Cermin Nusantara

Belum Terima Ijazah, Orang Tua Murid SDN 134 Halsel Resah

HALSEL, CN – Puluhan Pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Halmahera Selatan lulusan Tahun ajaran 2020/2021 belum bisa bernafas lega. Pasalnya, hingga saat ini, siswa SD Negeri 134 Halmahera Selatan di Desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan belum menerima ijazah kelulusan hingga sekarang.

Kepada wartawan cerminnusantara.co.id, Sabtu (26/12/2020). Sejumlah orang tua murid yang enggan menyebutkan nama mengeluhkan bahwa anak mereka yang kelulusan Tahun ajaran 2020/2021 belum menerima ijazah. Sementara saat ini anak mereka yang sudah lulus SD sudah duduk di Bangku SMP.

“Anak kami itu lulus Tahun 2020, tapi sampai saat ini belum mendapatkan ijazah. Jadi kami resah karena saat ini anak kami sudah masuk SMP,” kesal mereka.

Padahal, para orang tua siswa selalu datangi Kepala Sekolah, Hamim Bahrun, S.pdi mempertanyakan terkait dengan ijazah siswa.

“Pak Kepala Sekolah cuma bilang bahwa ijazah SD itu, sampai sekarang belum ada,” jelasnya.

Sementara kata mereka, ketika Ujian Nasional (UN) para siswa dibebankan uang sebesar Rp 1 juta per siswa dari jumlah siswa yang menghadapi ujian.

“Masa siswa sudah bayar uang ujian yang begitu besar, tapi kenapa sampai sekarang belum menerima ijazah?,” bebernya.

Oleh karena itu, orang tua siswa berharap, Kepsek Hamim Bahrun selaku penanggung jawab di SD 134 Halsel segera memberikan ijazah puluhan siswa yang belum menerimanya itu.

Hingga berita ini dipublish, Kadis Pendidikan Halsel, Nurlela Muhammad dan Kepsek SDN 134 Halsel, Hamim Bahrun saat dihubungi tidak aktif. (Red/CN)

PNTI Laksanakan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Sekretariat DPD

Sukabumi, CN – Acara peletakan batu pertama sebagai awal dimulainya pembangunan gedung Sekretariat Persatuan Nelayan Traditional Indonesia (PNTI) DPD Kabupaten Sukabumi dilaksanakan pada Kamis,24 Desember 2020, Dalam acara yang dipimpin langsung Ketua PNTI DPD Kabupaten Sukabumi Asep Herman S. Dan dihadiri Jajaran Pengurus dan Anggota PNTI DPD Kabupaten Sukabumi, (24/12/2020).

Acara dibuka dengan penyampaian laporan perkembangan kegiatan oleh Asep Herman S. Dalam sambutannya, Asep menjelaskan alasan DPD PNTI Sukabumi mendirikan Sekretariat di Desa Loji Kecamatan Simpenan itu menurutnya bahwa Desa Loji merupakan Desa yang Strategis dari posisinya yang ada di wilayah sepanjang pantai merupakan tempat strategis,untuk didirikannya Sekretariat PNTI.

“Disini akan kami bangun Sekretariat PNTI diatas lahan 300 meter,posisinya d sini sangat cocok ,karena berada di pesisir pantai,tepatnya ±50 meter dari bibir pantai,sehingga diharapkan bisa memaksimalkan peran serta kita sebagai lembaga,yang ingin membantu untuk kegiatan nelayan,” kata asep.

Asep pun menambahkan bahwa dirinya selaku ketua DPD PNTI Kabupaten Sukabumi,sangat berharap adanya perhatian dari berbagai pihak ,terutama dari pemerintah,untuk senantiasa bisa lebih memperhatikan kiprah dan kesejahteraan Para Nelayan.

“Kami atas nama Nelayan sangat berharap adanya perhatian dan dukungan dari berbagai pihak,terutama dari pemerintah untuk lebih bisa memperhatikan nasib dan kesejahteraan para nelayan yang hari ini dirasa masih jauh dari kata sejahtera,” tutur Asep.

Disinggung terkait Anggaran Dana untuk pembangunan Sekretariat PNTI, Asep menjelaskan bahwa ini merupakan Sekretariat pertama dan nanti akan dibangun juga Sekretariat di beberapa tempat yang berbeda yang sumber anggaran dana-Nya berasal dari swadaya anggota dan sumbangan donatur yang sifatnya tidak mengikat.

“Ini Sekretariat pertama yang kita bangun di Desa Loji ini, nanti akan kita bangun juga ditempat lain,yang dimana sumber anggarannya berasal dari swadaya anggota dan sumbangan dari donatur yang sifatnya tidak mengikat,” pungkas Asep.

Ketika diwawancarai pembina DPD PNTI Kabupaten Sukabumi Drs.Zaenal Abidin,MM, menjelaskan bahwa harapan dan motivasi DPD PNTI Kabupaten Sukabumi adalah untuk bisa membantu para Nelayan untuk mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang lebih baik.

“Harapan kami segenap Jajaran pengurus dan anggota DPD PNTI Kabupaten Sukabumi bisa lebih memaksimalkan peran sertanya dalam hal mengayomi dan memfasilitasi kepentingan Nelayan,untuk mendapatkan penghidupan dan kesejahteraan yang lebih baik,” harapnya.

Diakhir acara kegiatan tidak lupa ditutup dengan Do’a dan dilajutkan dengan acara syukuran dan ramah tamah. (Novita CN)

SNNU Halsel Segera Terbentuk

HALSEL, CN – Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) dalam waktu dekat ini akan segera terbentuk di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Hal itu dipaparkan salah seorang Badan Otonom NU, Sajid Hi. Ajudin.

Kepada wartawan Cerminnusantara.co.id, Senin (21/12/2020), Sajid menjelaskan bahwa SNNU saat ini sudah terbentuk di Wilayah Provinsi Maluku Utara (Malut).

“Maka dari itu, kami selaku Kader yang saat ini berdomisili di Kabupaten Halmahera Selatan akan bentuk SNNU ditingkatkan Kabupaten. Khususnya di Halmahera Selatan dan paling lambat Tahun 2021 sudah harus terbentuk,” akunya.

Selain itu, Putera asal Bacan Timur itu menambahkan, jika SNNU resmi terbentuk di Halsel. Maka akan bermitra dengan Dinas terkait.

“Kami akan mengawal ketat setiap program dari Dinas terkait yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Halmahera Selatan guna memastikan bahwasanya setiap program itu selalu berjalan dengan baik dan lancar,” tegas Sajid.

Sementara ketika ditanya persiapan SNNU untuk Kabupaten Halsel, Sajid menuturkan bahwa dirinya sudah mengusulkan nama-nama pengurus ke Provinsi.

“Struktur SNNU Halsel sudah saya usulkan ke Provinsi dan saya yang bakal jadi Ketua SNNU di Halsel. Jadi tinggal tunggu progres selanjutnya saja,” tuturnya.

Sajid berharap dengan hadirnya SNNU Halsel, semua nelayan dan pelaku usaha Perikanan yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan terutama para nelayan dan pembudidaya kecil bisa lebih berkembang dan sejahtera.

“Bicara sektor Kelautan dan Perikanan sudah menjadi tanggung jawab setiap stakeholder, tanpa terkecuali SNNU. Maka kami juga akan mengakomodir para nelayan yang ada di setiap Desa untuk menjalankan Visi-Misi SNNU nanti. Tapi itu nanti sudah resmi terbentuk,” tutupnya. (Red/CN)

Polda Malut Resmi Gelar Operasi Lilin Kieraha

TERNATE, CN – Kepolisian Negara Republik Indonesia, hari ini (21/12/2020) secara serentak, seluruh Indonesia resmi melaksanakan Operasi Lilin dalam rangka Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2021, yang dilaksanakan selama 15 hari, terhitung mulai tanggal 21 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021, hal tersebut juga dilaksanakan Polda Maluku Utara dengan sandi Operasi Lilin Kieraha Tahun 2020.

Apel gelar pasukan yang dilaksanakan di Lapangan Apel Polda Maluku Utara tersebut, dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Utara M. Al Yasin Ali, M.MT, Danrem 152 Babullah Ternate Brigjen TNI Imam Sampurno Setiawan, Kepala Basarnas Provinsi Maluku Utara Muh Arafah S.H, M.Si, Pejabat Utama Polda Maluku Utara, Kapolres Ternate, Kepala Perwakilan Jasa Raharja Kota Ternate.

Bertindak selaku Inspektur Upacara, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K., membacakan Sambutan Kapolri yakni pelaksanaan Operasi Lilin 2020 akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polda di Indonesia selama 15 hari, kegiatan ini akan dilaksanakan di seluruh Indonesia mulai tanggal 21 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021.

Dalam pelaksanaan Operasi, Polri mengutamakan kegiatan preventif dan humanis serta penegakkan hukum secara profesional dan tegas dan tentunya mengutamakan protokol kesehatan Covid-19, secara keseluruhan Operasi Lilin 2020 Polri menerjunkan 83.917 personil, 15.842 personil TNI, 55.086 gabungan Instansi terkait yang akan di tempatkan di 1.607 Pos pengamanan yang tersebar di wilayah Indonesia.

Kapolri juga mengingatkan berdasarkan maping keamanan yang dilakukan ada beberapa prediksi gangguan Kamtibmas antara lain ancaman terorisme dan radikalisme, ancaman sabotase, penyalahgunaan narkoba, pesta miras, aksi perusakan fasilitas umum, curas, curat dan tawuran antara kelompok serta bencana-bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

“Untuk itu kasatwil diharapkan mampu menentukan langkah antisipasi yang proaktif serta cara bertindak yang tepat untuk mengatasi segala ganguan yang ada sesuai dengan karatkteristik wilayah masing-masing,” ucap Kapolri.

Mengakhiri amanatnya, Kapolri juga menekankan agar dalam Perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Pengamanan dilakukan dengan baik, ikhlas agar mendapatkan perlindungan serta kekuatan dari Allah SWT, dan tak lupa tetap mengedepankan Protokol kesehatan Covid-19 agar dalam perayaan Natal dan Tahun Baru 2021 tidak menimbulkan Claster baru Covid-19.

Sementara itu Kabidhumas Polda Maluku Utara, AKBP Adip Rojikan, menambahkan bahwa untuk Polda Maluku Utara dan polres jajaran, personel yang dilibatkan Operasi Lilin Kieraha Tahun 2020 sejumlah 616 personel, personel tersebut akan ditempatkan di pos-pos pantauan yang ada di Kabupaten/Kota di Maluku Utara.

Ia mengatakan, selain Operasi Lilin Kieraha Polda Maluku Utara Tahun 2020, Polda Maluku Utara dan polres jajaran akan melaksanakan kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan (K2YD) guna menciptakan situasi Perayaan Natal dan Tahun Baru 2021 dapat berlangsung aman dan kondusif.

“Bersama ini dihimbau kepada seluruh masyarakat Maluku Utara dalam perayaan Natal dan Tahun Baru 2021, agar dilaksanakan dengan kegiatan positif dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” imbuhnya.

“Mari sama-sama kita jaga Kamtibmas di Maluku Utara agar tetap aman dan Kondusif,” tutupnya. (Ridal CN)

Bumerang Bagi Presiden Jokowi Jika Tetap Tempatkan Menteri dari Parpol di Kementerian Yang Strategis

Jakarta, CN – Dengan adanya kasus korupsi di dua Kementerian pemerintahan Presiden Jokowi mencoreng wibawa dan citra kabinet indonesia maju.

Menurut pakar kebijakan publik Universitas, Prof.Dr.Moestopo yang juga Dewan Pakar Asosiasi Badan Penyelenggaran Perguruan Tinggi Swasta Indonesia saat dijumpai awak media pada Minggu, (20/12/2020) mengatakan bahwa upaya memujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa di era pemerintahan Presiden Jokowi menghadapi tantangan dan hambatan yang sangat berat, mengingat sistem yang dibangun selama ini membiarkan politisasi dalam birokrasi pemerintahan.

Banyak kebijakan presiden yang tidak berjalan sesuai harapan, karena menterinya berdiri dua kaki dalam kepentingan yang berbeda. Di satu sisi sebagai pembantu Presiden dan disisi lain sebagai petugas partai, sehingga terjadi konflik kepentingan yang berdampak kurang patuh dan loyalnya para menteri kepada presiden. Jadi sangat sulit di era kabinet indonesia maju dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa jika tidak berani mendobrak sistem yang selama ini merusak birokrasi pemerintahan.

“Semenjak era reformasi yang sudah berjalan selama 22 tahun, kasus korupsi justru meningkat. Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus berani merombak sistem politisasi birokrasi yang selama ini berlangsung dalam praktek tata kelola pemerintahan. Keberadaan Menteri dari unsur Parpol cenderung rentan untuk berbuat korupsi karena diduga ada target tertentu mengumpulkan pundi-pundi untuk kepentingan parpol,” jelasnya.

Paiman menambahkan, bahwa untuk meminimalisasi praktek korupsi dalam pemerintahan Jokowi, Presiden dapat melakukan dobrakan dengan berani menempatkan para menteri dari unsur profesional di kementerian yang dianggap strategis dan berhubungan langsung dengan rakyat seperti : Kementerian Sosial, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan, serta Kementerian Koperasi dan UKM.

“Jika kementerian tersebut diisi oleh orang-orang profesional, jujur dan loyalis jokowi, kemungkinan besar praktek korupsi dapat diminimalkan bahkan dihindarkan,” tegas Paiman.

Menutup pembicaraannya, pakar kebijakan publik ini berpesan agar Presiden Jokowi benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.

“Toh, tidak ada beban lagi ke depan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden, sehingga era pemerintahan Jokowi periode terakhir ini harus berani lepas dari belenggu kepentingan partai politik,” ujarnya. (Dody CN)

Ciptakan Situasi Kondusif Saat Tahun Baru, Polda Malut Gelar Razia Ditempat Hiburan Malam

TERNATE, CN – Kepolisian Daerah Maluku Utara dalam hal ini Direktorat Res Narkoba Polda Malut melaksanakan kegiatan Razia Narkotika, Psikotropika dan Bahan berbahaya lainya Termasuk Miras, yang dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Malut AKBP Tri Setyadi Artono, S.H., S.I.K., M.H., Sabtu (19/12/2020).

Dalam kegiatan ini, Personel Dit Resnarkoba yang terdiri dari 35 Personel melaksanakan Razia di Tempat Hiburan Malam diantaranya di Big brown kel. Kayu merah, XKTV kel. Maliaro, Royal kel.santiong, dan Qbeat kel. Gamalama. Serta di setiap tempat Hiburan, personel Polda Malut Melakukan Pengecekan penyalahgunaan Narkoba dengan Menggunakan Saliva Tes (Air Liur) dan Tes Urin.

Dari hasil Saliva Tes (Air Liur) dan Tes Urin, 48 orang yang di tes Hasilnya Negatif, namun Personel Berhasil mengamankan miras berupa Bir Bintang sebanyak 6 Botol dan Captain Morgan sebanyak 5 Botol Setengah, dan kemudian BB tersebut di amankan di Kantor Ditresnarkoba Polda Malut.

Sementara itu Kabidhumas Polda Malut, AKBP Adip Rojikan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan Upaya dari Polda Maluku Utara dalam Menghadapi Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 yang aman dan Kondusif, serta terbebas dari Narkoba dan bahan berbahaya lainnya termaksud Miras.

“Kepada Seluruh Masyarakat Maluku Utara, mari kita jaga Maluku Utara ini agar tetap Aman dan Kondusif dengan membrantas Narkoba dan Miras yang dapat merusak generasi Bangsa, apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru, agar kita sambut dengan banyak berdoa, agar Pandemi Covid-19 segera Berakhir,” tutup Kabidhumas. (Ridal CN)