Pendidikan di Pulau Obi Terus Berkembang, Harita Nickel Hadirkan Akses dan Peluang Masa Depan bagi Generasi Muda

HALSEL, CN – Pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam mempersiapkan generasi muda Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Seiring meningkatnya akses dan fasilitas pendidikan, harapan anak-anak untuk melanjutkan pendidikan serta memperoleh peluang kerja semakin terbuka. Perubahan ini turut dirasakan masyarakat di sejumlah desa, termasuk Soligi dan Kawasi.

Bagi Musniati, guru sejarah dan seni di SMA Negeri 35 Halmahera Selatan, pendidikan bukan sekadar proses belajar di ruang kelas, melainkan bentuk pengabdian untuk membangun masa depan kampung halaman.

Sejak 2014, Musniati memilih kembali ke kampung halaman dan mengabdi sebagai guru di Desa Soligi, Obi Selatan. Keputusan tersebut berangkat dari kepeduliannya terhadap keterbatasan tenaga pendidik di daerahnya.

“Di desa kami masih kekurangan guru. Saya memilih kembali ke Soligi karena berpikir, siapa lagi yang akan mendidik generasi penerus di sini selain orang Soligi sendiri?” ujarnya, Jumat 13 November 2026.

Menurut Musniati, perkembangan kawasan industri turut membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat, termasuk di bidang pendidikan. Minat anak-anak untuk bersekolah semakin meningkat, didukung oleh akses yang lebih mudah, kebijakan sekolah gratis dari pemerintah, serta fasilitas belajar yang semakin memadai.

Ia menilai pendidikan menjadi salah satu pendorong semangat generasi muda untuk mengembangkan potensi dan meraih masa depan yang lebih baik.

Selain mendorong prestasi akademik, Musniati juga berupaya memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Salah satunya melalui pembentukan sanggar tari di sekolah.

Sanggar tersebut dibentuk karena belum tersedianya wadah yang memadai untuk mengembangkan potensi seni siswa. Awalnya, hanya enam anak yang bergabung. Namun, antusiasme siswa terus bertambah hingga sanggar itu berkembang dan beberapa kali tampil dalam kegiatan sekolah maupun acara yang diselenggarakan Harita Nickel, termasuk Hari Anak Obi.

Melalui sanggar tersebut, para siswa mempelajari berbagai tarian khas Maluku Utara.

“Kita harus melestarikan budaya agar generasi mendatang tidak melupakan budaya kita sendiri,” tuturnya.

Ia menambahkan, melalui pendidikan, anak-anak dapat membentuk karakter dan menjadi generasi muda yang lebih baik.

Musniati juga mengapresiasi dukungan Harita Nickel terhadap pendidikan di Soligi. Menurutnya, perusahaan turut membantu memperbaiki kembali sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan, memberikan insentif kepada 53 guru honorer di Soligi dan Kawasi, serta menyediakan alat musik untuk mendukung kegiatan sanggar.

“Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di setiap tantangan pasti ada hasil terbaik,” katanya.

Perubahan akses dan fasilitas pendidikan juga dirasakan langsung oleh para siswa. Suci, siswi SMP Loji Permai Kawasi, mengaku kini lebih nyaman menjalani kegiatan belajar mengajar karena didukung fasilitas sekolah yang semakin lengkap.

Menurut Suci, sekolahnya memiliki berbagai fasilitas penunjang pembelajaran, mulai dari komputer, perpustakaan, hingga Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Para siswa juga mendapatkan buku untuk mendukung kegiatan belajar.

“Pendidikan itu sangat penting karena selain bisa belajar, kita juga bisa mengikuti kegiatan sekolah yang menambah pengalaman,” ujarnya.

Suci mengaku kerap menghabiskan waktu istirahat di perpustakaan untuk membaca buku dan melengkapi catatan pelajaran.

Sekolah-sekolah di Kawasi berada di kawasan permukiman baru dan dapat dijangkau dengan berjalan kaki oleh siswa yang tinggal di sekitarnya. Sementara itu, bagi siswa dari lokasi lain, perusahaan menyediakan layanan bus antar-jemput setiap hari sekolah.

Dukungan terhadap pendidikan juga diwujudkan melalui program makan siang gratis bagi siswa SMP Loji Permai Kawasi.

Program yang dijalankan melalui sinergi sekolah dan Harita Nickel tersebut telah berlangsung sejak 2013, jauh sebelum program Makan Bergizi Gratis (MBG) nasional. Kini, program ini menyediakan sekitar 255 porsi setiap hari bagi siswa, guru, petugas keamanan, dan kondektur sekolah.

Guru SMP Loji Permai Kawasi, Debby Sukarano, mengatakan bahwa pihak sekolah diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran penyediaan makanan bagi siswa setiap hari.

Proses memasak melibatkan ibu-ibu warga sekitar sehingga program ini tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan siswa, tetapi juga membuka peluang penghasilan tambahan bagi masyarakat.

“Kami juga mengutamakan pangan lokal Pulau Obi. Sayur-mayur dan ikan diupayakan berasal dari petani dan nelayan setempat, sehingga program ini turut mendukung perekonomian masyarakat,” kata Debby.

Manfaat program tersebut juga dirasakan oleh Anisa, salah satu orang tua siswa SMP Loji Permai Kawasi. Ia mengaku tidak perlu khawatir lagi soal makan siang anak-anaknya.

“Alhamdulillah, program ini sangat membantu,” ujarnya.

Bagi Anisa, pendidikan merupakan kesempatan penting untuk memperbaiki masa depan anak-anaknya. Ia bertekad mendorong mereka agar terus bersekolah.

Kesempatan menempuh pendidikan tinggi melalui Beasiswa Harita Gemilang juga dirasakan oleh Christana Mara Luwudara.

Ia menyelesaikan pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, pada 2025. Kini, Christana mengajar sebagai guru Fisika di SMP-SMA Kawasi.

Menurut Christana, beasiswa tersebut sangat membantu dalam menyelesaikan pendidikan sekaligus membuka kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.

Sebagai warga asli Kawasi, ia bangga dapat menerapkan ilmu yang diperolehnya untuk mendukung pendidikan generasi muda di daerahnya.

“Beasiswa ini sangat membantu perjalanan pendidikan saya. Saya berharap semakin banyak anak-anak Pulau Obi mendapat kesempatan yang sama, karena pendidikan merupakan bekal penting untuk membangun sumber daya manusia dan memajukan daerah,” ujarnya.

Hingga saat ini, program Beasiswa Harita Gemilang telah menjangkau 160 mahasiswa asal Pulau Obi yang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Bagi Musniati, Suci, Anisa, dan Christana, pendidikan adalah jalan untuk membuka peluang. Lebih dari itu, pendidikan juga menjadi fondasi dalam membangun karakter, menjaga kebudayaan lokal, memperkuat ekonomi masyarakat, serta membuka kesempatan bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Pendidikan bukan sekadar tentang hari ini, melainkan investasi untuk masa depan generasi muda Pulau Obi. (Hardin CN)

Pendidikan di Tengah Ekspansi Tambang

OPINI, CN – kspansi industri pertambangan di Maluku Utara dalam satu dekade terakhir telah menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui komoditas nikel. Namun, di balik laju investasi dan pembangunan infrastruktur tersebut, muncul persoalan struktural yang berdampak langsung pada sektor pendidikan, khususnya di wilayah lingkar tambang. Secara ilmiah, fenomena ini dapat dianalisis melalui beberapa kerangka teori, seperti teori resource curse (kutukan sumber daya), teori ketimpangan pembangunan regional, serta perspektif ekologi politik pendidikan.

Teori resource curse menjelaskan bahwa daerah yang kaya akan sumber daya alam justru berpotensi mengalami keterlambatan dalam pembangunan sektor sosial, termasuk pendidikan. Hal ini terjadi karena orientasi pembangunan lebih terfokus pada eksploitasi sumber daya alam dan peningkatan pendapatan jangka pendek, dibandingkan investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia. Dalam konteks Maluku Utara, kehadiran industri tambang berskala besar tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan di daerah sekitar. Sebaliknya, terdapat kecenderungan bahwa wilayah lingkar tambang mengalami tekanan sosial dan lingkungan yang berdampak pada menurunnya akses dan kualitas pendidikan.

Dari perspektif ketimpangan pembangunan regional, ekspansi tambang menciptakan dualisme ekonomi antara sektor modern (industri ekstraktif) dan sektor tradisional (pertanian, perikanan, dan pendidikan lokal). Ketimpangan ini tercermin dalam distribusi fasilitas pendidikan yang tidak merata, keterbatasan tenaga pengajar, serta minimnya infrastruktur pendukung di daerah sekitar tambang. Sementara perusahaan tambang mampu membangun fasilitas modern dalam kawasan operasionalnya, masyarakat di sekitarnya seringkali masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sekolah yang layak. Hal ini menunjukkan adanya spatial inequality atau ketimpangan spasial yang memperlemah daya jangkau pendidikan.

Lebih lanjut, pendekatan ekologi politik pendidikan menyoroti bagaimana relasi kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal mempengaruhi praktik pendidikan di wilayah terdampak. Dalam banyak kasus di Maluku Utara, proses perizinan tambang tidak selalu melibatkan partisipasi penuh masyarakat, termasuk dalam mempertimbangkan keberlanjutan pendidikan anak-anak. Dampak lingkungan seperti polusi udara, pencemaran air, dan degradasi lahan turut memengaruhi kondisi kesehatan peserta didik dan guru, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas proses pembelajaran. Sekolah-sekolah yang berada di dekat kawasan tambang juga rentan terhadap gangguan kebisingan dan aktivitas industri yang intensif.

Selain itu, dari sudut pandang teori kapital manusia (human capital theory), pendidikan merupakan investasi utama dalam meningkatkan kualitas individu dan daya saing daerah. Namun, dalam realitas wilayah tambang, muncul fenomena disinsentif terhadap pendidikan. Banyak keluarga lebih memilih mendorong anak-anak mereka untuk bekerja di sektor tambang dengan imbalan ekonomi yang relatif tinggi dalam jangka pendek. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya risiko putus sekolah dan rendahnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi ini justru berpotensi menciptakan ketergantungan ekonomi pada sektor ekstraktif yang tidak berkelanjutan.

Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya intervensi kebijakan yang berorientasi pada keadilan pendidikan. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di sektor pendidikan seringkali bersifat simbolik dan tidak terintegrasi dengan kebutuhan riil masyarakat. Bantuan berupa pembangunan fisik sekolah atau pemberian beasiswa belum mampu menjawab persoalan struktural seperti kekurangan guru, rendahnya kualitas pembelajaran, dan terbatasnya akses pendidikan di daerah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis keadilan sosial.

Dalam konteks ini, negara memiliki peran strategis sebagai regulator dan fasilitator untuk memastikan bahwa ekspansi tambang tidak mengorbankan hak dasar masyarakat atas pendidikan. Kebijakan afirmatif perlu diarahkan pada penguatan infrastruktur pendidikan di wilayah lingkar tambang, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pengawasan ketat terhadap dampak lingkungan yang memengaruhi proses belajar. Selain itu, perusahaan tambang harus didorong untuk berkontribusi secara substantif dalam pengembangan pendidikan, tidak hanya melalui CSR, tetapi juga melalui kemitraan jangka panjang yang berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia lokal.

Dengan demikian, tema “Pendidikan di Tengah Ekspansi Tambang” mencerminkan sebuah realitas kompleks yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Tanpa intervensi yang tepat, ekspansi tambang berpotensi memperdalam ketimpangan pendidikan dan menghambat terciptanya generasi yang berdaya saing. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap agenda pembangunan daerah, agar kekayaan sumber daya alam benar-benar dapat diubah menjadi kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Maluku Utara.

Harita Nickel Raih Dua Penghargaan Subroto 2025, Bukti Komitmen terhadap Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat

JAKARTA, CN – Harita Nickel, perusahaan pertambangan dan pemrosesan nikel terintegrasi dan berkelanjutan, berhasil meraih dua penghargaan sekaligus dalam ajang Penghargaan Subroto 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Jumat (24/10/2025). Dua kategori yang dimenangkan adalah Pendidikan dan Kesehatan.

Pencapaian ini menjadi bentuk pengakuan atas komitmen Harita Nickel dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya, khususnya di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut).

Direktur Utama Harita Nickel, Roy Arman Arfandy, mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan bukti nyata dari komitmen perusahaan terhadap praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

“Kami percaya bahwa keberlanjutan hanya dapat tercapai apabila perusahaan dan masyarakat tumbuh bersama,” ujarnya.

Harita Nickel meraih penghargaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Terinovatif Komoditas Mineral Kategori Pendidikan untuk inisiatif Rumah Belajar Komunitas, serta Kategori Kesehatan untuk program Soligi Zero Stunting. Kedua program ini dijalankan oleh unit bisnis PT Gane Tambang Sentosa dan PT Gane Permai Sentosa.

Program Rumah Belajar Komunitas berfokus pada peningkatan kemampuan literasi anak-anak di Desa Gambaru, Desa Ocomaloleo, dan Desa Fluk melalui metode belajar yang menyenangkan dan partisipatif. Sementara Soligi Zero Stunting merupakan program pencegahan stunting di Desa Soligi yang menekankan pendekatan terpadu dengan menyediakan layanan kesehatan, pelatihan kader posyandu, serta edukasi gizi berbasis pangan lokal.

Hingga pertengahan 2025, program ini berhasil menurunkan angka stunting di Desa Soligi secara signifikan, di mana 21 dari 25 anak telah keluar dari status stunting.

Penghargaan Subroto sendiri merupakan penghargaan tertinggi di sektor energi dan sumber daya mineral yang diikuti lebih dari 3.400 badan usaha pertambangan di Indonesia. Penilaian dilakukan secara ketat oleh Ditjen Minerba ESDM bersama akademisi dan praktisi, mencakup tujuh aspek utama mulai dari inovasi hingga keberlanjutan program.

Harita Nickel menegaskan akan terus berkomitmen menerapkan praktik pertambangan yang bertanggung jawab serta mendorong pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat di Pulau Obi. (Hardin CN)

Anak Ternate Menangis Tak Bisa Sekolah, Apakah Sistem Pendidikan Gagal Penuhi Hak Dasar Warga?

TERNATE, CN – Tangis seorang anak laki-laki lulusan SMP Negeri 4 Kota Ternate mencerminkan betapa mirisnya potret sistem pendidikan di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Maluku Utara (Malut). Hingga tahun ajaran baru dimulai, ia belum juga bisa mengenyam pendidikan di tingkat SMA.

Anak tersebut tinggal di Kelurahan Kalumata bersama sang nenek yang hanya bekerja serabutan. Setelah gagal diterima di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 10 melalui sistem seleksi online, ia mencoba ke SMA Negeri 3 Gambesi. Namun upaya itu pun kandas karena sekolah tersebut telah penuh.

Pihak keluarga sempat mempertimbangkan sekolah swasta, tetapi terpaksa mengurungkan niat lantaran biaya yang tidak sanggup mereka tanggung.

Alternatif terakhir yang ditawarkan adalah bersekolah di wilayah Guruapin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), lokasi yang jauh dan tidak realistis bagi anak yang telah bertahun-tahun tinggal dan sekolah di Ternate sejak SD.

“Segala upaya komunikasi ke pihak sekolah dan pemerintah tidak membuahkan hasil. Jawaban mereka selalu, ‘sistem tidak bisa berbuat apa-apa’,” tulis akun Facebook Story Ternate dalam unggahan yang viral di media sosial, Selasa (15/7/2025).

Kisah pilu ini memantik reaksi publik yang mempertanyakan tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda) dan pusat terhadap hak dasar pendidikan. Pasal 31 UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Kasus ini menggambarkan urgensi evaluasi menyeluruh terhadap sistem zonasi, daya tampung sekolah, serta minimnya dukungan bagi keluarga tidak mampu.

Anak ini bukan satu-satunya. Ada banyak lainnya yang senasib seperti salah satu berita yang sebelumnya termuat di media online malutline.com belum lama ini. Jangan biarkan mereka putus sekolah hanya karena sistem yang kaku dan tidak berpihak pada rakyat kecil.

Saat ini, keluarga dan masyarakat berharap ada intervensi langsung dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara maupun pemerintah pusat untuk menyelamatkan masa depan anak-anak yang terpinggirkan oleh sistem. (Hardin CN)