Krisis Jaringan Internet, Mahasiswa dan Masyarakat Kelurahan Faudu Demo Camat Hiri

TERNATE, CN – Puluhan mahasiswa dan masyarakat kelurahan Faudu, Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate, senin kemarin, melakukan aksi unjuk rasa pengadaan Tower di Kelurahan Faudu. Aksi tersebut dilakukan di depan kantor camat kepulauan Hiri, Senin (22/6/2020).

Dalam aksi tersebut massa aksi menuntut kepada pihak kecamatan pulau Hiri agar, Alihkan Pembangunan Tower Dari Kelurahan Togolobe ke Kelurahan Faudu, serta secepatnya membangun Tower di Kelurahan Faudu

Melalui rilis yang di terima wartawan cerminnusantara.co.id, Sofyan Ramjan, koordinator lapangan dalam aksi tersebut menyebutkan, bahwa di pulau Hiri terdapat enam kelurahan, lima di antaranya suda dapat menikmati jaringan internet, namun ada satu kelurahan dari lima kelurahan yang belum bisa nikmati jaringan internet yaitu kelurahan faudu.

Kata dia, sampai detik ini masyarakat Kelurahan Faudu, belum bisa nikmati jaringan internet, untuk mendapatkan jaringan internet masyarakat Faudu harus pergi ke pantai dan ke kuburan agar mendapatkan jaringan internet yang akses jaringan nya dari Jailolo.

“Apalagi dengan kondisi sekarang ini yang di timbah musibah virus Corona (covid-19) yang berdampak buruk terhadap pelajar dan mahasiswa yang berada di kelurahan faudu. Mahasiswa dan pelajar merasa kebingungan apa bila membuat tugas atau mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru maupun dosen, karena betapa susahnya mencari jaringan internet di Kelurahan Faudu,” katanya.

Sampai saat ini, lanjut dia, masalah jaringan internet masih di abaikan oleh pihak Kecamatan Pulau Hiri dan perlu di ketahui lagi bawah Faudu merupakan Pusat Kecamatan Pulau Hiri. Namun sampai saat ini Faudu belum bisa menikmati jaringan internet.

“lebih parahnya lagi yang membuat masyarakat Kelurahan Faudu merasakan kekecewaan berat terhadap Camat Pulau Hiri yaitu setelah mengetahui adanya pembangunan tower yang berada di kelurahan Togolobe, padahal yang membutuhkan jaringan internet adalah kelurahan Faudu dan Camat telah mendatangani izin pembangunan tower yang berada di kelurahan Togolobe,” ungkapnya.

Namun. Lanjut dia, saat masyarakat bertemu dengan Camat Pulau Hiri dari pihak camat mengakui bahwa tidak tahu soal pembangunan tower yang berada di kelurahan togolobe,” imbuhnya.

“Menurut kami sangat tidak masuk akal sebab setiap pembangunan yang bertujuan untuk keperluan masyarakat Hiri harus melewati persetujuan dari camat pulau Hiri,” tutup Sofyan. (Ridal CN)

Melalui Surat Terbuka, Aliansi Mahasiswa IAIN Ternate Tolak Pernyataan Warek I Untuk Tetap Memberlakukan Pembayaran UKT

TERNATE, CN – Kepada Rektor IAIN Ternate, Aliansi Mahasiswa IAIN Ternate menyampaikan surat terbuka berisi pandangan tentang Penolakan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Surat terbuka dari Aliansi Mahasiswa IAIN Ternate ini ditujukan kepada Rektor IAIN Ternate, Dr. Samlan Hi Ahmad, pada rabu (24/6/2020) pagi.

Dalam surat tersebut, mereka menyampaikan tuntutan Penolakan Pembayaran UKT, serta menanggapi pernyataan Warek I IAIN Ternate, Dr. Adnan Mahmud, disalah satu media lokal terkait dengan aksi online mahasiswa menolak pembayaran UKT dimasa pendemi covid-19 yang tidak menyentuh maksut sebenarnya dari aksi tersebut.

Berikut isi surat dari Aliansi Mahasiswa IAIN Ternate:

Surat terbuka………..

               ALIANSI MAHASISWA IAIN TERNATE

Yth. REKTOR IAIN TERNATE

Assalamualaimum Wr. Wb.

Sehubungan dengan tanggapan warek I disalah satu media lokal terkait dengan aksi online mahasiswa menolak pembayaran UKT dimasa pendemi covid-19 yang tidak menyentuh maksut sebenarnya dari aksi tersebut.

Mengingat juga Kebijakan lokdown, sosial distancing dan PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memutus penyebaran covid-19 ternyata tidak berjalan lurus dengan kondisi ekonomi yang di hadapi masyarakat.

Ketiadaan kebijakan dari kemendikbud dan kemenag untuk membebaskan biaya pendidiikan (gratiskan SPP/UKT) yang dirasakan oleh sebagian besar mahasiswa/pelajar sangat memberatkan ditengah kondisi pandemi yang belum usai.Tidak cukup di soal UKT/SPP, kami mahasiswa juga merasa bahwa sistem perkuliahan yang menggunakan pembelajaran daring (online) turut memperparah situasi ekonomi mahasiswa. Ditengah ketimpangan pembangunan infrastruktur jaringan internet yang tidak merata di semua wilayah, sebagiannya tidak dapat mengikuti pembelajaran karena tidak memiliki akses jaringan internet, pembelajaran daring sangat membebankan mahasiswa karena harus membeli kuota internet setiap mengikuti perkuliahan tidak ditanggung oleh kampus.

Alih-alih membebaskan biaya SPP/UKT, menteri agama, Fachrul Razi malah mengelurkan keputusan No 515 tentang keringanan biaya UKT yang dinilai mahasiswa PTKIN sangat jauh dari harapan, karena selama proses pembelajarn daring dilakukan tidak ada fasilitas kampus yang dipakai oleh mahasiswa sebagaimna beban UKT yang dibebankan kepada mahasiswa yang didalamnya terhitung dengan fasilitas yang digunakan mahasiswa.

Kebijakan tanpa terlebih dahulu mengkaji kondisi ekonomi yang dihadapi masayarakat tersebut mengakibatkan semakin banyaknya masyarakat yang diterpa badai Kemiskinan, karena sumber pebiayaan pendidikan mayoritas mahasiswa Maluku Utara khususnya mahasiswa IAIN Ternate berasal dari proses bercocok tanam petani di desa-desa, pedagang kaki lima (PKL) di ember-ember jalan kota, nelayan di laut lepas, pegawai rendahan, dan buruh di industri ekstraktif. tidak hanya itu melonjaknya iuran tagihan listrik dan anjloknya harga kopra menambah beban bagi mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan.

Kampus seharusnya tidak menutup mata dengan persoalan ini dan menjalankan amanat dalam pasal 85 ayat (2) dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Perguruan tinggi yang berbunyi “pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya pendidikan yang di tanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.” dengan hadir covid-19 tentu saja mempengaruhi pendapatan orang tua mahasiswa, sehingga kampus diharapkan mampu memaknai frasa “…sesuai dengan Kemampuan” didalam pasal tersebut sebab, dengan kondisi seperti ini mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan pihak lain belum tentu mampu membiayainya.

Maka kami ALIANSI MAHASISWA IAIN BERSATU melalui surat terbuka ini menolak dengan tegas pernyataan warek I untuk tetap memberlakukan pembayaran UKT (uang kuliah tunggal).

Demikian surat terbuka ini atas nama mahasiswa, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimah kasih.
Assalamu’alaiqum wr…wb…!

Koordinator Aliansi Mahasiswa IAIN Ternate

Nafhiar Kuthani

Demikian isi surat dari Aliansi Mahasiswa IAIN Ternate, yang di tandatangani oleh Koordinator Aliansi Mahasiswa IAIN Ternate, Nafhiar Kuthani. (Ridal CN)

Sambut HUT Bhayangkara ke-74, Polda Malut Gelar Donor Darah

TERNATE, CN – Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-74 Tahun 2020, yang jatuh pada 1 Juli, Polda Maluku Utara dan pengurus Daerah Bhayangkari Maluku Utara menggelar bakti kesehatan Donor darah yang bertajuk “Kamtibmas Kondusif Masyarakat Semakin Produktif” bertempat di Aula Mapolda Maluku Utara, selasa (23/6/2020).

Kegiatan Bakti kesehatan yang dilakukan Polda Maluku Utara tersebut merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara Ke-74 Tahun 2020 yang Puncaknya akan dilaksanakan Upacara secara Virtual pada tanggal 1 Juli 2020 Mendatang.

Ini juga merupakan bentuk kepedulian Polri dalam rangka membantu masyarakat yakni memenuhi stok darah di PMI akibat mewabahnya pandemi Virus Corona dengan harapan masyarakat yang membutuhkan darah dapat dengan mudah mendapatkan.

Donor darah yang dilakukan Ratusan orang pendonor baik dari Personel Polri maupun institusi terkait lainnya tersebut dilaksanakan dengan tetap menerapkan Protokol kesehatan guna mencegah penyebaran pandemi Virus Corona.

Kabid Humas Polda Maluku Utara, AKBP Adip Rojikan, menyampaikan bahwa untuk kegiatan bakti kesehatan donor darah dalam menyambut Hari Bhayangkara merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya dengan tujuan membantu memenuhi stok darah.

“Dalam menyambut Hari Bhayangkara Ke-74 ini, Polri Khususnya Polda Maluku Utara setiap tahunnya selalu melakukan rangkaian-rangkaian kegiatan diantarannya Bakti kesehatan, bakti sosial, serta bakti religi. Itu merupakan bentuk kepedulian Polda Maluku Utara kepada masyarakat yang diharapkan dapat bermanfaat,” ucap Kabid Humas.

Sesuai dengan tema yang diangkat, lanjut dia, Hari Bhayangkara Ke-74 ini Polri bertekad menciptakan situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif agar masyarakat tetap Produktif di tengah Pandemi Covid-19.

Turut hadir dan melaksanakan Donor darah, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum, Wakapolda Brigjen Pol. Lukas Akbar Abriari, S.I.K., M.H., Pejabat Utama Polda Maluku Utara, Personel Polda Maluku Utara, Perwakilan Bhayangkari, perwakilan Personel Korem 152/Babullah, Lanal Ternate, Jasaraharja, Asabri dan KPKNL Kota Ternate, serta 6 Tim Medis dari transfusi Darah PMI Maluku Utara. (Ridal CN)

Sambut New Normal, TNI-Polri Siap Mengedukasi Masyarakat Soal Protokol

TERNATE, CN – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 akan memperbolehkan kawasan pariwisata alam yang berada di zona hijau dan kuning dibuka untuk umum ditengah pandemi Virus Corona (Covid-19).

Kebijakan itu bagian dari dimulainya aktivitas berbasis ekosistem dan konservasi dengan tingkat resiko Virus Corona paling ringan.

Pariwisata alam yang diperbolehkan untuk dibuka secara bertahap antara lain, kawasan wisata bahari, kawasan konservasi air, kawasan wisata petualangan, kawasan taman nasional, kawasan taman wisata alam.

Kemudian kawasan hutan raya, suaka margasatwa, geopark, pariwisata alam non kawasan konservasi, kebun raya, kebun binatang, taman safari, desa wisata dan kawasan wisata alam yang dikelola masyarakat.

Menanggapi hal itu, Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, menegaskan bahwa TNI-Polri siap untuk melakukan pengamanan dan pendisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di tempat wisata tersebut.

“Personel TNI-Polri akan ikut membantu pemerintah dalam hal ini gugus tugas dalam mengatur dan mengedukasi masyarakat agar menghabiskan waktu liburannya di tempat wisata tetap menerapkan standar protokol kesehatan,” kata Argo dalam keterangan elektroniknya seperti yang disampaikan Kabid Humas Polda Malut, AKBP Adip Rojikan, selasa (23/6/2020).

Jenderal bintang dua ini mengungkapkan kehadiran TNI-Polri bukan semata-mata untuk penegakan hukum, namun melakukan pendekatan humanis dan persuasif agar masyarakat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus SARS-CoV-2 itu.

Menurutnya, aparat keamanan akan membantu memberikan sosialisasi, edukasi dan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya melakukan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

“Kami, TNI-Polri akan mengedepankan cara-cara persuasif dan humanis kepada masyarakat, kami tetap dalam kerangka bagaimana mengedukasi masyarakat agar bisa disiplin dalam hal standar protokol kesehatan,” papar mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya juga sempat menginstruksikan kepada TNI-Polri untuk membantu pemerintah di (1.800 titik) dalam mendisiplinkan masyarakat selama pandemi Covid-19 berlangsung. Tujuannya, agar Indonesia bisa menerapkan tatanan kehidupan normal yang baru atau yang biasa disebut dengan New Normal.

Argo menambahkan, dengan hadirnya TNI-Polri dalam mengedukasi masyarakat soal protokol kesehatan di masyarakat sudah sejalan dengan cita-cita pemerintah untuk bisa menerapkan New Normal.

“Dengan begitu, pola adaptasi kebiasan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman Covid-19 akan bisa terwujud,” ujar Argo.

Bahkan, kata Argo, disisi lain beberapa Polda sudah bergerak untuk membantu memulihkan sektor pariwisata seiring kebijakan pemerintah menjelang New Normal. Terutama pada wilayah yang terdapat potensi destinasi pariwisata.
 
Dia mengatakan sektor pariwisata memberikan kontribusi yang signifikan untuk penciptaan lapangan kerja, membawa devisa, investasi, dan merangsang hampir semua sektor lainnya. Itulah sebabnya, pihaknya bekerja keras dalam mempercepat pemulihan sektor pariwisata.

“Tugas kami bagaimana meyakinkan wisatawan baik domestik maupun internasional agar kembali melancong di Indonesia tanpa khawatir akan penularan Covid-19,” tutur Argo.
 
Sejumlah Polda lanjut dia sudah bergerak untuk mengawal fase pemulihan sektor pariwisata. Puluhan bahkan ratusan personel diterjunkan untuk pendisiplinan.

Salah satu jajaran Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), dimana sebanyak 520 Bhabinkamtibmas membagikan 15.000 bantuan paket sembako kepada para pekerja di kawasan pariwisata NTB yang terdampak Covid-19. (Ridal CN)

TNI-Polri Malut Laksanakan Penyemprotan Desinfektan di XXI Jatiland Mall Ternate

TERNATE CN – Dalam rangka menyambut New Normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru di tengah Pandemi Virus Corona (Covid-19), TNI-Polri Jajaran Maluku Utara (Malut) bahu-membahu dalam penanganan Covid-19 di Maluku Utara.

Hal tersebut terlihat, pada Senin (22/6/2020) diadakannya penyemprotan Desinfektan di XXI Jatiland Mall Ternate yang melibatkan unsur TNI dari Denbekang dan unsur Polri dari Dit Samapta Polda Maluku Utara yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku Utara.

Hal itu dilakukan dalam rangka menyambut ‘New Normal’ atau tatanan kehidupan baru di tengah Pandemi Virus Corona (Covid-19) di Maluku Utara.

Adapun Jumlah Personel yang melaksanakan Penyemprotan yakni sebanyak 8 orang, terdiri dari Personel Polda Maluku Utara 5 orang dan TNI 3 orang, dengan harapan dapat mencegah penyebaran Covid-19 di lingkup Studio XXI yang merupakan tempat berkumpul banyak orang.

Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Maluku Utara, AKBP Adip Rojikan, membenarkan kegiatan tersebut. Benar, kata dia, kegiatan tersebut merupakan bentuk kesiapan TNI-Polri yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam menghadapi New Normal mendatang.

“Tim terdiri dari unsur TNI-Polri yang ada di Maluku Utara, itu adalah bukti bahwa TNI-Polri di Maluku Utara sangat solid,” tambahnya.

Mengingat hal tersebut, dihimbau kepada seluruh masyarakat Maluku Utara untuk tetap memperhatikan Protokol Kesehatan dalam beraktifitas, agar selalu terhindar dari Covid-19. (Ridal CN)

Tolak Keputusan Kemenag No. 515, Mahasiswa IAIN Ternate Gelar Aksi Online

TERNATE, CN – Tidak sepakat dengan Keputusan Kementerian Agama No. 515 Tentang Pengurangan Uang Kuliah Tunggal, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, Menggelar aksi online, rabu (17/6/2020) siang tadi.

Aksi tersebut dilakukan dengan menyebarkan propaganda dan poster-poster tuntutan lewat Facebook, Watsaap, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya.

Dengan mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa IAIN Ternate Bersatu, Mahasiswa menuntut; Kemenag dan Kemendikbud wajib alokasikan dana pendidikan untuk bebaskan biaya UKT/SPP Mahasiswa/Pelajar. Menolak Keputusan Menteri Agama No. 515 tentang keringanan biaya UKT. Mendesak Menteri Agama agar segera keluarkan keputusan untuk membebaskan biaya UKT selama pandemi. Berikan subsidi kuota kepada mahasiswa/pelajar selama pembelajaran daring.

Tidak hanya itu, Mahasiswa juga menuntut; Rektor IAIN Ternate wajib memberi subsidi kuota kepada Mahasiswa selama pemberlakuan pembelajaran daring. Rektor IAIN Ternate wajib gratiskan biaya UKT selama pandemi. Rektor IAIN Ternate turut wajib  Menolak Keputusan Menteri Agama No. 515 tentang keringanan biaya UKT dan mendesak Menteri Agama segera mengeluarkan keputusan untuk membebaskan biaya UKT selama pandemi. dan yang terahir Lawan kapitalisasi pendidikan.

Saat dikofirmasi oleh awak media cerminnusantara.co.id, koordinator lapangan, Rizkiyawan Hasan menyebut, Pandemi covid-19 yang telah menyerang beberapa negara di belahan bumi ini telah mengakibatkan macetnya aktivitas perekonomian. Salah satu yang mengalami dampak serius dari covid-19 adalah negara indonesia. Kebijakan lokdown, sosial distancing dan PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memutus penyebaran covid-19, ternyata tidak berjalan lurus dengan kondisi ekonomi yang di hadapi masyarakat.

“Kebijakan yang diterapkan tanpa terlebih dahulu mengkaji kondisi ekonomi yang dihadapi masayarakat, mengakibatkan semakin banyaknya masyarakat yang diterpa badai kemiskinan. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya kebijakan dari Kemendikbud dan Kemenag untuk membebaskan biaya pendidiikan (menggratiskan UKT/SPP),” katanya.

Tentu, kata dia, hal itu sangat memberatkan Mahasiswa dan Pelajar ditengah kondisi pandemi yang belum usai ini. Bukan hanya soal UKT/SPP, Mahasiswa juga merasa bahwa sistem perkuliahan yang menggunakan pembelajaran daring (online) turut memperah situasi ekonomi mahasiswa, karena ditengah ketimpangan pembangunan infrastruktur jaringan internet yang tidak merata di semua wilayah, kemendikbud malah mengelurkan kebijakan pembelajaran daring tanpa sedikitpun risau dengan kondisi mahasiswa yang sebagiannya tidak dapat mengikuti pembelajaran karna tidak memiliki akses jaringan internet.

“Tidak hanya itu justru pembelajaran daring sangat membebankan mahasiswa karna harus membeli kuota internet. Alih-alih membebaskan biaya SPP/UKT, Menteri Agama, Fachrul Razi, justru mengeluarkan keputusan Kemenag No. 515 Tentang Pengurangan Biaya UKT yang menurut kami dari mahasiswa PTKIN sangat jauh dari harapan, karana selama proses pembelajarn daring dilakukan, tidak ada fasilitas kampus yang dipakai oleh mahasiswa sebagaimna beban UKT yang dibebankan kepada mahasiswa yang didalamnya terhitung dengan fasilitas yang digunakan mahasiswa,” ujarnya.

Dirinya menambahlan, Kondisi ini diperparah dengan ketidakpastian kondisi ekonomi yang dihadapi masyarakat. PHK sepihak, murahnya komoditas lokal (pala, cengkeh,kopra), ongkos kebutuhan hidup yang mahal, akan berakibat fatal bagi mahasiswa yang ongkos kuliahnya harus patah karna bapak/ibunya tidak mampu membiayai uang sekolahnya.

“Kondisi ini akan memperparah status pendidikan yang sangat kapitalistik ini untuk melakukan penghisapan dan penjarahan terhadap hak-hak dasar manusia (hak untuk mendapatkan pendidikan). Indonesia sendiri menurut data yang dirilis oleh yayasan tunas Cilik (STC) per 2019 jumlah anak yang tidak bersekolah mencapai 4.586.332.00 Rp (4,5 juta anak),” imbuhnya.

Lebih jauh dirinya menyebut, Ada berbagai alasan yang mendasari kondisi putus sekolah yang di alami oleh anak, salah satu yang paling besar penyebabnya adalah kemiskinan (Tempo, 2019). Hal ini akan dipersulit dengan ongkos biaya pendidikan yang semakin hari semakin mahal. Indonesia adalah urutan 15 sebagai negara yang ongkos pendidikannya sangat mahal (Detikfinance). Khusus untuk biaya pendidikan tinggi naik mencapai rentang 15 – 20 persen per tahun, sehingga dari angka 100 persen lulusan SMA, SMK, MA hanya sekitar 25 persen yang mampu melanjutkan study ke perguruan tinggi (Tribun Bali, 2018).

“Padahal telah jelas UUD 1945 pasal ’31’ telah mengamanatkan untuk semua warga negara indonesia berhak mendaptkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya (pasal 1 dan 2). Sebagai bangsa yang luhur dengan nilai pancasila seharusnya ini menjadi pertimbangan kepada semua pemangku kepentingan bangsa khusunya Kemendikbud Dan Kemenag agar membuka mata dan hati untuk melihat kondisi yang dialami masyarakat,” tuturnya.

Dirinya menegaskan, Kalau aksi ini tidak mendapat respon sama sekali, maka pihaknya akan menindaklanjuti sampai ketingkatan aksi yang lebih besar dan lebih masif.

“Sebagai koordinator lapangan dalam aksi ini saya meminta kepada pihak lembaga institut agama islam negeri Ternate, terutama rektor, untuk menolak surat keputusan menteri agama dan menggratiskan biaya uang kuliah tunggal selama masa pandemi covid-19,” pintanya. (Ridal CN)