Melewati Masa Kontrak 2025, Proyek Darurat BPBD Halsel di Desa Maffa Belum Rampung hingga 2026

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Proyek penanganan darurat bencana berupa normalisasi dan penguatan tebing sungai di Desa Maffa, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menuai sorotan karena molor. Pasalnya, proyek bernilai fantastis Rp 3,9 miliar yang dikerjakan CV. Mita Atamari itu hingga kini belum juga rampung, meski masa kontrak telah lama berakhir.

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, kegiatan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 dengan waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender. Artinya, proyek ini seharusnya sudah selesai pada tahun 2025. Namun ironisnya, saat ini sudah memasuki Januari 2026, pekerjaan di lapangan masih tampak terbengkalai.

Hasil pantauan wartawan cerminnusantara.co.id belum lama ini menunjukkan kondisi proyek yang jauh dari kata selesai. Di lokasi terlihat tumpukan batu yang belum tertata rapi dan satu unit alat berat yang terparkir disekitar sungai.

Bahkan pada salah satu titik, tampak bangunan penahan tebing berupa struktur beton memanjang yang baru dikerjakan sebagian. Di sisi kiri beton terlihat susunan batu kosong tanpa pengikat yang rapi, sementara di sisi kanan hanya berupa jalan tanah yang belum dipadatkan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pekerjaan terkesan setengah hati dan jauh dari standar penyelesaian proyek senilai miliaran rupiah.

Lebih memprihatinkan lagi, proyek yang mengatasnamakan “penanganan darurat bencana” justru terkesan tidak darurat dalam pelaksanaannya. Jika benar proyek ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman banjir, maka keterlambatan penyelesaian jelas merupakan bentuk pengabaian terhadap keselamatan warga sekitar.

Saat berada di lokasi, wartawan cerminnusantara.co.id juga sempat menanyakan langsung kepada salah seorang pekerja terkait mandeknya pekerjaan tersebut. Pekerja itu mengatakan bahwa pihak kontraktor saat ini sedang berada di Jakarta.

“Bos ada di Jakarta,” ujar pekerja tersebut singkat.

Wartawan cerminnusantara.co.id juga telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halsel, Aswin Adam, di ruang kerjanya saat masih menjabat sebagai Kepala BPBD Halsel. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena yang bersangkutan sedang berada di luar kantor atau menghadiri agenda bersama Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor maupun Kepala BPBD Halsel yang baru dilantik Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba, masih dalam upaya konfirmasi kembali terkait alasan keterlambatan pekerjaan, apakah ada addendum kontrak, denda keterlambatan, atau justru pembiaran yang disengaja. (Hardin CN)

Pernyataan Bupati Halteng soal Gaji Karyawan IWIP Rp 7–8 Juta Tuai Kritik Warganet

Berita Daerah Biro Halteng|oleh

HALTENG, CN — Pernyataan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), Ikram Malan Sangadji, terkait besaran gaji karyawan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) menuai kritik tajam dari warganet dan pekerja tambang.

Diketahui, pernyataan tersebut disampaikan Ikram dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah yang digelar di Bella Hotel pada Selasa (17/12/2025). Dalam forum itu, Ikram menyamakan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIIA yang menurutnya tidak sampai Rp 4 juta per bulan dengan gaji karyawan IWIP.

Ia bahkan menyebut bahwa pekerja IWIP yang hanya melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan kartu kuning pencari kerja dapat menerima gaji sebesar Rp 7–8 juta per bulan di luar lembur.

Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh sejumlah pekerja IWIP. Salah satu karyawan melalui unggahan di media sosial Facebook menyebut bahwa klaim tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Izin ralat Pak, untuk statement Pak Bupati soal gaji karyawan PT IWIP Rp7–8 juta di luar lembur itu salah besar. Faktanya tanpa lembur gaji kami hanya sekitar Rp3 jutaan,” tulis seorang karyawan IWIP dalam unggahan yang viral atas nama Nyong Palaes.

Unggahan tersebut mendapat ratusan tanggapan dari warganet yang sebagian besar menyuarakan kekecewaan terhadap pernyataan Bupati. Mereka menilai ucapan itu tidak berbasis data dan tidak mencerminkan realitas kesejahteraan pekerja tambang di kawasan industri tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari Bupati Halteng terkait perbedaan data gaji yang dipersoalkan oleh para pekerja IWIP. (Hardin CN)

Polres Metro Jakarta Barat Amankan Dua Pak Ogah Terkait Video Dugaan Pungli di Kalideres

Berita Biro Jakarta Barat|oleh

JAKARTA BARAT, CN – Menanggapi laporan serta keresahan masyarakat terkait beredarnya video dugaan aksi Pungutan Liar (pungli) oleh sejumlah pak ogah di Jalan Outer Ring Road, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Polres Metro Jakarta Barat bergerak cepat melakukan penindakan.

Dalam video berdurasi sekitar 44 detik yang beredar luas di media sosial, terlihat seorang pak ogah mendekati sebuah truk angkutan barang dan diduga menerima sejumlah uang dari pengemudi kendaraan tersebut. Video tersebut kemudian menuai perhatian dan keluhan dari masyarakat.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung, saat dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Januari 2026, membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan para terduga pelaku.

“Sudah kami amankan kurang dari 24 jam. Ada dua orang, yakni SW alias Leong yang terekam dalam video viral, serta RH. Keduanya diamankan pada Jumat, 16 Januari 2026,” ujar AKBP Arfan.

Ia menjelaskan, kedua terduga pelaku diamankan di tempat tinggal masing-masing. Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui peristiwa tersebut bermula saat sopir kendaraan kontainer yang sedang berhenti di tepi jalan menanyakan arah menuju Tol Merak.

“Terduga pelaku SW alias Leong kemudian memberikan petunjuk arah, dan sopir memberikan uang sebesar Rp2.000 secara sukarela tanpa adanya permintaan secara langsung dari pelaku,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya Kedoya, Jakarta Barat, guna memberikan pembinaan terhadap kedua terduga pelaku.

Polres Metro Jakarta Barat menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat serta menjaga ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya dari praktik-praktik yang berpotensi meresahkan masyarakat. (Hardin CN)

Kades Talimau Serahkan Santunan Kematian BPJS Ketenagakerjaan Rp 42 Juta kepada Keluarga Almarhum Nahrul Jamal

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN — Kepala Desa (Kades) Talimau, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Khatab Sanaky, menyerahkan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga almarhum Nahrul Jamal, Rabu (4/1/2026). Penyerahan santunan berlangsung di Desa Talimau.

Santunan kematian tersebut diberikan kepada istri almarhum selaku ahli waris dengan total nilai sebesar Rp 42.000.000 (Empat puluh dua juta rupiah). Bantuan ini merupakan bentuk perlindungan dan kepedulian negara melalui program BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta.

Dalam kesempatan itu, Kades Talimau Khatab Sanaky menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas wafatnya almarhum Nahrul Jamal. Ia berharap santunan yang diberikan dapat membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.

“Kami berharap santunan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga ahli waris. Pemerintah desa juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung dan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan demi perlindungan di masa depan,” ujar Khatab Sanaky.

Lebih lanjut, Pemerintah Desa (Pemdes) Talimau menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi masyarakat dalam pengurusan administrasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta memastikan hak-hak peserta dapat tersalurkan secara baik, tepat sasaran, dan transparan. (Hardin CN)

Harita Nickel Salurkan Bantuan dan Turunkan Tim Medis untuk Korban Banjir di Ibu

Berita Daerah Biro Halbar|oleh

HALBAR, CN – Guna mempercepat pemulihan pascabencana banjir yang melanda Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Provinsi Maluku Utara (Malut), Harita Nickel mengerahkan bantuan melalui program Harita Nickel Peduli. Dukungan yang diberikan meliputi bantuan logistik kebutuhan dasar hingga penerjunan Emergency Response Team (ERT) langsung ke lokasi terdampak.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halbar menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut. Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halbar, Gunawan MT. Ali, mengungkapkan rasa terima kasihnya saat menerima bantuan logistik secara simbolis pada Minggu (11/1/2026).

Harita Nickel menyalurkan bantuan berupa beras kemasan, mi instan, air mineral ukuran 600 ml, serta matras atau tikar sebagai alas tidur yang sangat dibutuhkan para pengungsi di posko-posko desa.

Selain bantuan material, Harita Nickel juga mengambil langkah teknis dengan mengerahkan tiga tim Rescue atau Emergency Response Team untuk membantu warga membersihkan puing-puing sisa banjir yang menimbun permukiman. Sebanyak dua tim paramedic turut diterjunkan guna memberikan layanan kesehatan gratis bagi warga yang mulai terserang berbagai penyakit pascabencana.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, kami menyampaikan terima kasih kepada Harita Nickel. Bantuan logistik ini akan langsung kami salurkan kepada warga yang membutuhkan di tujuh kecamatan terdampak,” ujar Gunawan.

Aksi Cepat Emergency Response Team Harita Nickel di Lokasi Bencana

Usai menyerahkan bantuan di Posko Induk, Emergency Response Team Harita Nickel yang terdiri dari tiga tim lapangan dan dua tim paramedic langsung bergerak ke pusat bencana. Tim ini membawa pasokan obat-obatan yang disalurkan melalui Puskesmas Kecamatan Ibu, sekaligus memberikan penanganan medis langsung kepada warga yang mengeluhkan gangguan kesehatan.

Camat Ibu, Wariin Hi. Soleman, menjelaskan bahwa secara akumulatif terdapat 1.593 jiwa atau 497 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak langsung. Menurutnya, meski kebutuhan pangan darurat mulai teratasi melalui dapur umum TNI-Polri dan Tagana, kehadiran tim medis serta bantuan perlengkapan tidur dari Harita Nickel menjadi dukungan vital bagi stabilitas kondisi warga.

Senada dengan itu, Kepala Desa (Kades) Tongute Ternate, Said Sania, menyebut kelelahan fisik dan trauma mulai memicu berbagai keluhan kesehatan di masyarakat.

“Keluhan seperti gatal-gatal, demam, dan batuk muncul sejak hari pertama. Kehadiran paramedic serta bantuan obat-obatan dari Harita Nickel sangat membantu meringankan beban fisik dan psikologis warga,” ungkapnya. (Hardin CN)

Kades Talimau Ucapkan Selamat atas Pelantikan Kadis PMD Halsel Definitif

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Kepala Desa (Kades) Talimau, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Khatab Sanaky, menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Muh Zaki Abd Wahab, S.H., M.H. atas pelantikannya sebagai Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Halsel definitif.

Pelantikan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Halsel pada Selasa, 13 Januari 2026. Pelantikan ini diharapkan membawa semangat baru dalam memperkuat pembangunan dan pemberdayaan desa di Halsel.

Khatab Sanaky menilai, penetapan Kadis PMD definitif merupakan langkah strategis Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memperkuat tata kelola Pemerintahan Desa (Pemdes), khususnya dalam pengelolaan Dana Desa (DD), peningkatan kapasitas aparatur desa, serta penguatan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.

“Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Desa Talimau, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Muh Zaki Abd Wahab, S.H., M.H. atas pelantikannya sebagai Kepala Dinas PMD Halmahera Selatan definitif,” ujar Khatab Sanaky.

Ia berharap, di bawah kepemimpinan Muh Zaki Abd Wahab, Dinas PMD Halsel dapat semakin bersinergi dengan Pemdes, termasuk desa-desa di wilayah Kecamatan Kayoa, dalam mendorong percepatan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap pembinaan dan pendampingan terhadap desa terus ditingkatkan, terutama dalam memperkuat pelayanan publik dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa,” tambahnya mengakhiri. (Hardin CN)