Dua Menteri Presiden Jokowi Tertangkap KPK, Reshuffle Kabinet Harus Segera Dilakukan

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Sungguh memprihatikan dan memalukan, dimana saat kondisi pademi covid semua pihak berusaha keras untuk tetap bisa bertahan hidup, kok para pejabat negara terus melakukan korupsi.

Keprihatinan ini disampaikan Ketua Umum Relawan Sedulur Jokowi, Prof.Dr.H. Paiman Raharjo hari ini minggu,6 desember 2020 di Jakarta. Menurut Paiman, para pejabat harusnya belajar dari pengalaman sebelumnya dan memiliki rasa takut untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Paiman mengungkapkan, baru 1 minggu yang lalu menteri kelautan dan perikan diciduk KPK dalam OTT korupsi benih benur lobster dan kemarin tanggal 5 desember giliran menteri sosial tersandung kasus korupsi fee bantuan sosial.

”Desas-desus pemotongan dana bansos ini sudah lama didengar Presiden Jokowi, saat pertemuan dengan para relawan tanggal 30 september 2020 sempat menjadi topik bahasan. Sungguh memalukan dan menyakiti hati rakyat, dimana saat ini rakyat hidup susah akibat dampak pademi covid, tapi bantuan sosial untuk rakyat disunat dan dikorupsi. Akibat potongan dana bansos yang bisa sampai Rp 50.000 per paketnya ini jelas merugikan rakyat, karena kualitas barang yang disediakan vendor kualitasnya jadi sangat rendah,” katanya prihatin.

”Saat pertemuan dengan para ketua umum relawan, Presiden Jokowi sudah diberi masukan oleh para relawan agar segera mereshuffle para menteri yang diduga korupsi sebelum tertangkap KPK. Saat itu yang bersuara keras saudara Imanuel ketum Joman( Jokowi Mania),” ujar paiman.

Paiman menambahkan, Dengan tertangkapnya 2 menteri kabinet kerja ini, akan semakin menurunkan elekbilitas maupun kredibilitas pemerintahan Presiden Jokowi. Kami selaku relawan Jokowi yang sejak tahun 2012 menghantarkan pak Jokowi menjadi pemimpin negeri ini sangat tidak rela jika pemerintahan pak Jokowi dikotori oleh para pembantunya dengan melakukan tindak pidana korupsi.

”Saya pernah mengusulkan kepada pak Presiden agar memilih menteri benar-benar orang yang sederhana, tulus, jujur, dan loyal kepada pak Jokowi dan tidak harus dari parpol, karena banyak orang profesional yang loyal dan mau membantu pak Jokowi,” terangnya.

“Paiman menyampaikan pesan ke pak Presiden Jokowi agar segera melakukan reshuffle kabinet dan tidak ditunda lagi, sebelum ada lagi para Menteri yang ditangkap KPK,” tutup Paiman. (Dody CN)

Lantik Pengurus Pusat JMSI, Bamsoet Ingatkan Bahaya Informasi Hoax Pandemi Covid-19

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menaruh harapan besar kehadiran Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan semakin melengkapi berbagai entitas kelembagaan pers yang telah lahir sebelumnya. Seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

“JMSI yang dideklarasikan pada 8 Februari 2020 di Banjarmasin, lahir dari keinginan kuat para pengelola media siber di berbagai daerah untuk membangun ekosistem pers yang sehat dan profesional. Tujuan dan niat mulia tersebut patut didukung oleh segenap pemangku kepentingan, terutama para insan pers,” ujar Bamsoet saat mengukuhkan Pengurus Pusat JMSI periode 2020-2025, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Ketua DPR RI ke-20 yang juga insan jurnalis ini meyakini, pers ‘sehat’ yang menyajikan informasi secara akurat, objektif, dan berimbang, pada gilirannya akan mendorong terwujudnya masyarakat yang ‘sehat’. Yaitu masyarakat yang ‘melek’ pengetahuan dan bijak dalam menyikapi informasi. 

“Hadirnya pemberitaan yang sehat juga dapat menjadi penyeimbang sekaligus filter atas masih maraknya informasi menyesatkan yang begitu mudah tersebar melalui berbagai platform media sosial. Baik yang bersifat mis-informasi, dis-informasi, maupun mal-informasi,” tandas Bamsoet.

Calon Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) memaparkan, sebagai gambaran, Kementerian Kominfo mencatat hingga 20 Oktober lalu, terdapat 2.020 konten ‘infodemik, yaitu informasi menyesatkan/hoax terkait pandemi Covid-19, yang beredar di media sosial. Sedemikian berbahayanya infodemik tersebut, hingga membuat Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia (WHO), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, memberi peringatan keras. 

“Infodemik dinilai bisa lebih berbahaya dari virus Covid-19 itu sendiri. Karena, informasi menyesatkan yang demikian cepat menyebar, menjadikan publik kesulitan mengidentifikasi hal yang benar dan yang salah. Sehingga menyikapi dan menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara yang juga salah,” papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, pandemi Covid-19 juga telah berdampak pada semua sektor kehidupan. Tidak terkecuali dunia jurnalisme, di mana pandemi berdampak nyata bagi bisnis media, yang pada akhirnya juga bermuara pada kesejahteraan jurnalis. 

“Dengan berbagai keterbatasan gerak dan berbagai tantangan yang dihadapi, saya sangat berharap insan media tetap mengedepankan profesionalisme, menyajikan muatan pemberitaan yang mencerdaskan, dan memprioritaskan kepentingan publik,” pungkas Bamsoet. (Red/CN)

Pengurus Pusat JMSI Resmi Dikukuhkan

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Pengurus Pusat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dikukuhkan siang ini, Senin (25/11/2020) di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo telah dijadwalkan untuk hadir mengukuhkan Pengurus Pusat JMSI periode 2020-2025 itu.

JMSI adalah organisasi perusahan Pers yang memiliki visi menjadikan perusahan Pers anggota JMSI tumbuh sebagai perusahaan profesional dan terdaftar di Dewan Pers.

JMSI didirikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 8 Februari lalu di sela Hari Pers Nasional (HPN) 2020. Pada akhir bulan Juni dalam Musyawarah Nasional pertama, Teguh Santosa terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi. Sebelumnya ia adalah Ketua JMSI DKI Jakarta sejak JMSI didirikan.

Dalam pengurusan yang akan dikukuhkan siang ini, Teguh Santosa didampingi Sekjen Mahmud Marhaba.

“Kami baru bisa melaksanakan pengukuhan hari ini. Hal ini karena situasi pendemi Covid-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia,” ujar Sekjen JMSI Mahmud Marhaba.

Selain Ketua MPR RI, JMSI juga mengundang pimpinan organisasi wartawan, baik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), maupun Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Pewarta Foto Indonesia (PFI).

JMSI telah mendaftarkan diri untuk menjadi konstituen Dewan Pers pada bulan Oktober lalu. Kini JMSI telah berada di 29 provinsi di Indonesia.

Selain pengukuhan, di hari yang sama juga akan menggelar Rapat Pleno Pengurus Pusat dengan melibatkan Pengurus Daerah JMSI untuk mensinkronkan program JMSI Pusat dan Daerah.

“Kami juga akan menggelar Rapat Pleno yang membahas program janga pendek, menengah dan panjang, serta membahas beberapa agenda penting lainnya terkait dengan HUT pertama JMSI nanti,” kata Mahmud lagi.

Hal penting lain yang juga akan dibahas terkait dengan persiapan verifikasi Pengurus Daerah JMSI dan anggota JMSI sebagai perusahaan pers profesional yang akan dilakukan oleh Dewan Pers.

Hingga malam tadi, sejumlah Pengurus Daerah sudah berdatangan menghadiri Pengukuhan dan Pleno PP JMSI di Jakarta. (Red/CN)

Pakar Kebijakan Publik Sebut Kapolri ke Depan Harus Miliki Integritas, Komitmen dan Dukungan Kuat dari Semua Golongan

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Carut marut sistem pengamanan yang dilakukan Polri terkait dengan penegakan Protokol kesehatan belakangan ini, menjadi sorotan masyarakat dan awak media.

Pasalnya, Polri sebagai penegak protokol kesehatan dinilai tebang pilih dalam membubarkan kerumunan massa. Salah satu kasus yang menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah kerumunan massa penjemputan imam besar Habib Rizieq di bandara Soeta, kerumunan massa di Pertamburan dan kerumunan massa di Bogor yang berdampak pada pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat oleh Kapolri.

Menurut Pakar kebijakan publik Universitas Prof.Dr. Moestopo (Beragama) Prof. Dr. Paiman Raharjo saat dihubungi awak media mengatakan bahwa, dalam penegakan protokol kesehatan, Polri harus tegas dan berani menbubarkan kerumunan massa.

“Harusnya Polri bisa mengantisipasi dan melakukan rekayasa lalu lintas untuk menghadang massa agar tidak terjadi pemusatan titik kumpul masa seperti saat di bandara Soekarno Hatta, Petamburan dan Bogor. Polisi tidak boleh takut dengan kelompok yang memliki kekuatan massa jika kelompok tersebut melanggar aturan, harus berani menindak tegas. Apalagi situasi pandemik Covid-19 seperti saat ini, keselamatan masyarakat harus diutamakan,” jelasnya.

Lebih lanjut saat di singgung siapa calon, Kapolri yang tepat pengganti Jenderal Idham Azis, Paiman Raharjo berpendapat bahwa, Kapolri ke depan harus sosok yg kuat, memiliki integritas, komitmen dan bisa diterima semua golongan. Sosok tersebut adalah Komjen Boy Rafli Amar yang telah memiliki rekam jejak pengalaman yang luas seperti pernah menjadi Kapolda Banten, Kadiv Humas Polri, Kapolda Papua, Wakil Kalemdik Polri dan saat ini kepala BNPT.

“Tipe beliau orangnya sabar, santun, tegas dan diterima di kalangan internal polri maupun lingkungan eksternal,” tegas Paiman menutup pembicaraannya. (Dody CN)

Bangga Buatan Indonesia, Kabaharkam Polri Kunjungi Perusahaan Pembuatan Alat Keamanan dan Keselamatan

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, lakukan kunjungan ke PT Ridho Agung Mitra Abadi dan PT Jala Berikat Nusantara Perkasa (J-Forces Group) di Jakarta Utara, Jakarta, Rabu (18/11/2020).

Dalam kesempatan ini, Kabaharkam Polri didampingi Kakorsabhara, Kakorpolairud, Dirsamapta Korsabhara, Dirpoludara Korpolairud, dan Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri.

Kunjungan ini dilakukan untuk melaksanakan survei lokasi produksi dalam negeri produk APD Dalmas, helm anti-peluru, kendaraan taktis Sabhara, kendaraan dapur lapangan, rompi anti-tusuk dan anti-sayat, serta produk lainnya yang sesuai untuk kebutuhan jajaran Baharkam Polri.

Selain itu, kunjungan tersebut juga bertujuan untuk melakukan pengecekan terhadap penerapan protokol kesehatan serta kepedulian perusahan mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Komjen Pol Agus Andrianto menjelaskan, kunjungan perlu dilakukan untuk memastikan jajaran Baharkam Polri tetap mengutamakan dan bangga menggunakan produk dalam negeri untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya.

“Karena banyak negara yang nge-ban Indonesia. Tapi pandemi ini mengajarkan kita untuk menjadi negara yang kuat dan mampu berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Komjen Pol Agus Andrianto.

Dalam kunjungannya, Kabaharkam Polri melihat langsung proses produksi alat-alat keamanan dan keselamatan yang biasa dipesan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri.

Kabaharkam Polri mengakui ikut bangga, karena di masa pandemi ini, kualitas pekerjaan di perusahaan yang dikunjungi masih sangat padat dan pesanan mengalir sangat baik. Perusahaan juga mengaku tidak melakukan PHK selama pandemi.

Komjen Pol Agus Andrianto berharap, capaian tersebut dapat menjadi penyumbang membaiknya ekonomi Indonesia yang sempat porak-poranda akibat pandemi. (Dody/CN)

Diduga ‘Rampok’ Anggaran DAK Milyaran Rupiah, GMP Gelar Aksi Desak KPK Tangkap Kadis P3AKB Halsel

Berita Biro Jakarta|oleh

Jakarta, CN – Garda Muda Palapa (GMP) menggelar aksi Unjuk Rasa di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesa usut tuntas kasus Dugaan penyalagunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 yang diterima Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Kepada Media Cerminnusantara.co.id, Koordinator aksi GMP, Sahrul lewat via Telepon, Kamis (5/11/2020) mengatakan bahwa pagu DAK Tahun 2019 dalam LKPJ Bupati Halsel yang diterima DP3A sebesar Rp 5 Miliyar.

“Sementara anggaran tersebut di peruntukkan untuk jalanya sejumlah kegiatan, namun diduga kuat banyak yang bermasalah,” kesalnya.

Kata Sahrun, dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Halsel di akhir Tahun anggaran 2019 terbaca dengan jelas bahwa DAK non fisik untuk operasional pergerakan Kampung KB dan Desa Stunting itu anggarannya sebesar Rp 3.365.300.000.

“Kemudian Dana DAK non fisik- operasional pembinaan Kader itu dianggarkan sebesar Rp 1.792.800.000. Dengan harapan tersedianya Kader yang berkualitas yang dapat melaksanakan program KB,” ujarnya.

Sahrul menuturkan, dari hasil penelusuran GMP bahwa sebelumnya, dugaan kuat anggaran Milyaran Rupiah itu sengaja disulap. Sehingga ada Dana Program Kampung Keluarga Berencana (KB) harusnya diberikan kepada petugas Kecamatan (PLKB) sebesar Rp 40.000.000.

Tetapi, Lanjut Sahrul, anggaran Rp 40.000.000 itu, Kabid P3AKB Dinas Pemberdayaan Perempuan, Erna Yusup meminta kepada pegawai Kecamatan agar kegiatan Penyuluhan di Desa harus sebagian diberikan kepada Dinas dan sebagian kepada petugas Kecamatan.

“Semetara dari 30 Kecamatan
itu, petugas Kecamatan sebagian besar menyetujui permintaan Kabid P3AKB, Erna Yusup maka dana Rp 40 Juta itu kuat dugaan dibagi ke Kabid P3AKB dan Staf-Nya. Maka kegiatan penyuluhan di Desa-desa juga dibagi antara Kecamatan dan Dinas,” tuturnya.

Sahrul menyampaikan lagi, Dana yang pmgkas petugas Kecamatan untuk kegiatan penyuluhan yang dilakukan Bidang P3AKB itu setiap Tahun mendekati Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) karena dibuka persatu Desa Kampung KB lebih dari Rp 10 Juta dikalikan dengan 30-40 Desa Kampung KB di Halsel.

“Ada juga keluhan dari petugas penyuluh di Desa. Dimana, mereka bekerja sudah bertahun-tahun, tetapi upah atau gaji mereka tidak sesuai yang di harapkan. Ironisnya, lagi ada petugas Kecamatan
yang meminta Penyuluh di Desa untuk tidak membuka mulut soal gaji mereka,” terang Sahrul lewat via Telepon seluler.

“Padahal, upah mereka hanya diberikan 3 bulan, sementara mereka bekerja sudah lebih dari 2 Tahun lamanya,” tambahnya.

Sambung Sahrul, salah satu contoh penyuluh BKKBN Kecamatan Kasiruta Timur ada sebanyak 32 orang yang gaji mereka hanya diterima 3 bulan dan mereka diminta menutup mulut dan tidak boleh saling tanya jumlah Gaji yang diberikan. Padahal gaji atau upah mereka ada Satu Desa dapat Rp
700.000/orang dan ada juga Rp 800.000 bahkan Rp 900.000.

Maka dari itu. Kata Sahul, dari kronologis Dugaan Kasus diatas, maka dari GARDA MUDA PALAPA melakukan aksi di depan Kantor KPK kemudian menyampaikan beberapa tuntutan sebagai berikut:

  1. Mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agar segera mengaudit Dana
    Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 Rp. 5 Miliyar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Selatan
  2. KPK segera panggil dan periksa Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
    Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Selatan, Aisyah Badaruni dan Kabid P3AKB Erna Yusuf
  3. KPK segera Tetapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
    Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Selatan Aisyah Badarunt dan Kabid P3AKB Erna Yusuf.
    (Red/CN)