PDIP Malut Warning Dikbud Provinsi Terlibat Politik

Berita Daerah Biro Ternate, Politik|oleh

TERNATE, CN – Permasalahan Calon Bupati Halmahera Selatan (Halse) Usman Sidik adalah permasalahan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), untuk itu Dinas Pendidikan Dan Kebudayan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara (Malut) diminta agar tetap fokus pada pendidikan jangan terlibat Politik. Ini Tegaskan Ketua DPD, Muhammad Sinen setelah beredarnya informasi Intevensi Diknas soal Tuduhan Ijazah Palsu yang dihembuskan oleh Lawan Politik.

Menurut Ketua DPD PDIP Malut itu, apa yang disampaikan oleh pihak Pimpinan Muhammadiyah dan Kepala Sekolah saat konfrensi Pers itu sudah jelas dan terang. Bahwa yang bersangkutan Usman Sidik benar-benar sekolah di Muhammadiyah. olehnya itu, Dinas Pendidikan Provinsi diharapkan jangan ikut campur dalam persoalan tersebut.

“Selaku DPD PDI-P Malut meminta Dinas pendidikan provinsi tetap fokus pada pendidikan. Persoalan Ijazah Calon Bupati Halsel Hi Usman Sidik bukan kewengan dinas pendidikan. dinas pendidikan hanya menanyakan sekolah yang menerbitkan ijazah itu kalau misalnya pihak Muhammadiyah sudah menyampaikan bahwa yang benar yang bersangkutan telah sekolah di Muhammadiyah maka persoalan ini langsung selesai.
Namun Kalau kemudian dinas turut campur atas persoapan ini tentunya penilaian sudah tidak jelas,” ujar Muhammad Sinen kepada wartawan, Selasa (25/8/2020).

Secara hirarki Lanjut Muhammad Sinen, ada orang dibelakang persolan itu. Olehnya itu, saya meminta Dinas Pendidikan provinsi jangan ikut campur.

“Kalau kemudian ada bukti yang valid silahkan ke pengadilan. Karrna pengadilan terbuka untuk siapa saja karena lembaga itulah yang memutuskan masalah itu,” ungkap Aya Erik Sapaan akrabnya Muhammad Sinen.

Pria Asal Tidore Kepulauan ini kembali menegaskan, ASN yang ada di Maluku Utara jangan ikut terbawa-bawa dan campur masalah ini terutama dinas pendidikan Provinsi Maluku utara.

“Usman sidik diusung oleh PDIP, suka atau tidak suka rekomendasi sudah ditandatangani oleh Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Selain itu, KH Abdul Gani Kasuba dan Hi Ali Yasin juga diusung oleh PDIP. Bukan hanya diusung tetapi bekerja keras sampai mereka berdua jadi Gubernur dan wakil Gubernur,” ungkapnya.

Ditegaskan Dia, Masalah Usman sidik adalah tanggung jawab PDIP karena sudah direkomendasikan. olehnya itu sebagai Ketua Partai PDIP Maluku Utara DPP siap berhadapan siapa saja terkait dengan persoalan tuduhan Ijazah Palsu.

“Saya minta siapa yang bicara soal ijazah palsu ini silahkan dibawa ke hukum. Jangan bicara di pingir-pingir jalan, karena pengadilan yang menjadi keputusan akhir. Sepanjang belum ada keputusan pengadilan yang menyatakan Usman sidik Bersalah maka semua pihak mohon dijaga,” katanya.

Ia menilai, jika dinas pendidikan sudah ikut campur turun tangan persoalan ini tentunya sudah terlalu berlebihan. Penilaian PDIP sudah ada titipan.

“Dinas pendidikan bukan pengadilan, kalau ada pengaduan kenapa tidak dilaporkan ke pengadilan. Kalau misalnya sudah sampai ke KPU dan Bawaslu maka itu ranah mereka sehingga akan di kroscek. Bukan dinas pendidikan panggil kepala sekolah jangan sampai ada intimidasi. kalau kemudian punya bukti terkait dengan tuduhan ijazah palsu jangan hanya bicara di medsos atau media-media online maupun cetak. Sebab pengadilanlah yang menjadi kunci,” ungkap lagi.

Benar atau tidak Sambung dia, berada di pengadilan.Namun sementara waktu dihentikan karena proses ini sudah berjalan.

Kalau melihat dari sisi hukum lanjut Erik, persoalan ini asas praduga tak bersalah. Karena belum ada kepastian hukum tetap dari pengadilan. Olehnya itu, Selaku ketua DPD yang partainya mengusung dan memberikan rekomendasi ke pasangan calon Usman Sidik dan Hasan Ali Kasuba (Usman-Bassam) tentunya akan membela apa yang diisukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

“Alhamdulillah konfrensi pers pihak Muhamamdiyah dan Kepsek sudah jelas secara terang menderang bahwa Ijazah itu tidak ada masalah. Bahkan Benar-benar yang bersangkutan Hi Usman Sidik dari Muhammadiyah. Apalagi yang dipersoalkan? tanya dia. jangan-jangan karena takut Usman menang di halsel sehingga isu tersebut sengaja dibangun untuk menjatuhkan Popularitas,” tandas dia sembari menambahkan PDIP tidak terpengaruh dan kaget dengan persoalan seperti ini. Karena PDIP sejak 30 bahkan sampai 40 tahun dihajar dengan berbagai macam tantangan. (Red/CN)

Tingkatkan Prinsip Protokol Kesehatan, Ini Imbauan Kabidhumas Polda Malut

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Belum lama ini Persiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (kapolri) Jenderal Pol. Drs. Idham Azis, M.Si, mengeluarkan Surat Telegram untuk Jajarannya dengan Nomor STR/499/VIII/IPP.1./2020 tanggal 18 Agustus 2020 dalam rangka Menidaklanjuti inpers Persiden RI Polri agar melaksanakan tugas pencegahan dan pengendalian, Giat Patroli Penerapan Protokol Kesehatan dan Juga penegakan Hukum untuk menegakan Protokol Kesehatan, dalam melaksanakan Tugasnya Polri bersinergi dengan TNI dan instansi terkait.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kabidhumas Polda Malut, AKBP Adip Rojikan, menghimbau kepada Masyarakat Provinsi Maluku Utara agar selalu menerapkan Protokol Kesehatan dengan menggunakan masker di setiap beraktifitas di luar Rumah.

“Saya Menghimbau Kepada seluruh Masyarakat Prov. Maluku Utara khususnya Kota Ternate agar tingkatkan Disiplin kita dengan menggunakan masker dan Jadikanlah Penggunaan Masker sebgai Budaya guna Mencegah dan memutus mata rantai Penularan Covid-19,” Ucap Kabidhumas saat dikonfirmasi, selasa (25/8/2020).

Ia berharap, dengan adanya Instruksi Persiden serta aturan-aturan yang ada, dapat dipatuhi dan dilaksanakan di Daerah masing-masing.

“Peraturan atau Instruksi Persiden ini dibuat bukan hanya peraturan yang tertulis saja, namun dibuat untuk diri kita dan kepantingan kesehatan, agar kita selalu dijauhkan dari penyakit, khususnya Virus Corona serta diberikan Kesehatan oleh Allah Yang Maha Kuasa,” harapnya.

“Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa Mencegah lebih baik dari pada mengobati” Tutup Kabidhumas. (Ridal CN)

Kapolda Malut Pimpin Serah Terima Jabatan 3 Kapolres

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara Irjen Pol. Drs. RIKWANTO, S.H., M.Hum pagi tadi bertempat di Aula Mapolda Maluku Utara mempimpin secara langsung Upacara Serah Terima Jabatan Dir Pamobvit Polda Malut, Kapolres Halsel, Kapolres Haltim dan Kapolres Kepulauan Sula, Senin (24/8/2020).

Berdasarkan Surat Telegram Nomor: ST/2249/VIII/KEP./2020 Jabatan Dir Pamobvit Polda Malut, kini di jabat Oleh Kombes Pol. WANDY RUSTIAWAN, S.I.K., M.M.Tr, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubditfasmat SBST Ditregident Korlantas Polri, Sedangkan Kombes Pol. DULFI MUIS, S.H., S.I.K., diangkat dalam jabatan baru sebagai Agen Intelijen Kepolisian Madya TK. II Baintelkam Polri.

Sedangkan 3 Kapolres Jajaran Polda Malut berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2250/VIII/KEP./2020, AKBP MUHAMMAD IRVAN, S.I.K. diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Halmahera Selatan yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Kepulauan Sula, sementara itu AKBP FAISHAL ARIS, S.I.K., M.M diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadansatjibom Pascagegana Korbrimob Polri yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Halsel, AKBP HERRY PURWANTO, S.H., S.I.K., M.I.K Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Maluku Utara diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Kepulauan Sula dan AKBP EDY SUGIHARTO, S.E, M.H. diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Halmahera Timur yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Maluku Utara, serta AKBP MIKAEL P. SITANGGANG, S.I.K., M.H.diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadir Reskrimsus Polda Maluku Utara yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Haltim.

Kapolda Maluku Utara dalam sambutanya menyampaikan Mutasi Jabatan di tubuh Polri merupakan hal yang biasa, ini dilakukan guna untuk menjaga dinamika organisasi dalam Operasional dan Penyegaran proses manajerial untuk melaksanakan Misi guna mencapai Visi yang telah di tetapkan.

“Terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pejabat lama beserta istri atas pengabdianya dan dedikasinya selama melaksanakan tugas di Maluku Utara, serta kepada Pejabat Baru jabatan yang disandang merupakan amanah yang harus dipertanggung Jawabkan, baik kepada Masyarakat maupun Kepada Tuhan yang Maha Esa,” ucap Kapolda.

“Segera menyesuaikan dengan lingkungan kerja baru serta ciptakanlah situasi Kambtibmas yang kondusif di tempat Tugas nantinya,” pungkas Kapolda. (Ridal CN)

Praperadilan Ditolak, Status Tersangka La Dayono Dinyatakan Sah

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Hakim tunggal Pengadilan Negeri Ternate Jhon Paul Mangunsong, S.H., M.H. menolak gugatan praperadilan Nomor : 04/Pid.Pra/2020/PN Tte tanggal 4 Agustus 2020, yang diajukan Kuasa hukum La Dayono terhadap Polda Maluku Utara sehubungan dengan penetapan tersangka atas Laporan Polisi Nomor : LP/05/I/2020/MALUT/SPKT tanggal 13 Januari 2020 yang diduga dilakukan oleh La Daiyono alias La Dayono atas dugaan kasus pemalsuan tanda tangan kepemilikan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana.

Yang mana Kuasa hukum La Dayono meminta kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan untuk menyatakan bahwa tindakan Penyidikan yang dilakukan Termohon, menetapkan Pemohon sebagai tersangka La Daiyono alias La Dayono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana oleh Penyidik Dit Reskrimum Polda Maluku Utara adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas Hukum dan memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan dan memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat Pemohon.

Dalam sidang tersebut hakim tunggal memutuskan bahwa, Menolak seluruhnya Permohonan Praperadilan Pemohon dan memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya ganti rugi (Nihil).

Sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Ternate, pada senin (24/8/2020) tersebut, dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon dalam hal ini Bidkum Polda Maluku Utara.

Saat dikonfirmasi wartawan, Kabidhumas Polda Maluku Utara, AKBP Adip Rojikan, membenarkan bahwa praperadilan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Ternate.

“Hal tersebut telah membuktikan bahwa dalam memberikan pelayanan penegakan hukum kepada masyarakat, telah dilakukan secara Profesional dan sesuai dengan Prosedur oleh Dit Reskrimum Polda Maluku Utara,” tegas Kabidhumas. (Ridal CN)

Dinilai Lamban Tangani Dugaan Korupsi Dana Desa Orimakurunga, Kejati Malut Kembali Didemo

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Orimakurunga (IPPMOR) Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) kembali mengepung Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara (Kejati Malut) mempertanyakan progres penanganan laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Orimakurunga yang dilaporkan oleh sejumlah Badan permusyawaratan Desa (BPD) Orimakurunga yang hingga saat ini tidak ada kejelasannya, Senin (24/8/2020).

Kordinator Aksi, Mudafar Hi Din menyampaikan, progres penanganan kasus dugaan korupsi Dana Desa Orimakurunga sejak Tiga Tahun berjalan mulai dari Tahun 2018 hingga pada Tahun 2020 ini menjadi salah satu kasus terlama dan tidak ada perkembangan apapun di Kejati Malut.

“Sangat prihatin, penanganan kasus Dana Desa Orimakurunga diulur-ulur oleh Kejati Malut dan merupakan prestasi dan ciri has Kejati Malut dalam penanganan kasus korupsi,” teriak Mudafar dalam orasinya di Halaman Kantor Kejati Malut.

Lanjut Mudafar, progres penanganan kasus seperti ini, secara langsung Kejati Malut mencedrai peraturan Udang-Undang. Oleh karena itu, Mudafar mengatakan bahwa sikap semacam ini dapat menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan Hukum khusunya di Kejati Malut.

“Sehingga kami mendesak Kapala Kejati Malut agar mengevaluasi internal Kejati dalam penanganan laporan Dana Desa Orimakurunga Tahun 2018 hingga 2020 serta mendesak Kejati memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Guna mempercepat proses tahapan sesuai prosedur hukum,” tegas Mudafar. Sembari meminta Kejati Malut menetapkan Kepala Desa Orimakurunga, Bahmid Hi Sukur sebagai tersangka sesuai laporan dari masyarakat Desa Orimakurunga. (Red/CN)

Memasuki Tahun Baru Islam 1442 H, Polres Ternate Laksanakan Anjangsana ke Panti Asuhan

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Wakapolres Ternate Kompol Jufri Dokumalamo, didampingi Kasat Sabhara, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, PS. Kasubbag Humas dan beberapa personil Sabhara serta Polwan Polres Ternate melakukan anjangsana ke sejumlah Panti Asuhan yang ada di Kota Ternate, Senin (24/8/2020).

Dalam kegiatan Anjangsana ini, Wakapolres Ternate dan Rombongan memberikan tali asih kepada masing-masing Panti Asuhan yaitu 50 Kg beras, 4 dus Mie Instant, 10 liter minyak goreng, 5 Kg gula pasir, 5 rak Telur Ayam dan 3 dos Teh Celup.

Wakapolres Ternate Kompol Jufri Dokumalamo, menjelaskan bahwa kegiatan Anjangsana merupakan kegiatan sosial Polri terutama Polres Ternate dalam memasuki Tahun Baru Islam 1442 H.

Kegiatan Anjangsana merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap warga masyarakat yang ada di Wilayah Hukumnya dan menjalin hubungan kemanusiaan antara Polri dengan masyarakat, Sekaligus membantu masyarakat dengan beberapa kebutuhan bahan pokok.

Dalam kesempatan anjangsana tersebut Wakapolres Ternate dan Rombongannya memberikan bantuan berupa tali asih (sembako) kepada 3 Panti Asuhan dalam wilayah Kota Ternate diantaranya :

  1. Panti Asuhan Nurul Fajri Kel Salero
  2. Panti Asuhan Bahtera Maulana Kel Moya
  3. Panti Asuhan Al Yatawa Kel Maliaro

“Kami selalu hadir ditengah warga masyarakat. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih, Kami akan secara berkelanjutan berpartisipasi dalam mendukung kelancaran program Panti Asuhan dalam mendidik dan memberikan akhlak mulia kepada adik-adik kami ini,” ucapnya.

Diakhir penyampaiannya, Wakapolres Ternate Kompol Jufri Dokumalamo memohon Doa, Semoga Kota Ternate selalu aman dan kondusif, juga berharap pandemi Covid-19 ini segera berakhir.

Dari 3 tempat yang disambangi Wakapolres Ternate dan Rombongan, Semuanya mengucapkan rasa terima kasih mereka.

Mereka juga mendoakan Polri sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat. Selalu memberikan warna baru bagi kemajuan Bangsa dan Negara serta selalu dilindungi dalam menjalankan tugas-tugasnya. (Ridal CN)