HALSEL, CN – Ketua Barisan Rakyat Sarumah (BARAH), Ady Hi. Adam, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), yang menggelar rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23.
Menurut Ady, perayaan yang berlangsung selama beberapa hari itu dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang terus didorong Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia menilai Pemda seharusnya lebih fokus pada kebutuhan mendesak masyarakat dibanding menghabiskan anggaran untuk kegiatan seremonial.
“Di tengah kondisi ekonomi yang masih membutuhkan perhatian serius dan adanya arahan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran, Pemkab Halsel justru menggelar perayaan yang cukup besar. Ini tentu menimbulkan pertanyaan publik terkait prioritas penggunaan anggaran daerah,” kata Ady, kepada wartawan cerminnusantara.co.id, Selasa (23/6/2026).
Ady menegaskan bahwa peringatan hari jadi daerah memang penting sebagai momentum refleksi pembangunan. Namun, menurutnya, pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan kebijakan nasional yang mengutamakan penghematan belanja pemerintah.
Ia juga menyoroti masih banyak persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa-desa yang dinilai lebih membutuhkan perhatian pemerintah.
Rakyat ingin melihat hasil pembangunan yang nyata. Jangan sampai perayaan besar-besaran justru memberi kesan bahwa pemerintah lebih mengutamakan seremoni daripada menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujarnya.
Selain mengkritik pelaksanaan perayaan, Ady juga mendesak Pemkab Halsel untuk segera membuka secara transparan total anggaran yang digunakan dalam seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-23 Halsel.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penggunaan uang daerah, terlebih di tengah situasi efisiensi anggaran yang sedang menjadi fokus pemerintah pusat. Keterbukaan anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.
“Kami meminta Pemkab Halsel segera mengumumkan secara terbuka berapa total anggaran yang digunakan untuk seluruh rangkaian HUT ke-23 Halsel. Jangan ada yang ditutupi. Masyarakat berhak tahu uang daerah dipakai untuk apa saja dan berapa besar nilainya,” tegasnya.
Ady menilai transparansi anggaran sangat penting untuk menghindari spekulasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pemda. Jika penggunaan anggaran memang sesuai prinsip efisiensi, maka pemerintah tidak perlu ragu untuk menyampaikannya kepada publik.
Ia menambahkan bahwa BARAH akan terus mengawal kebijakan Pemda, termasuk penggunaan anggaran, agar setiap program yang dijalankan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat dan dilaksanakan secara akuntabel.
Ady juga meminta Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, untuk lebih mengedepankan prinsip keterbukaan dan memastikan setiap kebijakan daerah selaras dengan semangat efisiensi yang ditekankan pemerintah pusat.
Lebih jauh, BARAH menyarankan agar pada perayaan HUT di tahun-tahun mendatang, Pemda Halsel lebih mengedepankan sosialisasi program Agromaritim dalam bentuk pameran. Menurut Ady, langkah tersebut akan membuat masyarakat memahami secara utuh apa itu Agromaritim serta dampak positif program tersebut bagi daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Daripada mendatangkan artis yang membutuhkan anggaran fantastis namun hasilnya hanya kekecewaan dan seremoni tanpa edukasi, lebih baik anggaran diarahkan untuk pameran dan sosialisasi Agromaritim. Dengan begitu, masyarakat bisa benar-benar paham manfaat program itu bagi pembangunan daerah,” ujarnya.
Diketahui, Pemkab Halsel menggelar berbagai kegiatan dalam rangka HUT ke-23 Halsel yang dipusatkan di kawasan UMKM Milenial Labuha. Perayaan tersebut diisi dengan pameran UMKM, kegiatan budaya, pelayanan publik, hingga hiburan masyarakat.
Sebagai bentuk kontrol sosial, BARAH menegaskan agar kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan rakyat, dilaksanakan secara transparan, dan sejalan dengan arah kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran.
Kritik ini bukan untuk menghambat pembangunan atau perayaan daerah, tetapi sebagai bentuk kontrol sosial agar setiap kebijakan pemerintah tetap mengutamakan kepentingan masyarakat serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab,” pungkas Ady. (Hardin CN)