Cermin Nusantara

Bravo 5 Malut Bantah LBP Intervensi Pengangkatan Pj Bupati Halteng

TERNATE, CN – Kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Provinsi Maluku Utara (Malut) yang akan berakhir pada tanggal 24 Desember Tahun 2022, telah memunculkan beberapa nama sebagai calon Pj Bupati Halteng.

Terdapat beberapa nama yang telah di usulkan dan beredar di kalangan publik Malut sebagai calon Carateker Bupati Halteng ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, yakni Kepala BPBD Malut Febby Alting, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Malut Imam Makhdi Hasan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malut Salmin Janidi, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Halteng Yanto M. Asri

Selain nama-nama tersebut diatas, ada juga nama Ikram Sangaji yang disebut-sebut titipan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Informasi yang berkembang bahwa Menko Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan turut mengintervensi usulan Pj. Bupati Halmahera Tengah (Halteng) Maluku Utara di Kementerian Dalam Negeri adalah informasi yang tidak benar.

“Bravo 5 Provinsi Malut membantah bahwa Pak Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) sebagai Dewan Pembina Bravo 5 dan sekaligus juga sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi RI tidak pernah mencampuri proses pengusulan dan pengangkatan Pj Bupati Halteng, karna hal itu bukan merupakan urusan dan kewenangan beliau.” ungkap Ketua Bidang Ekonomi Bravo 5 Malut Fadli Ali Taslim, SE, SH, M.Si. (1/12/2022)

Bahwa tidak benar adanya informasi yang menyatakan bahwa Pak LBP melakukan Intervensi terhadap proses Pengusulan dan Pengangkatan Pj Bupati Halteng sudah di konfimasi ke Pak Irvan Edisson sebagai Korwil Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat DPP Bravo 5 di Jakarta.

“Pak LBP tidak ada urusan dan tidak ada hubungan dengan proses Pengangkatan Pj Bupati Halteng tersebut,” lanjut bung Fadli Taslim yang juga merupakan aktivis 98. (Red/CN)

Kepala Mts Negeri 2 Halsel Akui Pungli ke Siswa

HALSEL, CN – Dugaan pelanggaran yang terjadi di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) akhirnya diakui Kepala Mts Negeri 2 Halsel, Zainudin Rahman.

Pengakuan Kepala Mts Negeri 2 Halsel, Zainudin Rahman ini ketika ditemui wartawan cerminnusantara.co.id di salah satu Warung Makan di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan, Kamis (1/12/2022).

Pungli yang dilakukan pihak Sekolah melalui Kartu Penilaian Akhir Semester Ganjil Berbasis Computer Based Test (CBT) Mts Negeri 2 Halmahera Selatan Tahun Pembelajaran 2022/2023.

“Iya benar terjadi Pungli di Sekolah melalui Kartu Semester untuk siswa yang dibebankan per siswa Rp 5 ribu dari Kelas I, Kelas II dan Kelas III,” akunya.

Meski demikian, Kepala Mts Negeri 2 Halsel itu menuding terkait pelanggaran Pungli yang diduga mencapai Jutaan Rupiah tersebut dilakukan bawahannya tanpa sepengetahuannya selaku Pimpinan Sekolah.

“Apa yang dilakukan Guru-guru di Sekolah ini diluar dari perintah saya. Saya sendiri tidak tahu soal Pungli ini. Jadi ketika dengan adanya berita ini saya langsung marah ke Guru-guru,” katanya.

Zainudin juga berjanji akan mengembalikan hasil Pungli yang berhasil dilakukan pihak Sekolah terhadap siswa Mts Negeri 2 Halsel.

“Saya akan perintahkan Guru-guru untuk segera mengembalikan uang Pungli ke siswa yang sudah terkumpul,” tutupnya. (Hardin CN)

Mts Negeri 2 Halsel Diduga Pungli Capai Jutaan Rupiah

HALSEL, CN – Meski Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 yang dampaknya terbentuk Tim Saber Pungutan Liar (Pungli) untuk memberantas segala bentuk Pungli, namun nampaknya, masih ada saja Lembaga Sekolah yang melanggarnya.

Dugaan pelanggaran tersebut terjadi di Madrasah Tsanawiyah (Mts) Negeri 2 Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut)

Dimana, Mts Negeri 2 Halsel diduga kuat melakukan Pungli ke seluruh siswa di Sekolah tersebut.

Melalui Pungli, berkisar mencapai jutaan rupiah. Mengapa tidak? siswa di Mts Negeri 2 Halsel yang dibebankan merupakan siswa-siswi dari Bangku Kelas I, Kelas II dan Kelas III.

Sementara jumlah siswa yang ada di Sekolah tersebut diperkirakan mencapai Ratusan siswa.

Dugaan Pungli yang dilakukan Kepala Madrasah itu melalui Kartu Penilaian Akhir Semester Ganjil Berbasis Computer Based Test (CBT) Mts Negeri 2 Halmahera Selatan Tahun Pembelajaran 2022/2023.

Hal ini dikeluhkan orang tua Siswa dikarenakan merasa Mts Negeri 2 Halsel telah melakukan Pungli yang dibebankan per-siswa senilai Rp 5.000.

“Anak-anak kami di minta bayar Kartu Semester padahal Kartu Semester dari HVS yang bentuknya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja. Padahal Online Data saja itu Siswa yang beli sandiri,” cecer salah seorang orang tua siswa yang enggan menyebutkan namanya saat ditemui wartawan cerminnusantara.co.id, Rabu (30/11/2022).

Bahkan sebelum Semester Ganjil, di semester Genap Tahun Pelajaran 2022/2023, Kepala Madrasah, Zainudin Rahman juga diduga kuat melakukan Pungli dengan kasus yang sama yakni melalui Kartu Semester Penilaian Akhir Semester Genap Berbasis Computer Test (BCT) Mts Negeri 2 Halmahera Selatan Tahun Pelajaran 2022/2023.

Namun di Semester Genap Tahun Pelajaran 2022/2023, dibebankan Rp 10.000 per-siswa. Tapi informasi yang dihimpun media ini, Pungli tersebut dibatalkan pihak Sekolah.

Sementara itu, Kepala Madrasah, Mts Negeri 2 Halsel, Zainudin Rahman ketika dikonfirmasi belum merespon hingga berita ini dipublish. (Hardin CN)

Evaluasi Kinerja Penyuluh KB, Kepala DP3AKB Halsel: Untuk Efektifnya Capaian Program

HALSEL, CN –  Memastikan dan optimalisasi untuk pelaksanaan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan (Bangga Kencana) melalui Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Kini, DP3AKB Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) kembali menggelar evaluasi kinerja 20 penanggung jawab ke Balai Penyuluhan KB di 30 Kecamatan wilayah kerja.

Evaluasi kinerja ke 20 tersebut berlangsung di Gedung Canga Matau Taman Budaya Kebun Karet Halsel dihadiri sejumlah jajaran DP3AKB Halsel.

Dalam acara evaluasi tersebut, Kadis Dp3AKB Halsel Apt Karima Nasaruddin, S.Si.M.Kes menyampaikan, Evaluasi program merupakan bagian terpenting dari pelaksanaan program setelah perencanaan, pelaksanaan dan monitoring sebuah program atau kegiatan.

“Karena dengan adanya evaluasi kita dapat mengetahui capaian program, inovasi PKB dan kendala di lapangan sehingga segera mungkin mengambil solusi cepat dan tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi hambatan di lapangan,” tegas Karima Nasaruddin, S.Si.M.Kes kepada media, Rabu (30/12/2022).

Karima juga menegaskan, program PKB beserta jajarannya mempunyai tanggungjawab besar sebagai ujung tombak keberhasilan program “Bangga Kencana”, namun BKKBN tidak bisa bekerja sendiri. Sehingga harus ditingkatkan koordinasi dan komunikasi serta laksanakan amanah dengan Sebaik-baiknya bersama lintas sektor sebagai mitra kerja.

“Untuk memaksimalkan dan optimalkan pelaksanaan kegiatan harus butuh koordinasi dan kerjasama, sehingga tugas di lapangan Benar-benar bersinergi dan terintegrasi untuk efektifnya capaian program,” tandasnya.

Jelas Karima, evaluasi program Bangga Kencana kepada PKB baru pertama dilaksanakan DP3AKB di Halsel.

“Inti dari kegiatan evaluasi ini adalah  pemaparan progres program atau kegiatan oleh PKB sesuai kondisi wilayahnya,” cetus Kadis.

Berikut hasil evaluasi yang dapat menghasilkan beberapa rencana tindak lanjut untuk PKB ke depan terhadap program “BANGGA KENCANA” diantaranya:

1. Keseriusan dalam penanganan stunting di setiap wilayah kerja dan mengoptimalkan fungsi TPK (tim pendamping keluarga) dan edukasi 1000 HPK (hari pertama kehidupan) kepada masyarakat.

2. Optimalisasi kampung KB (Keluarga berkualitas) di 81 kampung KB di wilayah kerja masing- masing “BERSINERGi”dengan  Pemerintah Desa dan Universitas

3.Ciptakan inovasi untuk keberhasilan pengembangan program Bangga Kencana

4. Rutinitas penyampaian laporan analisis situasi lapangan ke DP3AKB dan utamakan pengimputan ke sistem “NEW SIGA” sehingga DATA selalu ter Update dan dapat dipertanggung jawabkan.

5. Tingkatkan fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai sarana perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program “BANGGA KENCANA” di wilayah kerja tingkat kecamatan sampai ke Desa sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

6. Penguatan kapasitas SDM PKB melalui pelatihan dll

7. PKB yg tidak disiplin akan mendapatkan Punishman & yang berprestasi akan diberi  PENGHARGAAN.

Karima berharap, ke depan komitmen   Rencana Tindak Lanjut yang tertuang dalam Rekomendasi tidak hanya di atas kertas, tetapi harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab untuk masyarakat di Halsel.  (Hardin CN)

Guru Honorer SDN 193 Halmahera Selatan Merasa Diberhentikan Secara Sepihak

HALSEL, CN – Tenaga Guru Honorer Sekolah Dasar Negeri 193 Kabupaten Halmahera Selatan (SDN 193 Halmahera Selatan) mengeluhkan sikap Kepala SDN 193 Halmahera Selatan, Monces Carlos Ana Tatopi.

Dimana, Kepala SDN 193 Halmahera Selatan diduga mengambil kebijakan memberhentikan para tenaga Guru Honorer secara sepihak yang sudah mengabdi sekian lama di Sekolah tersebut.

Mengapa tidak? Para Guru Honorer diberhentikan tanpa pemberitahuan sebelumnya ataupun karena kesalahan yang dilakukan sehingga mereka merasa kebijakan tersebut merupakan pemberhentian secara sepihak.

“Kami diberhentikan secara sepihak oleh pak Kepsek. Padahal selama ini kami mengabdi dengan senang hati di Sekolah tersebut. Bahkan kami juga sudah menganggap semua Siswa-siswi yang ada di Sekolah itu seperti anak kami sendiri karena sudah terlalu lama mengajar di Sekolah ini,” jelas salah seorang Guru Honorer yang namanya tidak mau dikorankan, Selasa (29/11/2022).

Guru Honorer yang sangat dicintai para muridnya itu menambahkan, bukan tidak taat pada Pimpinan Sekolah, namun keluhan yang ia sampaikan ini, kata dia, lantaran belum siap melepaskan rasa tanggung jawabnya selaku Guru untuk siswa-siswi SDN 193 Halmahera Selatan.

“Soal kebijakan di Sekolah bukan hak kami, tapi ini bicara soal hati ke hati antara kami dengan para Murid di Sekolah. Hal ini yang membuat kami merasa tidak puas atas kebijakan Kepala Sekolah yang tega memberhentikan kami secara sepihak,” timpalnya.

Selain memberhentikan secara sepihak tanpa alasan yang pasti, ia juga mengaku sangat kecewa dengan kebijakan Kepala Sekolah yang lainnya. Pasalnya, Gaji Guru Honorer juga tidak diberikan selama beberapa Bulan di Tahun 2022.

Tenaga Guru Honorer SDN 193 Halmahera Selatan diberhentikan secara sepihak dan tidak diberikan Gaji yakni Masni, Risnia Lasano, Narti Bibirino dan Gaeis Loleo.

Hingga berita dikorankan, Kepala SDN 193 Halmahera Selatan, Monces Carlos Ana Tatopi belum dapat dikonfirmasi. (Hardin CN)

Panitia Kabupaten Diduga Berpihak Menangkan Cakades Perempuan Silang

HALSEL, CN – Pernyataan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tingkat Kabupaten, Faris Hi. Madan yang menegaskan bahwa pihaknya tidak berpihak diantara para Calon Kades (Cakades) di Pilkades Silang Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) dibantah habis Saksi Cakades Nomor Urut 4.

Bahkan Saksi Cakades Nomor Urut 4, Bayani Salim mengatakan, proses hitung ulang Suara Pilkades yang ke 4, Panitia Kabupaten tidak melibatkan para Saksi dari semua Cakades Silang.

“Perhitungan suara ulang sebanyak 4 kali di Kabupaten, yang pertama, kedua dan ketiga itu kami dari Saksi Cakades dan masyarakat Desa Silang lainnya sama-sama menyaksikan. Tapi hitung suara ulang yang ke 4 kali, kami dari Saksi maupun masyarakat tidak lagi dilibatkan,” jelas Bayani saat dihubungi wartawan cerminnusantara.co.id melalui via telepon seluler, Senin (28/11/2022).

Bayani membeberkan, ada dugaan kuat Panitia Kabupaten main mata dengan salah satu Cakades, sehingga setiap saat hitung suara ulang, hasilnya sama, tapi entah kenapa, disaat hitung ulang suara yang ke 4, jumlah Surat Suara telah berubah bertambah 1 Surat Suara yang dimenangkan Cakades Perempuan Nomor Urut 3 Solinda D komdan.

“Surat Suara sesuai DPT sebanyak 564 Suara di tambah 48 pengguna KTP 0.25%14 suara, jadi totalnya 626 Suara. Sementara jumlah partisipasi pemilih hanya 497 Surat Suara,” cetusnya.

Selain itu, Bayani bilang, hitung ulang suara yang ke 4, jumlah Surat Suara bertambah 1 Surat Suara. Sehingga jumlah Surat Suara yang seharusnya hanya 497 Surat Suara menjadi 498 Surat Suara.

“Tapi hitungan keempat sudah selisih 1 Suara antara pemenang pertama dan pemenang kedua tanpa melibatkan kami sebagai Saksi dari semua Cakades Silang. Jadi kelebihan 1 Surat Suara itu sebenarnya Panitia Kabupaten dapat dari mana?,” tanya Bayani mengakhiri.

Sekedar diketahui, hitungan ke 1 Nomor Urut 1 Rifail S Hasanat merahi 150 suara, Nomor Urut 2 Haerun Safi meraih 23 suara, Nomor Urut 3 Solinda.D komdanm eraih 158 suara dan Nomor Urut 4 Abang Alim meraih 158 suara, sedangkan Nomor Urut 5 Hasan Arifin hanya 1 suara.

Sementara hitungan ke 2 dan ke 3 juga hasilnya sama seperti hitungan ulang suara ke 1.

Untuk hitungan ulang suara ke 4 terdapat selisih suara, Nomor Urut 1 Rifail S Hasanat merahi 151 suara, Nomor Urut 2 Haerun Safi meraih 24 suara, Nomor Urut 3 Solinda D komdan meraih 160 suara dan Nomor Urut 4 Abang Ali meraih 159 suara sedangkan Nomor Urut 5 Hasan Arifin meraih 1 suara. (Hardin CN)

Diskorsing 24 Jam, Ketua Majelis Hakim Sengketa Pilkades Halsel Bikin Pusing Kuasa Hukum Tergugat Cakades Yomen

HALSEL, CN – Kuasa Hukum Tergugat Calon Kepala Desa (Cakades) Yomen,  Maulana Patra Syah membeberkan pihak Penggugat Cakades Yomen Suleman Basirun bersama Kuasa Hukumnya Naimudin K. Habib tidak menyiapkan Materi Gugatan disaat persidangan Sengketa Pilkades Halsel digelar pada Senin (28/11/2022).

Maulana bilang, Penggugat bersama Kuasa Hukumnya seharusnya sudah mempersiapkan Materi Gugatan berdasarkan jadwal persidangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 41/PAN.PILKADES-KAB / 2022. Tercatat sehubungan dengan berakhirnya pencoblosan dan perhitungan Surat Suara pada Pilkades Gelombang Satu (I) Tahun 2022, maka dengan ini disampaikan bahwa pengajuan gugatan hasil perolehan suara dimulai pada Tanggal 14 November 2022 dan berakhir pada Tanggal 20 November 2022.

“Waktu mulai persidangan itu, biasanya pihak penggugat seharusnya sudah mempersiapkan Materi Gugatannya. Akan tetapi, pada kenyataannya, pihak penggugat tidak menyiapkan Materi Gugatan di dalam persidangan. Sementara berdasarkan Surat dari Panitia Kabupaten yang dikirim ke kami itu tertulis bahwa hari ini adalah pembacaan gugatan oleh penggugat dan jawaban oleh tergugat. Namun pada kenyataannya, dari penggugat ini, tidak membawa Materi Gugatannya,” jelas Maulana saat Konferensi Pers digelar di Kantor Pengacara/Advokat Darman Sugianto., SH,MH dan Partner’s di Pasar Baru Labuha Kecamatan Bacan.

Selain itu, Maulana juga kembali membeberkan bahwa Kuasa Hukum, Naimudin K. Habib dari Cakades Yomen,  Suleman Basirun juga tidak memiliki Surat Kuasa Resmi.

“Mereka menggunakan Kuasa Hukum, tapi tidak memiliki Surat Kuasa. Makanya tadi saya langsung memprotes keberatan terkait dengan hal tersebut,” bebernya.

Pengacara Muda itu menjelaskan, keberatan yang ia sampaikan kepada Majelis Penyelesaian Sengketa Pilkades Halsel sesuai dengan Surat Edaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 41/PAN.PILKADES-KAB / 2022.

“Keberatan saya itu, pertama mereka sudah diberikan waktu panjang,
Terus kemudian dibuatkan juga dengan Jadwal agenda Sidang yang memang pada hari ini, itu agenda beberapa Desa, termasuk Desa Yomen Kecamatan Joronga yang agendanya adalah pembacaan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, tapi kenyataannya itu tidak dilakukan. Sehingga saya protes berdasarkan Jadwal Surat Edaran yang seharusnya sudah tidak bisa lagi diterima, apalagi penggugat berani menghadirkan Kuasa Hukum tapi dari Kuasa Hukum sendiri tidak menyiapkan Materi Gugatan,” timpalnya.

Kata Maulana, jika kembali ke Pasal 44 Ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 disebutkan, Calon Kepala Desa yang menyampaikan Laporan dan atau gugatan lebih dari 7 Hari sejak penetapan Kepala Desa terpilih sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) kehilangan hak untuk menyampaikan laporan dan atau gugatan sengketa Pilkades.

“Jadi mereka ini sebenarnya secara Formil, telah gugur karena mereka tidak menyampaikan Materi Gugatan. Apalagi dalam persidangan sudah terbukti, bahkan Kuasa Hukum mereka juga tidak memiliki Surat Kuasa. Sehingga berdasarkan pasal 44 Ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 ini, maka gugatan tersebut seharusnya dinyatakan gugur,” tegasnya.

Namun disisi lain, Maulana merasa pusing, mengapa tidak? Ia sangat menyayangkan atas Keputusan dari Ketua Majelis Penyelesaian Sengketa Pilkades Halsel yang memaksakan harus diskorsing untuk memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk membuat gugatan dan membacakan gugatan di esok hari.

“Padahal bicara soal Skorsing itu hanya hitungan Menit saja, tapi ini diskorsing sampai besok. Inikan terkesan secara prosedural penanganan Perkara ini Cacat Hukum. Walaupun dalam Perbup tidak tertulis Tata Cara Sidang. Tapi yang kita ketahui itu, dalam Tata Cara Sidang itu hanya hitungan Menit, kalau bicara soal tunda, baru bisa sampai esok harinya. Tapi tadi ini dinyatakan Skorsing bukan ditunda,” cetusnya.

Tapi sayangnya, Aslan selaku Ketua Majelis Penyelesaian Sengketa Pilkades Halsel memaksakan diskorsing 24 Jam, walaupun pihak Tergugat tetap keberatan, karena berdasarkan syarat prosedur yang tidak demikian.

“Karena ini Panitia Kabupaten yang buat, Peraturan juga Bupati Halsel yang buat, masa mereka harus tidak berlakukan, sementara mereka memiliki kewenangan sebagian Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades Halsel,” herannya.

Oleh karena itu, selaku Kuasa Hukum Tergugat, ia menganggap Ketua Majelis Hakim Penyelesaian Sengketa Pilkades Halsel tidak berlakukan Surat Edaran Panitia Kabupaten maupun Perbup Nomor 10 Pasal 44 Ayat (2) Tahun 2022.

“Harusnya mereka tidak bisa menabrak Surat Resmi dari Panitia Kabupaten Pilkades Halsel dan Jadwal yang ditentukan oleh Panitia, apalagi menabrak Peraturan Bupati Nomor 10 Pasal 44 Ayat (2) Tahun 2022,” tutupnya mengakhiri. (Hardin CN)

Heboh Kepulauan Widi Dilelang Situs Asing, Dandim 1509/Labuha: Tetap Selamanya Milik Indonesia

HALSEL, CN – Hebohnya Kepulauan Widi yang dilelang disalah satu Situs Sotheby’s Concierge Auctions Amerika Serikat menjadi Buah Bibir dikalangan masyarakat Negara Indonesia.

Dengan adanya kejadian tersebut, Kodim 1509/Labuha mengerahkan Prajurit ke Kepulauan tersebut guna menegaskan bahwa Kepulauan Widi Milik Indonesia yang masuk di wilayah Administratif Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut), Sabtu (26/11/2022).

Sebab, Kepulauan Widi yang berada di wilayah Konservasi Terumbu Karang, Bakau dan Ikan itu sudah sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor 102/KEPMEN-KP/2020.

Pasukan dari Kodim 1509/Labuha yang dikerahkan berkekuatan 1 (Satu) SST yang dikomandoi Danramil 1509-04/Maffa Letda Inf Samuel Anu, Pasukan yang dikerahkan untuk melakukan pengibaran Bendera Merah Putih dan mengecat beberapa rumah berwarna Merah dan Putih selaras dengan warna Bendera.

Sementara ditempat lain, Dandim 1509/Labuha Letkol Kav Romy Parnigotan Sitompul mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan di Kepulauan Widi dengan tujuan menegaskan bahwa Kepulauan Widi tersebut tidak diperjualbelikan seperti yang diketahui di salah satu situs Asing menempatkan Kepulauan Widi yang akan dijual.

Lanjut Dandim, sesusai dengan Undang-Undang yang berlaku sudah menjelaskan bahwa tidak bisa dijual belikan, hanya bisa untuk dikelola secara berkala dan berizin resmi.

“Kami dari TNI-AD khususnya Kodim 1509/Labuha, kami hanya mengamankan Aset Milik Negara dan perlu kita turun tangan karena ini masalah kedaulatan Negara, kita berharap tidak lagi terjadi Hal-hal seperti ini,” tegasnya.

Kata Dandim, pihaknya mengadakan pengibaran Bendera Merah Putih dan mengecat rumah warga yang penghuni Pulau Daga yang salah satu Pulau dari Kepulauan Widi.

“Itu sebagai tanda bahwa kita tidak Main-main dengan kedaulatan Negara, karena setiap jengkal Tanah milik Indonesia, tetap selamanya milik Indonesia,” tutup Letkol Kav Romy Parnigotan Sitompul. S. Hub. Int. (Hardin CN)

Selama Setahun, Aktivitas Tambang Emas di Obi Barat Tanpa Izin

HALSEL, CN – Maraknya aktivitas Tambang Emas tanpa Izin di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut). Salah satunya Tambang Emas di Kecamatan Obi Barat.

Hal ini dibenarkan Camat Obi Barat, Nasaruddin Hi. Ismail saat dikonfirmasi wartawan cerminnusantara.co.id melalui via telepon seluler, Kamis (24/11/2022).

Camat Obi Barat menjelaskan, aktivitas Tambang Emas yang diduga tanpa izin tersebut kurang lebih sudah setahun berjalan.

“Beroperasi mungkin sudah 1 Tahun, itu Tambang Emas berada ada di Desa Manatahan, Desa Jikohai sama Desa Soasangaji,” jelasnya.

Nasaruddin mengaku, Tambang Emas di 3 Desa di Kecamatan Obi Barat itu beraktivitas selama setahun ini tanpa izin resmi.

“Sampai sekarang belum ada izin Pak,” akunya.

Camat Obi Barat bilang, dirinya sudah berkoordinasi dengan pihak DPMPTSP Halsel guna melakukan pemeriksaan  Lokasi Tambang Emas tersebut.

“Dari Dinas Perizinan Halsel sudah tahu, tinggal mereka turun untuk mengecek langsung. Jadi nanti juga dari Dinas Perizinan sendiri yang berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Halsel,” cetus Nasaruddin.

Sementara untuk para pekerja Tambang Emas, Nasaruddin menuturkan, hingga saat ini, hanya masyarakat setempat yang beraktivitas.

“Hanya masyarakat disitu saja,” tuturnya.

Nasaruddin menambahkan, dirinya juga pernah melakukan pengecekan ke Lokasi Tambang Emas, ia menemukan dampak yang akan membahayakan masyarakat.

“Saya pernah turun di Lokasi. Saya lihat bagaimana lingkungannya, semua limbah dan lain-lain itu ditampung, tapi yang jelas ini kebutuhannya masyarakat, jadi mau bikin bagaimana,” tutup Camat Obi Barat.

Hingga berita ini dipublish, pihak DPMPTSP Halsel belum dikonfirmasi. (Hardin CN)

Pilkades Loid Diduga Diwarnai Money Politics

HALSEL, CN – Pemilihan Kepala Desa (PIlkades) Loid diduga kuat diwarnai praktik Politik uang atau Money Politics. Dugaan tersebut terkuak ketika beredar informasi serta sejumlah Dokumentasi seseorang yang membagikan uang Ratusan Ribu Rupiah bahkan mencapai Jutaan Rupiah saat Pilkades yang digelar pada Sabtu 19 November 2022 kemarin.

Dugaan Money politics tersebut disampaikan Amato warga Desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut). Menurutnya, ada oknum ASN juga diduga kuat terlibat melakukan praktik politik uang tersebut.

“Kami telah mengamankan Puluhan Juta Rupiah. Barang bukti Politik uang yang dibagikan oleh para Timses dan atau Keluarga dari Cakades Nomor 03,” tandas Amato saat ditemui wartawan cerminnusantara.co.id, Senin (21/11).

Amato menjelaskan, jumlah uang yang diserahkan senilai Rp 250.000 perorangan yang diberikan langsung dari Timses Nomor Urut 03 berinisial AA dengan mengajak yang bersangkutan untuk mencoblos Nomor Urut 03 Muhdin M. Saleh.

“Ini diserahkan oleh oknum Guru SDN 17 Halmahera Selatan berinisial SMS senilai Rp 1.000.000 dengan tujuan mengajak penerima berinisial R warga Desa Loid untuk memilih Cakades Nomor Urut 03,” jelasnya.

Selain itu, Amato menuturkan, Timses Cakades Nomor Urut 02, Ali Abukhair ini merupakan Timses dimasa Pilkada Halsel Usman-Bassam. Sedangkan Timses Nomor Urut 03, Muhdin M. Saleh  adalah Timses sebelah dimasa Pilkada Halsel saat itu.

Sehingga, Amato bilang, ada dugaan kuat Timses Pilkades Nomor Urut 03 harus menggunakan Praktik Politik uang untuk memenangkan Kandidat Cakades Nomor 03.

“Jadi kemungkinan besar mereka takut kalah, sehingga dengan terpaksa mereka harus menggunakan Money Politics. Tapi kami tidak akan tinggal diam, kami bakal menggugat masalah ini, karena selain ini juga masih ada masalah lain yang harus kami bongkar habis soal Pilkades Loid,” tegasnya.

Sementara itu, Oknum ASN Guru SDN 17 Halmahera Selatan berinisial SMS ketika dikonfirmasi melalui via Telepon seluler tidak mau memberikan keterangan.

“Siap yang bilang, nanti tanya saja langsung ke Mato,” pinta Oknum Guru itu sembari langsung mengakhiri panggilan telepon seluler wartawan. (Red/CN)