Mahasiswa Minta Pelajar Dibawah Umur, Tidak Ikut Aksi Demonstrasi

Jakarta – “Siapapun yang menunggangi atau mengompori anak dibawah umur terlibat aktivitas politik, seperti unjuk rasa atau demonstrasi, itu hal yang tidak dibenarkan kemanusiaan,” ungkap Ketu Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Bintang Wahyu Saputra, saat dimintai keterangan oleh awak media, di Jakarta, Kamis (26/9).

Bintang mengatakan aksi demonstrasi yang dilakukan para pelajar hari ini diluar kata wajar, dan berbeda dengan aksi mahasiswa yang dilakukan di DPR dan beberapa wilayah Indonesia.

“Kami sangat mengecam jika terdapat pihak yang dengan sengaja melakukan provokasi kepada anak dibawah umur. Dalam hal ini adik-adik pelajar, untuk ikut melakukan aksi seperti kami para mahasiswa. Hal ini tidak dibenarkan,” kesal Bintang.

Bintang menambahkan pelajar yang rata rata masih dibawah umur mempunyai jiwa yang sangat labil dan rentan. “Oleh karena itu, saya meminta siapapun yang memprovokasi dan menunggangi aksi para pelajar untuk menghentikan dengan segera atas nama kemanusiaan,” tegasnya.

Mereka (para pelajar), lanjut Bintang, generasi kami kedepan para mahasiswa. “Kami mengecam jika memang terdapat pihak yang memanfaatkan keadaan, kami berikan mereka gelar penjahat kemanusiaan dan demokrasi,” ujarnya.

Tak hanya meminta agar pelajar tidak ikut-ikutan aksi, Bintang dengan tegas mengatakan mahasiswa yang ikut aksi jangan terlibat dalam kegiatan parade tauhid pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019.

“Saya mengimbau agar teman-teman mahasiswa dan siswa yang ikut aksi penolakan sejumlah RUU untuk tidak hadir dalam acara parade tauhid Indonesia 2019. Kalau nanti teman-teman dan adik-adik ikut acara tersebut, maka sudah barang tentu nanti akan ada sinyalemen dari masyarakat kalau aksi kalian telah ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu,” imbau Bintang.

Ia menambahkan untuk seluruh mahasiswa sekarang baiknya kita menahan diri dahulu. Karena ada parade tauhid yang patut kita curigai dan bergeraknya pelajar. jangan sampai gerakan murni ini di tunggangi pihak yang ingin memanfaatkan keadaan,” ujarnya.

Bintang juga meminta kepada pihak kepolisian untuk sangat berhati hati dalam menangani aksi yang dilakukan pelajar yang rentan ditunggangi politik praktis atau pemanfaatan keadaan dan meminta polri untuk mengungkap dalang pergerakan pelajar ikut aksi demonstrasi.

“Adik-adik pelajar yang kami banggakan, terima kasih atas dukungan kalian terhadap kami para mahasiswa abang-abang kalian. Tapi kami tidak berharap kalian ikut dalam arus perjuangan mengatakan kebenaran untuk kepentingan rakyat karena kalian masih terlalu muda, yang kami butuhkan hanyalah dukungan doa dari kalian. Belajarlah dengan baik, karena takdir menjadi mahasiswa tidak akan mungkir dari darah kalian, salam perjuangan,” tutup Bintang.

Masyarakat Desa Baru Minta Kades Transparansi DD dan DBD

HALSEL, CN- Masyarakat Desa Baru akan laporkan Kades Ke Pihak Yang Berwajib karena Tidak Transparansi Anggaran Dana Desa (DD) dan Dana Bina Desa (DBD).

Kades Desa Baru Rencana di laporkan ke pihak yang berwajib oleh masyarakat Desa Baru Lantaran tidak transparansi penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) sehingga Pembangunan Jembatan tahun 2018 sampai saat ini tidak terselesaikan,
Begitu juga kekesalan masyarakat kepada Kades terkait Dana Bina Desa (DBD) yang merupakan fee Desa dari PT. Telaga Bakti Persada yang setiap tahun mendapat fee desa sebesar Rp. 40.000.000,- dan setiap semester diberikan ke Desa sebesar Rp. 20.000.000,- ini juga Rahib entah kemana. sehingga menyebabkan ketua BPD Desa Baru mengundurkan diri dari jabatannya atas kekesalannya terhadap sikap Kepala Desa yang tidak transpansi penggunaan dana di desa.

Pembangunan Jembatan Dengan ADD 2018 Yang Belum Terselesaikan

Dengan adanya persoalan ini, toko masyarakat, toko pemuda dan toko agama akan laporkan Kades ke Kejaksaan Tinggi Labuha dalam waktu dekat ini.

“Kami akan laporkan persolan ini ke Kejaksaan Tinggi Halsel atau meminta supaya Kejati segera menindaklanjuti laporan kami di 2018 lalu untuk dapat di proses lebih lanjut” kata warga yang enggan disebut namanya.(23/09/2019)

Kondisi Pembangunan Desa Baru Saat Ini

Lanjut dia “persoalan ini sudah lama di ajukan ke Kejati Halsel pada Waktu itu kadesnya Masi menjabat sebagai kareteker dan hari ini beliau sudah menjadi kades definitif, namun laporan kami belum juga di proses serta kades tersebut dibiarkan pembiaran begitu saja padahal ini sudah jelas telah melakukan penyalahgunaan dana ratusan juta, untuk itu kami minta kepada kepala Kejati Halsel yang baru ini dapat proses laporan kami” pungkasnya.

Untuk Anggaran Dana Desa tahun 2019 Desa Baru belum juga di adakan pencairan entah kenapa.? Akan tetapi Desa-Desa lain di obi induk telah diadakan pencairan, dan bahkan mencapai tahap akhir pencairan namun yang terjadi di Desa Baru masih nihil pencairannya, sehingga di tahun 2019 ini program pembangunan Desa Jalan di tempat.

Kondisi Pembangunan Desa Ake Gula Dengan Anggaran Dana Desa Tahun 2019

Dari persoalan dan berbagai masalah yang ada tak kunjung selesai, maka ketua BPD mengundur diri dari jabatannya. Pengunduran ketua BPD dari jabatan dikarenakan Masalah transparansi Anggaran yang ada di desa.

Dana Desa yang di kelola oleh Kades tahun 2018 lalu saat menjabat kareteker bermasalah, pasalnya pembangunan fisik Desa dengan total anggaran sebesar Rp. 700.000.000,- tahun 2018 di peruntukan pembangunan fisik Bermasalah dan sampai saat ini tidak ada kejelasan dan transparansi anggaran yang keluar. Sehingga perencanaan untuk pembangunan Fisik tahun 2018 tidak sesuai harapan serta rencana program-program pembangunan di Desa.

Kondisi Pembangunan Desa Laiwui Dengan Anggaran Dana Desa Tahun 2019

Sama halnya Dana Bina Desa (DBD) yang juga di sikat Habis oleh kepala Desa, sehingga inilah menyebabkan ketua BPD merasa kesal dan mengundurkan diri karena rasa kecawa dengan sikap kepala desa yang tidak terbuka Masalah ADD dan DBD.(Red)

Di PROMITRA, GRANAT Lampung Giat Sampaikan P4GN

Bandar Lampung,CN – DPD GRANAT Provinsi Lampung (Gerakan Nasional Anti Narkotika) paparkan materi tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam acara Program Orientasi Kampus Universitas Mitra Indonesia (PROMITRA) TA 2019/2020, yang bertajuk “Generasi Milenial Anti Narkoba” di Gedung Graha Surya, Rabu (25/9/2019).

Dalam acara tersebut hadir langsung Armen Patria, S.Kep, M.Kes. selaku Wakil Rektor III UMITRA, Dekan Fakultas Kesehatan UMITRA yakni Ahmad Djamil, M.Kes, Dekan Fakultas Hukum UMITRA Muhadi, S.H., M.H serta Romy Hendry, S.T.,M.Kom Dekan Fakultas Komputer UMITRA.

Ketua DPD GRANAT Provinsi Lampung H. Tony Eka Candra Saat Paparkan Materi

Bicara Narkoba, adalah berbicara soal problematika yang sangat memprihatinkan di Indonesia. Bagaimana tidak, saat ini keadaan di tanah air peredaran Narkotika sangat luar biasa, bisa kita lihat hampir setiap hari pasti ada pemberitaan tentang Narkoba. Atas dasar itulah Pemerintah menabuh genderang perang terhadap kejahatan, peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, karena saat ini dengan terus meningkatnya Narkoba yang masuk ke Indonesia diiringi meningkatnya jumlah korban, Pemerintah dinilai gagal dalam memberantas peredaran barang haram tersebut. Hal ini diungkapkan Ketua DPD GRANAT Provinsi Lampung H. Tony Eka Candra yang diwakili oleh Drs. Rusfian Effendi, M.IP selaku Ketua harian DPD GRANAT Provinsi Lampung saat membuka materi penyampaian P4GN.

Drs. Rusfian Effendi, M.IP dalam paparannya mengatakan setiap zat atau kandungan yang terdapat dalam narkoba apabila dikonsumsi secara oral maupun diminum akan menimbukan efek kecanduan yang dapat merusak serta merugikan diri sendiri serta orang lain, bahkan penyalahgunaan Narkoba adalah sebuah tindak pidana.

H. Tony Eka Candra Paparkan Materi Sambil Berjalan

“Narkoba itu banyak jumlahnya, karena banyak ragamnya, maka narkoba dikelompokan dalam tiga kelompok besar yakni Narkotika, Psikotropika, dan bahan Adictif lainnya dengan cara penggunaan yang berbeda-beda ada yang dihisap, disuntik dan dikonsumsi,” terang Drs. Rusfian Effendi, M.IP yang juga wakil sekretaris PD VIII FKPPI Provinsi Lampung.

Lanjut Rusfian, Provinsi Lampung saat ini menempati peringkat ke-3 di Sumatera terkait penyalahgunaan Narkoba, dan peringkat ke-8 Nasional, dengan penyalahguna 128 ribu jiwa. Secara nasional pengguna Narkoba saat sekitar 5,9 juta jiwa, 22 % diantaranya adalah pelajar, mahasiswa dan generasi muda calon penerus generasi bangsa. Setiap hari 50 orang mati sia sia karena Narkoba, dan mencapai 18 ribu orang setiap tahunnya. Oleh karena itu perlunya cara pencegahan dan penanggulangan dengan metode preemtif, prefentif, refresif dan rehabilitasi yang dilakukan oleh semua unsur seperti Pemerintah, aparat Kepolisan dan segenap elemen masyarakat lainnya guna menyelamatkan generasi penerus bangsa kedepan.

“Untuk menanggulangi para pecandu yang sudah ketergantungan Narkoba, harus dilakukan melaui jalur rehabilitasi medis, psikis, dan sosial secara terpadu dan terintegrasi. Karena melalui jalur ini apabila dilakukan secara massif terpadu dan berkesinambungan serta didukung oleh segenap komponen bangsa, maka peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba akan semakin berkurang,” paparnya.

H. Tony Eka Candra Mendekati Mahasiswa

Wakil Ketua Ikatan Keluarga Alumni Unila (IKA UNILA) itu juga menghibau kepada seluruh elemen lapisan masyarakat dan komponen bangsa turut serta membantu Pemerintah dan aparat penegak hukum mencegah maraknya peredaran narkoba yang saat ini sudah menjadi fenomena tersendiri di Indonesia.

“Begitupun mahasiswa harus mampu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, terhindar dari ancaman Narkoba dan barang haram lainnya agar pemuda kedepan dapat menjadi penerus bangsa yang bersih, berkarakter dan memiliki pemikiran intelektual yang tinggi. Jangan sampai mahasiswa atau pemuda malah terjerumus kedalam lubang gelap Narkoba,” tutup Drs. Rusfian Effendi, M.IP yang memiliki Moto hidup “Tiada Hari Tanpa Pengabdian” itu. (Bur)

Harga Saham Gabungan Babak Belur, LEMI PB HMI Berharap Aksi Mahasiswa Tidak Chaos

Jakarta – Gerakan demonstrasi besar-besaran yang sempat membuat indeks harga saham gabungan (IHSG) babak belur alias anjlok di bursa efek beberapa hari lalu dapat kita jadikan perhatian serius agar nanti kedepan harga saham tidak lagi turun dan iklim investasi dapat kondusif,” ujar Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LEMI PB HMI), Arven Marta, kepada wartawan, Kamis (26/9).

Aksi demonstrasi, lanjut Arven merupakan hak seluruh masyarakat. “Hanya saja, dalam aksi demonstrasi yang berakhir rusuh, akan berakibat terhadap perekonomian,” katanya.

Arven menambahkan aksi demonstrasi jangan sampai berakhir dengan kerusuhan. “Kita tidak mau nanti perekonomian akan nyungsep disaat dimana-dimana terjadi kerusuhan. Investor takut, lalu menghentikan investasinya. Kalau itu terjadi, maka Indonesia akan mendapatkan sentimen negatif di bursa saham. Alhasil, saham bisa anjlok, dan dollar naik. Kalau dollar sudah naik, kita sama-sama tahu yang terjadi tidak hanya chaos society, tapi juga chaos economy,” jelasnya.

Sebagai seorang aktivis, ujar Arven, sangat mendukung adanya aksi demonstrasi. “Namun, aksi demonstrasi yang benar-benar damai. Benar-benar tidak ada lagi chaos di lapangan. Saya berharap aparat keamanan juga harus menahan diri, jangan represif, teman-teman mahasiswa juga tahan diri. Jangan biarkan aksi demonstrasi akan berakibat buruk terhadap perekonomian,” tutupnya.
(Red)

Diskriminasi Pekerja Lokal Obi, Supertendent (Spt) HRD PT. TBP Edi Purnomo Laporkan Korban PHK Ke Polsek Obi

HALSEL-CN, Diskriminasi Pekerja Lokal Obi, Supertendent (Spt) HRD Edi Purnomo Laporkan Korban yang di PHK Ke Polsek Obi,

Kini Ada-Ada saja ulah HRD Edi Purnomo Sudah melakukan diskriminasi pekerja lokal obi, baru melaporkan Korban PHK Jupen Popana ke pihak polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan penganiayaan ringan.

Korban mengamuk lantaran kekesalan terhadap Pst. HRD PT. TBP, Edi Purnomo yang sudah PHK sepihak terhadap pekerja lokal, terjadi picu amukan korban PHK Jupen Popana di saat korban kekantor PT. TBP mengambil arsip surat salinan kontrak kerja tetapi Spt. HRD, Edi Purnomo Sampaikan “kamu ini bukan karyawan lagi jadi tidak usah naik-naik lagi kesini lagian berkas kamu di gudang sudah dibakar” kata Edi Purnomo kepada Jupen.

Saat Breefing Karyawan PT. TBP

Mendengar penyampaian Spt. HRD Edi Purnomo si korban naik pintam dan marah serta menggertak memukul tapi sempat sekurity Darno dan Gani membubarkan Korban PHK Jupen Popan dan Edi juga marah mengundang berkelahi “ayo serang saya mari-mari serang aku lagi banyak saksi di sini” ujar Edi Spt. HRD. (24/09/2019)

Kejadian ini di teras kantor PT. TBP, dan tidak terjadi kontak fisik namun HRD Edi Purnomo langsung melapor si korban PHK Jupen Popana ke Polsek Obi dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan penganiayaan ringan.

Di saat mewawancarai korban PHK Jupen Popana di kantor Polsek Obi beliau menyampaikan “kita cuma kase gartak saja kong dia ba pele deng tangan, itu me tara kanal pa dia kong dia lapor kita tu” kata Jupen

Aktifitas Penggarukan Ord Nikel Di Perusahan

Kini Korban PHK Jupen Popana menjalani pemeriksaan di Polsek Obi dan sementara melakukan negosiasi untuk mencari perlindungan hukum ke pengacara.

Saat temui Spt. HRD Edi Purnomo di kantor Polsek untuk meminta di wawancarai beliau menolak untuk berkomentar, beliau hanya bilang “wah saya pusing, saya trauma saya tidak bersedia memberikan komentar” ungkapnya. (Zul/Budi)

Tarian Togal Dan Cakalele Tampil Di Ancol Jakarta

HALSEL,CN- Kontingen Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mewakili Provinsi Maluku Utara (Malut) turut tampil dalam Jambore Nasional Kader PKK 2019 yang digelar di Halaman Mercure Hotel Taman Impian Ancol Jakarta Utara, Kamis (26/9).

Mereka tampil dan membawahkan dua tarian adat dari Provinsi Maluku Utara (Malut) yakni tarian adat Togal asal Makean Kayoa (Makayoa) dan tarian Cakalele dari Tobelo Galela (Togale).

Tarian adat Togal dan Cakalele yang ditampilkan dalam acara Jambore Nasional Kader PKK tersebut, merupakan tarian yang sering ditampilkan pemerintah daerah dalam acara penyambutan tamu-tamu kehormatan di Kabupaten Halsel.

Penampilan tarian adat oleh ibu-ibu Tim Penggerak PKK Kabupaten Halsel, disaksikan langsung oleh Bupati Kabupaten Halsel, Hi. Bahrain Kasuba, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara Hj. Faunia Djauhar Kasuba, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Halsel. Hj. Nurlela Muhammad, dan peserta Tim Penggerak PKK dari seluruh Provinsi di Indonesia.

Tim Penggerak PKK Kabupaten Halsel, yang mewakili Provinsi Maluku Utara (Malut) dalam Jambore Nasional Tim Penggerak PKK Tahun 2019, adalah yang pertama untuk Kabupaten Halsel dibawah kepemimpinan, Hj. Nurlela Muhammad, selaku ketua Tim Penggerak PKK Halsel.

“Untuk lomba tingkat Nasional, ini yang pertama untuk Tim Penggerak PKK Halsel”, kata Nurlela, saat diwawancari di Hotel Mercuri Ancol, pada Kamis (26/9).

Kegiatan Jambore Nasional Tim Penggerak PKK tahun 2019 ini akan berlangsung selama tiga hari, dan ada bbeberapa mata lomba yang yang akan diikuti Tim Penggerak PKK Kabupaten Halsel, yakni lomba defile, lomba gembira pesan berantai dan yel-yel.

“Saya berharap agar Tim Penggerak PKK Halsel, bisa tampil maksimal, ” tutup Nurlela. (Bur)