AJI Kecam Dugaan Kekerasan Terhadap Jurnalis Saat Musda Golkar di Ternate

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN  – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate mengecam keras dugaan tindakan kekerasan terhadap jurnalis saat melaksanakan tugas peliputan kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) VI DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara (Malut), yang digelar di Ternate.

Insiden tersebut dialami oleh jurnalis Halijora.id, Afandi Atim, ketika meliput kegiatan yang turut dihadiri Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Peristiwa yang terjadi di area Bella Hotel Ternate itu dinilai sebagai bentuk nyata penghalangan kerja jurnalistik.

Dalam pernyataan sikapnya, AJI Ternate menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap jurnalis tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga mencederai prinsip kebebasan pers yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Merujuk pada sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut, di antaranya Pasal 2 yang menegaskan kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat, serta Pasal 4 yang menjamin hak pers dalam mencari dan menyebarluaskan informasi tanpa penyensoran. Selain itu, Pasal 8 menyatakan bahwa wartawan mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya, dan Pasal 18 mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menghambat kerja jurnalistik,” jelas Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, Minggu (12/4/2026).

Berdasarkan ketentuan tersebut, AJI Ternate menilai tindakan kekerasan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran hukum dan tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun.

Sehubungan dengan kejadian itu, AJI Ternate menyatakan tiga sikap tegas. Pertama, mengecam segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis. Kedua, mendesak pihak terkait, termasuk institusi tempat oknum tersebut bertugas, untuk melakukan investigasi secara transparan dan memberikan sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku. Ketiga, meminta jaminan keamanan bagi seluruh jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan, terutama dalam kegiatan resmi yang melibatkan pejabat publik.

Sementara itu, Bidang Advokasi AJI Ternate, Nurcholis Lamau juga mengingatkan bahwa kerja jurnalistik dilindungi oleh hukum dan merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.

“Segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis ini sebagai ancaman terhadap kebebasan pers dan hak publik untuk memperoleh informasi,” tegasnya.

Pernyataan sikap ini disampaikan sebagai bentuk solidaritas dan komitmen AJI Ternate dalam menjaga kebebasan pers di Indonesia. (Hardin CN)

Jurnalis Dipukul Ajudan Menteri ESDM di Ternate, Panitia Malah Minta Jangan Dibesar-besarkan

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE,  CN – Kebebasan pers kembali tercoreng. Seorang jurnalis diduga menjadi korban kekerasan oleh ajudan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, saat meliput Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Golkar Provinsi  Maluku Utara (Malut) di Bella Hotel, Kota Ternate.

Insiden terjadi pada Sabtu sekitar pukul 15.20 WIT, tepat di pintu keluar Gamalama Ballroom, sesaat setelah pembukaan Musda. Saat itu, sejumlah wartawan tengah berdesakan melakukan wawancara dengan Bahlil Lahadalia yang juga menjabat Ketua DPP Partai Golkar.

Di tengah situasi yang padat, salah satu ajudan menteri diduga bertindak represif. Ia menarik paksa baju wartawan dengan dalih mengamankan posisi menteri. Namun, tindakan itu disebut tidak berhenti di situ, korban bahkan mengaku menerima pukulan.

Korban, Afan, jurnalis Haliyora.id, mengungkapkan dirinya dipukul di bagian rusuk kanan.

“Tong ada rame-rame wawancara, tiba-tiba ajudannya Pak Bahlil langsung tarik baju, tidak lama pukulan masuk di rusuk kanan lagi,” ungkap Afan.

Alih-alih mengecam, pernyataan panitia justru memicu tanda tanya. Ketua Panitia Musda, Arifin Jafar, yang juga Sekretaris DPD Golkar Malut, terkesan meredam peristiwa tersebut.

“Babadiam kabawa, jangan kasih besar,” ujarnya singkat.

Pernyataan itu dinilai bertolak belakang dengan prinsip perlindungan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Menteri ESDM maupun ajudan yang diduga terlibat. Tidak ada pula penjelasan terkait prosedur pengamanan yang berujung pada dugaan kekerasan.

Diketahui, kekerasan terhadap jurnalis bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga berpotensi melanggar hukum dan mengancam kebebasan pers yang dijamin undang-undang. Di tengah tuntutan transparansi publik, tindakan represif terhadap wartawan justru mencederai demokrasi. (Hardin CN)

Perkuat Konsolidasi Jelang Musda, Ketua KNPI Halsel: Kami Akan Melanjutkan ke Organisasi Cipayung Lainnya

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), mulai memperkuat konsolidasi menjelang Musyawarah Daerah (Musda). Salah satu langkah yang ditempuh adalah silaturahmi dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Halsel di sekretariat GMNI, Kamis (2/10/2025).

Ketua DPD II KNPI Halsel, Akbar Ahad, menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan rangkaian awal untuk membangun kesepahaman dengan seluruh organisasi kepemudaan di bawah payung Cipayung Plus.

“Setelah silaturahmi dengan GMNI, kami akan melanjutkan ke organisasi Cipayung lainnya. Setelah itu, KNPI akan melayangkan surat resmi untuk rapat umum bersama agar kepentingan pemuda dan Musda nanti benar-benar dibicarakan sesuai semangat perjuangan pemuda, tanpa tendensi lain,” tegas Akbar.

Sekretaris DPC GMNI Halsel, Sumitro H. Komdan, menyambut baik upaya konsolidasi tersebut.

“Kami berterima kasih atas kunjungan silaturahmi ini. Saya mewakili seluruh pengurus GMNI siap mendukung agenda konsolidasi pemuda yang dijalankan KNPI,” ujarnya.

Nada dukungan juga datang dari pengurus DPC Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halsel, Harmain Rusli. “Kami mendukung penuh konsolidasi DPD II KNPI Halsel, khususnya persiapan Rapimpurda menuju Musda. Harapan kami, KNPI tetap berjalan di atas roda perjuangan kepemudaan demi kepentingan rakyat Halsel, bukan kepentingan kelompok,” tegasnya.

Silaturahmi ini menjadi sinyal awal bahwa Musda KNPI Halsel mendatang tidak sekadar soal kepentingan organisasi, melainkan juga momentum penting untuk menguji arah gerakan pemuda: tetap tegak di garis perjuangan rakyat atau tergelincir dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. (Hardin CN)