Diabaikan Pemda, Mahasiswa Halsel di Malang Dapat Kiriman Uang Dari Usman Sidik

MALANG, CN – Puluhan mahasiswa Halmahera Selatan yang sedang kuliah di Kota Malang mendapatkan kiriman uang tunai dari calon Bupati Halmahera Selatan, H Usman Sidik.

“Kami sangat terbantu dengan bantuan dari Pak Usman ini karena bisa membantu kami selama di Kota Malang,” ujar koordinator mahasiswa Halmahera Selatan di Kota Malang, Bahrudin Muhammad dalam rilisnya, Kamis (7/4/2020).

Jumlah mahasiswa di Kota Malang yang menerima bantuan sekitar 27 orang. Masing-masing menerima uang tunai sebesar Rp 250 ribu. Selain uang, ada aneka sembako lainnya yang totalnya 27 paket.

Bahrudin mengatakan, mereka mulai kesulitan ekonomi sejak virus Corona muncul di Indonesia. Mereka bertahan dengan stok makanan seadanya. Sementara keuangan berangsur menipis seiring tidak ada kiriman dari orangtua.

“Sejak wabah ini muncul kondisi kami krisis makanan. Kami harus menjalani kuliah online pakai beli kuota internet, bayar kontrakan dan kebutuhan lainnya. Untuk makan, kiriman dari orangtua tidak selalu ada. Kadang dikirim kadang tidak,” jelasnya.

Para mahasiswa awalnya berharap bantuan dari Pemda Halmahera Selatan. Namun tidak ada bantuan dalam bentuk apapun. Harapan mahasiswa tersebut disampaikan Bahrudin selaku koordinator melalui postingan di akun Facebook miliknya pada Jumat 2 April lalu. Keluhannya itu ditujukan kepada Bupati Bahrain Kasuba.

“Bupati Bahrain Kasuba seakan tidak peduli pada kami mahasiswa yang ada di Malang. Tolong perhatikan kami. Kami kelaparan karena kami tidak memilik keluarga di sini, tapi Bupati Bahrain lebih mengedepankan urusan politik daripada memikirkan nasib rakyatnya yang sedang kelaparan diterpa bencana,” ungkap Bahrudin.

Menurut Bahrudin, dari unggahanya di media sosial tersebut kemudian beredar luas hingga sampai ke telinga Usman. Seketika itu Usman langsung menghubungi dirinya minta data jumlah mahasiswa dan mengirimkan sejumlah uang.

Bahrudin mewakili teman-temannya menyampaikan rasa terima kasih kepada Usman yang memberikan sumbangan untuk mereka, karena dapat mengurangi beban mereka di rantau dan orang tua mereka di kampung.

“Kami atas nama mahasiswa Halmahera Selatan di Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada Pak Usman selaku anak daerah yang sudah membantu kami, sekali lagi terima kasih Pak Usman,” pungkasnya. (Red/CN)

Peduli Warga Dampak Covid-19, Polres Halsel Kembali Salurkan Bantuan Sosial di Dua Desa

HALSEL, CN – Ditengah Pandemi virus Covid-19 saat ini, Kepolisian Resor Halmahera Selatan (Halsel) dibawah kepemimpinan Kapolres AKBP M. Faishal Aris, S.I.K., M.M., kembali menggelar Program kemanusian, seperti yang saat ini di laksanakan dengan membagikan Bantuan puluhan Karung beras kepada masyarakat yang terdampak Covid – 19 di dua Desa, Jumat (1/5/2020).

Untuk pelaksanaan hari ini berlangsung di dua tempat yakni di Desa Mandaong dan Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halsel dengan membagikan puluhan Karung beras kepada masyarakat terdampak covid – 19.

Penyaluran bantuan sosial pun di bagi dua yaitu Kapolres Halsel AKBP M. Faishal Aris, S.I.K., M.M., didampingi Kabag Ops, Kasat Binmas, Kasat Samapta, Bhabinkamtibmas, Bhabinsa serta Pemerintah Desa melakukan penyaluran bantuan sosial di Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halsel, sedangkan Wakapolres Halsel KOMPOL Naim Ishak, S.I.K., M.H., didampingi Kabag Sumda, Kasat Lantas, Bhabinkamtibmas dan Pemerintah Desa menyalurkan bantuan sosial di Desa Mandaong Kec. Bacan Selatan Kab. Halsel.

Kapolres Halsel mengatakan sasaran pembagian bantuan sosial yaitu warga terdampak Covid-19 yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Desa maupun Pemerintah, hal ini untuk mengantisipasi adanya gejolak dari warga yang belum mendapat bantuan sosial dari Desa maupun Pemerintah.

Dalam kegiatan tersebut Kapolres Halsel juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan serta antisipasi wabah Covid – 19 ini, serta pemberian bantuan masker kepada masyarakat yang tidak memakai masker oleh Bhabinkamtibmas bersama Bhabinsa.

Lanjut Kapolres Halsel bakti sosial yang dilakukan Polres Halsel ini merupakan salah satu wujud rasa kemanusiaan antara sesama di tengah wabahnya virus Corona (COVID-19).

“Kami akan salurkan Bantuan sembako ini secara bertahap. Dan kita juga berharap kepada masyarakat yang berkecukupan, Pengusaha dan Perusahaan dapat bahu membahu membantu dalam menghadapi Wabah Ini,” pungkasnya. (Hafik/CN)

Kades Koititi Enggan Bayar Upah Kerja Pembangunan Jalan TA 2019

HALSEL, CN – Pelaksanaan pembangunan Jalan Baru Desa Koititi Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) ditahun anggaran 2019 menuai berbagai masalah, selain kegiatan pembangunan yang belum selesai, Kepala Desa Koititi Musli Marasabessy juga belum menyelesaikan pembayaran Upah Pekerja.

Dari informasi yang di himpun wartawan Cerminnusantara.co.id, Selasa, (28/04/2020) Diketahui upah tukang yang dianggarkan Musly untuk fondasi jalan baru dengan panjang 300 meter sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta rupiah) hingga saat ini upah tukang baru diberikan Kades sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

“Sampai saat ini kami baru menerima panjar dari Kades Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk delapan orang pekerja yang dikirimnya dari Bacan. Untungnya 4 orang dari kami tidak mau ambil panjar dengan alasan kalo, Rp. 2 juta dibagi 8 Orang maka, masing-masing kami hanya terima Rp. 250 Ribu saja sementara menyambut puasa,” kata AN (Inisial) .

AN juga mengatakan, kalau terkait Upah, dirinya sudah terbiasa dengan kejadian semacam ini, dimana sering terjadi keterlambatan pembayaran hanya saja, dalam melaksanakan pekerjaan jalan baru ini, terdapat kurang lebih Delapan Orang Pekerja dimana masing-masing dari mereka memiliki kebutuhan yang mesti dimaklumi Kepala Desa.

Sementara fondasi yang dikerjakan sudah berkisar 80% dan hanya tersisa dilokasi yang mana terkendala persoalan sebidang tanah yang membutuhkan kehadiran Kepala Desa untuk negosiasi dengan pemilik Lahan tersebut.

“Sementara kegiatan belum selesai, tinggal kurang lebih 50 meter yang belum dikerjakan, jika bukan karena masalah Lahan orang yang belum di bayar, pekerjaan kami sudah selesai sebelum Puasa,” pungkasnya AN.

Sementara itu, dalam pelaksanaan pekerjaan Kades mengiming – imingkan para pekerja, yang apabila dalam jangka waktu 15 hari fondasi sudah selesai akan diberikan bonus diluar dari Upah Tukang, Sementara ini jangankan bonus Upah merekapun tidak kunjung dibayar.

“Torang dapa janji dari Kades, Kalau pekerjaan selesai dalam 15 hari akan diberikan bonus, sampe hari ini torang cuma dapa janji saja sementara torang karja kejar waktu dan bafikir bisa dapa upah dari Kades untuk kebutuhan Puasa,” kata HN (Inisial).

Terpisah, Kepala Desa Koititi Musli Marasabessy saat dikonfirmasi Via telpon Kamis, 30/04/2020 tidak menjawab telphone dari wartawan. selang beberapa waktu Kades mengonfirmasi Wartawan via SMS.

“Sadiki baru saya telpon,” kata singkatnya dalam Pesan.

Hingga berita ini dipublish, sampai saat ini Kades tak kunjung Tlp. (Hafik CN)

Lahan Pemuda Belum Terbayar, Kades Sangkuang Akui APBDes Tidak Cukup

HALSEL, CN – Lembaga Pemuda Desa Bajo Sangkuang, meminta kepada Kepala Desa (Kades), segera membijaki dengan cepat apa yang menjadi kesepakatan antara Ketua Pemuda Desa Bajo Sangkuang, Arifin Samiun dan Kades Sangkuang Burhan Ahmad, terkait dengan peralian atau pertukaran Lahan Pemuda.

Ketua Lembaga Pemuda Desa Bajo Sangkuang Arifin Samiun, melalui rilis yang dikirim ke Redaksi cerminnusantara.co.id Kamis (30/4/2020) bahwa dari hasil kesepakatan Musyawarah terkait dengan Lahan Pemuda akan dibangun pembangunan Puskesmas di Desa Bajo Sangkuang Kecamatan Kepulauan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

“Dari Hasil Musyawarah terkait dengan lahan Pemuda akan di bangun pembangunan Puskesmas di Bajo Sangkuang dan di gantikan dengan sebidang Tanah untuk sarana-prasarana olahraga untuk pemuda dan akan dilakukan transaksi pembayaran sebidang Tanah pada tahap pencairan Dana Desa triwulan pertama 40 persen Tahun 2020 dengan volume anggaran Rp 100,000,000,” tulisnya melalui Aplikasi WahtsAap.

Namun ternyata, Lanjut Arifin, sampai saat ini belum ada titik terang terkait dengan pertukaran Lahan Pemuda tersebut.

“Untuk itu, saya selaku Ketua Pemuda bersama Pengurus Pemuda Desa Bajo Sangkuang mengecam, jangan main- main dengan masalah tersebut dan jangan jadikan ini adalah sebagai Lahan Bisnis untuk mencari keuntungan pribadi dan tidak mementingkan kemaslahatan ummat,” tegasnya.

Ketua pemuda Desa Bajo Sangkuang itu juga meminta kepada Kades Burhan Ahmad, jangan memandang polimik ini gampang diatur dan seenaknya menjanjikan mereka.

“Jangan memandang polemik ini gampang di atur dan seenaknya menjanjikan kami dengan janji kosong, ketika dalam waktu dekat ini tidak ada penyelesaian terkait dengan pertukaran Lahan Pemuda baik bentuk surat perjanjian secara tertulis antara pihak Desa dengan pemilik lahan dalam bentuk surat perjanjian yang bermeterai sebagai pegangan kami dari lembaga pemuda, maka jangan salahkan kami dari lembaga pemuda ketika akan mengambil keputusan untuk pengambilan ulang lahan tersebut dan dijadikan sarana prasarana olahraga,” tegasnya lagi.

Pasalnya, Arifin juga mengaku, ternyata selama ini yang menjadi sasaran untuk pembangunan sedikit lahan pemuda tersebut tidak ada ganti ruginya.

“Yang menjadi korban adalah generasi muda yang kehilangan saran-prasarana olahraga dengan samangat juang mereka beratahun-tahun kemudian berdarah-darah demi untuk mewujudkan cita-cita sarana-prasarana olahraga tersebut yang sudah 70% hampir selesai,” ungkapnya.

Selain itu ia menegaskan lagi bahwa dari Lembaga Pemuda Desa Sangkuang meminta Burhan agar secepatnya untuk menyelesaikan.

“Jadi kami dari Lembaga Pemuda meminta kepada Kades Bajo Sangkuang segera selesaikan masalah ini dengan secepatnya, jangan sampai hal ini bisa berubah dan menjadi berkepanjangan dan bisa fatal dan merugikan, dan mempunyai tensi yang tidak bisa dibendungi,” pintanya.

Sementara itu, Burhan Ahmad ketika dikonfirmasi cerminnusantara.co.id mengaku bahwa anggaran untuk Lahan Pemuda belum ada, namun selain itu ia mengatakan untuk anggaran Lahan pemuda nanti pencairan pada Tahan ke II.

“Persoalan ini kan di lakukan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) jadi sudah di keluarkan anggarannya tetapi anggaran yang di isi kan itu tidak cukup jadi hanya anggaran pembebasan Lahan rumah dulu maka untuk anggaran Lahan Pemuda nanti tunggu di pencairan Tahap ke II,” pungkasnya. (Red/CN)

Ketua IPMAD Sesalkan Kebijakan Pemdes Dolik Dalam Penanganan Covid-19

HALSEL, CN – Ketua Ikatan Pelajaran Mahasiswa Dolik (IPMAD) Wahyudi Mansur, saat dikonfirmasi lewat via Messengger mengaku sangat sesalkan terkait dengan minimnya sikap dan tindakan Pemerintah Desa (Pemdes) Dolik, serta pihak Keamanan Kepolisian Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Maluku Utara (Malut) dalam penanganan penyebaran Covid-19 di Desa Dolik.

Pasalnya, Pemdes Dolik membiarkan masyarakat Desa setempat menciptakan kerumunan mengadu fisik di Desa Dolik tersebut dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini.

“Jika dilihat dalam perkembangan Pemdes Dolik sudah melaksanakan aturan yang di tetapkan oleh Pemda setempat, yakni menghimbau masyarakat agar selalu mencuci tangan setiap saat, pakai masker saat keluar rumah, hindari kerumunan dan aturan Pemda terkait Covid-19 lainnya, akan tetapi nyatanya Pemdes tidak bisa berbuat apa-apa atau lemah untuk bertindak membubarkan kerumunan yang diciptakan oleh masyarakat setempat, ” tandasnya.

Lanjut dia, kegiatan perkumpulan seperti itu sangat berbahaya bagi masyarakat setempat, karena virus menular ketika melakukan kontak fisik antara satu dengan yang lainnya dan ini juga demi kebaikan kita bersama baik aparatur Pemdes Dolik maupun masyarakat.

“Jangan sampai kegiatan tidak bermanfaat seperti itu disoroti publik dan ujung-ujungnya disalahkan pemerintah setempat, jadi Pemdes dan pihak keamanan kecamatan maupun desa setempat harus mengambil sikap tegas terkait dengan kerumunan seperti itu,” harapannya.

Padahal, kata Wahyudi, Beberapa pekan lalu mahasiswa melakukan koordinasi dengan Pemdes untuk melakukan kerja Baksos guna memasuki bulan Ramadhan, namun pihaknya tidak mengijinkan dengan alasan tidak dibolehkan menciptakan kerumunan dalam keadaan wabah saat ini.

“Beberapa pekan lalu juga mahasiswa melakukan koordinasi dengan Pemdes untuk buat kegiatan dalam bulan Ramadhan saja tidak di bolehkan dengan alasan Covid-19, tapi dengan mata kepala saya sendiri tadi malam selepas shalat tarawih, para masyarakat berkumpul untuk melakukan salah satu adat suku Makian yakni “Bakupukul”. Herannya lagi kegiatan tersebut berdekatan dengan kediaman Kades, tapi pihaknya tidak merespon hal itu, jadi saya rasa Pemdes Dolik gagal dalam mengatasi penyebaran Covid-19 di desa Dolik,” kesalnya.

Selain itu, ia menambahkan, kinerja Pemdes Dolik dalam penanganan penyebaran Covid-19 di Desa Dolik sudah cukup bagus, tapi masih ada yang harus di perbaiki, salah satunya seperti kerumunan yang dilakukan masyarakat.

“Kalau Pemdes sudah tahu setiap bulan Ramadhan masyarakat melakukan data seperti itu, harusnya sebelum terjadi sudah dilakukan pencegahan seperti menyampaikan informasi atau himbauan agar masyarakat juga tahu ada larangan dari Pemdes untuk melakukan hal tersebut, kalau masyarakat melanggar maka ada sanksi khusus sesuai dengan aturan Pemerintah setempat,” ujarnya.

Semebtara itu, Kades Dolik, Iswadi Ishak saat di konfirmasi cerminnusantara.co.id melalui via WhatsApp, Sabtu (25/4/2020) mengatakan, soal adat (Baku pukul) itu baru dilakukan tadi malam, tiba-tiba terjadi keributan kemudian disuruh untuk diberhentikan kegiatan tersebut.

“Kalau tidak maka masyarakat yang melakukan kegiatan adat itu berhadapan langsung dengan pihak berwenang yakni Kepolisian dan TNI kecamatan terkait, kalau kegiatan tersebut diulang kembali maka langsung ditindak,” tegasnya.

Kades menambahkan, soal masyarakat yang baru datang dari luar Daerah sudah di arahkan dan sudah dilakukan sesuai dengan aturan Gugus Tugas Covid-19 Daerah yakni dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari, dan itu diarahkan oleh tim Satgas langsung Covid-19 di Desa Dolik. (Hafik CN)