Lambat Tangani Covid-19, FPPMG Demo Kades Gita Raja

Daerah|oleh

TIDORE, CN – Virus Corona atau (Covid-19) saat ini sudah menjadi ancaman nyata bagi seluruh masyarakat Maluku Utara, sekitar 50 orang sudah terkonfirmasi positif. Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini, seluruh pihak di minta untuk saling bahu-membahu agar dapat mengurangi potensi penyebaran.

Bahkan, sudah ada kucuran Dana yang begitu besar untuk memenuhi segala kelengkapan agar memutus mata rantai penyebarannya. Namun Di beberapa Wilayah, Anggaran Covid-19 masih menjadi polemik, salah satunya Desa Gita Raja, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara (Malut).

Hal itu dilihat dari aksi massa yang dilakukan oleh Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Gita (FPPMG) yang memprotes kebijakan Pemerintah Desa (Pemdes) Gita yang dinilai lambat tangani masalah Covid-19.

Aksi FPPMG dimulai dengan Longmars dari Dusun 2 hingga ke Central aksi didepan Kantor Desa Gita, jumat (8/5/2020) pagi.

“Kami melihat Pemerintah Desa masih belum cepat merespon soal covid 19, ini dibuktikan dengan pemenuhan Masker yang tak sebanding dengan jumlah masyarakat Desa Gita, Tempat Cuci tangan yang dilengkapi Hand Sanitaizer, dan juga BLT Desa yang mungkin bagi kami perlu untuk dilihat kembali jumlah KK-Nya,” ungkap Koordinator lapangan, Iwan Saumur, yang juga selaku Sekretaris Umum FPPMG.

Menurutnya, berdasarkan data yang mereka terima Di Desa Gita Hanya 110 KK yang akan menerima BLT-Desa, padahal menurut mereka jumlah KK di Desa Gita lebih besar yang di tetapkan dan juga mengalami dampak ekonomis.

“Kita bisa liat Desa-Desa tetangga seperti Desa Bale, Desa Toseho, yang jumlah KK-nya lebih sedikit, namun penerimanya lebih besar ada yang 147 KK dan ada yang 200 KK,” kata Iwan.

“Ini harus dijelaskan secara transparansi oleh Pemerintah Desa Gita kepada kami,” kata Iwan lagi.

Bahkan, lanjut dia, saat pertemuan yang dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa, Kepala Desa sempat mengeluarkan tindakan intimidasi yakni hampir memukul salah seorang mahasiswa.

“Padahal sebagai pimpinan seharusnya merespon segala maslah dengan kepala dingin bukan malah bertindak seperti seorang preman,” tuturnya.

Dalam aksi tersebut massa aksi dari FPPMG menuntut, Pemerintah Desa harus menyiapkan Masker secara menyeluruh ke masyarakat Desa Gita, Menyediakan Cuci Tangan di Depan Rumah, Mengumumkan Dana BLT-Desa secara Transparansi, Menjelaskan kenapa hanya 110 KK yang berhak menerima, Pemerintah Desa harus menyediakan Obat-obatan dan Vitamin C untuk diberikan kepada balita, Pemdes harus Perjelas kinerja Tim Gugus Tugas Covid-19, Pemdes harus Transparansi Anggaran Tim Gugus Tugas.

“Apa bila tuntutan kami tidak dipenuhi maka kami akan memboikot aktivitas kantor Desa,” tegas Iwan. (Ridal CN)

Desa Tagono Gelar Musdes Tetapkan Calon Penerima BLT

Daerah|oleh

HALSEL, CN – Musyawarah Desa khusus (Insidentil) di lakukan oleh Ketua BPD, Kahar Hadi bersama Kepala Desa Tagono Rustam Hi Ibrahim yang di dampingi oleh Sekertaris Desa, Sudin Ansar, bersama Staf lainnya. Musyawara ini berlangsung di Ruma Kepala Desa Tagono Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut), pada Kamis (7/5/2020).

Menurut Kades Rustam Hi. Ibrahim saat di wawancarai, Musyawarah ini menganai terkait dengan Validasi, Finalisasi dan Penetapan KK Calon Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2020.

“Insyah Allah akan di laksanakan bersama dengan BPD karena saya juga sudah siapkan Baliho untuk Musyarawah dan ini program dari BPD dan torang (Mereka) juga harus mengikuti mekanisme dari BPD,” ucapnya.

Ia menambahkan, jika semua data KK suda terkumpul maka ia akan memberikan Dana BLT agar semua sudah itu tidak lagi di tahan Dana yang kemudian di cairkan dari Pusat di bawah 800 Juta.

“Jadi itu di BLT sektitar 25% dan itupun sesuaikan di Desa. Jika Desa-Desa kecil seperti Desa Tagono ini tidak mungkin Dana sebesar itu, akan tetapi di berikan bagi yang berhak mendapatkan dan juga akan di buat laporan, semisalkan di berikan sebesar 20 Juta ya tetap 20 Juta. ini juga harus di berikan secepatnya karena Dana BLT berjalan selama 3 Bulan dan bagi siapa yang suda mendapatkan Dana Sosial itu sudah tidak berhak mendapatkan Dana BLT, ini juga di salurkan melalui Dana Desa. Dana akan di pakai APBN dan juga di tegaskan BLT itu tidak bisa berupa sembako,” tuturnya.

Selain itu Ia menjelaskan, setiap Desa khususnya Desa Tagono terkait BLT pastinya mengacu pada Kabupaten otomatis Kabupaten juga Pusat.

“Karena torang itu di Desa lebih mengacu pada Kabupaten otomatis Kabupaten juga mengacu ke pusat dari Kemendes, Kemendagri dan di sini juga bagi yang mendapat BLT itu per KK sebesar Rp 600,000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) maka untuk sementara ini kami dari Aparat Desa masih mengumpul data Kk,” ungkapnya.

Ada empat kriteria yang bisa mendapat BLT dan yang tidak berhak mendapat BLT seperti dari PNS, Pedagang dan Aparat Desa.

“Karena semua ini juga mengikuti edaran dari Bupati Halmahera Selatan dan itu juga kemungkinan dari Pusat langsung yang akan memenuhi empat kriteria ini untuk yang betul-betul menerima,” tutupnya. (Red/CN)

Bhabinkamtibmas Desa Busua Salurkan Bansos Kepada Warga Binaannya

Daerah|oleh

HALSEL, CN – Menyadari pandemik Covid-19 sangat berdampak pada warga, Bhabinkamtibmas Polsek Kayoa Polres Halsel yang bertugas di Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) berupa 50 karung beras ke warga yang terdampak Covid-19, Kamis (7/5/2020).

Bhabinkamtibmas Desa Busua Bripka Hamajen Seri, mengaku kegiatan Bansos berupa penyaluran Bansos ini merupakan salah satu program Polri dalam rangka penanganan dan pencegahan Covid-19 kepada warga yang terdampak Covid-19.

Bripka Hamajen saat di Konfirmasi terkait jumlah Bansos mengatakan Bansos yang di bagikan berupa beras sebanyak 50 Karung Beras.

“Tidak banyak yang kami berikan, tapi kami berharap dapat bermanfaat dan meringankan beban warga yang terkena dampak Covid-19,” tuturnya.

Ditempat terpisah Kasat Binmas Polres Halsel AKP La Ode Arfan mengatakan.

“Penyaluran bantuan sosial berupa beras ini sebelumnya diambil dari Polres Halsel yang disalurkan oleh Bhabinkamtibmas bersama Pemerintah Desa kepada masyarakat binaan yang sangat merasakan dampak covid-19,” ucapnya.

AKP La Ode Arfan menyampaikan dalam menyalurkan bantuan tersebut, pihaknya melakukannya dengan door to door sehingga tidak menimbulkan kerumunan dan selalu memperhatikan prosedur kesehatan.

“Sembari menyalurkan bantuan tersebut, anggota kami juga menyampaikan himbauan dan edukasi mencegah penyebaran Covid-19 seperti menghindari tempat keramaian, menjaga jarak jika berkomunikasi dengan orang lain, dan rajin mencuci tangan dengan sabun,” tutup AKP La Ode Arfan. (Hafik CN)

Salah Seorang Penambang Rakyat Kusubibi Asal Bogor Positif Malaria

Daerah|oleh

HALSEL, CN – Satu penambang rakyat di Desa Kusubibi Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Maluku Utara (Malut) asal Bogor Jawa Barat yang jatuh sakit langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha pada kamis (7/5) malam pukul 20.30 WIT ternyata Rapid Test Covid-19-Nya non Reaktif.

Salah seorang Penambang Rakyat Kusubibi asal Bogor Positif Malaria

Juru bicara Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Halsel, Helmi Surya Botutihe ketika dikonfirmasi wartawan Jumat (8/5/2020) diruang kerjanya mengatakan, dari hasil Rapid Test Covid-19 yang dilakukan oleh petugas Covid-719 hasilnya non Reaktif.

“Alhamdulillah, hasil Rapid Test Covid-19-Nya non Reaktif, yang bersangkutan hasil Test Malaria-Nya memang Positif Malaria,” paparnya.

Menurut Helmi yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halsel ini juga mengatakan, meskipun hasil Rapid Test Covid-19-Nya non Reaktif, namun Tim Satgas Kabupaten Halsel tetap melakukan pencegahan di wilayah tambang Kusubibi.

“Protokol Covid-19 hari diikuti meskipun di areal Tambang, makanya dalam waktu dekat Tim akan melakukan penyemprotan diwilayah Kusubibi,” tutur Helmi.

Disini lain, Helmi mengatakan, Pemkab Halsel telah menutup akses untuk masyarakat diluar Kabupaten Halsel masuk ke wilayah penambangan rakyat di Kusubibi, sebagai buktinya seluruh warga yang datang dengan Kapal setiap hari ditahan oleh Tim Satgas dan dipulangkan.

“Yang ada di wilayah Kusubibi saat ini itu sudah berbulan-bulan berada dilokasi, tidak ada orang baru diluar Halsel yang menambang, termasuk yang sakit saat ini sudah kurang lebih 2 bulan di lokasi,” pungkasnya. (Bur CN)

Pemdes Kukupang Tidak Transparan Anggaran Dana Desa, IPPMAKU Bakal Gelar Aksi

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kukupang (IPPMAKU) akan melaksanakan sebuah kegiatan yang bertajuk lokal serta mengundang Badan Permusyaratan Desa (BPD) untuk hering bersama secara terbuka yang berkaitan dengan transparan Anggaran Dana Desa dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Secara Administrasi IPPMAKU telah melayangkan undangan formal kepada Ketua BPD beserta Anggota, namun undangan tersebut tidak di respon, sementara IPPMAKU kedatangan Ketua BPD dan anggotanya namu tak kunjung datang tanpa alasan.

Diketahui, bukan baru pertama kali IPPMAKU melakukan hering dengan Pemerintah Desa, tapi sudah kedua kalinya dengan hasil yang sama yakni tidak pernah di respon oleh Pemerintah Desa.

Dari sikap yang dilakukan oleh Pemerintah Desa ini, Ikatan Pemuda Pelajar mengaku kecewa atas perlakuan tidak bersosial yang di lakukan oleh Pemerintah Desa Kukupang.

Pada hal dari Tahun 2019-2020 tidak ada tranparan Anggaran Dana Desa dari pihak Kepala Desa kepada masyarakat.

Ketika ditemui cerminnusantara.co.id, Ketua OKK Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Kukupang Hendra Nawawi menyampaikan bahwa sudah dua kali mengadakan pertemuan antara Pemdes IKPPMKU.

“Sudah dua kali kami mengadakan acara hering bersama dengan Pemerintah Desa, namun tidak di respon, baru tidak ada alasan yang jelas,” kaanya. (07/05/2020).

Hendra menyampaikan lagi, tujuan mereka buat hering tersebut agar Pemdes bisa mengevaluasi terkait Pembangunan Desa.

“Tujuan kami buat hering ini agar supaya supaya Pemerintah Desa bisa mengevaluasi tentang Pembangunan Desa karena yang menjadi persoalan Dana Desa dari Tahun 2019-2020 itu di kemanakan karena masyarakat selalu bertanya soal ini, maka kami selaku Putra Daerah Desa Kukupang apa salahnya membuat Hering agar Pemerintah Desa bisa transparansi soal penggunaan Dana Desa,” jelasnya.

Selain itu ia menegaskan, Jika Pemerintah Desa tidak merespon soal ini, mereka menyatakan sikap dengan tegas akan mengkinsolidasi massa berbagai elemen mahasiswa.

“Kami nyatakan sikap dengan tegas, akan melakukan konsolidasi secara besar-besaran berbagai elemen mahasiswa bersama masyarakat untuk menyuarakan keluhan masyarakat kukupang terkait dana desa yang tidak transparan oleh Pemerintah Desa Mukupang,” tegas Hendra. (Red/CN)

Pemda Berikan Ambulance di Puskesmas Kecamatan Obi Barat

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Ditengah pandemi Covid-19, pastinya semua orang membutuhkan berbagai macam peralatan, guna mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19 yang saat ini mendunia.

Mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah mempersiapkan dan distribusikan peralatan untuk memutuskan mata rantai virus Corona atau Covid-19.

Hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Maluku Utara (Malut).

Di Kecamatan Obi Barat Pemda Halsel kini distribusikan Alat Bantuan berupa Ambulance.

“Terimakasih kepada Pemkab Halsel dan Dinas Kesehatan atas pemberian Ambulance kapada Puskesmas Kec. Obi Barat. Jadi torang (Mereka) so senang orang Obi Latu,” tulis salah satu akun Facebook di Groub Fb Kepulauan Obi, Rabu (6/5/2020) (Red/CN)