Satu Barisan dan Satu Jiwa, Muscab IKA PMII Halsel ke-II Siap Digelar

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Pekan depan, sejarah baru akan ditulis oleh Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut). Musyawarah Cabang (Muscab) ke-II dijadwalkan berlangsung pada 25 Oktober 2025 di Aula Kantor Bupati.

Karateker sekaligus pengurus IKA PMII Halsel, Ady Hi Adam, menyebut forum ini sebagai momentum strategis bagi para alumni dari lintas generasi untuk kembali bertemu, berdiskusi, dan merumuskan arah perjuangan ke depan.

“Acara ini bukan sekadar pertemuan, melainkan ajang menyulam kebersamaan, menghidupkan kembali semangat, dan meneguhkan kontribusi alumni PMII,” ujarnya, Selasa (16/9).

Mantan Ketua Cabang PMII Ternate itu menambahkan, Muscab akan menghadirkan ratusan alumni dari Maluku Utara, khususnya Halsel, bersama sejumlah tokoh nasional yang pernah berkiprah di PMII. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana melaporkan bahwa kesiapan acara telah mencapai 80 persen.

Ady menegaskan, forum ini tidak hanya ruang silaturahmi, melainkan juga wadah memperkuat peran alumni dalam menjawab tantangan zaman. Agenda musyawarah meliputi evaluasi program, penyusunan rekomendasi strategis, hingga pemilihan kepengurusan baru yang diharapkan mampu menjadi nakhoda tangguh.

Dengan mengusung tema: “Satu Barisan dan Satu Jiwa Alumni, IKA PMII Bersatu Bangun Negeri Sarumah”, Muscab ini diyakini akan melahirkan pemimpin baru yang berkomitmen membawa IKA PMII Halsel lebih responsif, berdaya, dan berpengaruh.

“Tahun ini kami pastikan Muscab berlangsung megah, sekaligus meneguhkan peran alumni PMII untuk Indonesia yang berkeadilan dan berkeadaban. Tema ini mencerminkan tekad kami untuk selalu menjadi bagian dari solusi atas persoalan bangsa. Baik sosial, politik, ekonomi, maupun keagamaan,” pungkas Ady, Karateker Ketua IKA PMII Halsel yang juga Ketua Ansor Halsel.

Selain sidang-sidang pleno dan pemilihan ketua baru, Muscab juga akan dirangkai dengan orasi kebangsaan yang akan disampaikan langsung oleh Ketua IKA PMII Malut. (Hardin CN)

Ketua BPD Bahu Diduga Pakai Ijazah Palsu, Gaji Tanpa SK

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bahu, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Ramli Lawai, diduga kuat menggunakan ijazah palsu saat mencalonkan diri sebagai anggota BPD Desa Bahu.

Informasi ini mencuat sejak proses pemilihan BPD hingga Ramli akhirnya terpilih sebagai ketua. Padahal, saat mendaftar di panitia pemilihan, ia diketahui tidak memiliki ijazah sama sekali. Anehnya, Ramli tetap lolos seleksi calon anggota BPD dan maju dalam pemilihan dengan bermodalkan dokumen ijazah palsu, tanpa pernah mengikuti ujian persamaan paket C di PKBM sebagaimana mestinya.

Akibatnya, saat pelantikan serentak anggota BPD di Halsel, Pemerintah Daerah (Pemda) di bawah kepemimpinan mendiang Bupati Hi. Usman Sidik enggan menerbitkan SK pelantikan bagi BPD Desa Bahu. Alasannya jelas, penggunaan ijazah palsu.

Namun, meski tidak di-SK-kan, para anggota BPD terpilih, termasuk Ramli Lawai, tetap mendesak agar Pemerintah Desa Bahu di bawah pimpinan Kades Badar Abas membayarkan gaji mereka. Desakan tersebut akhirnya diikuti oleh Kades, yang terpaksa mencairkan gaji untuk lima anggota BPD Bahu, termasuk Ramli.

Langkah ini menuai protes keras dari warga Desa Bahu. Mereka menuding pembayaran gaji tanpa SK Bupati sebagai pelanggaran, bahkan diduga menjadi temuan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan. Warga mendesak agar seluruh anggota BPD Bahu mengembalikan gaji yang telah diterima secara tidak sah tersebut.

Kepala Desa Bahu, Badar Abas, saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui secara pasti soal dugaan ijazah palsu milik Ramli.

“Maaf, saya tidak tahu persis tentang dugaan penggunaan ijazah palsu milik Ketua BPD Ramli Lawai tersebut,” ujar Badar.

Ironisnya, meski sejak 2023 gaji BPD sempat tertunda karena tidak memiliki SK, tiba-tiba para anggota BPD menunjukkan SK baru yang disebut-sebut ditandatangani mendiang Bupati Hi. Usman Sidik. Hal ini semakin memperkeruh dugaan adanya praktik pemalsuan dokumen untuk melanggengkan jabatan dan pembayaran gaji BPD Bahu.

Masyarakat kini mendesak aparat penegak hukum agar segera turun tangan mengusut tuntas dugaan penggunaan ijazah palsu serta pembayaran gaji tanpa dasar hukum yang jelas. Mereka berharap kasus ini tidak dibiarkan berlarut-larut demi menjaga marwah pemerintahan desa yang bersih dari praktik kotor. (Hardin CN)

Polres Halsel Akan Selidiki Dugaan Korupsi DD Kusubibi Rp 993 Juta

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menemukan dugaan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa (DD) Kusubibi, Kecamatan Bacan Barat, tahun anggaran 2024 dengan total kerugian mencapai Rp 993 juta. Temuan ini bakal ditindaklanjuti Polres Halsel.

Kasat Reskrim Polres Halsel, Iptu Rizaldy Pasaribu, menegaskan pihaknya akan melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

“Kami sudah kantongi hasil audit dan kerugiannya mencapai Rp 993 juta. Saat ini kami masih pelajari dan akan segera lakukan penyelidikan,” ujar Rizaldy melalui Kanit Tipikor, Selasa (9/9/2025).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Halsel, ditemukan beberapa indikasi penyimpangan, di antaranya:

Kegiatan tidak dilaksanakan sebesar Rp594.697.000.

Kekurangan pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, dan belanja jasa honorarium/insentif pelayanan desa sebesar Rp168.700.000.

Kekurangan pembayaran bantuan langsung tunai sebesar Rp20.600.000.

Kegiatan yang diragukan kebenarannya sebesar Rp210.039.236.

Atas temuan tersebut, Inspektorat memberi waktu 60 hari untuk ditindaklanjuti. Jika Kepala Desa (Kades), tidak dapat membuktikan pertanggungjawabannya, maka wajib menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp 993.035.221. (Hardin CN)

Sekdes Kokotu: Untuk Gaji Juli-Agustus Saya juga Sudah Panjar

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Riak kecil soal gaji perangkat Desa dan Badan Permuswaratan Desa (BPD), Desa Kokotu, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), yang sempat bergema di tengah masyarakat akhirnya mendapat penjelasan menenangkan.

Sekretaris BPD, Jamal Jaber, menuturkan dengan jujur bahwa tunjangan sejak Januari hingga Juni telah diterima penuh tanpa kekurangan sepeser pun. Hanya saja, kata Jamal, sebagian dari mereka ada yang lebih dulu mengambil panjar sebelum waktu pembagian resmi.

“Saya selaku Sekertaris BPD dan teman-teman saya yang lain sebenarnya sudah menerima. Hanya saja, sebagian dari kami yang mungkin tidak disebutkan namanya sudah melakukan panjar terlebih dahulu. Namun setau saya, tunjangan BPD sejak Januari sampai dengan Juni sudah kami terima tidak kurang sedikitpun, tapi saya mengakui untuk Juli- Agustus,” ujarnya lembut, Selasa (9/9/2025), seraya menegaskan bahwa dirinya sendiri sudah menerima pembayaran langsung dari Kepala Desa (Kades) Susmi Idris, ketika berada di Labuha.

Sekretaris DBD Kokotu, Jamal Jaber
Penyaluran Gaji Sekertaris BPD Kokotu, Jamal Jaber.

“Mumpung karena saya berada di kota Labuha, jadi saya mengakui bahwa saya sudah ke rumah ketemu Kades dan sudah saya terima untuk Juli-Agustus. Jadi persoalan gaji ini hanya dua bulan yaitu Juli Agustus, bukan Lima bulan,” tambahnya.

Nada serupa disampaikan Sekretaris Desa (Sekdes) Sudirman Anwar. Ia menuturkan bahwa untuk bulan Mei dan Juni, seluruh perangkat desa sudah menerima haknya. Sementara untuk Juli dan Agustus, ia mengaku telah mengambil sebagian langsung dari Kades.

“Untuk gaji Mei-Juni kami semua sudah terima, sedangkan untuk gaji Juli-Agustus saya juga sudah panjar, saya juga sudah ambil langsung di Kades. Jadi kalau untuk gaji perangkat desa maupun BPD hanya tersisa dua bulan yaitu bulan juli dan Agustus. Dan semua akan terbayar setelah Kades dan Bendahara tiba di Desa dalam waktu dekat,” tegasnya.

Kini, harapan pun ditambatkan pada kedatangan Kades dan Bendahara yang masih berada di Labuha, mengurus pencairan Dana Desa (DD) tahap II. Setelah itu, barulah sisa gaji akan ditunaikan.

Sejenak, kabar ini menegaskan bahwa keresahan hanyalah awan singgah. Hak-hak perangkat desa dan BPD tetap terjamin, hanya tertunda menunggu waktu yang tepat untuk kembali mengalir.

“Jadi kalau untuk gaji perangkat desa maupun BPD hanya tersisa dua bulan yaitu bulan juli dan Agustus. Dan semua akan terbayar setelah Kades dan Bendahara tiba di desa dalam waktu dekat,” tutupnya. (Hardin CN)

Unggahan Kontroversial Dibuat Calon Istri, Masdar Mansur Minta Maaf

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Masdar Mansur, memberikan klarifikasi resmi terkait unggahan di akun Facebook pribadinya yang sempat menimbulkan kontroversi. Dalam unggahan itu terdapat narasi yang menyebutkan “Yang mau bubarkan itu orang GOBLOK (K-nya 10)”.

Masdar Mansur menegaskan bahwa unggahan tersebut bukan ditulis olehnya secara pribadi, melainkan dibuat oleh calon istrinya, Ichy Amahoru, yang saat itu memegang akunnya.

Ichy Amahoru turut hadir dan memberikan penjelasan bahwa pernyataan tersebut lahir dari pemikirannya, yang merujuk pada pengalaman sejarah transisi politik dari Orde Baru ke Reformasi. Ia mencontohkan ketika Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah mengeluarkan dekrit pembubaran DPR, namun dibatalkan Mahkamah Agung karena dianggap melanggar konstitusi, hingga berujung pada pemberhentian Gus Dur sebagai Presiden.

“Saya berpandangan bahwa wacana pembubaran DPR tidaklah mungkin terjadi kecuali melalui Amandemen UUD 1945. Amandemen hanya dapat dilakukan oleh MPR RI yang terdiri dari DPR dan DPD RI, sehingga wacana itu mustahil dan hanya membuang energi, waktu, serta pikiran. Dari situlah muncul pernyataan emosional saya dengan kata ‘GOBLOK (K-nya 10)’ yang ternyata menyinggung banyak pihak,” jelas Ichy Amahoru.

Ia menegaskan bahwa unggahan tersebut bukan sikap resmi Masdar Mansur sebagai anggota DPRD, melainkan murni kesalahannya pribadi.

“Dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Halmahera Selatan, khususnya kepada rekan-rekan Anggota DPRD yang merasa tersinggung, terutama Fraksi PDI Perjuangan yang sempat terseret dalam polemik ini. Unggahan itu saya buat kurang lebih dua minggu lalu, jauh sebelum demonstrasi 25–29 Agustus, dan bahkan telah saya hapus tidak lama setelah diposting,” ungkapnya.

Masdar Mansur menambahkan, sebagai anggota DPRD dirinya tetap berkomitmen menjaga etika dalam berpolitik dan bermedia sosial, serta mengimbau masyarakat agar tidak salah paham terhadap unggahan tersebut.

“Saya menyesalkan adanya kesalahpahaman ini. Saya meminta maaf apabila ada yang merasa tersakiti. Semoga hal ini menjadi pembelajaran kita semua agar lebih bijak dalam bermedia sosial,” pungkas Masdar Mansur. (Hardin CN)

SK Baru Diserahkan, Ketua AWAS jadi Sekretaris PWI Halsel

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Maluku Utara (Malut), resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) baru PWI Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), pada Sabtu (6/9/2025).

penyerahan SK oleh PWI Malut, berlangsung di Warung Kopi Cafe Bilqis, Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan.

Ketua PWI Malut, Asri Fabanyo, menegaskan bahwa terbentuknya kepengurusan di tingkat kabupaten merupakan tonggak penting dalam memperkuat peran organisasi pers di Malut.

“PWI Halsel diharapkan mampu menjaga marwah pers sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan,” ujarnya.

Sekretaris PWI Malut, Samsir Hamazen, menambahkan agar pengurus baru lebih aktif menjalankan fungsi kontrol sosial serta senantiasa menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Sementara itu, Ketua dan Sekretaris PWI Halsel, Samsudin dan Sadam, menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan rekan-rekan PWI Pusat, PWI Malut, serta teman-teman wartawan di Halsel atas kepercayaan ini,” ucap Sekretaris PWI Halsel, Sadam Hi Din, yang juga menjabat sebagai Ketua Aliansi Wartawan Saruma (AWAS).

Acara tersebut turut dihadiri puluhan wartawan dari berbagai media, baik online maupun cetak, di antaranya:

Hafik (News Gapi)

Hardin (Cermin Nusantara)

Abdila (DetikTV)

Ongen (Haluan Malut)

Jul (Malut Line)

Asbar (Salawaku)

Alif (Sibela News)

Rustam (Telusur Malut)

Anto (Tribun News)

Samsul (Mimbar Timur)

Udi (Halmahera Pos)

Adeli (Saruma News)

Echa (Halmahera Raya). (Hardin CN)