Dugaan Pengusiran Wartawan di Kusu Resort, Wakapolres Halsel: Kami Akan Menangani Kasus Ini Secara Profesional

HALSEL, CN – Wakapolres Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Kompol Sujarwa, S.H., memastikan penanganan kasus dugaan pengusiran wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik di Kusu Resort, Kecamatan Bacan Timur, akan diproses sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kompol Sujarwa yang baru menjalani Serah Terima Jabatan (Sertijab) sebagai Wakapolres Halmahera Selatan pada 1 Agustus 2026 menegaskan akan mengawal penanganan perkara tersebut hingga tuntas.

Pernyataan itu disampaikan saat menerima audiensi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Halsel yang menggelar aksi damai di Mapolres Halsel, Selasa (4/8/2026).

Dalam hearing bersama pengurus PWI, Sujarwa mengaku belum mengetahui secara rinci kronologi perkara tersebut karena baru empat hari bertugas di Polres Halsel. Meski demikian, ia memastikan proses penyelidikan tetap berjalan secara profesional.

“Saya memang baru empat hari bertugas di Polres Halmahera Selatan, sehingga belum mengetahui secara detail kasus ini. Namun, saya memastikan penanganannya akan berjalan sesuai prosedur dan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Ia menegaskan tidak ada intervensi dalam penanganan perkara tersebut. Menurutnya, penyidik akan bekerja secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh selama proses penyelidikan.

Selain itu, Sujarwa mengungkapkan penyidik Satreskrim Polres Halsel telah melayangkan surat panggilan kedua kepada pemilik Kusu Resort, Barbara, untuk dimintai keterangan sebagai bagian dari proses penyidikan.

“Untuk sementara, penyidik telah melayangkan panggilan kedua kepada pemilik Kusu Resort, Barbara. Hari ini yang bersangkutan dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim,” jelasnya.

Ia juga berkomitmen menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut kepada publik secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi.

“Kami akan menangani kasus ini secara profesional, transparan, dan akan terus menyampaikan perkembangan penanganannya kepada masyarakat,” pungkasnya. (Hardin CN)

HPN 2026, Bupati Halsel: Wartawan Adalah Suara Rakyat

BANTEN, CN – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Hasan Ali Bassam Kasuba, menegaskan bahwa pers merupakan garda terdepan dalam menangkal penyebaran berita bohong atau hoaks di tengah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bassam Kasuba saat menghadiri puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kawasan Pemerintahan Provinsi Banten, Senin (9/2/2026).

Menurut Bassam, insan pers memiliki peran penting dalam menegakkan kebenaran dan keadilan melalui penyampaian informasi yang akurat kepada publik. Media massa, lanjutnya, memiliki tanggung jawab atas setiap produk jurnalistik yang dipublikasikan, berbeda dengan informasi di media sosial yang sering kali tidak disertai tanggung jawab.

“Berbeda dengan media sosial yang ekspresinya kadang tidak bertanggung jawab. Banyak informasi bohong dan fitnah yang justru memicu konflik di masyarakat,” ujarnya.

Politisi PKS Halsel itu menambahkan, pers juga menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.

“Wartawan adalah suara rakyat, bahkan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif,” katanya.

Mantan Wakil Bupati Halsel ini menilai, ketika terjadi persoalan di berbagai sektor, media hadir untuk menyampaikan kondisi sebenarnya kepada publik.

“Kalau ada infrastruktur rusak, rumah warga tidak layak huni, atau persoalan lain, media cepat memberitakan sehingga menjadi perhatian pemerintah. Dalam situasi konflik pun, pers tetap berada di depan menyampaikan informasi kepada masyarakat,” pungkasnya.

Turut mendampingi Bupati Bassam Kasuba, Ketua PWI Provinsi Asri Fabanyo, Sekretaris PWI Provinsi Samsir Hamajen, Ketua PWI Halsel Samsudin Chalil, Sekretaris PWI Halsel Susadam Hi. Din, serta sejumlah pengurus PWI Halsel.

Kalau mau, saya bisa buatkan juga versi lebih tajam (gaya headline media online) atau versi rilis resmi (lebih formal). (Hardin CN)

PWI Malut Kutuk Oknum Wartawan Diduga Peras Guru SDN di Halsel

TERNATE, CN – Dunia pers di Provinsi Maluku Utara (Malut), kembali tercoreng akibat ulah seorang oknum wartawan bernama Haris, yang diduga kuat melakukan pemerasan terhadap seorang guru SDN di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Tindakan ini memicu kecaman keras dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malut.

Ketua PWI Malut, Asri Fabanyo, menegaskan bahwa dugaan pemerasan tersebut bukan saja merendahkan martabat profesi jurnalis, tetapi juga mencabik kehormatan pers di mata publik.

“Saya mengutuk keras aksi itu. Jika benar, tindakan ini jelas merusak citra dan marwah profesi jurnalis secara keseluruhan,” tegas Asri, Sabtu (27/9/2025).

Menurut Asri, wartawan seharusnya menjadi pengemban informasi dan pendidik publik. Profesi ini diikat oleh Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas.

“Oknum yang menjual profesinya untuk kepentingan pribadi dengan cara memeras, sama saja menginjak-injak etika dan meruntuhkan standar moral jurnalisme. Itu bukan lagi kerja pers, melainkan kriminal,” tegasnya lagi.

Lebih jauh, tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran etik, tetapi juga melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Negara memang menjamin kemerdekaan pers, namun kebebasan itu tidak bisa dipakai untuk menindas atau memeras pihak lain. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan ini bisa dijerat sebagai tindak kriminal sesuai KUHP.

Asri menegaskan, aparat penegak hukum tidak boleh membiarkan kasus ini berlalu begitu saja. Pemerasan berkedok jurnalistik adalah kejahatan ganda, merusak nama baik orang lain sekaligus mempermalukan profesi wartawan.

“Kami sangat menyesalkan tindakan tidak bertanggung jawab ini. Proses hukum harus ditegakkan agar ada efek jera. Kalau tidak ditindak tegas, dunia pers akan semakin rusak oleh ulah oknum yang memalukan ini,” tegas Asri yang juga Pemimpin Redaksi HalmaheraRaya.id.

Karena itu, PWI Malut kini mendorong kepolisian segera mengusut tuntas dugaan pemerasan tersebut. Hanya dengan langkah hukum yang tegas, kepercayaan publik terhadap pers bisa dipulihkan, dan oknum yang mengkhianati profesinya dapat mendapat hukuman setimpal. (Hardin CN)

Praktik Kotor, Oknum Wartawan Diduga Peras Guru SDN 246 Halsel

HALSEL, CN – Dunia pers di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), tercoreng akibat ulah seorang oknum wartawan media online bernama Haris. Ia diduga kuat melakukan praktik kotor berupa pemberitaan sepihak terhadap seorang guru, lalu meminta uang agar berita tersebut bisa dihapus.

Kasus ini mencuat setelah Haris menulis berita berjudul “Skandal di SDN 246 Gilalang: Guru Jarang Masuk Kelas, Kuasai Rumah Dinas, Kepala Sekolah Terlantar”. Artikel tersebut dianggap tidak berimbang, tidak menguji kebenaran informasi, serta menutup hak jawab pihak yang diberitakan, yakni guru Ati Din.

Ironisnya, alih-alih memberi ruang klarifikasi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, Haris justru diduga meminta Rp1,5 juta kepada pihak guru agar persoalan pemberitaan itu dianggap selesai.

“Kalau hak jawab tetap diabaikan, kami akan laporkan ke Dewan Pers dan pihak kepolisian. Selain melanggar etika, ada dugaan kuat praktik pemerasan,” tegas keluarga korban, Sabtu (27/9/2025).

Padahal, hak jawab adalah kewajiban mutlak pers. Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik jelas menegaskan bahwa media harus melayani hak jawab. Mengabaikannya berarti pelanggaran etik, apalagi jika disertai dugaan pemerasan. Tindakan ini bukan hanya mencederai martabat profesi jurnalis, tetapi juga bisa menyeret pelaku ke ranah hukum pidana.

Praktik menjual berita atau meminta imbalan uang atas nama pemberitaan adalah bentuk penyalahgunaan profesi. Ulah segelintir oknum seperti Haris memperburuk citra wartawan di mata publik dan meruntuhkan kepercayaan terhadap pers di Halsel.

Meski membantah, alasan Haris dinilai tidak logis. Ia berkilah hanya mengirim nomor rekening perusahaan setelah diminta pihak guru untuk menghapus berita. Namun faktanya, hingga kini hak jawab tidak pernah dipenuhi. Bantahan tersebut justru semakin memperkuat dugaan adanya transaksi terselubung dalam kasus ini.

Sehingga itu, masyarakat, terutama kalangan pendidik, mengecam keras praktik kotor tersebut. Mereka menilai jurnalis seharusnya menyampaikan informasi yang benar, bukan menjadikan berita sebagai alat tawar-menawar.

Kini, Dewan Pers dan aparat penegak hukum menjadi sorotan publik. Jika dugaan pemerasan ini terbukti, Haris harus diseret ke meja hukum. Sebab, tanpa penindakan tegas, dunia pers di Halsel terancam makin kehilangan wibawa akibat ulah oknum yang menjadikan profesi mulia ini sebagai kedok pemerasan. (Hardin CN)

Wartawan Boikot Kunjungan Gubernur Malut di Halsel, Diduga Pers Diperlakukan Seperti Musuh

HALSEL, CN — Dunia jurnalistik di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menggelegar. Puluhan wartawan dari berbagai media secara kompak memboikot seluruh pemberitaan terkait kunjungan Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos, yang berlangsung Senin, 30 Juni 2025. Aksi ini bukan tanpa alasan, pers merasa dilecehkan dan dihalangi secara kasar saat menjalankan tugasnya.

Dalam video yang kini beredar luas, tampak jelas aparat yang diduga oknum TNI bersama Ajudan Gubernur Malut mengusir dan melarang wartawan mendekat, bahkan mengambil gambar. Perlakuan tersebut dianggap sebagai bentuk intimidasi yang mencederai kemerdekaan pers. Seperti halnya pers diperlakukan seperti musuh.

Sekretaris PWI Halsel, Nandar Jabid, menyuarakan kemarahan.

“Ini bukan sekadar penghalangan, ini penghinaan terhadap profesi kami. Kami hadir resmi untuk meliput, tapi justru diperlakukan seolah-olah kami ancaman. Ini jelas pelecehan dan tidak bisa ditoleransi!,” tegas Nandar, penuh amarah.

Ia menegaskan, boikot ini adalah bentuk perlawanan tegas terhadap segala bentuk represi terhadap pers.

“Jika aparat dan Ajudan Gubernur tak mampu memahami peran pers dalam demokrasi, maka kami tak perlu memberi ruang pemberitaan untuk mereka,” ujarnya.

Akibat insiden itu, seluruh jurnalis langsung menarik diri dari lokasi kunjungan dan menyatakan tak akan memuat satu pun berita terkait agenda Gubernur Sherly. Boikot ini bukan sekadar aksi diam, melainkan peringatan keras. Pers bukan alat kekuasaan, melainkan tiang demokrasi.

Para jurnalis menilai, tindakan pengusiran tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kemerdekaan dan independensi pers dari segala bentuk intervensi.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemerintah Provinsi (Pemrov) Malut maupun institusi TNI belum mengeluarkan klarifikasi resmi atas insiden yang mencoreng wajah demokrasi itu. (Hardin CN)

Miris! 3 Oknum Anggota TNI AL di Halsel Diduga Aniaya Wartawan Hingga Telinga Keluar Darah, Korban Ditendang dan Dicambuk dengan Selang 

HALSEL, CN – Seorang wartawan media Online bernama Sugandi dianiaya 3 oknum anggota TNI AL di Pos Jaga Pelabuhan Panambuang di Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut).

Wartawan itu, dihajar anggota TNI AL karena tidak menerima ada pemberitaan mengenai Puluhan Ribu KL BBM diduga milik Ditpolairud Polda Malut ditahan TNI AL di Halsel.

Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Kamis (28/3/2024) sekitar pukul 02.00 WIT di Pos Pelabuhan Panambuang.

“Sekitar Jam 12 siang, dari Angkatan Laut (TNI AL) jemput saya dengan Mobil. 3 anggota Anggota Angkatan Laut itu, bawa saya langsung ke Pos Angkatan Laut di Desa Panambuang. Setelah itu, sekitar Jam 2 siang dan di Pos itu terjadilah Penganiayaan,” ungkap Sugandi saat ditemui puluhan wartawan, pada malam dini hari.

Sugandi mengungkapkan, dirinya dianiaya karena ke 3 Oknum anggota TNI AL itu merasa tidak puas dengan pemberitaan wartawan.

“Penganiayaan yang mereka lakukan dengan alasan bahwa ada pemberitaan yang naik awal tanpa konfirmasi. Namun dalam hal ini, kami pernah konfirmasi dan itu kami ada 3 orang wartawan. Bahkan hasil rekaman juga ada di teman 2 wartawan lainnya. Jadi berita yang naik juga, hasil konfirmasinya ada sampai sekarang,” ungkap Sugandi.

Namun kata Sugandi, menurut 3 oknum Anggota TNI AL itu, bahwa hasil konfirmasi bukan untuk pemberitaan, terkecuali hasil wawancara.

“Dengan alasan itulah, mereka merasa tidak puas dan mengambil langkah pukul saya. Paling banyak saya ditendang di bagian Kepala hingga Telinga saya keluar darah dan 2 gigi patah. 2 tangan saya juga dipukul. Terus di bagian belakang saya juga ditendang dan pukul menggunakan Selang hingga luka-luka,” terangnya.

Sugandi sendiri saat ini, telah divisum di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha.

Selanjutnya, kasus dugaan penganiayaan terhadap wartawan, 3 oknum anggota TNI AL akan dilaporkan ke Polisi Militer (POM) TNI AL di Kota Ternate. (Hardin CN)