Kisah Pilu Nurdiana, Anak 13 Tahun Pengidap Hidrosefalus di Desa Babang

HALSEL, CN – Namanya Nurdiana Baadia, kisah pilu seorang anak perempuan berusia 13 tahun asal Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut). Di usia yang seharusnya dipenuhi tawa dan riang bermain, ia justru hanya bisa terbaring lemah di atas kasur, menanti keajaiban yang belum juga datang.

Sejak berusia 2 bulan, Nurdiana mengidap penyakit hidrosefalus, penumpukan cairan di rongga otak yang menyebabkan kepalanya terus membesar dari waktu ke waktu. Penyakit itu bermula dari demam tinggi di usia 1 bulan, diikuti kejang-kejang yang membuatnya harus dilarikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha.

Setelah sempat membaik dan pulang ke rumah, orang tuanya mulai menyadari perubahan tak biasa di kepala anak mereka. Jidatnya terlihat menonjol dan kepala membesar secara tidak wajar. Nurdiana kemudian dirujuk ke RSUD Chasan Boesoirie Ternate untuk menjalani operasi. Namun, keterbatasan ekonomi membuat harapan itu pupus di tengah jalan.

“Kami tidak punya uang, jadi kami pulang dan rawat dia di rumah seadanya,” tutur sang ibu, Alwia Arajang, dengan suara yang nyaris tak terdengar, Sabtu (26/7/2025).

Meski telah berulang kali mencoba membawa putri kecil mereka ke Rumah Sakit (RS), pasangan Alwia dan Lajuma Baadia akhirnya pasrah, merawat Nurdiana dengan kemampuan terbatas. Tahun demi tahun berlalu, dan kini sang anak hanya bisa diam, memandangi dunia dari sudut kamarnya.

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Nursina Syamsuddin, yang turut mendata kondisi Nurdiana, mengungkapkan bahwa keluarga ini benar-benar membutuhkan uluran tangan.

“Mereka sudah berusaha semampunya. Sekarang mereka hanya bisa berharap ada bantuan untuk biaya pengobatan, agar Nurdiana punya kesempatan sembuh dan hidup lebih layak,” ujarnya lirih.

Kisah Nurdiana adalah potret pilu dari pelosok negeri yang masih terpinggirkan. Di balik senyap Desa, ada suara hati yang tak terdengar, seorang anak yang menunggu secercah harapan untuk hidup normal seperti anak-anak lainnya. (Hardin CN)

TMMD Bangun Talud di Makian Barat, Antisipasi Longsor dan Erosi

HALSEL, CN – Salah satu program kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-125 Kodim 1509/Labuha adalah pembangunan talud penahan badan jalan di Desa Bobawa, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Jumat (25/7/2025).

Proyek pembangunan dinding penahan tanah ini bertujuan untuk mencegah erosi dan longsor, serta meningkatkan stabilitas tanah di wilayah pedesaan yang rawan bencana.

Dan SSK Kapten Arm Ariep Hamdi menjelaskan bahwa pembangunan talud memiliki fungsi yang sangat vital. Talud berperan sebagai penahan tanah, terutama saat hujan lebat yang bisa memicu erosi atau longsor di jalan yang baru dibuka.

“Tanah di lokasi ini cukup lembek, sehingga keberadaan talud sangat penting agar jalan tidak mudah rusak atau longsor,” ujar Kapten Ariep.

Meski proses pengerjaan cukup berat, pembangunan berjalan lancar berkat kerja sama antara Satgas TMMD dan masyarakat sekitar. Warga ikut aktif membantu dalam pengerjaan, menunjukkan semangat gotong royong yang tinggi.

“Dengan dukungan masyarakat dan unsur terkait, pengerjaan talud berjalan sesuai dengan progres yang direncanakan,” tambahnya.

Kapten Ariep berharap talud yang dibangun ini dapat memperkuat struktur jalan dan memperpanjang masa pakainya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. (Hardin CN)

Dipastikan Tak Ada DOB Sofifi, Sultan Tidore: Jangan Karena Sepotong Kue Kekuasaan

TIDORE, CN – Dari tanah tua yang sarat sejarah, suara Sultan Tidore Kepulauan, Husain Alting Sjah, mengalir lembut namun menohok. Dalam sebuah video yang tersebar di media sosial Facebook, ia menyampaikan sikap tegas usai bertemu langsung dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal (Purn.) Tito Karnavian, di Jatinangor, tempat para abdi negara ditempa.

“Saya berada di lokasi IPDN Jatinangor, menghadiri wisuda angkatan ke-32. Dan wisudawan tadi dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negeri, Bapak Jenderal Muhammad Tito Karnavian,” ujar Sultan dengan nada tenang yang menyimpan dalamnya luka tanah kelahiran, Rabu (23/7/2025).

Dalam pertemuan itu, Sang Sultan tak membawa ambisi, hanya kegelisahan. Ia tidak datang untuk menyodorkan syarat kekuasaan, tapi menyuarakan suara bumi Maloku Kie Raha, yang hari ini dihantam riuh wacana pemekaran.

“Dan Alhamdulillah, beliau (Tito Karnavian) merespon dan beliau mengatakan bahwa berbicara tentang Daerah Otonom Baru, yang berkaitan dengan pemekaran-pemekaran khusus Kota Madya di Maluku Utara, sampai saat ini belum ada,” tukasnya.

Namun lebih dari sekadar menyampaikan, Sultan menyatakan bahwa Kemendagri Tito Karnavian menegaskan tidak akan ada DOB Sofifi.

“Dan beliau pastikan, insya Allah tidak akan ada. Karena memang, ada faktor anggaran dan seterusnya. Sehingga masih membutuhkan proses waktu yang sangat panjang,” kata Sultan Tidore atas pengakuan Tito Karnavian.

Meski begitu, sikap Sultan adalah panggilan nurani dari seorang pemimpin adat yang masih memeluk tanah leluhurnya dengan kasih, bukan nafsu. Ia tidak ingin Maluku Utara (Malut) terpecah oleh janji manis yang belum tentu datang, apalagi jika itu berarti mengorbankan kedamaian dan persatuan.

“Dan oleh karena itu, beliau meminta kepada kita semua untuk menahan diri, kemudian bersabar, berada dalam posisi sebagai warga negara yang baik, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” pinta Sultan, menyampaikan pesan Mendagri Tito Karnavian kepada seluruh masyarakat Maluku Utara.

Sehingga itu, di tengah gejolak yang mengguncang Sofifi dan sekitarnya, suara Sultan adalah pelita di malam gelap. Bukan kobaran amarah, tapi ratapan cinta tanah air yang terluka, dan tetap memilih sabar, demi utuhnya negeri.

“Jangan karena sepotong kue kekuasaan, kemudian dengan Daerah Otonomi Baru, membuat kita bersengketa dan memecah belah kita semua. Dan itu akan kita rugi. Sehingga, beliau (Tito Karnavian) mengatakan bahwa untuk jangka waktu yang agak lama, belum ada pemekaran Daerah Otonomi Baru yang berkaitan dengan Kota Madya,” tutup Mantan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) itu. (Hardin CN)

TNI Bangun Makian Barat Lewat  TMMD ke-125 di Halsel

HALSEL, CN — Upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-125 Kodim 1509/Labuha resmi digelar di Lapangan Desa Maketeken, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Rabu (23/7/2025).

Mengangkat tema “Dengan Semangat TMMD, Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Ketahanan Nasional di Wilayah”, kegiatan ini menandai dimulainya program terpadu antara TNI dan masyarakat dalam membangun daerah tertinggal.

Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup), didampingi Kasrem 152/Baabullah Kolonel Inf Budi Kurniawan dan Kasiter Kolonel Arm M. Yusuf. Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda Halsel, Wakil Bupati, serta Kapolres Halsel.

Dalam upacara pembukaan, dilakukan penandatanganan Naskah Serah Terima program dari Pemda Halsel kepada Satgas TMMD oleh Bupati dan Dansatgas, disaksikan langsung oleh para pimpinan daerah.

Dansatgas TMMD ke-125 yang juga Dandim 1509/Labuha, Letkol Inf Syamsul, menegaskan bahwa TMMD bukan hanya pembangunan fisik, melainkan juga bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, percepatan infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

“Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen TNI dalam percepatan pembangunan di daerah terpencil dan mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat,” tegasnya.

Letkol Syamsul juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung terlaksananya TMMD dan mengajak semua elemen masyarakat untuk terus bersinergi.

Sementara itu, Bupati Bassam mengimbau Pemerintah Desa dan Kecamatan Makian Barat untuk mendukung penuh kegiatan ini dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Ia yakin, dengan semangat gotong royong bersama TNI, TMMD dapat berjalan lancar dan berdampak langsung bagi warga.

“TMMD diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah tertinggal. Ini adalah bukti nyata kolaborasi antara TNI dan pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Bassam.

Program TMMD ke-125 di Makian Barat meliputi pembangunan fisik seperti drainase, talud penahan tebing, jalan setapak, jembatan, rumah tidak layak huni, serta jaringan pipanisasi. Selain itu, terdapat pula kegiatan non-fisik berupa penyuluhan bahaya narkoba, pertanian, wawasan kebangsaan, percepatan penurunan stunting, program KB, kesehatan, dan teknologi tepat guna. (Hardin CN)

Ancam Warga Pakai Parang, Kades Toin Ditetapkan Sebagai Pelaku

HALSEL, CN – Kepala Desa (Kades) Toin, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Fahmi Taher, resmi ditetapkan sebagai pelaku kasus dugaan pengancaman terhadap warganya sendiri, Parto Naser, menggunakan Senjata Tajam jenis Parang.

Langkah tegas penyidik Polres Halsel ini mendapat apresiasi dari kuasa hukum korban, Mudafar Hi. Din, SH, yang menyebut penanganan kasus ini sebagai bentuk profesionalisme penegak hukum tanpa pandang jabatan.

“Kades Toin sudah ditetapkan sebagai pelaku. Kami apresiasi kinerja penyidik. Ini bukti hukum tidak takut pada kekuasaan,” tegas Mudafar, Selasa (22/7/2025).

Kasus bermula dari perselisihan antara Kades, Fahmi Taher dan Parto Naser yang berujung pada dugaan pengancaman dengan parang. Parto yang merasa terancam segera melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Penyidik disebut telah memeriksa saksi, mengumpulkan bukti, dan menerbitkan SP2HP/236/VII/Sat Reskrim, yang menyatakan telah ditemukan bukti permulaan cukup atas tindak pidana yang dilaporkan.

“Seorang Kades seharusnya melindungi warganya, bukan jadi sumber ketakutan,” tambah Mudafar.

Pihak keluarga korban mengaku lega dan berharap proses hukum terus berjalan transparan, tanpa intervensi.

Langkah hukum ini dinilai penting untuk memberi pesan keras kepada para pejabat Desa agar tidak menyalahgunakan wewenang terhadap rakyat.

“Kami ingin ini jadi preseden. Jangan ada lagi warga takut melawan ketidakadilan karena pelakunya punya jabatan,” tutup Mudafar.

Kasus ini segera dilimpahkan ke tahap selanjutnya untuk proses hukum lebih lanjut. (Hardin CN)

Suara dari Tidore, Ridwan Moh Yamin Ungkap Keliruan Wacana DOB Sofifi

TIDORE, CN – Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos, telah menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Sofifi. Seruannya menggema ke seluruh Maluku Utara. Namun di tengah euforia itu, ada suara berbeda muncul. Suara yang tidak ikut arus, tapi berdiri tegak di atas landasan hukum dan logika rakyat.

Ia adalah Ridwan Moh Yamin, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan, yang lewat akun Facebook resminya, menyampaikan secara terbuka sikap penolakan terhadap DOB Sofifi. Bukan karena menolak kemajuan, tapi karena ingin agar pembangunan tidak menabrak konstitusi.

Berikut kutipan utuh dari Ridwan seperti yang disampaikan dalam videonya:

“Perlu kami sampaikan maraknya wacana tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Sofifi atau DOB Kota Sofifi. Dimana, akhir-akhir ini sangat marak dan sangat yang kemudian diperbincangkan. Tentu saya sebagai Wakil Ketua DPRD, sebagai Wakil Rakyat, Kota Tidore Kepulauan, yang merupakan bagian daripada pemerintahan daerah, tentu kami akan menyikapi hal ini, menerima pendapat dan masukan baik daripada semua pihak. Baik pihak yang menginginkan pembentukan DOB maupun pihak yang kontra pembentukan DOB,” tegas Ridwan, Kamis (17/7/2025).

“Sebagai pemerintah, tentu langkah awal yang kita lihat yaitu melalui pendekatan secara normatif. Dimana, Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi, sebagaimana Amanat Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Ibu Kota Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi,” tambahnya.

Ridwan kemudian menjelaskan secara rinci bagaimana Sofifi secara hukum tetap berada di bawah Kota Tidore Kepulauan, dan tidak ada satu pun perintah dalam UU yang mewajibkan pemekaran menjadi kota baru.

“Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa kemudian wacana di luar yang berkembang bahwa Sofifi sebagai sebuah Kota Otonom Baru merupakan berita atau Amanat Undang-Undang, itu adalah hal yang keliru kemudian diluruskan,” jelasnya.

Pernyataan Ridwan bukan sekadar opini. Itu adalah analisis konstitusional yang disampaikan secara terbuka. Ia tidak menolak aspirasi, tapi mengingatkan bahwa aspirasi tanpa dasar hukum bisa jadi bumerang.

“Jangan lagi kita menganggap bahwa Sofifi sebagai Daerah Otonomi itu adalah sebuah Amanat Undang-Undang yang harus dijalankan. Kalau melakukan itu, merupakan sebuah pembangkangan atau pelanggaran terhadap konstitusi atau Undang-Undang yang ada,” ujar Ridwan.

Kini, masyarakat Maluku Utara harus menimbang dengan hati dan logika:

Mendukung ambisi Gubernur yang belum tentu sah, atau berdiri bersama Ridwan yang menjaga Marwah hukum dan persatuan wilayah?. (Hardin CN)