PTT Tenaga Kesehatan di Halsel Terancam Diberhentikan

HALSEL, CN – Semua Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), khusus Tenaga Kesehatan, terancam diberhentikan dengan alasan masalah uang kas Daerah.

Mengapa tidak, uang kas Daerah tidak cukup untuk membiayai gaji PTT di Halsel. Hal itu diduga kuat ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Daerah (Sekda) Halsel, Safiun Rajdilun melalui rapat bersama membahas gaji PTT.

“Kemarin hasil rapat dengan Dinas Kesehatan, Sekda Safiun bilang kasih stop PTT Kesehatan,” aku sumber kepada wartawan cerminnusantara.co.id melalui pesan WhatsApp, Kamis (24/8/2023).

Ia mengatakan, Plt Sekda Halsel itu memerintahkan ke Dinas Kesehatan untuk memberhentikan semua PTT Tenaga Kesehatan yang tersebar di semua Puskesmas di Halsel.

“Kasih berhenti semua, khusus PTT Kesehatan dari Puskesmas,” jelas sumber seperti yang diintruksikan Plt Sekda ke Dinas Kesehatan Halsel.

Sementara itu, Plt Sekda Halsel, Safiun Rajdilun dikonfirmasi via WhatsApp mengaku bahwa informasi tersebut tidaklah benar.

“Sapa kong soputar bale model itu, jang talalu dong bafitana lagi tong Bahas PTT pe tambahan gaji masih kurang bukan bahas kase barenti PTT sapa yang kase info tu k ? Sotalalu orang2 ni tara dengar bae2 so bafitana sabarang,” ujar Safiun Rajdilun. (Hardin CN)

2 Penginapan di Halteng Diduga Jadi Tempat Prostitusi

HALTENG, CN – Pemerintah Daerah (Pemda), Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), diduga kuat lalai mengontrol Penginapan yang menjadi sarang aksi maksiat.

Penginapan yang seharusnya menjadi tempat inap bagi orang yang bepergian atau berlibur, ternyata ada kamar inap yang diduga kuat disediakan untuk tempat prostitusi.

Penelusuran cerminnusantara.com pada Minggu (20/8/2023) malam, ada 2 Penginapan yang menjadi sarang Pekerja Seks Komersial (PSK) yakni Penginapan Rahmatia di Desa Nur Weda dan Penginapan Virly di Desa Were.

2 Penginapan itu ternyata memiliki Kamar khusus PSK untuk para Hidung Belang yang ingin melampiaskan nafsu birahi.

Ketua LSM Gele-Gele, Husen Ismail mengatakan, Pemda Halteng seharusnya lebih ketat memperhatikan Penginapan yang menjadi sasaran PSK dan para pria Hidung Belang.

“Di Weda ini ada beberapa tempat usaha terselubung. Dalam artian tempat sarang prostitusi yang berkedok Penginapan,” tuturnya.

“Pemerintah tidak boleh diam. Tapi harus lebih ketat dengan aturan, agar  supaya Penginapan dan Kos-kosan itu tidak dijadikan sebagai tempat maksiat,” tambahnya.

Selain itu, beberapa waktu lalu juga ada  pengakuan dari beberapa PSK penghuni Kamar Penginapan Rahmatia dan Penginapan Virly.

Dimana, Dua orang PSK yang namanya tidak sempat disebutkan itu mengakui bahwa tempat yang dihuninya sekarang itu untuk melayani para tamu Hidung Belang.

“Kami disini bayar harian. Untuk Kamar Rp 160.000 Perhari dan untuk melayani Tamu Rp 400.000,” aku kedua PSK itu.

Hingga berita ini dipublish, Kepala Dinas (Kadis) PTSP, Sofyan A. Gafur dan Kasat Pol PP Halteng, Hi. Sahabudin, masih dalam upaya konfirmasi. (Abi CN)

Sejumlah Kepsek di Halsel Keluhkan Dinas Pendidikan Tahan Surat Rekomendasi Pencairan Dana BOS 

HALSEL, CN – Sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), mengeluhkan kinerja Dinas Pendidikan Halsel lantaran menahan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2023.

Hal itu disampaikan sejumlah Kepsek yang namanya tidak ingin dipublish, Sabtu (19/8).

“Informasinya bahwa pak Kadis tahan karena perintah pak Bupati seperti yang disampaikan pihak Diknas ke kami,” aku para Kepsek itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Halsel, Safiun Rajdilun dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah menahan Surat Rekomendasi Pencairan Dana BOS.

“Tidak sangkut paut dgn pak Bupati tidak ada yang di tahan yang ada karena ada pergantian Kepsek,” ujar Safiun Rajdilun. (Hardin CN)

Usai Tentukan Pemenang, Panitia Lomba Karnaval HUT RI ke-78 di Halteng Tuai Kritik

HALTENG, CN – Panitia lomba Karnaval Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-78 di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), mendapat kritikan dari masyarakat yang turut menyaksikan, Jum’at (18/8/23).

Kritikan itu melalui Media Sosial (Medsos) di salah satu Akun Facebook atas nama Nyai Ratu Winaon usai penentuan pemenang lomba Karnaval HUT RI ke-78.

Menurutnya, penentuan pemenang sangat tidak obyektif karena penilaian dilakukan dengan pertimbangan pihak-pihak tertentu. Sehingga merusak kegiatan lomba Karnaval.

“Masyarakat capek-capek sewa kostum, sewa make up, bikin atribut, antraksi dari start sampe finish kong ngoni kase juara orang dalam yang cuma pake seragam kong cuma bajalang lurus-lurus dari start sampe finish tu, deng ngoni malu hati sadiki ee,” tulis di Akun Facebook Nyai Ratu Winaon.

“Karnaval tadi ni dia p hasil sama deng kejadian lalu saja ee, tusuk sandiri isi sandiri hitung sandiri,” cecernya.

Sementara, salah satu warga yang enggan menyebutkan nama kepada media ini mengatakan, masih banyak lebih baik dari penampilan perwakilan Dharmawanita yang menjuarai lomba tersebut.

“Keterwakilan yang menampilkan semangat dan keberagaman budaya dan adat istiadat Daerah itu seharusnya menjuarai lomba ini,” tukasnya.

Dengan hasil yang sudah ditetapkan Panitia Karnaval, banyak pihak menaruh curiga penentuan pemenang sengaja direkayasa oleh Dewan Juri.

Terpisah, Kadis Pariwisata Halteng selaku Koordinator lomba Karnaval, Salmun Saha tidak merespon saat dikonfirmasi hingga berita ditayangkan. (Abi CN)

Kades Anggai Bantah Tambang Rakyat Ilegal 

HALSEL, CN – Kepala Desa (Kades) Anggai, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Kamarudin Tukang dengan tegas membantah terkait isu yang menyebut Tambang Rakyat di Desa Anggai Ilegal alias tak memiliki Izin.

Klarifikasi tersebut disampaikan Kamarudin, Jumat (18/8/2023) menanggapi adanya pernyataan-pernyataan liar yang mengatakan pertambangan Rakyat yang saat ini sedang berjalan tidak berizin saat melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat di Desa Anggai.

Kamarudin mengatakan, pihaknya saat ini terus berkomitmen memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Anggai. Sehingga segala bentuk izin pertambangan disiapkan demi kelancaran aktivitas pertambangan warga.

“Sampai saat ini, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Desa Anggai masih berjalan. Berakhirnya di Bulan Desember Tahun 2023,” ungkap Kades Anggai.

Kamarudin menuturkan, izin pertambangan saat ini dikeluarkan  Pemerintah Provinsi (Pemrov). Sehingga ia menyarankan agar pihak-pihak yang mengatakan aktivitas pertambangan di Desa Anggai Ilegal untuk segera mengecek izin tersebut di Provinsi.

Proses pengurusan izin, kata kades, sudah masuk yang ketiga kali. Izin yang kedua berkahir di Desember dan saat ini sedang dilakukan proses pengurusan izin yang ketiga kalinya.

“Untuk aktivitas pertambangan di Anggai tidak ada yang ilegal. Sebab, kami terus dimonitoring Pemerintah Pusat. Bahkan kami selalu mendapat panggilan dari Pemerintah Pusat, guna mempresentasikan IPR WPR,” ujarnya.

Lebih jauh, Kamarudin menerangkan, saat ini ada sekitar 7 Provinsi di Indonesia yang mengantongi IPR/WPR.

“Diantara 7 Daerah itu, Maluku Utara masuk dalam wilayah IPR dan izin IPR itu di Desa Anggai Kecamatan Obi,” tegas Kamarudin.

Hal yang sama juga diungkapkan ketua Dusun Lokasi pertambangan Anggai, Darmin Dangoa. Menurutnya, aktivitas pertambangan rakyat yang saat di ini  berjalan di wilayah kerjanya itu tidak ilegal. Hanya saja, kata dia, ada perselisihan tapal batas tanah, sehingga dikait-kaitkan dengan izin.

“Soal aktivitas Tambang itu, resmi dan memiliki izin. Hanya saja, ada orang-orang yang mempersoalkan tapal batas dan yang mempersilakan batas ini tidak bisa membawa-bawa Tambang rakyat. Sebab, Tambang rakyat ini milik orang banyak,” cetus Darmin.

Menanggapi adanya isu ilegal pertambangan di Desa Anggai itu, salah seorang Tokoh masyarakat Desa setempat turut serta berkomentar.

Hadji Basrah, warga Desa Anggai yang ditokohkan itu mengatakan bahwa isu ilegal itu hanyalah sebuah pembohongan publik. Sebab, izin Tambang di Desa Anggai tersebut berjalan hingga Desember Tahun 2023.

“Ini pembohongan publik. Sebab, isu itu hanya dibawa oleh segelintir orang yang berlawanan dengan usaha pertambangan rakyat yang saat ini sedang berjalan,” tutup Hadji Basra. (Sain CN)

Kejari Halsel Bakal Periksa Semua Pihak Terlibat Kasus Dugaan Korupsi BPRS Saruma Sejahtera

HALSEL, CN – Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari), Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Hendri mengaku bahwa saat ini dirinya telah menerima hasil pemeriksaan dari pihak Intelejen Kejari terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Saruma Sejahtera Halsel.

“Mereka (Intel Kejari) melaksanakan operasi Intelijennya. Baik itu pengumpulan data ataupun keterangan. Maka dari hasil itu, Pidsus yang akan mengelola Data dan keterangan lagi. Karena jika sudah maksimal pun akan ada Dokumen-dokumen yang kurang. Sehingga itu yang akan kita kejar,” tutur Hendri saat ditemui wartawan cerminnusantara.co.id di Kantor Kejari Halsel, Jumat (18/8/2023).

Selain itu, semua pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi di Bank milik Pemerintah Daerah (Pemda) hingga merugikan negara belasan milyaran rupiah itu, Hendri menegaskan, bakal diperiksa.

“Jadi pihak-pihak terkait, ada kaitannya dengan BPRS ini, bakal kita panggil semua untuk kebutuhan pemeriksaan,” tegasnya.

Sementara untuk saat ini, Hendri bilang, pihaknya belum bisa mengumumkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak Intelejen Kejari Halsel. Namun ia berjanji, akan mengumumkan hasil pemeriksaan selanjutnya.

“Nanti perkembangan lanjutannya kita akan sampaikan ke teman-teman Media. Namun untuk saat ini, baru itu yang kita sampaikan, karena memang proses ini sedang berjalan,” tukas Hendri. (Hardin CN)