oleh

Tuntut Gaji, Masyarakat Palang Kantor Desa Pasimbaos 

HALSEL, CN – Masyarakat Desa Pasimbaos Kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) melakukan aksi pemalangan Kantor Desa.

Aksi protes yang dilakukan masyarakat Desa Pasimbaos lantaran Kepala Desa (Kades), Taib Ahmad diduga tidak transparan dalam pengelolaan Dana Desa (DD).

Selain tidak transparansi pengelolaan DD, masyarakat setempat juga meminta Kades agar terbuka terkait sumbangan dari pihak lain yang diperuntukan bagi pembangunan Masjid.

Informasi yang berhasil dihimpun cerminnusantara.co.id, Pemboikotan Kantor Desa yang dilakukan BPD dan puluhan warga itu menuntut Gaji dan hak masyarakat yang diduga belum diselesaikan Kades Pasimbaos.

Hak masyarakat yang belum dibayarkan Kades yakni, insentif guru honorer PAUD dan Madrasah Aliyah yang diketahui selama 11 bulan, 5 bulan Tahun Anggaran 2021 dan 6 bulan Tahun Anggaran 2022, insentif Kader Posyandu 11 bulan dan insentif Badan Sarah serta insentif guru TPQ selama 11 Bulan.

Sementara itu, salah seorang warga Pasimbaos yang namanya tidak mau disebutkan mengatakan, Pemerintah Desa (Pemdes) dalam hal ini Kades saat menjalankan tugas dimasa kepemimpinannya tidak serta merta sesuka hati mengambil langkah tanpa mengikuti prosedur dan aturan yang ada.

“Sebab yang bersangkutan meskipun masa jabatannya telah berakhir namun dia (kades) masih menjalankan tugas sebagai Kepala Desa, bahkan dia dengan Camat Botang Lomang beranikan diri menggelar Musdes. Pada hal masa pemerintahanya telah berakhir dengan berakhirnya SK Kepala Desa,” cetus warga, Selasa (17/1/2023).

Terpisah, Kades Pasimbaos, Taib Ahmad saat dikonfirmasi melalui via Telepon seluler mengatakan, kondisi masyarakat di Desa belum aman lantaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Meski begitu Taib mengaku Bendahara Desa telah memberikan insentif Kaders Posyandu, Badan Sarah dan Guru TPQ usai warga menggelar pemalangan Kantor Desa.

“Kondisi baru habis Pilkades dan masyarakat masih belum aman. Mungkin mereka malu hati datang dan mempertanyakan hal itu ke Bendahara. kalau ada yang lapor ke Wartawan langsung saja suru ke Bendahara,” pintanya.

Kades bilang, terkait insentif honorer, pihaknya akan memanggil para Guru,  guna membicarakan masalah tersebut.

“Nanti kalau insentif Guru, saya perlu berbicara dengan Guru-guru dulu karena saya juga Ketua Yayasan di Sekolah,” tutupnya. (Sain CN)

banner 650250 banner 650250 banner 650250 banner 650250 banner 650250 banner 650250 banner 650250

Komentar