR Malut, bahwa Dokumen AMDAL dan Dokumen Studi Kelayakan tidak ada, kami anggap Kepala Dinasnya sudah bohong, karena pembuatan Dokumen itu Ada Anggarannya dan anggarannya sudah di tender serta tender tersebut sudah selesai, jadi tidak ada alasan jika Kadis bilang seperti itu.
“Kalau Kadisnya bilang Dokumen AMDAL Jalan Lingkar Obi belum ada, kami anggap Kadis sudah bohong masyarakat Obi, karena kami juga tahu bahwa penyusunan Dokumen itu anggarannya ada, jadi tidak ada alasan bahwa jalan lingkar Obi itu gagal di bangun gara-gara dokumennya” jelas Budi
Lanjut Budi, terkait dokumen AMDAL, Kami ada beberapa Organisasi jugat turut serta ikut dalam sosialisasi, yang di laksanakan di Aula Kantor Camat lama, yang di prakarsa oleh Dinas PUPR Malut . Dan se tau kami turut hadir juga bapak Asgar selaku Pelaksana Kegiatan, bersama dengan Dinas , Pemerintah Kecamatan Obi, dan lima Kepala Desa, Desa Laiwui, Jikotamo, Buton, Ake Gula dan Desa Baru.
“Kami dari beberapa organisasi juga hadir dalam acara sosialisasi AMDAL begitupun Pemerintah Kecamatan dan Desa beserta tokoh masyarakat, yang pada saat itu acara sosialisasi di buat di Aula Kantor Camat Obi lama” bebernya
“Kenapa Sekarang Kadis PUPR Malut Saifuddin Djuba, melontarkan pernyataan lewat salah satu media online bahwa Dokumen AMDAL-nya, Belum ada itu yang kami heran dan membuat kepala Desa Laiwui Abdul Kahfi Nusin Marah, bahkan kami sangat mendukung kegiatan sosialisasi AMDAL dan turut membubuhi tanda tangan di berita acara pada daftar hadir sosialisasi AMDAL itu” sambung dia
Miris sekali jika jalan lingkar pulau Obi gagal di bangun seperti yang di nyatakan Kadis PUPR, Padahal Pulau Obi adalah salah satu penyumbang terbesar hasil tambang Nikel dan bahkan mengharumkan nama baik Provinsi Malut secara nasional hingga sampai internasional, hal ini juga mendapat mendapat pujian dari Presiden Jokowi, bahwa Maluku Utara telah membawa dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, mencapai 27%.
Selaku Ketua DPAC PP dan Aliansi Budi juga menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Malut Ki. Hi. Abdul Gani Kasuba, bahwasannya Bapak Gubernur tidak serius membangun Pulau Obi dan tidak pernah melihat jeritan serta Penderitaan Masyarakat Obi.
“Kami juga menyampaikan kepada gubernur, bahwasannya Bapak Gub tidak serius membangun Pulau Obi, dan tidak pernah merasakan jeritan serta penderitaan masyarakat Pulau Obi, kami sangat kecewa” ungkapnya
Kami juga ingin sampaikan bahwa ada juga anggota Dewan DPRD dari Partai Berkuasa yang mempunyai niat tidak baik dan sengaja berusaha membuat agar jalan Lingkar Obi itu terhambat pada proses dokumen dan realisasinya, karena diduga terindikasi tendensi politik terhadap rival politik kedepannya. Dan kami menilai politikus seperti ini tidaklah elegan dan tidak baik untuk dicontohi. Serta Kami juga sangat kecewa dengan Pemprov dan DPRD terhadap kebijakan Pembangunan Infrastruktur yang ada di Pulau Obi.
“Ada juga anggota Dewan DPRD Malut dari partai berkuasa yang niatnya tidak baik dan sengaja memperhambat proses Dokumen pembangunan jalan lingkar tersebut, karena di duga terindikasi tendensi Politik terhadap rivalnya” tutur Budia
Sejak terpisah dari Provinsi Maluku Ambon pada tahun 1999 dan sudah empat kali berganti Gubernur dan sudah memasuki periode yang ke lima di tahun 2024 ini, keberpihakan Pembangunan Baik dari segi Pembanguna Ekonomi, dan Pembangunan Infrastruktur lainnya di Pulau Obi itu sangat kecil sekali.
Selaku Ketua Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang Pulau Obi sudah sering menurunkan masa bersama APDESI tapi kali ini, jika Pemerintah Provinsi menganggap ini persoalan remeh maka kami berjanji akan melakukan konsolidasi masa untuk turun jalan secara besar-besaran untuk memboikot Seluruh aktifitas baik aktifitas Pemerintah di kecamatan Obi, Pendidikan, Pertambangan dan bahkan Sampai tidak ada pemelihan tahun 2024 di Pulau Obi, Serta Kami akan Mogok Makan di Kantor Gubernur Malut dan Kantor Bupati Halsel sama halnya seperti peristiwa tahun 2011 silam yaitu target awal tidak ada pelayanan kesahbandaran untuk kapal asing, dalam negeri yang akan membawa nikel dari dan ke pulau Obi ke negara luar.
“Saya bersama ketua APDESI sering turunkan mas untuk turun ke jalan melakukan aksi demo, jika pemerintah provinsi anggap jalan Obi ini tidak ada apa-apanya dan tidak dapat di lanjutkan pembangunannya, maka sudah tentu kami akan konsolidasikan masa yang begitu besar untuk melakukan aksi demo besar-besaran, sesuai agenda yang akan kami rencanakan” tutup Ketua DPAC PP Obi sekaligus Ketua Aliansi. (Red/CN)
