Dari Kaki yang Patah, Kades Tabalema Tetap Melangkah untuk Rakyatnya Bagikan BLT dan Insentif 2025

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Di tengah rimbunnya hutan dan tenangnya laut di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Desa Tabalema, Kecamatan Mandioli Selatan, kembali mengguratkan kisah sederhana yang sarat makna. Dimana, ketika negara hadir lewat uluran tangan Pemerintah Desa (Pemdes) menyulam harapan dalam denyut kehidupan rakyat kecil.

Uniknya, terlihat pemandangan langit Mandioli Selatan tak sekadar biru. Ia seperti turut menjadi saksi bisu atas kepedulian yang mengalir dari Pemdes Tabalema kepada warganya yang  membutuhkan. Kepala Desa (Kades) Tabalema, dengan wajah penuh tanggung jawab melalui perangkatnya, memulai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2025, sekaligus insentif selama 6 bulan bagi para penjaga nilai dan tradisi, yakni Badan Sara serta dukungan bagi roda organisasi PKK yang senantiasa menopang urusan ibu-ibu di kampung halaman.

“BLT disalurkan kepada 23 warga penerima, dan insentif untuk 10 orang dari Badan Sara. Ini tahap pertama untuk Tahun 2025. Termasuk juga anggaran kegiatan PKK,” ujar Kades Tabalema, Abidin Taib, Jumat (4/7).

Yang membuat suasana kian menyentuh, sang Kades menyampaikan itu semua di tengah masa pemulihannya dari patah kaki akibat kecelakaan motor yang belum lama ini menimpanya. Meski dalam kondisi belum sepenuhnya pulih, ia tetap mengawasi untuk memastikan hak rakyatnya tersampaikan tanpa hambatan.

Luka yang membalut kakinya tak mengurangi semangatnya untuk melayani. Justru dari sana, kita belajar bahwa seorang pemimpin tidak diukur dari tegaknya ia berdiri, tapi dari kokohnya ia memikul amanah.

Tak hanya angka yang dibagikan, melainkan amanah yang dititipkan. Di setiap lembar bantuan, tersimpan harapan tentang dapur yang kembali mengepul, anak-anak yang bisa ke sekolah tanpa cemas dan lansia yang tak lagi merasa sendiri.

Badan Sara, pilar adat yang selama ini menjaga kearifan lokal dan menyeimbangkan suara rakyat dengan suara leluhur, juga mendapat perhatian. Mereka bukan sekadar pelengkap struktur Desa, tetapi cahaya penuntun dalam tiap keputusan musyawarah kampung.

Sementara itu, para perempuan penggerak PKK, yang selama ini diam-diam menjadi jantung sosial Desa, kembali diberi ruang bergerak, menyusun program, mengolah potensi dan menguatkan peran ibu-ibu dalam membangun peradaban kecil di sudut Halmahera.

Mungkin bagi sebagian, jumlah itu tampak kecil. Tapi di mata warga Tabalema, ia adalah kabar gembira, adalah napas baru. Di tengah gejolak ekonomi dan ujian zaman, mereka tak merasa sendiri. Negara hadir dalam wujud yang paling membumi melalui tangan para pemimpin Desa yang tak melupakan siapa yang mereka wakili.

Di Tabalema, nama-nama yang menerima bantuan bukanlah angka-angka, melainkan cerita. Sebab, Bantuan ini bukan hanya tentang uang. Ini adalah bentuk kasih sayang pemerintahan kepada rakyatnya. Bahwa mereka, di ujung selatan pulau, tetap dihitung dalam derap kebijakan. Bahwa keberpihakan itu nyata, tak hanya dalam janji, tapi dalam tindakan.

Semoga apa yang dilakukan oleh Pemdes Tabalema menjadi contoh bagi Desa-desa lain di penjuru negeri ini, bahwa pemerintahan yang tulus, walau sederhana, mampu menjadi pelita di tengah kesulitan.

Desa Tabalema kembali menulis sajak kemanusiaannya, tentang pemimpin yang tetap berjalan walau tertatih, tentang pemerintah yang tak lupa menoleh ke bawah, tentang rakyat kecil yang tak lagi harus berteriak untuk didengar dan tentang keadilan di Desa yang bernama Tabalema. (Hardin CN)

Gubernur Hadir Saat Derita, Jurnalis Halsel Ucapkan Terima Kasih

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Dalam pelukan duka akibat bencana banjir yang menyapu sejumlah Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), kehadiran Gubernur Malut, Serly Tjoanda, menjadi cahaya kecil yang memberi harapan. Kunjungan kerja orang nomor satu di Provinsi ini menuai apresiasi dari para pewarta yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Saruma (AWAS) dan Persatuan Jurnalis Saruma (PJS).

Ketua AWAS, Sadam Hadi, menyebut kunjungan itu sebagai tindakan yang tidak hanya mencerminkan kepemimpinan politik, tetapi juga menebarkan nilai-nilai kemanusiaan yang tulus.

“Kehadiran beliau bukan sekadar sebagai Gubernur, tapi juga sebagai manusia yang punya hati. Ada sisi politik tentu, namun yang paling terasa adalah naluri kemanusiaannya,” ujar Sadam, Selasa, 1 Juli 2025.

Senada, Sekretaris PJS Risman La Mitira menyampaikan bahwa Gubernur Serly telah menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat terdampak. Selain bantuan langsung, Gubernur juga menjanjikan percepatan pembangunan infrastruktur di Halsel.

“Ada banyak bantuan yang sudah dan akan diberikan, termasuk untuk para nelayan. Ini bentuk sinergi dengan visi agro maritim Bupati Bassam dan Wakil Bupati Helmi,” jelas Risman.

Tak hanya kepada Gubernur, Risman juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Daerah Halmahera Selatan atas kerja keras dan dukungan mereka.

“Kami dari PJS mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin atas kepedulian yang luar biasa bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dalam simpul solidaritas dan rasa hormat, para jurnalis menyuarakan apresiasi atas kehadiran pemimpin yang datang bukan hanya membawa kebijakan, tetapi juga membawa harapan. (Hardin CN)

Di Tengah Boikot, PDAM Halsel Tetap Mengalirkan Pelayanan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Kala amarah warga Desa Buton, Kecamatan Obi, meluap seperti mata air yang tertekan batu, Kantor Unit Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), tetap memilih jalan pelayanan. Senin pagi, 30 Juni 2025, saat warga menggembok gerbang dan menyuarakan protes, petugas PDAM tetap berjalan di jalur pengabdian.

Aksi itu bukan tanpa sebab. Warga menggugat kebijakan tarif air bersih kategori R1, R2 dan R3 yang dinilai mencekik serta menolak sistem pembayaran berbasis aplikasi. Mereka menuntut pengembalian dua bak penampungan air yang selama ini digunakan PDAM untuk didistribusikan kepada pelanggan. Mereka ingin mengelola air, hak dasar kehidupan secara mandiri.

Desakan warga juga menyasar pada buruknya fasilitas dan jaringan instalasi air yang kerap bocor dan tak berpihak. Namun, di tengah tekanan, Direktur PDAM Halsel, Soleman Bobote, memilih berdiri tenang dalam badai.

“Pelayanan tetap jalan. Kami tetap melayani pelanggan karena PDAM hadir bukan untuk bisnis semata, tapi untuk pengabdian,” ucapnya, tenang namun tegas.

Ia menegaskan bahwa tarif yang diberlakukan telah mengacu pada Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 186 Tahun 2022. R1 ditujukan bagi warga berpenghasilan rendah, R2 untuk menengah, dan pemakaian dihitung berdasarkan konsumsi yang terekam dalam sistem digital.

Terkait keluhan tagihan yang membengkak hingga Rp 400 ribu–Rp 500 ribu, Soleman menjelaskan, itu karena tunggakan sebelumnya dan pemakaian yang melewati batas. Ditambah lagi, banyak instalasi pelanggan yang bocor dan satu meteran dipakai beberapa rumah. Tanggung jawab kami hanya sampai meteran, selebihnya urusan pelanggan.

Tentang tuntutan pengembalian dua bak air, Soleman menjelaskan bahwa keduanya adalah aset Balai Wilayah Sungai (BWS) Malut.

“Kami sudah bersurat ke BWS. Jika regulasi mengizinkan dikelola warga, kami siap mengembalikan. Tapi saya ingin katakan: rugi jika aset itu tidak digunakan. Misi PDAM adalah mengalirkan pelayanan, bukan menampung konflik,” pungkasnya. (Hardin CN)

PWI Malut Semprot Gubernur Sherly Tjoanda: Mengintimidasi Jurnalis Adalah Pelanggaran Konstitusi

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Insiden penghalangan kerja jurnalistik oleh oknum aparat saat kunjungan Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos, di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), memicu kecaman keras dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malut.

Ketua PWI Malut, Asri Fabanyo, menegaskan bahwa tindakan sejumlah oknum TNI-Polri dan ajudan Gubernur yang melarang wartawan meliput merupakan bentuk nyata arogansi kekuasaan dan ancaman serius terhadap kebebasan pers.

“Apa yang terjadi di Halmahera Selatan bukan sekadar miskomunikasi. Itu intimidasi terhadap kerja jurnalistik. Ini tidak bisa didiamkan,” tegas Asri, Selasa (1/6/2025).

Ia menyesalkan terjadinya kekerasan verbal maupun non-verbal terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas di lapangan. Menurutnya, tindakan itu jelas melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan prinsip-prinsip demokrasi.

“Profesi wartawan dilindungi oleh hukum. Menghalangi atau mengintimidasi jurnalis adalah pelanggaran konstitusi,” ujarnya.

Asri juga melontarkan kritik tajam terhadap Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos, yang dinilai lebih sibuk membangun citra melalui konten visual daripada menjamin keterbukaan informasi publik.

“Kalau wartawan dihalangi dan hanya mengandalkan dokumentasi tim kreator, itu bukan transparansi. Itu pencitraan murahan,” kecamnya.

Ia mendesak institusi TNI-Polri mengevaluasi aparat yang terlibat dan menegaskan bahwa tugas mereka adalah menjamin keamanan serta kebebasan pers, bukan justru menjadi alat pembungkam.

“Ini tamparan keras bagi semua yang lupa bahwa jurnalis bekerja di bawah payung konstitusi. Jika jurnalis dihalangi, maka demokrasi sedang dalam bahaya,” geramnya.

PWI Malut mendesak Gubernur, Pangdam dan Kapolda untuk turun tangan, memberikan klarifikasi terbuka dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat. Jika tidak, insiden ini bisa menjadi preseden buruk bagi iklim demokrasi di Malut.

“Kami tidak akan diam. Jika pembungkaman ini dibiarkan, rakyat kehilangan hak untuk tahu dan negara kehilangan arah demokrasi,” tegasnya.

(Hardin CN)

Wartawan Boikot Kunjungan Gubernur Malut di Halsel, Diduga Pers Diperlakukan Seperti Musuh

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN — Dunia jurnalistik di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menggelegar. Puluhan wartawan dari berbagai media secara kompak memboikot seluruh pemberitaan terkait kunjungan Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos, yang berlangsung Senin, 30 Juni 2025. Aksi ini bukan tanpa alasan, pers merasa dilecehkan dan dihalangi secara kasar saat menjalankan tugasnya.

Dalam video yang kini beredar luas, tampak jelas aparat yang diduga oknum TNI bersama Ajudan Gubernur Malut mengusir dan melarang wartawan mendekat, bahkan mengambil gambar. Perlakuan tersebut dianggap sebagai bentuk intimidasi yang mencederai kemerdekaan pers. Seperti halnya pers diperlakukan seperti musuh.

Sekretaris PWI Halsel, Nandar Jabid, menyuarakan kemarahan.

“Ini bukan sekadar penghalangan, ini penghinaan terhadap profesi kami. Kami hadir resmi untuk meliput, tapi justru diperlakukan seolah-olah kami ancaman. Ini jelas pelecehan dan tidak bisa ditoleransi!,” tegas Nandar, penuh amarah.

Ia menegaskan, boikot ini adalah bentuk perlawanan tegas terhadap segala bentuk represi terhadap pers.

“Jika aparat dan Ajudan Gubernur tak mampu memahami peran pers dalam demokrasi, maka kami tak perlu memberi ruang pemberitaan untuk mereka,” ujarnya.

Akibat insiden itu, seluruh jurnalis langsung menarik diri dari lokasi kunjungan dan menyatakan tak akan memuat satu pun berita terkait agenda Gubernur Sherly. Boikot ini bukan sekadar aksi diam, melainkan peringatan keras. Pers bukan alat kekuasaan, melainkan tiang demokrasi.

Para jurnalis menilai, tindakan pengusiran tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kemerdekaan dan independensi pers dari segala bentuk intervensi.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemerintah Provinsi (Pemrov) Malut maupun institusi TNI belum mengeluarkan klarifikasi resmi atas insiden yang mencoreng wajah demokrasi itu. (Hardin CN)

PDAM Halsel Bangun Harapan di Tengah Derasnya Hujan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Di tengah riak air yang menggenang usai banjir, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), tak henti menabur ikhtiar. Langkah demi langkah diperkuat untuk memulihkan sistem sumber air bersih, demi harapan yang tetap mengalir di setiap rumah warga.

Musim hujan yang datang membawa ujian, menghambat pelayanan air bersih ke sejumlah wilayah. Namun, semangat perbaikan tak pernah surut. Direktur PDAM Halsel, Soleman Bobote, menyampaikan bahwa kini pihaknya tengah membangun jalur pipa baru di kawasan sumber air utama.

“Setiap kali banjir melanda, lumpur, batu dan kayu kerap menutup mata aliran. Maka, sebagai ikhtiar teknis, kami menambah satu jalur pipa penyaringan air sebagai jalur alternatif, agar suplai air tetap mengalir seperti biasa,” ujarnya, Sabtu (28/6/2025).

Penambahan jalur ini tak sekadar teknis. Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang PDAM dalam menapaki cuaca yang semakin tak menentu, serta membangun sistem yang lebih tangguh menghadapi iklim yang berubah.

“Kami berkomitmen menuntaskan setiap gangguan, membenahi infrastruktur dengan sistem yang lebih kokoh dan lentur. Harapannya, pelanggan tak lagi merasa cemas, meski hujan besar kembali datang,” tambahnya.

Langkah ini, menurutnya, menjadi wujud nyata kesungguhan PDAM Halsel untuk terus berbenah. Sebab, air bersih bukan sekadar layanan, tapi ia adalah nadi kehidupan.

“Selama proses perbaikan berlangsung, kami akan memastikan distribusi air tetap berjalan. Bahkan kami akan membangun sistem yang lebih kuat, agar ketika langit kembali muram, warga tetap tenang,” pungkasnya dengan harap.

(Hardin CN)