Jelang Idul Adha, Disperindag Halsel Bersama TPID Gelar Pasar Murah

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut bersama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama mengelar pasar murah sehari menjelang hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Halsel, Muhammad Mustafa di sela-sela acara pasar murah di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, mengatakan kegiatan pasar murah yang digelar pihaknya bersama Tim TPID tersebut sebagai upaya memberikan keringanan kepada warga menjelang hari Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah yang jatuh pada Minggu 10 Juli Tahun 2022.

“Pelaksanaan pasar murah kali ini digelar di Dua tempat yang berbeda. Sebelumnya kegiatan pasar murah ini, sudah dilaksanakan di Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan. Kegiatan pasar murah ini nanti selanjutnya dilaksanakan secara rutin menjelang hari besar keagamaan. Hal ini dilakukan sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui kebijakan Bupati Hi Usman Sidik dan Wakil Bupati Hassan Ali Bassam Kasuba dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan harga sembako yang lebih murah dari harga pasar,” cetus Kadis Perindagkop, Sabtu (9/7/2022).

Ia menyebutkan, kegiatan pasar murah tersebut ke depan bakal diupayakan untuk dilaksanakan di setiap Kecamatan agar masyarakat bisa berbelanja murah dengan barang yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan.

Keberadaan pasar murah yang digelar tersebut diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat dalam untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Di samping juga melalui pasar murah ini dapat membantu Pemerintah dalam menstabilkan harga-harga bahan pokok menjelang peringatan hari besar keagamaan.

“Jangkauan harga dalam kegiatan pasar murah yang dilaksanakan saat ini diantaranya, dalam Satu Paket Sembako dengan harga Rp 196.000.00 di jual dengan harga Rp 90,000.00. Adapun jenis barang yang di jual dalam Satu Paket terdiri dari Beras 10 Kg, 2 Kg gula dan Fanta Satu Rak kecil,” jelasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kabag Ekonomi Pemda Halsel, Fajri Kambey, Camat Bacan Timur Niar Barakati dan Perwakilan Kodim 1509 serta perwakilan Polres Halsel. (Sain/CN)

Jelang Idul Adha 1443 H, Dinas Perkim Halsel Serahkan Hewan Kurban di Masjid Raudatul Zannah

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) menyerahkan hewan kurban di Masjid Raudatul Zannah Desa Posi-posi Kecamatan Gane Barat Utara.

Satu Ekor hewan kurban diserahakan secara langsung melalui Bendahara Dinas Perkim Halsel, Umar, Jumat (8/7) tepat di depan Masjid Raudatul Zannah.

“Penyerahan Satu Ekor Sapi hewan Kurban ini diterima langsung oleh pak Imam dan Tokoh masyarakat lainnya,” jelas Umar.

Umar bilang, ini merupakan bentuk perhatiannya kepada masyarakat yang akan menjalankan Hari Raya Kurban atau Idul Adha Tahun 2022 yang jatuh pada Minggu 10 Juli 2022.

“Semoga dengan kita berqurban di Idul Adha ini, kita dapat memaknai dan merenungi makna Idul Adha secara iman bukan pemenuhan kebutuhan jasmani semata,” harapnya.

Kendati demikian, Umar menuturkan bahwa Dinas Perkim dan khususnya Pemerintah Daerah (Pemda) Halsel menyadari bahwa masih banyak hal yang belum dilakukan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Ini adalah komitmen kita bersama bahwa selagi ada waktu, kita tetap melakukan yang terbaik untuk kemaslahatan bersama,” tutupnya. (Red/CN)

Dugaan Pungli, GPM Malut Ancam Demo Minta Direktur RSUD Labuha Dicopot

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Pungutan Liar (Pungli) yang diduga dilakukan oknum petugas Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhanisme (GPM) Provinsi Maluku Utara (Malut) mendesak kepada Bupati Halsel, Usman Sidik mencopot Direktur RSUD Labuha, dr. Vita Sangaji.

Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPD GPM Malut, Sudarso Manan menjelaskan, sesuai hasil Investigasi di lapangan, ia mengaku benar adanya Pasien rujukan yang dibebankan petugas RSUD Labuha untuk biaya transportasi.

“Ini memang benar terjadi, ada dugaan kuat petugas RSUD Labuha telah memungut biaya transportasi kepada pasien rujukan yang terdaftar sebagai pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,” jelasnya saat ditemui wartawan cerminnusantara.co.id di Warung Kopi Kedai Katu Desa Tomori Kecamatan Bacan, Kamis (7/7/2022).

Pria asal Desa Orimakunga Kecamatan Kayoa Selatan itu bilang, jika hal ini dibiarkan, maka sudah tentunya sangat merugikan masyarakat. Sebab, diketahui bahwa pasien sejatinya diberi pelayanan kesehatan.

“Bukan malah tambah dibebankan seperti yang dilakukan para oknum petugas di RSUD Labuha karena ini sudah jelas seperti keterangan Direktur RSUD Labuha bahwa pasien BPJS Kesehatan dibiayai pihak Rumah Sakit ketika dirujuk,” cetusnya.

Oleh karena itu, Sudarso menegaskan, dalam waktu dekat, pihaknya mengancam bakal melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran untuk mendesak Bupati Halsel, Usman Sidik segera mencopot Direktur RSUD Labuha, dr. Vita Sangaji karena tidak mampu mengontrol kinerja bawahannya sendiri.

“Jika Bupati Halsel tidak mengambil langkah tegas, maka kami atas nama lembaga siap mengkonsolidasi untuk menggelar aksi demo besar-besaran di Bumi Saruma ini,” tegas Sudarso mengakhiri. (Red/CN)

Akui Tak Tahu Ada Pasien Rujukan, Netizen Sorot Kinerja Direktur RSUD Labuha

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Pengakuan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut), dr. Vita Sangaji bahwa dirinya tidak tahu ada pasien rujukan, mendapat Kecaman dari Netizen.

Lantaran mangku tidak tahu ada pasien rujukan yang terdaftar sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, bahkan petugas setempat juga sempat memungut biaya transportasi kepada Pasien BPJS Kesehatan tersebut hingga mencapai jutaan rupiah, Netizen menyoroti kinerja Direktur RSUD Labuha, dr. Vita Sangaji.

“Makanya ibu Dirut harus kontrol bawahan, itu kalian kerja semacam ini masyarakat yang berobat bukan untuk sehat tapi akan mati. Karena berfikir dengan biaya yang akan keluar,” kecam Netizen di Media Sosial (Medsos) melalui Akun Facebook Pribadinya atas nama Budiarjo terkait berita yang ditayangkan di Media Online dengan judul ‘Direktur RSUD Labuha Akui Tak Tahu Ada Pasien Rujukan’ pada Rabu (6/7/2022).

Sementara itu, di kolom komentar milik Akun Facebook Budiarjo, Netizen lainnya, Juma Hi Ismail dengan bercanda, mereka akan mengatakan bahwa jika uang tak punya jangan berobat.

“Akan mereka bilang kalau uang tidak punya, itu jangan berobat,” tulis Akun Facebook Juma Hi Ismail.

Selain itu, Netizen lainnya juga, Akun Facebook atas nama Qadar Idar mengecam keras kepada Direktur RSUD Labuha, dr. Vita Sangaji.

“Tahu tapi pura-pura tidak tahu. Kadang foto rongseng dan lab bayar. Ampong,” aku Qadar Idar. (Red/CN)

Direktur RSUD Labuha Akui Tak Tahu Ada Pasien Rujukan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut), dr. Vita mengaku tidak tahu jika ada pasien yang dirujuk belum lama.

Padahal pasien tersebut merupakan pasien terdaftar sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun Direktur RSUD Labuha bilang bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan laporan pasien rujukan dari petugas setempat.

“Saya punya Tim Supervisi setiap hari ada, jadi belum ada laporan rujukan. Itu rujukannya kapan?,” tanya Direktur RSUD Labuha, dr. Vita saat ditemui wartawan cerminnusantara.co.id, diruang kerjanya, Rabu (6/7/2022).

Lantaran tidak tahu ada pasien rujukan, Direktur RSUD Labuha menegaskan bakal mengkroscek kembali. Sebab menurutnya, untuk pelayanan pasien BPJS Kesehatan sudah tentunya sesuai aturan.

“Pasien BPJS untuk pelayanan sesuai aturan. Dan soal biaya transportasi untuk rujukan ditanggung pihak Rumah Sakit. Biasanya ada konfirmasi ke saya, tapi ini tidak ada laporan rujukan. Jadi nanti kami cek, bagaimana sampai ada komunikasi dengan petugas untuk bayar sekian-sekian,” cetusnya.

Selain itu, dirinya juga mengaku, saat ini ia sedang melakukan koordinasi kepada petugas setempat.

“Ini saya sekarang ada konfirmasi ke petugas, kenapa ada tindakan seperti itu, karena ini harus terakomodir. Kalau ada pasien rujukan, kami dari Manejemen pasti ditanya, karena kami harus bayar biaya transportasi mereka. Jadi biaya itu dari Rumah Sakit,” terangnya.

Meski begitu, ia kembali menegaskan bakal memanggil kepada Kepala Ruangan dan petugas lainnya. Karena menurutnya, Petugas tidak boleh mengkordinir sendiri tanpa ada komunikasi ke pihak Manajemen RSUD Labuha.

“Ada aturan sanksi, kalau sampai dapat sanksi berat, ya dia harus kembalikan itu biaya transportasi,” tutupnya. (Red/CN)

Minta Biaya Transportasi Pasien BPJS, Komisi I DPRD Halsel Bakal Panggil Direktur RSUD Labuha

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) menyoroti kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha yang meminta biaya transportasi kepada pasien rujukan.

Komisi I DPRD Halsel, Hi. Sagaf A.Hi. Taha menjelaskan bahwa bagi pasien rujukan terdaftar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), baik itu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), maka sudah menjadi kewajiban pihak RSUD Labuha untuk mendampingi Pasien hingga ke Rumah Sakit Umum Kota Ternate.

“Bagi pasien rujuk yang memiliki BPJS baik JKN maupun JAMKESMAS, maka sudah menjadi kewajiban Rumah Sakit untuk mendampingi sampai ke Rumah Sakit Rujukan terdekat misalnya RSUD Hasan Bosoiri Ternate, baik tenaga medis pendamping maupun fasilitas lain berupa oksigen dan lain-lain,” jelas Sagaf melalui via WhatsApp, Rabu (6/7/2022).

Oleh karena itu, anggota DPRD Dapil I itu menegaskan bakal memanggil Direktur RSUD Labuha dr. Vita.

“Jika ada permintaan biaya tambahan, kita akan segera panggil Direktur RSUD Labuha untuk konfirmasi,” tegas Sagaf.

Meski begitu, menurutnya, pasien BPJS semestinya dibiayai pihak RSUD Labuha untuk perjalanan tenaga medis pendamping.

“Terkait transportasi, nanti kami koordinasikan dengan RSUD Labuha, apakah dianggarkan atau tidak? Yang saya maksudkan, karena pasien BPJS, idealnya didampingi,” tutupnya. (Red/CN)