Langgar Netralitas, 4 Orang ASN Dilaporkan ke Bawaslu Halsel

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN- Tim Kuasa Hukum Paslon Hi Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) La Jamra Hi Zakaria Melaporkan 4 Aparatur Sipil Negara (ASN) Ke Bawaslu Halmahera Selatan, Jum’at (14/08/20)

Sementara, Laporan yang di layangkan Tim Kuasa Hukum “Usman-Bassa” Bahwa para ASN telah melakukan Kampanye terhadap Calon petahana Bahrain Kasuba dan Lutfi Mahmud

Para ASN Yang dilaporkan diantaranya Kadis Perikanan Iksan Subur Karamaha, Kabag Organisasi Dahrun Samad, Camat Bacan Selatan Yaman Mape dan Kabid Dinas Sosial Zaki Abd. Wahab

Di Ketahui bahwa, Para ASN yang tergabung dalam Grub Watshap (Lintas Malut) dan (Dodomi Moi) tersubu melakukan percakapan yang tidak mendidik

Pasalnya, Dalam Grub Watshap Dodomi Moi, Iksan Menuliskan bahwa “Desa-desa yang sementara kalah Desa wayaloar, Desa Sum bahwa penguatan kembali pada tahap berikut tanggal 7 agustus 2020 dan bagi Desa-Desa yang seimbang Kekuatan dan Desa Desa yang kalah.

Sambungnya, Sementara Desa Desa yang menang harus di lakukan penguatan peningkatan perolehan suara lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada ketua dewan pembina. Tertanda ketua zona obi sekaligus ketua zona komite analisi kabupaten,” Tulis Iksan Subur dalam Grub Watshap

Selain Iksan Subur, Ada juga tulisan dari Kabag Organisasi Dahrun Samad di Dalam Grub Watshap Lintas Malut, Dalam tulisannya Dahrun Menuliskan bahwa “Saran saja Bupati dan Ibu, bisa untuk torang mau menang di tanggal 9 Insaya Allah Desa Gumira Harus Masyarakat minta evaluasi karakter Kepala Desa dengan waktu yang Dekat, ini salam masyarakat Desa Gumira, ini saya hanya sampaikan amanah dari masyarakat Gumira jadi pak bupati perhatikan lebih khusus untuk mencapai target Wassalam.

Kepada Awak Media Cerminnusantara.co.id Lajamra Hi Zakaria Menyampaikan Bahwa Terkait tulisan Para ASN tersebut pihaknya langsung Melayangkan Laporan ke Bawaslu Halmahera Selatan agar ditindak lanjuti.

Sambungnya, La Jamra juga meminta kepada Bawaslu Halmahera Selatan segera menindaklanjuti laporan yang di laporkan oleh tim kuasa hukum Usman-Basam

Selain itu, La Jamra Juga menyampaikan bahwa “Laporan ini harus ada sangsi Hukum yang tegas untuk para ASN, Agar para ASN Lebih Netral untuk melahirkan pilkada cerdas dan bermartabat dan bermoral sesuai amanat undang-undang

Itu sebabnya, Kami Berharap agar Bawaslu Halsel segera memeriksa paraterlapor yang telah di Laporkan, Agar perhelatan ini benar-benar menjadi sebuah pesta demokrasi yang aman dan tertib,” Pungkasnya. (Red.CN)

Dugaan Penampungan Ikan secara Ilegal, PSDP Halsel Tahan Kapal Asal Papua Barat

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL,CN – Dugaan Penampungan Ikan secara Ilegal, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDKP) Halmahera Selatan Lakukan Penahan Kapal Nelayan Asal Papua Barat

Di Ketahui, KM Rahmat Abadi 05 Kapal Nelayan Asal Sorong, Provinsi Papu Barat yang beroprasi di perairan Halmahera Selatan (Halsel) Maluku Utara di ketahui bertolak dari prlabuhan perikanan sorong dari tanggal 9 Agustus dan melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut halmahera selatan pada tanggal 12 Agustus dan melakukan Oprasi tampa Ijin

Kepada Awak Media Cerminnusantara co.id, Kordinator PSDKP Halmahera Selatan, Puji Winarno Menyampaikan bahwa Pada hari Kamis (13/08) Satwa PSDKP Bersama, TNI Angkatan laut melakukan patroli, Pasalnya ada keluhan dari masyarakat bahwa di perairan Halmahera Selatan banyak kapal dari luar melakukan aktivitas perikanan

Lanjut Puji Winarno “Setelah SPT nya keluar kami langsung melakukan oprasi dan melakukan penangkapan sebuah kapal asal Sorong yang melakukan pemuatan ikan di Desa kukupang Kec. Kasiruta Barat, Kab. Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut).

Saat pihaknya melakukan pemeriksaan kapal, Puji menyampaikan bahwa kapal Nelayan Asal sorong tersebut melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan pelabuhan muat singgah yang berada di wilayah Halmahera selatan.

Sementara Terkait dengan hal ini, PSDKP Halsel sudah melaporka kepada pihak PSDKP ambon “Kami sudah Laporkan Ke Kepala Stasiun PSDKP ambon untuk menunggu perintah tindak lanjut,” Ungkapnya

Selain itu, Puji winarno juga mengungkapkan bahwa saat pihaknya melakukan Patroli Bersama Anggota Angkatan Laut di Desa Kukupang, Mereka menemukan 52 kapal pengangkut dengan ijin pusat melakukan kegiatan pemuatan ikan di KM Rahmat Abadi 05 dengan Pemiatan Sebanyak 4,5 Ton ikan telayang dan 450 ikan tongkol serta muatan es balok di dalam kapal sebanyak 300 balok atau 7,5 ton

Sementara, Kata Puji Bahwa Kapal-kapal Tersebut masih di tahan sambil menunggu arahan dari Stasiun PSDKP ambon selaku UPT yang membawahi PSDKP Halsel

“Sementara kita kordinasi dengan pihak Stasiun PSDK ambon untuk buat Berita Acaranya pelaporan,”Tandas Puji

Sedangkan, saat ditanyakan terkait langkah Hukum, ia menyampaikan bahwa kemungkinan Para Nelayan akan di lakukan pembinaan, setelah itu akan di pulangkan.(Red/CN)

Tiga Kasat dan Satu Kapolsek Polres Halsel Berganti

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Sebanyak Tiga Penjabat Kasat dan Kapolsek di wilayah Hukum Polres Halsel resmi berganti usai Halsel, AKBP M. Faishal Aris, S.I.K., M.M., memimpin serah terima jabatan (Sertijab), Kamis (13/8/2020).

Pada Upacara Serah Terima Jabatan yang dilaksanakan di lapangan Apel Polres Halsel dihadiri oleh Wakapolres Kompol Andreanaldo Ademi, S.H., S.I.K, para Kabag, Kasat, Kapolsek, dan personel Polres Halsel.

Tiga kasat yang diganti itu yakni, Kasat Binmas yang sebelumnya dijabat oleh AKP La Ode Arfan digantikan oleh AKP Abdurrahman Adam yang sebelumnya menjabat PS. Kaur Lipproduk Subbid Pid Bidhumas Polda Malut sedangkan AKP Laode Arfan mendapat tugas baru sebagai Pama Polres Halsel, untuk Jabatan Kasat Reskrim yang sebelumnya dijabat oleh AKP Dwi Gastimur Wanto, S.I.K., di promosikan menjadi Panit I Subdit 4 Ditreskrimum Polda Malut digantikan oleh AKP Said Aslam, S.I.K. yang sebelumnya menjabat Kapolsek Taliabu Barat Polres Kepulauan Sula, Jabatan Kasat Lantas yang di jabat IPTU Zaeni A. Bahtiar, S.I.K., di promosikan menjadi PS. Panit I Subditgakkum Ditlantas Polda Malut di ganti oleh IPTU Rachman Ashari, S.T.K., S.I.K., yang sebelumnya menjabat sebagai PS. Panit I Subditgakkum Ditlantas Polda Malut.

Sedangkan jabatan Kapolsek Kayoa yang dijabat oleh IPDA Heryadi mendapat tugas baru sebagai Pama Polres Halsel digantikan oleh IPTU Mardiyono yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Pulau Ternate Polres Ternate.

Kapolres Halsel dalam amanatnya mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang menjalani proses sertijab, serah terima jabatan merupakan dinamika organisasi sebagai bagian dari pembinaan yang senantiasa berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan, serta dilaksanakan secara konsisten pada lingkup internal Polri yang dilaksanakan sebagai wujud pengembangan sebuah organisasi.

Kapolres Halsel juga mengucapkan rasa Terimakasih dan penghargaan yang setinggi–tingginya atas kinerja dan dedikasinya Pejabat lama selama bertugas di Polres Halsel.

“Untuk pejabat baru, selamat bergabung di Polres Halsel,” ucapnya. (Red/CN)

IMM dan GP Ansor Sebut Bawaslu Halsel Tidak Efektif Awasi Keterlibatan ASN Berpolitik Praktis

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Gerakan Pemuda Ansor Halmahera Selatan (GP Ansor Halsel) mendesak Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) agar menindak tegas oknun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telibat politik praktis. Terkait beredarnya dukungan kepada petahana di Group Ikatan Keluarga Togale.

Keterlibatan ASN berpolitik praktis menjadi perhatian. Sebab hal demikian terjadi, maka akan ada penekanan dari berbagai petinggi di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap bawahan. Hal itu membuat GP Ansor Halsel mendesak Bawaslu untuk ditindak tegas sehingga ada efek jera bagi petinggi di SKPD.

“Bawaslu Halsel dianggap lalai dalam pengawasan ASN. Sebab, sudah sejauh ini belum begitu ada pengawasan yang efektif,” kata Ibnu Lamoro salah satu pengurus GP Ansor Halsel kepada media ini, Kamis (13/8/2020).

Menurut Ibnu, struktur Bawaslu Halsel pada bagian pengawasan, Rais Kahar terkesan tidak bekerja. Sebab, sudah secara nyata oknum-oknum ASN yang terlibat praktis pada Pilkada Halsel sangat banyak, akan tetapi kinerjanya seakan-seakan hanya duduk dan diam.

“Struktur yang telah dibentuk bagian pengawasan saudara Raisa Kahar kerja apa sih karena hanya terkesan duduk dan diam,” tanya Ibnu.

Dirinya menambahkan, padahal berbagai keterlibatan berpolitik praktis ASN itu sangat banyak dan terang-terang misalkan beredarnya di media sosial Facebook dan WhatsApp itu jelas pelanggaran pemilu karena keterlibatan ASN Kenapa tidak diproses.

Padahal tugas seorang Bawaslu itu pengawasan dan kewenangan seorang Komisioner Bawaslu itu bisa dijadikan itu sebagai temuan.

“Tugas pokok pengawasan itu yang bisa dijadikan temuan,” tegas Ibnu. Sembari menyebut paling tidak bekerja secara masif yaitu bagian pengawasan.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Ketua Ikatam Mahasiswa Muhammadia Halsel Harmain Rusli. Harmin menegaskan perbandingan soal pengawasan rektrut penyelengggara tingkat bawah itu sangat ketat karena ada kepentingan penyelenggara masing-masing.

Lanjut, sebab sebagian Komusioner Bawaslu yang memberikan Rekomendasi untuk meloloskan calon penyelenggara pemilu yang bermasalah.

“Ada titipan berupa rekomendasi untuk meloloskan calon penyelenggara yang bermasalah,” kata Harmin.

Hal-hal demikian, Harmin bilang hasilnya seperti saat ini yaitu dengan keterlibatan ASN berpolitik praktis tetapi pengawasannya tidak begitu terjangkau alias kinerja tidak efektif.

“ASN berpolitik praktis tetapi pengawasannya tidak begitu terjangkau alias tidak evektif bekerja,” sesal Harmin.

Dirinya menambahkan Bawaslu juga sebahgian dari pengguna medsos yang sudah melihat namun tidak menjadikan itu sebagai sebua temuan padahal itu sangat jelas kewenangan bawaslu untuk jadikan sebagai temuan.

“Tugas bawaslu menindak laporan masyarakat dan ada kewenangannya yaitu temuan juga wajib di tindak,” tutupnya.(Red/CN)

Pekerjaan Proyek Belum Selesai, PNS di Halsel Jadi Kuli

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Proyek pembangunan pasar Moderen Di Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menjadi sorotan.

Pasalnya, pekerjaan Proyek Pasar Modern senilai 150 milyar di tangani Calon Wakil Bupati Halsel Lutfi Mahmud yang berpasangan dengan Bahrain Kasuba belum juga selesai.

Dari pantauan Media Cerminnusantara.co.id Rabu (12/08/20) Proyek pembangunan Pasar Modern senilai 150 milyar di tangani oleh Lutfi Mahmud sampai pada finishing dan pembersihan belum juga selesai, sehinga Sekda Halsel perintahkan PNS di Dinas Perkim dan PUPR Halsel bahkan semua PNS di Kabupaten Halmahera Selatan melakukan Kerja Bakti.

Kerja bakti yang di lakukan PNS Dinas Perkim dan PUPR di Proyek pembangunan Pasar Moderen ialah berupa Finising dan pembersihan.

Pekerjaan yang melibatkan PNS di Dinas Perkim dan PUPR Halsel di karenakan masa proyek yang hampir berakhir dan mau di gunakan. Padahal di ketahui proyek tersebut belum ada penyerahan antara pihak kontraktor dan Pemda Halsel.

Selain itu, ungkap salah seorang warga Desa Tuwokona Kepada Awak Media bahwa para ASN di Pemkab Halsel sudah sama sepertu Budak. Padahal proyek seperti itu sudah pasti ada biaya finising yang harus diselesaikan oleh pihak kontraktor.

“PNS di Halsel ini kaya budak, Pekerjaan yang seharusnya di selesaikan oleh kontraktor malah harus di kerjakan oleh Para Pegawai di Halsel,” pungkasnya. (Red/CN)

Usman Sidik: Dukungan PDIP Tambah Kekuatan Politik

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Kekuatan Usman Sidik di Pilkada Halmahera Selatan (Halsel) 2020 semakin bertambah setelah mendapat dukungan dari PDIP. Usman Sidik yang berpasangan dengan Hasan Ali Bassam Kasuba di Pilbup Halsel itu menyebut dukungan dari PDIP menambah kekuatan politiknya.

“Bagi saya rekomendasi ini adalah sebuah tanggung jawab dan amanah untuk bisa memenangkan kontestasi pada 9 Desember nanti. Dan kerja sama dengan PDIP tentunya akan menambah kekuatan politik untuk bisa memenangkan kontestasi ini,” ungkap Usman melalui pesan tertulisnya, Rabu (12/8/2020).

Pada Selasa (11/8) PDIP secara resmi mengusung Usman Sidik sebagai calon Bupati dan Hasan Ali Bassam Kasuba sebagai calon wakil Bupati.

Usman meyakini kerja sama dengan PDIP ini akan memberikan dampak positif untuk masyarakat Halmahera Selatan. Usman mengatakan, kerja sama politik itu demi kemajuan masyarakat.

“Saya dan Pak Bassam siap melakukan komunikasi intensif dan koordinasi dengan jajaran PDIP Halmahera Selatan untuk bisa memenangkan kontestasi di 9 Desember nanti,” Lanjutnya.

Usman juga berjanji akan berjuang untuk kepentingan masyarakat. Apalagi saat ini banyak warga terdampak karena pandemi virus Corona (COVID-19).

“Saya juga ingin menjadikan ajang pilkada tahun ini sebagai ajang gotong royong untuk membantu meringankan beban warga yang terdampak pandemi COVID-19,” jelas Usman.

Usman-Bassam sudah mendapat dukungan resmi dari PKB dengan 4 Kursi, 3 Kursi dari PKS, 1 Kursi dari PSI, 2 Kursi dari Demokrat, 1 Kursi dari PAN, dan 5 Kursi dari Golkar.

Dengan tambahan dari PDIP, kekuatan Usman-Bassam semakin besar di Pilbup Halmahera Selatan. Di Halmahera Selatan, PDIP memiliki 2 Kursi di DPRD. Untuk setiap pasangan calon di Pilkada Halmahera Selatan minimal diusung koalisi Partai Politik dengan 6 Kursi. (Red/CN)