Pengurus Pusat JMSI Resmi Dikukuhkan

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Pengurus Pusat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dikukuhkan siang ini, Senin (25/11/2020) di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo telah dijadwalkan untuk hadir mengukuhkan Pengurus Pusat JMSI periode 2020-2025 itu.

JMSI adalah organisasi perusahan Pers yang memiliki visi menjadikan perusahan Pers anggota JMSI tumbuh sebagai perusahaan profesional dan terdaftar di Dewan Pers.

JMSI didirikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 8 Februari lalu di sela Hari Pers Nasional (HPN) 2020. Pada akhir bulan Juni dalam Musyawarah Nasional pertama, Teguh Santosa terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi. Sebelumnya ia adalah Ketua JMSI DKI Jakarta sejak JMSI didirikan.

Dalam pengurusan yang akan dikukuhkan siang ini, Teguh Santosa didampingi Sekjen Mahmud Marhaba.

“Kami baru bisa melaksanakan pengukuhan hari ini. Hal ini karena situasi pendemi Covid-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia,” ujar Sekjen JMSI Mahmud Marhaba.

Selain Ketua MPR RI, JMSI juga mengundang pimpinan organisasi wartawan, baik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), maupun Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Pewarta Foto Indonesia (PFI).

JMSI telah mendaftarkan diri untuk menjadi konstituen Dewan Pers pada bulan Oktober lalu. Kini JMSI telah berada di 29 provinsi di Indonesia.

Selain pengukuhan, di hari yang sama juga akan menggelar Rapat Pleno Pengurus Pusat dengan melibatkan Pengurus Daerah JMSI untuk mensinkronkan program JMSI Pusat dan Daerah.

“Kami juga akan menggelar Rapat Pleno yang membahas program janga pendek, menengah dan panjang, serta membahas beberapa agenda penting lainnya terkait dengan HUT pertama JMSI nanti,” kata Mahmud lagi.

Hal penting lain yang juga akan dibahas terkait dengan persiapan verifikasi Pengurus Daerah JMSI dan anggota JMSI sebagai perusahaan pers profesional yang akan dilakukan oleh Dewan Pers.

Hingga malam tadi, sejumlah Pengurus Daerah sudah berdatangan menghadiri Pengukuhan dan Pleno PP JMSI di Jakarta. (Red/CN)

Pakar Kebijakan Publik Sebut Kapolri ke Depan Harus Miliki Integritas, Komitmen dan Dukungan Kuat dari Semua Golongan

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Carut marut sistem pengamanan yang dilakukan Polri terkait dengan penegakan Protokol kesehatan belakangan ini, menjadi sorotan masyarakat dan awak media.

Pasalnya, Polri sebagai penegak protokol kesehatan dinilai tebang pilih dalam membubarkan kerumunan massa. Salah satu kasus yang menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah kerumunan massa penjemputan imam besar Habib Rizieq di bandara Soeta, kerumunan massa di Pertamburan dan kerumunan massa di Bogor yang berdampak pada pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat oleh Kapolri.

Menurut Pakar kebijakan publik Universitas Prof.Dr. Moestopo (Beragama) Prof. Dr. Paiman Raharjo saat dihubungi awak media mengatakan bahwa, dalam penegakan protokol kesehatan, Polri harus tegas dan berani menbubarkan kerumunan massa.

“Harusnya Polri bisa mengantisipasi dan melakukan rekayasa lalu lintas untuk menghadang massa agar tidak terjadi pemusatan titik kumpul masa seperti saat di bandara Soekarno Hatta, Petamburan dan Bogor. Polisi tidak boleh takut dengan kelompok yang memliki kekuatan massa jika kelompok tersebut melanggar aturan, harus berani menindak tegas. Apalagi situasi pandemik Covid-19 seperti saat ini, keselamatan masyarakat harus diutamakan,” jelasnya.

Lebih lanjut saat di singgung siapa calon, Kapolri yang tepat pengganti Jenderal Idham Azis, Paiman Raharjo berpendapat bahwa, Kapolri ke depan harus sosok yg kuat, memiliki integritas, komitmen dan bisa diterima semua golongan. Sosok tersebut adalah Komjen Boy Rafli Amar yang telah memiliki rekam jejak pengalaman yang luas seperti pernah menjadi Kapolda Banten, Kadiv Humas Polri, Kapolda Papua, Wakil Kalemdik Polri dan saat ini kepala BNPT.

“Tipe beliau orangnya sabar, santun, tegas dan diterima di kalangan internal polri maupun lingkungan eksternal,” tegas Paiman menutup pembicaraannya. (Dody CN)

Bangga Buatan Indonesia, Kabaharkam Polri Kunjungi Perusahaan Pembuatan Alat Keamanan dan Keselamatan

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, lakukan kunjungan ke PT Ridho Agung Mitra Abadi dan PT Jala Berikat Nusantara Perkasa (J-Forces Group) di Jakarta Utara, Jakarta, Rabu (18/11/2020).

Dalam kesempatan ini, Kabaharkam Polri didampingi Kakorsabhara, Kakorpolairud, Dirsamapta Korsabhara, Dirpoludara Korpolairud, dan Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri.

Kunjungan ini dilakukan untuk melaksanakan survei lokasi produksi dalam negeri produk APD Dalmas, helm anti-peluru, kendaraan taktis Sabhara, kendaraan dapur lapangan, rompi anti-tusuk dan anti-sayat, serta produk lainnya yang sesuai untuk kebutuhan jajaran Baharkam Polri.

Selain itu, kunjungan tersebut juga bertujuan untuk melakukan pengecekan terhadap penerapan protokol kesehatan serta kepedulian perusahan mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Komjen Pol Agus Andrianto menjelaskan, kunjungan perlu dilakukan untuk memastikan jajaran Baharkam Polri tetap mengutamakan dan bangga menggunakan produk dalam negeri untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya.

“Karena banyak negara yang nge-ban Indonesia. Tapi pandemi ini mengajarkan kita untuk menjadi negara yang kuat dan mampu berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Komjen Pol Agus Andrianto.

Dalam kunjungannya, Kabaharkam Polri melihat langsung proses produksi alat-alat keamanan dan keselamatan yang biasa dipesan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri.

Kabaharkam Polri mengakui ikut bangga, karena di masa pandemi ini, kualitas pekerjaan di perusahaan yang dikunjungi masih sangat padat dan pesanan mengalir sangat baik. Perusahaan juga mengaku tidak melakukan PHK selama pandemi.

Komjen Pol Agus Andrianto berharap, capaian tersebut dapat menjadi penyumbang membaiknya ekonomi Indonesia yang sempat porak-poranda akibat pandemi. (Dody/CN)

Diduga ‘Rampok’ Anggaran DAK Milyaran Rupiah, GMP Gelar Aksi Desak KPK Tangkap Kadis P3AKB Halsel

Berita Biro Jakarta|oleh

Jakarta, CN – Garda Muda Palapa (GMP) menggelar aksi Unjuk Rasa di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesa usut tuntas kasus Dugaan penyalagunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 yang diterima Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Kepada Media Cerminnusantara.co.id, Koordinator aksi GMP, Sahrul lewat via Telepon, Kamis (5/11/2020) mengatakan bahwa pagu DAK Tahun 2019 dalam LKPJ Bupati Halsel yang diterima DP3A sebesar Rp 5 Miliyar.

“Sementara anggaran tersebut di peruntukkan untuk jalanya sejumlah kegiatan, namun diduga kuat banyak yang bermasalah,” kesalnya.

Kata Sahrun, dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Halsel di akhir Tahun anggaran 2019 terbaca dengan jelas bahwa DAK non fisik untuk operasional pergerakan Kampung KB dan Desa Stunting itu anggarannya sebesar Rp 3.365.300.000.

“Kemudian Dana DAK non fisik- operasional pembinaan Kader itu dianggarkan sebesar Rp 1.792.800.000. Dengan harapan tersedianya Kader yang berkualitas yang dapat melaksanakan program KB,” ujarnya.

Sahrul menuturkan, dari hasil penelusuran GMP bahwa sebelumnya, dugaan kuat anggaran Milyaran Rupiah itu sengaja disulap. Sehingga ada Dana Program Kampung Keluarga Berencana (KB) harusnya diberikan kepada petugas Kecamatan (PLKB) sebesar Rp 40.000.000.

Tetapi, Lanjut Sahrul, anggaran Rp 40.000.000 itu, Kabid P3AKB Dinas Pemberdayaan Perempuan, Erna Yusup meminta kepada pegawai Kecamatan agar kegiatan Penyuluhan di Desa harus sebagian diberikan kepada Dinas dan sebagian kepada petugas Kecamatan.

“Semetara dari 30 Kecamatan
itu, petugas Kecamatan sebagian besar menyetujui permintaan Kabid P3AKB, Erna Yusup maka dana Rp 40 Juta itu kuat dugaan dibagi ke Kabid P3AKB dan Staf-Nya. Maka kegiatan penyuluhan di Desa-desa juga dibagi antara Kecamatan dan Dinas,” tuturnya.

Sahrul menyampaikan lagi, Dana yang pmgkas petugas Kecamatan untuk kegiatan penyuluhan yang dilakukan Bidang P3AKB itu setiap Tahun mendekati Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) karena dibuka persatu Desa Kampung KB lebih dari Rp 10 Juta dikalikan dengan 30-40 Desa Kampung KB di Halsel.

“Ada juga keluhan dari petugas penyuluh di Desa. Dimana, mereka bekerja sudah bertahun-tahun, tetapi upah atau gaji mereka tidak sesuai yang di harapkan. Ironisnya, lagi ada petugas Kecamatan
yang meminta Penyuluh di Desa untuk tidak membuka mulut soal gaji mereka,” terang Sahrul lewat via Telepon seluler.

“Padahal, upah mereka hanya diberikan 3 bulan, sementara mereka bekerja sudah lebih dari 2 Tahun lamanya,” tambahnya.

Sambung Sahrul, salah satu contoh penyuluh BKKBN Kecamatan Kasiruta Timur ada sebanyak 32 orang yang gaji mereka hanya diterima 3 bulan dan mereka diminta menutup mulut dan tidak boleh saling tanya jumlah Gaji yang diberikan. Padahal gaji atau upah mereka ada Satu Desa dapat Rp
700.000/orang dan ada juga Rp 800.000 bahkan Rp 900.000.

Maka dari itu. Kata Sahul, dari kronologis Dugaan Kasus diatas, maka dari GARDA MUDA PALAPA melakukan aksi di depan Kantor KPK kemudian menyampaikan beberapa tuntutan sebagai berikut:

  1. Mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agar segera mengaudit Dana
    Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 Rp. 5 Miliyar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Selatan
  2. KPK segera panggil dan periksa Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
    Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Selatan, Aisyah Badaruni dan Kabid P3AKB Erna Yusuf
  3. KPK segera Tetapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
    Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Selatan Aisyah Badarunt dan Kabid P3AKB Erna Yusuf.
    (Red/CN)

Dorong Program ke Halsel, Cabup Usman Bilang Bakal Lobi Semua Kementerian

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Calon Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), H. Usman Sidik meiliki niat baik membangun Halsel berbeda dari pemimpin sebelumnya yang perlahan mulai dibuktikan.

Setelah sebelumnya bertatap muka dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Rabu (4/11/2020), Usman Sidik, kembali menemui Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah.

Pertemuan yang berlangsung di kantor Menaker RI di kawasan Gatot Subroto Jakarta itu, dimaksudkan untuk mengaet sejumlah program dari Kementerian yang nanti akan Usman Sidik bawa ke Halsel.

Usai pertemuan, Usman mengaku bahwa sejumlah program di Kementerian Ketenagakerjaan sangat sejalan dengan visi-misi yang dirinya dan Hasan Ali Basam Kasuba, dorong untuk pembangunan Halsel 5 Tahun kedepan. Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, Usman menyampaikan kepada Menteri Ida Fauziyah, terkait sejumlah persoalan yang ada di Kabupaten Halsel serta beberapa solusi yang ditawarkan dengan menyesuaikan pada program yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan.

“Saya contohkan di Kementerian ada program yang namanya pembangunan 1.000 lembaga Balai Pelatihan Kerja (BLK) dengan beberapa konsep. dimana saat ini yang baru dilaksanakan Kementerian di seluruh Indonesia, baru sekitar 100 Lembaga BLK Komunitas. Nah, kesempatan ini, saya kemudian sampaikan terkait kebutuhan di Halsel akan BLK ini, khususnya BLK Komunitas,” terang Usman.

Usman menambahkan, BLK Komunitas akan sangat berdampak ke masyarakat jika dibangun di Halsel.

“BLK Komunitas dikenal dengan unit atau fasilitas pelatihan vokasi. Dimana, BLK Komunitas ini didirikan oleh Lembaga nantinya berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan kompetensi atau keahlian tertentu, guna memberikan keterampilan kerja kepada siswa dan komunitas masyarakat sesuai kebutuhan. Nah, program dari Kementerian inilah yang kita dorong masuk ke Halsel,” jelas Usman.

Lanjut Usman yang juga Wakil Bendahara Umum DPP PKB itu menjelaskan, BLK Komunitas merupakan salah satu contoh keseriusan dirinya untuk memberikan sesuatu yang terbaik dan berbeda dari kepemimpinan Halsel sebelumnya.

“Ini baru pemanasan, saya akan masuk ke semua Kementerian untuk buktikan keseriusan saya. Tidak hanya bertemu saja dengan Menteri, tapi saya yakinkan untuk datang dan bangun Kabupaten Halmahera Selatan demi kesejahteraan masyarakat,” akunya. (Red/CN)

Ada Dalam Gerakan 5 G, GAAS Imbau Bersama Berantas Kasus Narkoba

Berita Biro Jakarta|oleh

Tangsel, CN – sebagai langkah serius mencegah narkoba di Indonesia, Pemerintah memutuskan menggelar Rencana Aksi Nasional Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Sejalan hal tersebut. Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) pada Minggu (1/11/2020) pagi tadi di Cirendeu, Ciputat Timur, Tanggerang Selatan, Banten menghadiri pertemuan bersama dengan 4 elemen penggiat anti NARKOBA lainnya, yaitu Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN), Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT), Garuda Gandrung Satria (GAGAS), dan Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANNAS) sehingga terbentuk menjadi 5 G.

Ketua GRANAT Suhalimi Ismedi menyayangkan kurangnya keterbukaan Polisi dalam penanganan kasus – kasus narkoba kepada elemen atau Aktivis yang bergiat dalam penanganan kasus narkoba.

Sebagai tuan rumah, Dokter Bambang Eka yang menjadi Ketua GAGAS menjelaskan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan dan berperang melawan bahaya narkoba.

“Tujuan semua kita ini adalah dapat dikelompokkan kedalam tiga hal, yaitu pertama Supply reduction. Bagaimana terjadi pengurangan penawaran dari produsen dan Bandar narkoba. Bertujuan memutus mata rantai pemasok Narkotika mulai dari produsen sampai pada jaringan pengedarnya. Kedua, Demand Reduction, mengurangi tingkat permintaan dari konsumen atau memutus mata rantai para pengguna. Dan yang ketiga, Harm Reduction. Yaitu pengurangan dampak buruk pada pengguna Napza. Merupakan pendekatan pengurangan dampak buruk terkait  narkoba,” jelas Dokter Bambang Eka selaku Ketua GAGAS.

Menanggapi penjelasan dari para penggiat anti narkoba, Sekjen Gerakan Advokat dan Aktivis Suta Widhya SH berharap bersatunya di dalam wadah 5 G agar mampu menekan tingkat pengguna narkoba dan menekan serta mempersempit jaringan bandar dan produsen narkoba jenis apapun.

“Narkoba cenderung dipakai untuk hal yang bersifat fantasi, ilusi dan seks selain motivasi ingin mendapatkan uang easy money dengan menjadi kurir hingga bandar dan produsen narkoba. Faktor-faktor semua ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana menyelamatkan bangsa kita dari kehancuran yang diakibatkan oleh bahaya pemakaian dan perdagangan narkoba. Mayoritas penghuni Lapas saat ini dipenuhi oleh kasus Narkoba. Marilah kita bahu-membahu selamatkan bangsa ini dari bahaya Narkoba,” tegas Suta.

“Kami dari DPP GAAS bersedia membantu setiap permasalahan hukum yang terjadi terkait masalah narkoba. Baik pendamping di tingkat kepolisian maupun di ruang Pengadilan,” tambah Ketua Umum GAAS Rudy Silfa SH.

Dengan bersepakatnya kelima elemen masyarakat 5 G diharapkan ke depan ada dinamika kepedulian untuk mencegah, mendampingi, dan menindaklanjuti program 3 Reduction yang dijelaskan oleh Dokter Bambang Eka. (Dody CN)