Ketua Garda Bangsa Desak Bupati Halsel Berantas Aksi Mafia Bank Saruma

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Ketua DKC Garda Bangsa Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Asbur Abu menyoroti maraknya kasus mafia temuan pada PT. Bank BPRS Halsel yang merugikan negara mencapai puluhan milyaran rupiah.

Asbur meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halsel bersama jajaran penegak hukum memberantas aksi-aksi mafia tersebut.

“Kasus ini harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Bank Saruma Halsel adalah salah satu sumber kehidupan pada Daerah. Mereka yang terlibat didalam mafia sudah tentunya berani membohongi Pimpinan Daerah. Bupati saja mereka berani membohongi, apalagi masyarakat. Jadi harus diberantas,” tegas Asbur Abu, Jumat (9/6/2023).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan, kasus mafia keuangan Daerah ini harus diberantas dan betul-betul ditelusuri. Asbur Abu menegaskan, setiap pelaku dalam jaringan Mafia Bank Saruma harus diberi Sanksi seberat-beratnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tindakan para pelaku ini, sudah pasti membuat orang sengsara. Maka Bupati harus menindak tegas supaya mereka ada jera,” tegas Asbur Abu.

Meski begitu, Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halsel Dapil 5 itu meminta Bupati Halsel, Usman Sidik menindak tegas apabila ada pegawainya yang terlibat dalam aksi mafia pada Bank Saruma.

“Bila perlu pecat jika ada oknum pejabat dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang terlibat,” papar Asbur Abu.

Ketua DKC Garda Bangsa PKB Halsel itu menilai, perlunya dibentuk Tim Satuan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Bank Saruma untuk menyelesaikan masalah internal Bank Saruma.

“Dalam laporan hasil audit BPK tersebut nampak jelas terjadi kerugian Negara hingga Miliaran Rupiah. Buktinya hingga Tahun 2021 total investasi Permanen Pemkab Halmahera Selatan ke Bank Saruma ini senilai Rp 18,2 miliar 50 juta dan namun di Tahun 2023 Pemkab Halsel kembali berinvestasi ke bank Saruma senilai Rp 1,7 miliar,” ungkap Asbur Abu.

Selain itu, Asbur Abu kembali mendesak Bupati Halsel mengevaluasi seluruh pihak yang terlibat PT. BPRS. Sebab, hal ini merupakan kejahatan ekonomi dan keuangan yang dilakukan para oknum mafia di Pemda Halsel.

“Bupati tidak bole memberikan jabatan apapun kepada mereka, agar mereka tidak bisa menyelamatkan diri dari dalam kasus mafia keuangan pada Bank Saruma tersebut,” ujarnya.

Oleh karena itu, Pemda Halsel bersama penegak hukum harus bisa bergandengan tangan untuk menghentikan praktik-praktik mafia yang merajalela di Daerah.

“Dengan begitu, masyarakat akan merasa aman ketika para mafia diberantas habis,” tutupnya. (Hardin CN)

Pemkab Halsel Kembali Terima Penghargaan Opini WTP dari BPK RI

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Hasan Ali Bassam Kasuba menghadiri Penyerahan Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Kabupaten/Kota se-Maluku Utara di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Rabu (7/6/2023).

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pencapaian opini Tahun 2022 ini sama dengan Tahun 2021.

Wakil Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba mengaku merasa bangga atas pencapaian yang diperoleh. Sebab Halsel bisa mendapatkan Opini WTP kembali di Tahun 2022 dari BPK RI. Ini adalah bukti atas kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Tentu harapannya, mampu mencapai target WTP dalam pelaporan keuangan dan penyelenggaran program serta kegiatan di wilayah Pemkab Halsel. Dimana Halsel telah berhasil mempertahankan WTP dari BPK setiap tahunnya,” ujarnya.

Hasan Ali Bassam Kasuba menegaskan,  Pemkab Halsel berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dengan harapan agar kerja keras, sehingga dapat kembali meraih opini WTP.

“Tentunya, selaku Kepala Daerah berkomitmen meningkatkan pengawasan agar kerja keras dari Pemda Halmahera Selatan kembali meraih WTP,” ungkap Wakil Bupati Halsel.

Diketahui, penyerahan Laporkan Keuangan Unaudited tersebut merupakan agenda tahunan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran. (Hardin CN)

Rehab Masjid, Kades Koititi: Bersumber dari Dana Desa Senilai Rp 100 Juta

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Perbaikan Masjid Nurul Ikhsan Desa Koititi, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), hampir selesai dikerjakan.

Kepala Desa (Kades) Koititi, Bunyamin K Wasahua menyebutkan, selain perbaikan, juga dilakukan Rehap Kubah Masjid tersebut merupakan salah satu perjuangan Pemerintah Desa (Pemdes) Koititi yang disepakati bersama masyarakat melalui hasil Musyawarah Desa (Musdes) Tahun 2023.

“Perbaikan Mesjid sekaligus Rehab Kubah ini bersumber dari Dana Desa (DD) senilai Rp 100 juta,” jelas Kades Koititi Bunyamin K Wasahua, Rabu (7/6).

Selain itu, Kades Koititi bilang, anggaran senilai Rp 100 juta itu merupakan anggaran DD Tahun 2023.

“Mudah-mudahan pengerjaan Rumah ibadah ini bisa berjalan dengan baik dan dapat membantu masyarakat untuk lebih nyaman beribadah dan tentunya dapat memakmurkan rumah ibadah yang di Desa Koititi,” imbuhnya. (Hardin CN)

Kucurkan DD Buka Akses Darat, Kades Sabatang: Warga Sudah Bisa Jual Hasil Pertanian ke Ibu Kota Kecamatan Maupun Kabupaten

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Pemerintah Desa (Pemdes) Sebatang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), kucurkan sebagian anggaran Dana Desa (DD) untuk pembuatan Jalan penghubung ke Desa tetangga.

Kepala Desa (Kades) Sabatang, Imran Wahid Kepada media ini mengatakan, setiap Pemdes memiliki cara tersendiri untuk mensejahterakan warganya.

Upaya Pemdes Sabatang itu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Khusus Pemdes Sabatang kata dia, mengutamakan pembangunan Jalan penghubung antar Desa Sabatang ke Desa Kaireu sebagai pembuka akses Jalan darat yang terhubung langsung ke pusat Kecamatan Bacan Timur.

“Untuk mengoptimalkan kebutuhan masyarakat, Pemdes membuka akses Jalan ke Desa Kaireu dengan memaksimalkan sebagian anggaran DD. Namun, sebelum merealisasikan hal tersebut, Pemdes melakukan sharing dan koordinasi dengan BPD dan masyarakat setempat melalui Musyawarah Desa (Musdes),” terang Kades Sabatang, Rabu (7/6/2023).

Dalam penuturannya, Imran menambahkan, selain mengalokasikan sebagian DD untuk pembongkaran Badan Jalan. Pihaknya juga sudah menuntaskan pembayaran Gaji Aparatur Desa, Insentif Kader Posyandu dan Guru PAUD serta Badan Sarah.

“Program akses Jalan ini tentunya tidak mengesampingkan program-program unggulan lainnya. Oleh sebab itu, selain Jalan yang kami bangun, pengadaan air bersih di Desa Sabatang juga diadakan dan telah dinikmati masyarkat. Untuk diluar DD, PLN saat ini juga sudah masuk di Desa Sabatang dan warga sudah bisa melakukan pemasangan Meteran Listrik, ” ungkapnya.

Program pembongkaran Jalan di Tahun 2023 itu, ujar Imran, bertujuan membuka akses untuk kemudahan bagi warga. Sehingga, kata dia, aktivitas warga menjadi tidak terhambat ketika kondisi laut tidak bersahabat.

“Segala upaya akan kami lakukan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga. Insya Allah Tahun ini, warga sudah bisa jual hasil pertanian ke Ibu Kota Kecamatan maupun Kabupaten melalui darat,” tutupnya. (Sain CN)

Obi Darurat DBD : Gejala Diare Dan Demam Tinggi, 2 Balita Meninggal Dunia

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Kejadian luar biasa kembali terjadi melanda Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), kenapa tidak. sudah tercatat 23 pasien balita, terserang penyakit Demam Berdarah (DBD) hingga meninggal dunia. (6/6/2023)

Dari buku catata harian pengunjung pasien Puskesmas Desa Laiwui, Kecamatan Obi, teridentifikasi sekitar 23 pasien balita, dengan keluhan diare, demam tinggi hingga terserang penyakit DBD, sampai pasien meninggal dunia.

Data yang di himpun media ini, tercatat awal Mei hingga Juni angka pasien terserang DBD yaitu 23 pasien dan sampai pada malam ini sudah 25 pasien serta dua pasien balita yang masih berumur satu bulan tiga minggu, yang berasal dari Desa  Air mangga dan Desa Kasasi telah meninggal dunia. dari catatan tersebut ada pasien yang telah dinyatakan sembuh dan balik ke rumah masing masing.

Kepala Puskesmas (Kapus) Laiwui, Ajwin Jaati A.Md.Kep, Saat di konfirmasi Kepada cerminnusantara.co.id mengatakan bahwa, Penyebab lanjunya angka pada peningkatan pasien DBD, karena adanya perubahan cuaca atau musim, serta daya dukung sanitasi yang tidak memenuhi prasyaratan lingkungan bersih sehingga menganggu kesehatan manusia apalagi pada balita dengan daya tahan tubuh yang tidak kuat.

“Pasien DBD di puskesmas laiwui jadi meningkat di akibatkan karena, cuaca beruban serta di dukung lingkungan yang tidak bersih, sehingga banyak balita terserang penyakit diare, demam tinggi, hingga terkena DBD, apalagi daya tahan tubuh balita yang tidak kuat” ungkap Aju sapaan akrab Kapus Laiwui

Aju juga membeberkan bahwa, jika di lihat dari daerah atau lingkungan kita ini, itu berada pada elevasi dataran yang rendah, dari hal inilah sehingga mempermudah genangan air, dan kita juga bisa lihat kondisi lingkungan yang sekarang ini banyak sampah basah dari rumah tangga yang berserakah di mana-mana.

“Daerah di lingkungan kita ini kan berada pada dataran yang rendah, sehingga dengan mudah air tergenang dan banyak sampah basah dari rumah tangga, kondisi lingkungan seperti ini yang membawa wabah penyakit” centus dia

Dari lingkungan yang tidak bersih, inilah membuat para balita banyak terjangkit penyakit. Hal yang sama juga di sampaikan  oleh salah satu dokter RSU Obi, dia bilang bahwa di RSU juga banyak peningkatan pasien DBD, yang belum kami rampung jumlah, dan nanti kalau datanya sudah rampung barulah kami berikan.

“Di RSU juga banyak pasien DBD tetapi data belum kami rampung, kalau sudah kami rampung baru di informasikan” Tutur Dokter, yang enggan di publish namanya, via pesan singkat WhatsApp.

Sambung Kapus, banyak tumpukan sampah yang tersebar di beberapa titik seperti, Desa Jikotamo berada di lokasi  bantalan kali begitupun sampah dari Desa Buton serta banyak sampah yang kita lihat tergenang di kali Desa Buton, dan bahkan ada tumpukan sampah itu yang berada tak jauh dari lingkungan Puskesmas seperti, di Belakang SMP N 4 dan begitupun pada Jalan Masuk Gapura MTQ atau depan Kantor Camat yang baru.

“Tumpukan sampah warga itu tersebar di beberapa titik ada di dekat Sungai kali desa Buton dan bahkan dalam sungai pun ada, serta ada juga di dekat lingkungan Puskesmas yang tak jauh jaraknya seperti di Belakang SMP dan Jalan Masuk Gapura MTQ atau berada di Depan Kantor Camat yang Baru” tutup Aju. (Red/CN)

Pemerintah Desa Sabatang Sukses Salurkan BLT-DD Tahap I 2023

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Pemerintah Desa (Pemdes) Sabatang kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), sukses menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan penyaluran BLT-DD berlangsung di Aula Kantor Desa setempat, Jumat (2/6/2023).

Ikut hadir, Kapolsek Bacan Timur IPDA Rizky, Sekertaris BPD Buhari Salasa, Perwakilan Camat Bacan Timur Narju Abu, dan Pendamping Lokal Desa Tini Ladjima serta Bhabinkamtibmas Desa Sabatang Rifai.

Kepala Desa (Kades) Sabatang Imran Wahid kepada media ini menyebutkan, penyaluran BLT-DD yang telah dilakukan pihaknya merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam membantu warga.

“Program BLT-DD ini merupakan Program Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) serta Desa. Oleh dari itu Pemdes Sabatang mengalokasikan Anggaran Dana Desa sebesar 10% untuk pembayaran BLT, ” ungkap Kades Sabatang.

Dalam penuturannya, Imran menambahkan, Bupati Halsel, Hi Usman Sidik saat ini terus menghimbau para Kades agar menyerahkan apa yang menjadi hak masyarakat.

“Alhamdulillah, apa yang menjadi tanggung jawab Pemdes telah kami salurkan secara keseluruhan kepada mereka yang berhak menerima,” cetusnya.

Kades Sabatang itu bilang, penerima BLT-DD Tahun 2023 pada Triwulan pertama Bulan Januari-Maret ini adalah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang telah ditetapkan melalui proses Musyawarah khusus (Musdesus) Tahun 2023 yang dilaksanakan BPD, Pemdes dan masyarakat.

“Sebanyak 22 orang ditetapkan sebagai penerima BLT DD dalam Musdesus tersebut,” kata Imran.

Sementara Imran menuturkan, adanya isu yang berkembang terkait BLT-DD Tahap IV Tahun 2022 yang tidak disalurkan Pemdes Baru itu keliru.

Hal itu lantaran, BLT-DD Tahap terakhir di Tahun 2022 itu sudah dicairkan Pemdes sebelumnya.

“Soal BLT-DD 2022, Mantan Kepala Desa Umar Hi Mustafa sudah mencairkan secara 100%, baik Tahap I hingga tahap IV. Hanya saja tidak disalurkan. Sehingga sebagian masyarakat mempertanyakan hal tersebut. Kesalahannya ada pada Pemerintah Desa sebelumnya bukan pada Pemerintah Desa yang sekarang, ” tegasnya.

Oleh karena itu, orang Nomor Satu di Desa Sabatang itu meminta warganya agar tidak terprovokasi isu liar yang dibawah segelintir orang yang bisa merusak hubungan baik antara Pemdes dan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, dia juga berharap adanya bantuan yang telah disalurkannya itu dapat membantu penerima dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

“Atas nama Pemerintah Desa dan mewakili Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat, kami berharap agar bantuan yang telah diberikan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk keperluan sehari-hari,” harapnya mengakhiri. (Sain CN)