Klarifikasi FPDKO Terkait Aksi 2 Mei 2020

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Menuntut percepatan penerangan listrik di Kecamatan Obi. Front Pemuda Desa Kecamatan Obi (FPDKO), lakukan aksi susulan pada Sabtu, (2/5/2020) di depan Kantor ULP PLN Laiwui Desa Ake Gula Kecamatan Obi.

Kepada media cerminnusantara.co.id, FPDKO manyampaikan bahwa aksi yang di gelar di hari Sabtu 2 Mei 2020 itu bukan dari ROBP.

“Aksi yang di gelar itu bukan dari saudara-saudara kami dari ROBP melainkan aksi secara spontanitas dari kami untuk mensuport masyarakat Kecamatan Obi atas kegagalan ULP PT. PLN Rayon Pulau Obi yang sejauh-jauh hari tidak mengantisipasi kerusakan-kerusakan pada mesin pembakit listrik sehingga menyebabkan terjadinya mati lampu di saat menjelang rhamadhan” kata Korlap FPDKO saat diemuai wartawan cerminnusantara.co.id di kediaman. (04/05/2020).

Lanjut dia, pertemuan ini sekaligus mengklarifikasi atas pemberitaan media cerminnusantara.co.id, yang di tayangkan pada hari minggu, 3 Mei 2020 berjudul “ROBP Gelar Aksi Tuntun Copot Kepala PLN Obi” tersebut.

“Aksi kami pada hari Sabtu, 02/05/2020 di depan kantor ULP PLN Laiwui itu bukan mencopot kepala PLN melainkan Kepala ULP PLN Laiwui cepat perbaikan mesin pembangkit listrik dan datangkan teknisi dari PLN Rayon kota Ternate agar dapat memperbaiki mesin yang rusak tersebut,” ungkapnya.

Jadi Aksi yang digelar pada Sabtu, (2/05) adalah Gabungan Pemuda Obi dari beberapa Desa di Kec. Obi yakni Desa Jikotamo, Laiwui, Buton, Akegula dan Desa Baru, untuk menuntut kepada pihak ULP PLN Laiwui, agar secepatnya menyelesaikan pemadaman listrik bergilir, saat berorasi di depan kantor Korlap Rawi menyampaikan bahwa Pemadaman lampu bergilir sudah menjadi budaya dari tahun ke tahun yg dilakukan di bulan ramadhan.

“Olehnya itu, kami atas nama pemuda desa kecamatan Obi menuntut, meminta kejelasan dari pihak PLN Rayon Pulau terkait pemadaman listrik tersebut, mendesak kepada kepala ULP PLN Laiwui agar mempercepat penyelesaian pemadaman listrik di Kec. Obi.” tuturnya.

Sambung Rawi, adapun point-point tuntutan mereka diantaranya, mendesak kepada pihak PLN untuk penambahan gardu, mendesak kepada pihak PLN untuk menggantikan jaringan listrik, mendesak kepada pihak PLN agar secepatnya mengadakan pengadaan mesin baru, mendesak kepada pihak PLN agar mempercepat pengadaan pompa air mesin yang baru, mendesak kepada pihak PLN Rayon Pulau Obi, segera menerapkan UU No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan pasal 29 ayat 1, mendesak kepada DPRD HALSEL segera membentuk pansus untuk menangani permasalahan PLN Laiwui Kec. Obi, dan menghimbau kepada pihak PLN Apabila disaat pemadaman bergilir, maka ada pemotongan biaya listrik di saat pembayaran.

Sementara itu, Kepala PLN Laiwui saat di konfirmasi melalui via seluler terkait permasalahan pemadaman listrik bergilir, Efendi menjelaskan, bahwa adanya kerusakan pipa pendingin, dan mesin, serta kerusakan juga banyak diakibatkan dari alam, pohon rubuh dan hewan liar (Kelelawar). Sehingga faktor inilah yang menyebabkan kendala pada jaringan listrik.

“Sebenarnya persoalan mati lampu memang sudah mampu serta kami sudah devisit dayanya 1.020 kwh yang kemampuannya 1.015 kw, mesin yang ada berjumlah 8 mesin, mesin dap 2 buah degan daya 100 kw, mesin komen 2 buah daya 100 kw, mesin truch ada 2 buah daya kurang lebih 250 kw, kemudian 1 mesin AMN daya 200 kw, ditambah 1 mesin targen 200 kw, 1 mesin rusak total, dan kemudian akan kami datangkan mesin dari Ternate yaitu mesin Telar 1 unit degan daya 250 kwh sebagai solusi terjadinya mati lampu.” tuturnya. (Red/CN)

Hi. Usman Sidik Salurkan 3 Ton Beras di Makayoa

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Selain membagikan sembako kepada 585 mahasiswa Halmahera Selatan yang sedang menempuh pendidikan di sejumlah daerah di Indonesia. Calon Bupati Halmahera Selatan, Hi. Usman Sidik kembali membagikan bantuan beras
kepada warga Makian Kayoa (Makayoa) yang terdampak pandemi Covid-19.

Pembagian ini tak langsung dilakukan oleh Usman. Pembagian dilakukan oleh relawan dan partai koalisi Usman-Bassam, yakini PKB, PKS, dan PSI.

Secara keseluruhan, total beras yang disumbangkan sebanyak 3 ton. Selain beras, ada aneka sembako lainnya yang totalnya 4.000 paket. Bantuan ini dibagikan kepada masyarakat tidak mampu.

“Untuk membantu meringankan beban masyarakat kami berikan 3 ton beras dan 4.000 anake sembako lainnya, semoga bermanfaat,” kata Usman dalam keterangan tertulis, Senin (4/4/2020).

Usman yang dipasangkan dengan Bassam Kasuba di Pilkada Halmahera Selatan 2020 itu menyatakan bantuan ini diberikan bagi masyarakat tidak mampu atau yang terdampak dari virus mematikan tersebut.

Dengan bantuan tersebut, sambung Usman, diharapkan masyarakat dapat termotivasi untuk sama-sama mencegah penyebaran Covid-19. Dia mengaku bantuan tersebut sudah mulai disebar ke seluruh desa yang ada di Makayoa.

“Mungkin tidak bisa merata seluruhnya, karena ini teekhusu buat para janda dan masyarakat kurang mampu,” lanjutnya.

Pendistribusian bantuan dalam bulan Ramadhan ini dilakukan door to door.

“Jadi kita sengaja tidak mengumpulkan, tapi melalui door to door mulai dari Kayoa hingga Pulau Makian,” tuturnya. (Red/CN)

LSM LIRA Desak Polres Halsel Serius Tangani Kasus Penyerobotan Lahan di Desa Leleojaya

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Sat-Reskrim) Polres Halmahera Selatan (Halsel) sampai saat ini belum mendalami kasus dugaan Penyerobotan Lahan yang dilakukan oleh Kades Loleojaya di Lahan milik Musa Rejeb.

Sebelumnya, Kepala Desa Loleo Jaya, Kecamatan Kasiruta Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Fajri Ramli di polisikan terkait dengan tindak pidana Penyerobotan dan Pengerusakan tanah seluas 100 x 100 m2, bernomor sertifikat : 00236 atas nama Musa Rejeb warga setempat.

Kasus ini resmi dilaporkan ke Polres Halmahera Selatan tertanggal 6 April 2020 melalui penerima kuasa Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (DPD LSM_LIRA) Kabupaten Halmahera Selatan, pada Senin (6/4/2020) lalu.

Sehubungan dengan itu, DPD Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) melalui Ketuanya Syamsuddin Kalam, kepada Wartawan cerminnusantara.co.id pada Senin (04/5/2020), ia menilai Bahwa pihak Reskrim bagian Pidana Umum terkesan lamban menangani Perkara tersebut. Bahkan Syamsuddin menjelaskan, mereka berjanji memanggil dan memintai keterangan dari beberapa orang saksi dan juga pihak pelapor sampai sekarang belum di lakukan.

“Kami selaku Kuasa Pendamping, mempertanyakan laporan dugaan Penyerobotan Lahan milik klien kami. Pasalnya, sejak dilaporkan dari 6 April 2020 hingga kini kasusnya masih belum jelas. Namun jawaban dari penyidik, kasus tersebut akan kami lanyangkan panggilan dan memintai keterangan para saksi,” jelasnya.

Lanjutnya lagi, bahwa pihaknya tidak main-main dengan kasus tersebut ia berharap agar Polres Halsel lebih serius dan secepatnya memproses laporan tersebut dan tidak membiarkan kasus itu terkatung-katung.

Sementara itu, Sekretaris LSM LIRA Nasarudin Kausaha, juga berharap kepada Pihak Polres Halsel agar menindaklanjuti secara serius dan transparan terhadap kasus yang diduga kuat menyeret Kades Loleojaya tersebut. Bahkan menurutnya lagi, lokasi tersebut sudah segera di lakukan upaya Police Line.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Halsel, IPTU Dwi Gastimur Wanto ketika di konfirmasi wartawan melalui WhatsaAp mengakatan bahwa segera ditindak lanjuti.

“Segera kami tindak lanjuti,” singkatnya. (Red/CN)

Ditengah Wabah, Kades Koititi Didemo Warga

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Ditengah wabah Corona (Covid-19) Kepala Desa Koititi Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Maluku Utara (Malut), Musli Marasabessy di demo warga terkait dengan penyalagunaan Dana Desa, Senin (4/5/2020).

Dari Hasil penelusuran wartawan cerminnuaantara.co.id bahwa semenjak Musli marasabessy dilantik pada Tahun 2017 sampai saat ini, ia jarang berada di Desa. Selain jarang berada di Desa, Musli selalu tertutup soal tranparans penggunaan Dana Desa sehingga banyak Pos Anggaran pembinaan dan pemberdayaan yang tidak direalisasikan.

Dari mulai:
-Anggaran pemuda, pada tahun 2018-2019 pertahun sebesar RP 18.000.000
-Anggaran pembinaan kelompok nelayan di tahun 2018 sebesar Rp 50.000.000
-Pendirian Bumdes tahun 2018 sebesar Rp 165.000.000
-Insentif Guru Honor tahun 2018 Sebesar Rp 10.350.000
-Anggaran pemberdayaan Badan sarah di tahun 2018 sebesar Rp 12.000.000
-Anggaran penanggulangan bencana dan darurat tahun 2018 sebesar Rp. 70.000.000
-Pengadaan mesin jahit tahun 2018 sebesar Rp 25.000.000
-Honor keamanan desa Tahun 2019 sebesar Rp 15.000.000
-Anggaran Pembinaan kelompok peternak tahun 2019 sebesar Rp. 13.000.000
-Angaran pembinaan kelompok nelayan tahun 2019 sebesar Rp 30.000.000
-Pengadaan internet Desa Tahun 2019 sebesar Rp. 20.900.000
Pengeluaran pembiyayaan Bumdes tahun 2019 sebesar Rp 60.000.000.

Selain itu, banyak Pos anggaran pembinaan dan pemberdayaan yang di berikan oleh Kepala Desa, namun tidak sesuai dengan jumlah yang tertuang dalam dukumen APBDes.

Kepada wartawan cerminnusantara.co.id Zulfahrul Usman menyampaikan bahwa, Kekesalan kami memuncak dan melakukan Aksi Demo Didepan kantor Desa disebabkan Pemerintah Desa Koititi baru melakukan pembentukan Satgas Covid-19 pada Tanggal 3 mei.

“Selain baru melakukan pembentukan satgas pemerintah Desa juga enggan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga yang membutuhkan,” ungkap Zul.

Dalam aksi yang di Gerakan oleh mahasiswa dan pemuda Desa Koititi hampir berujung bentrok, keluarga Kepala Desa melakukan heroik dan mencekal aksi yang di lakukan mahasiswa Koititi.

“Hampir saja bentrok, Pemerintah Desa dan keluarga Kepala Desa keluar dan menghentikan aksi damai yang kami lakukan di depan Kantor Desa,” pungkasnya.

Terpisah, kapolsek Gane barat Ibda Abdurahman ST menyampaikan bahwa aksi yang di lakukan mahasiswa dan masyarakat Desa koititi itu tidak mengantongi izin,

“Sementara dari pihak Polsek Gane Barat dan Koramil Saketa sudah melakukan mediasi yang nantinya Pemerintah Desa akan melakukan rapat umum dengan masyarakat,” ucapnya. (Hafik CN)

Lahan Balum Terbayar, Pihak Keluarga Ancam Palang Jalan Daniel Kabenti Mandaong

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Jalan Raya Daniel Kabenti di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan belum terbayar dari Tahun 2001 hingga pada Tahun 2020 dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut).

Pemilik Lahan dari Keluarga Kemor, Ibnu Burhanudin Kemor kepada wartawan cerminnusantara.co.id, Senin (4/5/2020) menjelaskan bahwa bukti seluas 2 Hektare Lahan Tanah senilai 1 Milyar lebih yang sudah di adukan ke Pemda, namun hingga sekarang tidak di indahkan sama sekali.

“Untuk surat-surat pengembalian dari Saudara Carles yang sudah ditandatangani langsung oleh Pak Samuel mantan Anggota DPRD Halsel itu ada. Karena Pak Samuel sudah di berikan Surat Kuasa pada saat itu oleh Saudara Carles. Sebab, Saudara Carles tidak mampu untuk melunasi Lahan yang ia membeli dari Pihak Keluarga Kemor dan Surat Pengembalian tersebut kami sudah serahkan ke Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Halmahera Selatan melalui Kepala Bidan BKAD Halsel,” jelasnya.

Selain itu, Ibnu Burhanudin Kemor mengatakan, semua bukti sudah jelas. Tapi kenapa dari BKAD Halsel sampai sekarang tidak melakukan proses pencairan, pada hal semua bukti sudah di serahkan.

“Saudara Carles mengaku ke pihak Keuangan bahwa ia sudah membeli Lahan tersebut pada Tahun 2004, sementara penggusuran Lahan itu pada Tahun 2001. Maka hal ini tidak masuk akal karena pengakuan dia pada saat beli Lahan 2004 ini kan sudah berkontradiksi dengan penggusuran Lahan. Sebab awal penggusuran Lahan dari Pemda untuk memabangun Jalan itu pada Tahun 2001,” jelasnya lagi.

Sementara pihak Keluarga Kemor selalu meminta pencarian. Namun dari BKAD Halsel selalu menahan anggaran tersebut.

“Pada saat kami mempertanyakan, pihak Keuangan mengaku bahwa Carles sudah beli Lahan Tanah itu maka dari Keluarga Kemor harus bicarakan dulu dengan Saudara Carles sementara semua bukti surat sudah kami serahakan jadi sebenarnya di balik ini ada apa..?,” ungkapnya.

Meski begitu, Keluarga Kemor menegaskan, jika hal tersebut tidak di indahkan. Maka pihak Keluarga akan mengambil sikap tegas.

“Kalaupun tidak di indahkan maka pihak Keluarga besar Kemor akan memalang Jalan itu,” tegasnya.

Hingga berita ini dipublish, wartawan berusaha konfimasi Kepala Dinas Keuangan Halsel, Aswin Adam. SE. Namun Nomor Handphone tidak dapat di hubungi. (Red/CN)

Sekolah Rakyat, Tempat Anak-Anak Desa Wayatim Temukan Potensi Diri

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Bentuk peduli terhadap dunia pendidikan dan kaum marjinal yang berada di Desa, maka Himpuman Pelajar Mahasiswa Wayatim (HIPMAWA) Desa wayatim Halmahera Selatan mendirikan Sekolah Rakyat (SR).

Kepada media cerminnusantara.co.id Senin (4/05/20) Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Wayatim (Hipmawa) Munajir Jafar menjelaskan bahwa pada awal berdirinya SR ini, pada Tanggal 27 April 2020 dengan alasan pertama memperhatinkan kondisi pendidikan di Desa Wayatim, dengan keterbatasan guru dari tahun 1984 sampai 2010 gurunya hanya 1 yakni Engku Muhamad Abdullah sekaligus merangkap sebagai Kepala Sekolah.

Lanjut Munajir, Kemudian pada Tahun 2010 sampai 2020 gurunya hanya 3 orang, dan dari alasan itulah Sekolah Rakyat berdiri untuk memberikan idukasi, inovasi, serta motivasi kepada anak – anak desa Wayatim, dalam hal mengembangkan potensi diri untuk meningkatkan Sumber Saya Manusia.

Harapan kami bahwa anak – anak desa wayatim harus di perhatikan oleh pemerintah kabupaten halmahera selatan, baik invastruktur dan juga tenaga guru.

“Semoga sekolah rakyat ini dapat di perhatikan oleh seluruh kalangan intelektual,” harapnya.
(Hafik CN)