Ali Zaidun Sentil Persoalan Dana Desa Maffa dan Saketa, Minta Bupati Tak Sekadar Umbar Janji

HALSEL, CN – Politisi senior Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara (Malut), Ali Zaidun, kembali menyoroti berbagai persoalan yang diduga berkaitan dengan realisasi anggaran Dana Desa (DD) di sejumlah desa di wilayah Halsel.

Menurut Ali, dari total 249 desa di Halsel, banyak yang menjadi sorotan publik akibat dugaan permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa. Karena itu, ia kembali menagih janji Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba yang sebelumnya menyatakan akan menindaklanjuti laporan warga, khususnya terkait Desa Maffa, Kecamatan Gane Timur.

Masalah tersebut muncul setelah ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Peduli Negeri (ARPN) bersama Pemuda Pemudi Faisinglo menggelar aksi massa saat kunjungan kerja Bupati Halsel beberapa waktu lalu.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Bupati untuk mencopot Harun Hamid dari jabatannya sebagai Kepala Desa (Kades) Maffa. Tuntutan itu berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023, 2024, dan 2025.

Saat menemui massa, Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba meminta waktu satu minggu untuk menindaklanjuti laporan warga. Ia juga menginstruksikan Camat Gane Timur untuk memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Desa dan masyarakat guna mencari solusi atas persoalan yang dipersoalkan warga.

Menanggapi hal itu, Ali Zaidun meminta Bupati segera merealisasikan janjinya dan mengambil langkah nyata terhadap berbagai laporan masyarakat.

“Bupati pulang dari tanah suci harus bereskan masalah. Jangan lagi berjanji-janji. Kami sudah muak, bahkan muntah dengan janji Bupati,” tegas Ali kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Selasa (2/6/2026).

Mantan anggota DPRD Halsel dua periode itu juga menyinggung persoalan yang terjadi di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, di mana warga sempat memalang kantor desa sebagai bentuk protes atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa Idjul M. Kiat.

Ali menegaskan, sebagai kepala daerah, Bupati harus mengambil tindakan tegas dan tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut.

“Dokumen realisasi anggaran itu bukan ilmu azimat yang dibungkus lalu disimpan. Kami menunggu tindakan Pak Bupati, bukan omong-omong,” pungkasnya. (Hardin CN)

Ali Zaidun Pertanyakan Transparansi Anggaran Desa Maffa Tiga Tahun Terakhir

HALSEL, CN – Politisi senior Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel),  Provinsi Maluku Utara (Malut), Ali Zaidun, menyoroti transparansi pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di Desa Maffa, Kecamatan Gane Timur, selama Tahun Anggaran 2023, 2024, dan 2025.

Ali mempertanyakan keterbukaan informasi terkait berbagai program dan kegiatan yang bersumber dari anggaran desa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui rincian perencanaan, pelaksanaan, hingga realisasi anggaran yang digunakan Pemerintah Desa (Pemdes).

“Keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat. Karena itu, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran desa perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan pembangunan di desanya,” ujar Ali, kepada wartawan cerminnusantara.co.id,  Senin (1/6/2026).

Ia juga menyoroti tidak terlihatnya papan informasi kegiatan maupun realisasi anggaran desa yang biasanya digunakan sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat.

“Saya meminta agar dokumen realisasi kegiatan dan laporan pertanggungjawaban anggaran Tahun 2023, 2024, dan 2025 dapat diakses sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat,” tutupnya.

Dalam keterangannya, Ali Zaidun juga menyampaikan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halsel di bawah kepemimpinan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin.

Ali menilai pemerintahan Bassam-Helmi belum memenuhi harapan masyarakat terkait keterbukaan informasi mengenai hasil audit Dana Desa (DD) Maffa.

“Saya menilai pemerintahan Bassam dan Helmi gagal memenuhi komitmennya kepada masyarakat terkait penyampaian hasil audit Dana Desa Maffa. Sebab, pernah ada janji bahwa hasil audit tersebut akan disampaikan kepada masyarakat, tetapi sampai saat ini masyarakat belum menerima penjelasan secara terbuka,” kata Ali Zaidun.

Menurut Ali, penyampaian hasil audit kepada publik penting dilakukan guna menjawab berbagai pertanyaan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Maffa, Hairun Hamid, telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait sorotan tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kades Maffa sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Hardin CN)