Kapolda Maluku Utara Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Mapolda

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Midi Siswoko, S.I.K., bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Mapolda Malut, Selasa (1/10/2024).

Upacara ini dihadiri oleh seluruh Pejabat Utama (PJU) dan personel Polda Maluku Utara dengan tema ‘Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas’.

Kabidhumas Polda Malut, Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa upacara tersebut bertujuan mengingatkan kembali pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi seluruh personel kepolisian.

Menurutnya, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa harus menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

“Upacara ini adalah bentuk penghormatan terhadap Pancasila. Kita harus selalu memegang teguh nilai-nilai tersebut dalam menjalankan tugas,” tegasnya.

Dalam upacara tersebut, Kapolda memimpin pembacaan Teks Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta. Selain itu, naskah Pembukaan UUD 1945 dan ikrar peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga dibacakan.

Peringatan ini diharapkan memperkuat komitmen seluruh personel dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila disetiap aspek pelayanan masyarakat. (Ridal CN)

Politisi PKB Siap Menangkan Paslon Nomor Urut 2 Rusihan-Muhtar di Pilkada Halsel 2024

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Ilwan A. Bangsa menyatakan sikap mendukung sepenuhnya terhadap Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Halsel,Rusihan Jafar dan Muhtar Sumaila (Rusihan-Muhtar) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.

Ilwan bilang, jika dilihat dari dukungan Partai Politik, Paslon nomor urut 2 ini didukung 4 Partai dan figur-figur terbaik pada Pemilihan Caleg lalu, khusus di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Halsel.

“Dilihat dari pendukung dan simpatisan, maka saya optimis Rusihan-Muhtar menang,” terang Ilwan A. Bangsa, Wakil Ketua PKB Halsel kepada media, Selasa (1/9).

Sehingga itu, pengurus aktif PKB Halsel itu mengajak kepada para Tim dan simpatisan terus bekerja meraih dukungan warga sebanyak-banyaknya untuk kemenangan Rusihan-Muhtar.

“Rusihan-Muhtar menang, maka progam yang digagas Almarhum Usman Sidik terus berlanjut,” pungkas Ilwan A. Bangsa.

Meski begitu, ia menyampaikan permohonan maaf secara kelembagaan kepada PKB. Sebab, sikap dukungan yang ia sampaikan ini bukan atas nama Partai.

“Dukungan saya kepada Pasangan Calon Rusihan-Muhtar ini murni dari saya sendiri. Dan insya Allah, Rusihan-Muhtar yang bakal memenangkan dalam pertarungan Pilkada Halsel 2024,” cetus Ilwan, pria asal Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur. (Hardin CN)

Mobil Husain Alting Sjah Dihadang, Emak-emak di Desa Gamlamo Morotai Timur Teriak HAS Nomor 1 Menang 

Berita Daerah Biro Morotai|oleh

MOROTAI, CN – Para emak-emak di Desa Gamlamo, Morotai Timur, Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara (Malut), menghadang Mobil Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut), Husain Alting Sjah beserta rombongan, Selasa (1/10/2024).

Padahal, rombongan tersebut diketahui akan melakukan kampanye di Desa Mira. Tetapi diadang dalam perjalanan.

Rupanya, para ibu-ibu itu merupakan warga Desa setempat yang sudah lama menantikan kedatangan kandidat HAS (Husain-Asrul) di Pulau Morotai.

Begitu mengetahui Sultan Husain datang ke Morotai, emak-emak langsung berinisiatif mengadang di tengah jalan untuk menyampaikan dukungan.

“Ini sudah torang pe Gubernur. HAS nomor 1 menang,” teriak sejumlah ibu-ibu yang berdiri tepat di depan mobil Husain.

Sultan Husain sendiri langsung turun dari Mobil dan menemui ibu-ibu sembari mengucapkan Terimakasih.

Sebelumnya, Husain yang berpasangan dengan Asrul Rasyid Ichsan, melakukan kampanye di Desa Daeo Induk. Di Daeo, Husain juga meresmikan Posko Pemenangan HAS, yang didirikan warga setempat secara sukarela. (Hardin CN)

Diduga Terjadi Pungli di SDN 9 Halsel Dibawah Pemerintahan Hasan Ali Bassam Kasuba, Kadis Pendidikan: Boleh-boleh Saja

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Nampaknya, masalah Pungutan-pungutan Liar (Pungli) di Dunia Pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), pasca meninggalnya Bupati Usman Sidik, semakin merajalela. Lebih parahnya lagi, Pungli tersebut terjadi di Sekolah-sekolah Negeri di Halsel.

Praktek Pungli yang terbaru, diduga kuat terjadi di Sekolah Dasar Negeri 9 (SDN 9) Halsel.

Dalam praktek ini, Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 9 Halsel, Ahmad Djen, diduga memerintahkan para siswa-siswi membawa Pasir 1 Karung untuk kebutuhan Sekolah yang dipimpinnya saat ini.

Bahkan, dibawa Pemerintahan Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba Tahun 2024, Pungli SDN 9 Halsel terjadi sudah berulangkali.

Kepsek SDN 9 Halsel, Ahmad Djen.

Padahal, kebutuhan Sekolah lebih khususnya terkait pembangunan Sekolah Negeri, seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun Kepsek SDN 9 Halsel malah membebankan para Siswa-siswi. Sehingga hal itu, dikeluhkan para orang tua Siswa yang ada di Desa Bajo Sangkuang, Kecamatan Botang Lomang.

Kepala Dinas Pendidikan Halsel, Siti Khodijah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Selasa (1/10), mengaku baru mendapat informasi Pungli di SDN 9 Halsel.

“Baik, saya baru dengar info ini. Akan saya konfirmasi Kepseknya. Apakah ini hasil  kesepakatan Komite yang sifatnya bantuan sukarela untuk kontribusi Komite Sekolah atau bagaimana saya belum tahu. Kalau sifatnya kontribusi masyarakat untuk pendidikan maka boleh-boleh saja. Nanti saya konfirmasi dulu ke kepseknya ya,” pungkas Kadis Pendidikan Halsel. (Hardin CN)

Sejumlah Kades di Halsel Diduga Bentuk Tim 10 Untuk Paslon Bassam-Helmi, Praktisi Hukum Ingatkan Hati-hati

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Praktisi Hukum ingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun para Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), untuk menjaga netralitas dan menghindari politik praktis.

Praktisi Hukum Lajamrah Hi Zakaria SH, kepada media ini, memberikan peringatan keras kepada ASN maupun Kades untuk tidak terlibat dalam politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Halsel 2024.

Sebab saat ini, pengacara muda itu bilang,  telah kedapatan sejumlah Kades di Halsel yang telah membentuk Tim 10 yang kemudian diKetuai oleh Aziz, Kades Matuting, Kecamatan Gane Timur Tengah.

Tim 10 yang terdiri dari 10 Kades itu, diketahui untuk memenangkan Pasangan Calon (Paslon) lainnya yang diduga adalah Paslon Petahana Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muhcsin (Bassam-Helmi) di Pilkada Halsel.

“Saya ingatkan kepada ASN di Halsel, terutama Kades yang sudah berani bentuk Tim 10 untuk memenangkan salah satu Calon, hati-hati,” tegas Lajamrah, Senin (30/9).

Sementara dalam peraturan, Lajamrah bilang, tidak hanya ASN, bahkan peraturan juga berlaku bagi TNI/POLRI, sampai ke Perangkat Desa dan Kelurahan maupun anggota BPD, yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye politik, oleh karna hal demikian tersebut dapat merusak, mencederai demokrasi di Indonesia ataupun di Halsel lebih khususnya.

“Jadi apabila mereka tetap terlibat, mereka akan dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda pasal 494 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa setiap ASN, anggota TNI dan Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang terlibat sebagai pelaksana atau Tim Kampanye dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 Tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta,” ujar Lajamrah.

Sehingga itu, Lajamrah mengingatkan, selaku Praktisi Hukum, pihaknya siap mengambil langkah hukum jika ASN maupun Kades yang terlibat dalam politik praktis yang melanggar ketentuan.

“Kami akan mengambil langkah hukum, termasuk membuat laporan terhadap kondisi di semua jenjang,” tegasnya lagi, sembari menghimbau kepada ASN untuk tetap menjaga netralitas dan profesionalisme demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Meski begitu , ia juga meminta kepada Pejabat (Pj) Bupati Halsel, Kadri Laece untuk lebih tegas dalam kedisplinan terhadap ASN dilingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Halsel.

“Jika ada ASN maupun Kepala Desa yang indikasi terlibat politik praktis, maka Bupati Halsel juga harus memberikan sanksi tegas kepada ASN maupun Kades,” tutupnya. (Hardin CN)